Antara Voluntarisme, Buzzer dan Keberpihakan 0 437

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Pembaca ingat beberapa hari ini Presiden Jokowi dituduh macam-macam karena mengundang para selebtwit ke istana? Kelompok seberang menganggap ini sebagai “balas budi” Jokowi atas jasa mereka sebagai buzzer. Benar-tidaknya tudingan itu bukanlah urusan kita, biarlah itu abadi di hati masing-masing.

Tapi begini, sekalipun banyak mudharat dan remuknya kohesi sosial yang tak terbayangkan, salah satu kabar baik dari kompetisi super panas pemilu(kada) adalah tumbuhnya voluntarisme politik. Pendek kata, di sana telah tercipta sikap kesukarelaan, tanpa bayaran dan iming-iming lain. Salurannya bisa macam-macam, termasuk media sosial, termasuk twitter, facebook, dan sejenisnya, termasuk yang dikelola oleh para buzzer itu.

Siapapun barangkali bersepakat jika tingginya sikap voluntaristik atau kesukarelawanan telah mendorong cukup harapan untuk masa depan politik. Dengan itu, situasi politik hari ini tak lagi melulu dibaca secara sinis sebagai pesta pora tim sukses. Sebab, jika tim sukses mempraktikkan langkah dan tekanan-tekanan politik “resmi”, maka relawan menawarkan sebuah spontanisme, suatu refleks politik alamiah yang bebas dari manipulasi. Pergeseran penting ini menguatkan kembalinya kesadaran politik setelah dalam beberapa episode pemilu sebelumnya kesadaran itu terpelanting pada apatisme.

Lha, tapi bagaimana kalau fenomena buzzer itu adalah efek samping dari sikap voluntaristik? Bagaimana kalau mereka ternyata bagian dari tim sukses? Bagaimana kalau, menyitir om Pram, mereka sudah berpihak “sejak dalam pikiran”? Apa betul mereka-mereka ini tak ada faedahnya?

 

Antitesa Elite

Tumbuh-kembang dari psikologi politik voluntarisme disumbang sebagian besar oleh keyakinan bahwa politik tak boleh dilihat sebagai situs mati; ia harus dirawat dan diperbaiki, oleh tangan “kita” sendiri. Dalam voluntarisme, politik didefinisikan ulang dengan penekanan pada dua kata kunci: perubahan dan “kita”. (Note: pembaca, hamba sesungguhnya malu menggunakan istilah “kita”, karena sejak lama hamba cuma modal dengkul dan biasa titip absen di tiap hajatan pemilu. Harap maklum).

Persis di situ persoalan menyembul, seberapa kuatkah ikatan “kita”? Dan jika kata kunci pertama tak terpenuhi, apa yang lantas dikerjakan oleh “kita”?

Tarikan historis tentang apatisme dapat terlacak mudah sebagai balasan atas politik represif Orde Baru. Orang malas terlibat politik karena khawatir direcoki aparat, dikuntit, dan paling apes, diculik. Tetapi, pelacakan atas voluntarisme dan gejala kemunculannya tidak mudah diidentifikasi. Tidak ada organisasi resmi yang terikat dengan partai atau elite, pun tak ada garis komando struktural atau anggaran dasar yang bisa dikenali. Gejalanya muncul tanpa peringatan, kreatif, dan spontan.

Penting dicatat, ada satu ciri mencolok yang membedakannya dari gerakan politik lain: non-elite. Kalau sampeyan periksa nama-nama seleb dunia maya, yang ngaku jadi relawan dan pada akhirnya juga menjelma menjadi buzzer, sebagian besarnya dari orang-orang biasa, yang kebetulan punya modal cerewet. Mereka bukan elite politik.

Dalam hubungannya dengan itu, voluntarisme sebetulnya mendapatkan tantangan serius justru dari dalam dirinya sendiri. Dalam imajinasi sebagian besar anak muda volunteer, tidak gampang membayangkan sekaligus membandingkan keterbukaan politik masa sekarang dan kesempatan partisipasi di dalamnya, dengan apa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Kesulitan ini bukannya merugikan. Tanpa bekal pengalaman politik itu, imajinasi tak lengkap ini justru menguntungkan karena berhasil memutus ketergantungan referensial atas masa lalu, dan mengalihkannya ke bayangan masa depan. Orientasi ke depan—dan bukan ke belakang—ini memberi dasar kuat sebuah gerakan voluntaristik, yang tak pernah bisa dicapai oleh elite dalam periode mana pun.

Maka, jika mode orientasi ke depan ini dipakai sebagai titik berangkat, sudah tentu sikap voluntarisme ingin menghapus keragu-raguan yang kerap muncul, bahwa gerak menggebu voluntarisme akan berhenti setelah misi pemenangan pemilu tercapai. Ini sebabnya, voluntarisme tak tertarik untuk bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan, dan sebagaimana watak dasarnya, ia memilik sikap menjaga jarak secara harfiah. Artinya, berbeda dengan sikap jaga-jarak kelompok oposisi yang dilahirkan dari kekalahan atas perebutan sumber daya politik, voluntarisme sejak awal tak pernah bercita-cita untuk terlibat masuk secara intens ke dalam struktur politik, sehingga kritisisme dalam situasi jaga-jarak yang dihasilkannya jauh lebih genuine. Paragraf barusan ini memang seperti doa. Amin

Jika kelompok oposisi terikat dengan logika kekuasaan beserta atribut kompromi di dalamnya, semangat voluntaristik muncul dari keleluasaan. Kelompok ini akan menjadi cerewet, kritis, dan sukar dipukul balik. Bahkan sebuah upaya represif dan paling sistematis sekalipun akan kesulitan untuk mendisiplinkan gerakan kreatif yang sporadis, mencair, anonim, dan dikerjakan secara massif. Ini menjelaskan mengapa Jonru bisa melenggang dengan berani tanpa pernah terjerat hukum, meski belakangan ia keder juga diancam pelaporan penghinaan.

Voluntarisme, dengan demikian, adalah kondisi yang sangat langka dalam konstelasi politik modern yang cenderung pragmatis, lebih-lebih pada konteks Indonesia yang bertahun-tahun kering ide-ide politik. Selain memberi kesempatan baru bagi publik dalam mereposisi hubungannya vis a vis negara, voluntarisme juga menjadi alarm politik bagi pragmatisme itu sendiri. Meski ada saja buzzer dan para sukarelawan yang akhirnya dengan ngelunjak meminta jatah kekuasaan ini itu, tapi pada ghalibnya ia tetap dibutuhkan: minimal sebagai penyedia panggung perdebatan. Indonesia, pembaca tahu, adalah negeri yang telah lama absen dalam perdebatan.

Kini muncul kelompok yang luar biasa kritis dan militan, yang tanpa lelah siap mencereweti siapapun yang dianggap menyimpang.

 

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Surat Terbuka untuk Livi Zheng 0 340

Nama Livi Zheng kini ramai “dibakar” di media. Banyak yang mencemooh Livi di tengah perjuangannya berkarya. Sebagai insan pecinta film, saya hendak mengajukan pembelaan terhadap yang bersangkutan.

Perlu diingat oleh warga alam semesta dari mana Livi menuntut ilmu. Tidak main-main, S1 ia tempuh di Washington dan S2 secara khusus mengambil jurusan Cinematic Arts di Southern California. Ia sudah memulai karir di dunia perfilman sejak usia belia, 25 tahun! Ya, di saat kamu-kamu semua di usia yang sama, kehidupan dan pekerjaannya masih gitu-gitu aja.

Di usia ke-30, ia sudah berhasil menelorkan dua karya yang katanya dia sendiri hebat luar biasa, Brush with Danger dan Bali: Beats of Paradise. Jelas ini prestasi yang perlu diakui.

Memangnya ada berapa anak bangsa yang bisa sekolah di luar negeri, di kampus yang bergengsi pula? Berapa banyak sih sutradara Indonesia yang betulan niat belajar film sampai ke negeri tetangga? Apalagi, tempat Livi mencari ilmu, Amerika Serikat, merupakan pusat perfilman dunia!

Berapa banyak juga sutradara yang sudah berdomisili di luar negeri, masih mau kembali ke Indonesia dan menggarap film dengan tema yang mengangkat kekayaan budaya bangsa? Bicara karya, berapa banyak juga sih sutradara Indonesia yang filmnya bisa tembus ke layar lebar Ameriki? Livi lah salah satunya yang bisa. Fakta tersebut harus kauterima, wahai Netijen!

Berbagai media kini berlomba-lomba mengorek latar belakang Livi Zheng. Bahkan sampai bisa mengurutkan silsilah keluarga berikut gurita bisnisnya. Detektif betul kerjaan jurnalis ini.

Namun, jika memang demikian adanya, bahwa Livi dilahirkan di keluarga beruntung yang bermodal besar, lantas kenapa? Ia punya ketertarikan di film, memanfaatkan kekayaan keluarga untuk membuat dan mempromosikan sendiri filmnya. Apa yang salah dari hal itu? Salahkah jadi horang kayah?

Pun bagaimana taipan Gunawan Witjaksono dan Lilik Juliati, orang tua Livi, menyokongnya soal gurita relasi. Hal ini dikritik tajam oleh media dan teman sutradara Indonesia lainnya.

Sekali lagi, saya merenung, apa yang salah dari punya relasi banyak? Orang top-top di Indonesia pula, mulai dari wakil presiden Jusuf Kalla, lord segala menteri Luhut Binsar Panjaitan, hingga Kapolri Tito Karnavian. Bukankah bagus berkawan baik dengan pemangku jabatan di negeri ini? Bukankah ini menandakan kelihaian Livi sekeluarga membangun relasi?

Jika seorang Livi Zheng berhasil meminta pejabat tinggi negara mempromosikan filmnya, berarti ia tidak cuma asal bisa berkarya dan hanya tahu dapur persyutingan, tapi juga cara mempromosikan karyanya sendiri. Gimana karya bisa berhasil jika tidak dipromosikan? Gak usah sok idealis lah kamu!

Tipe manusia itu berbeda-beda. Orang yang berkarya dan membiarkan karyanya sendiri yang berbicara, tidak mutlak lebih baik daripada orang yang koar-koar supaya karyanya dikenal orang. Asal Joko Anwar tahu, memanfaatkan profil diri dan relasi adalah strategi cerdas Livi Zheng membuat karyanya dikenal orang.

Pun di sebuah acara talkshow salah satu televisi nasional, alih-alih ingin menjernihkan perspektif masyarakat yang sudah terlanjur teracuni imej jelek Livi, malah ia semakin disudutkan. Tetapi, mau tidak mau Livi harus menaati formatan duduk dan arah talkshow yang bertujuan menghakiminya.

Bayangkan! Satu orang Livi, dihakimi 6 orang sutradara, produser, jurnalis, dan kritikus film. Kasihan, tahu! Mbok nek meh debat siji-siji, ojok tawuran!

Apa gak cukup kalian semua merendahkan martabat Livi Zheng sebagai sineas muda berbakat di media sosial? Gimana Indonesia mau maju, kalau setiap anak bangsa yang berkarya direndahkan begini, bukannya didukung?

Pokoknya untuk Kak Livi Zheng, kudu semangat terus! Film-film yang mengangkat budaya Indonesia darimu akan selalu kutunggu! (sembari menebak-nebak pejabat siapa lagi yang testimoninya akan diikutsertakan)

 

Surat untuk Bu Pemred dan Semua Anak Jakarte 0 124

Jokowi yang baru-baru saja melempar isu ibukota baru harus bertanggung jawab pada banyak hal. Mula-mula, ehm, ya tentang tuduhan bahwa “Jakarta baru” di Borneo sana adalah semacam pembelokan isu. Tapi tuduhan macam ini biasanya diselesaikan oleh buzzer-buzzer aktip kreatip, jadi kita skip untuk sementara.

Soal serius dari ini: siapa yang mengobati sakit hati Bu Demes yang sudah telanjur tinggal di Jakarta, dan ketika lagi sayang-sayangnya malah ditinggal minggat status ke-ibukota-annya? Berlaku pula teruntuk pesohor-pesohor yang menjadi besar nyali artisnya lantaran status ibukota.

Saya pernah suatu ketika menyimak obrolan superior mahasiswa “lo-gue” yang di telinga bikin geli tapi menarik. Mereka membahas mengapa hidup di Jakarta “ngangenin”, kendati macetnya sungguh luar bioskop, belum lagi polutan-polutan yang biadab. Kata salah satu tokoh dalam obrolan itu (tampaknya ia salah satu selebgram, dilihat dari alis mata dan warna semir rambutnya yang, ehm, keluar lintasan): “..yaa gimana2 jakarta tuh pusat. Lo mo ngomong macet kek, tapi semua-mua dari sana”.

Asoi betul logikanya. Dan dalam beberapa hal betul.

Tapi apa yang ditawarkan Jokowi dari perpindahan Ibukota? Atau sebetulnya tak perlu resep penawar apa-apa bagi mereka yang sudah telanjur sayang? Bagi mereka yang sudah kepalang mengadu nasib di Jakarta? Atau, yang paling gaswat, jangan-jangan tak perlu solusi apapun tentang ini karena perpindahan itu ada atau tiadanya tak punya dampak apapun?

Apa mau syahrini pindah ke Kaltim dan menjadi artis bau tambang? Atau sinetron-sinetron menjadi belepotan dan pada akhirnya membuat semacam reality show “apa dan bagaimana hidup di tengah tambang”?

Jika pada akhirnya perpindahan ibukota Cuma soal pindah status, yaa lalu yang berpindah apanya. Apakah tak ada cara lain yang lebih elegan untuk bakar duit?

Skian dan terima gadis.

 

Joni Locke

Belajar filsahwat, merantau ke negeri jauh.

Editor Picks