Antara Voluntarisme, Buzzer dan Keberpihakan 0 970

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Pembaca ingat beberapa hari ini Presiden Jokowi dituduh macam-macam karena mengundang para selebtwit ke istana? Kelompok seberang menganggap ini sebagai “balas budi” Jokowi atas jasa mereka sebagai buzzer. Benar-tidaknya tudingan itu bukanlah urusan kita, biarlah itu abadi di hati masing-masing.

Tapi begini, sekalipun banyak mudharat dan remuknya kohesi sosial yang tak terbayangkan, salah satu kabar baik dari kompetisi super panas pemilu(kada) adalah tumbuhnya voluntarisme politik. Pendek kata, di sana telah tercipta sikap kesukarelaan, tanpa bayaran dan iming-iming lain. Salurannya bisa macam-macam, termasuk media sosial, termasuk twitter, facebook, dan sejenisnya, termasuk yang dikelola oleh para buzzer itu.

Siapapun barangkali bersepakat jika tingginya sikap voluntaristik atau kesukarelawanan telah mendorong cukup harapan untuk masa depan politik. Dengan itu, situasi politik hari ini tak lagi melulu dibaca secara sinis sebagai pesta pora tim sukses. Sebab, jika tim sukses mempraktikkan langkah dan tekanan-tekanan politik “resmi”, maka relawan menawarkan sebuah spontanisme, suatu refleks politik alamiah yang bebas dari manipulasi. Pergeseran penting ini menguatkan kembalinya kesadaran politik setelah dalam beberapa episode pemilu sebelumnya kesadaran itu terpelanting pada apatisme.

Lha, tapi bagaimana kalau fenomena buzzer itu adalah efek samping dari sikap voluntaristik? Bagaimana kalau mereka ternyata bagian dari tim sukses? Bagaimana kalau, menyitir om Pram, mereka sudah berpihak “sejak dalam pikiran”? Apa betul mereka-mereka ini tak ada faedahnya?

 

Antitesa Elite

Tumbuh-kembang dari psikologi politik voluntarisme disumbang sebagian besar oleh keyakinan bahwa politik tak boleh dilihat sebagai situs mati; ia harus dirawat dan diperbaiki, oleh tangan “kita” sendiri. Dalam voluntarisme, politik didefinisikan ulang dengan penekanan pada dua kata kunci: perubahan dan “kita”. (Note: pembaca, hamba sesungguhnya malu menggunakan istilah “kita”, karena sejak lama hamba cuma modal dengkul dan biasa titip absen di tiap hajatan pemilu. Harap maklum).

Persis di situ persoalan menyembul, seberapa kuatkah ikatan “kita”? Dan jika kata kunci pertama tak terpenuhi, apa yang lantas dikerjakan oleh “kita”?

Tarikan historis tentang apatisme dapat terlacak mudah sebagai balasan atas politik represif Orde Baru. Orang malas terlibat politik karena khawatir direcoki aparat, dikuntit, dan paling apes, diculik. Tetapi, pelacakan atas voluntarisme dan gejala kemunculannya tidak mudah diidentifikasi. Tidak ada organisasi resmi yang terikat dengan partai atau elite, pun tak ada garis komando struktural atau anggaran dasar yang bisa dikenali. Gejalanya muncul tanpa peringatan, kreatif, dan spontan.

Penting dicatat, ada satu ciri mencolok yang membedakannya dari gerakan politik lain: non-elite. Kalau sampeyan periksa nama-nama seleb dunia maya, yang ngaku jadi relawan dan pada akhirnya juga menjelma menjadi buzzer, sebagian besarnya dari orang-orang biasa, yang kebetulan punya modal cerewet. Mereka bukan elite politik.

Dalam hubungannya dengan itu, voluntarisme sebetulnya mendapatkan tantangan serius justru dari dalam dirinya sendiri. Dalam imajinasi sebagian besar anak muda volunteer, tidak gampang membayangkan sekaligus membandingkan keterbukaan politik masa sekarang dan kesempatan partisipasi di dalamnya, dengan apa yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Kesulitan ini bukannya merugikan. Tanpa bekal pengalaman politik itu, imajinasi tak lengkap ini justru menguntungkan karena berhasil memutus ketergantungan referensial atas masa lalu, dan mengalihkannya ke bayangan masa depan. Orientasi ke depan—dan bukan ke belakang—ini memberi dasar kuat sebuah gerakan voluntaristik, yang tak pernah bisa dicapai oleh elite dalam periode mana pun.

Maka, jika mode orientasi ke depan ini dipakai sebagai titik berangkat, sudah tentu sikap voluntarisme ingin menghapus keragu-raguan yang kerap muncul, bahwa gerak menggebu voluntarisme akan berhenti setelah misi pemenangan pemilu tercapai. Ini sebabnya, voluntarisme tak tertarik untuk bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan, dan sebagaimana watak dasarnya, ia memilik sikap menjaga jarak secara harfiah. Artinya, berbeda dengan sikap jaga-jarak kelompok oposisi yang dilahirkan dari kekalahan atas perebutan sumber daya politik, voluntarisme sejak awal tak pernah bercita-cita untuk terlibat masuk secara intens ke dalam struktur politik, sehingga kritisisme dalam situasi jaga-jarak yang dihasilkannya jauh lebih genuine. Paragraf barusan ini memang seperti doa. Amin

Jika kelompok oposisi terikat dengan logika kekuasaan beserta atribut kompromi di dalamnya, semangat voluntaristik muncul dari keleluasaan. Kelompok ini akan menjadi cerewet, kritis, dan sukar dipukul balik. Bahkan sebuah upaya represif dan paling sistematis sekalipun akan kesulitan untuk mendisiplinkan gerakan kreatif yang sporadis, mencair, anonim, dan dikerjakan secara massif. Ini menjelaskan mengapa Jonru bisa melenggang dengan berani tanpa pernah terjerat hukum, meski belakangan ia keder juga diancam pelaporan penghinaan.

Voluntarisme, dengan demikian, adalah kondisi yang sangat langka dalam konstelasi politik modern yang cenderung pragmatis, lebih-lebih pada konteks Indonesia yang bertahun-tahun kering ide-ide politik. Selain memberi kesempatan baru bagi publik dalam mereposisi hubungannya vis a vis negara, voluntarisme juga menjadi alarm politik bagi pragmatisme itu sendiri. Meski ada saja buzzer dan para sukarelawan yang akhirnya dengan ngelunjak meminta jatah kekuasaan ini itu, tapi pada ghalibnya ia tetap dibutuhkan: minimal sebagai penyedia panggung perdebatan. Indonesia, pembaca tahu, adalah negeri yang telah lama absen dalam perdebatan.

Kini muncul kelompok yang luar biasa kritis dan militan, yang tanpa lelah siap mencereweti siapapun yang dianggap menyimpang.

 

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasib Pegawai KPK Kritis dan Doa untuk Mereka 0 159

Kemarin 1.271 pegawai KPK yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya sudah dilantik. Kini mereka resmi jadi abdi negara, meninggalkan 75 yang tak lolos.

Tim dokumenter dengan jejaring sangar macam Watchdoc dan kesayangan kita semua, Najwa Shihab, sudah mewawancarai mereka, mengungkap kejanggalan TWK. Pertanyaan-pertanyaan aneh macam urusan rumah tangga, perceraian, gaya pacaran, hingga aliran agama muncul selama sesi tes seleksi wawancara.

Masalahnya, 75 orang yang tidak lolos ini bukan sembarangan personil. Dari antara 75 orang itu, 13 di antaranya adalah penyidik yang berperan penting sebagai lokomotif penggerak berjalannya KPK selama ini. Sebut saja Novel Baswedan, yang kita semua tahu telah berhasil mengungkap kasus besar macam korupsi e-KTP dengan dalang Setya Novanto. Ada pula Rizka Anungnata, penyidik kasus benih lobster yang menyeret mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo. Sampai Ronal Paul, yang tengah menangani kasus buron yang ghosting satu negeri ini, Harun Masiku.

Orang-orang ini kini tak bisa melanjutkan kasusnya, dinonaktifkan karena tak lolos tes, bahkan terancam termasuk dari 51 orang yang katanya tak lagi bisa dibina. Dalam kata lain yang lebih mudah namun kasar, sama saja dengan orang bebal.

Orang-orang berprestasi ini mungkin cerminan dari orang kritis. Di satu sisi, Indonesia ini sangat butuh orang-orang kritis agar bisa maju memperbaiki sistem dan mentalitas yang terlanjur bobrok. Tapi atas nama kestabilan, orang-orang macam inilah yang dianggap sebagai penghancur dan pembangkang. Termasuk dalam logika bisnis korporasi, pegawai yang ndablek atau berani melawan pemimpinnya pasti ditendang.

Susah dong ya jadi orang kritis di negara ini? Ya memang bakal susah kalau kamu terlalu radikal, berani bicara dan melawan yang salah. Lantas apa yang harus dilakukan?

Kalau kata pepatah, diam adalah emas. Itu mungkin akan sangat berlaku buat kalian-lalian yang punya pemikiran revolusioner. Jangan keburu emosi dulu! Diam memang tak selamanya baik, dan malah berujung malapetaka karena mendiamkan sesuatu yang salah. Kalau kata mantan komisioner KPK dan pengurus PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas: “membiarkan kejahatan itu sama artinya dengan melakukan kejahatan”.

Saya jadi teringat suatu kisah penyebaran dan perjalanan agama Kristen di Jepang. Alkisah, agama Katolik disebarkan pertama kali oleh misionaris Jesuit dari Portugal tahun 1560-an. Lambat laun, jumlah penganut Kristen bertambah banyak dan pesat. Penguasa politik Jepang merasa terancam dan memutuskan untuk menumpas mereka.

Larangan beribadah ditetapkan. Bahkan memerintahkan semua umat Kristiani menginjak fumie, lempengan tembaga bergambar Yesus disalib pada papan kayu. Tujuannya jelas, untuk mematahkan kepercayaan mereka. Sejarah mengatakan ada sekitar 2 ribu orang meninggal menjadi martirkarena menolak menginjak fumie, tetap setia pada imannya.  Which is (cielah gaya bahasa jaksel), keren.

Tapi, tak sedikit pula yang memilih ingkar, mereka injak fumie, dan tetap hidup. Mereka berpura-pura meninggalkan agamanya, tapi tetap beribadah secara diam-diam. Mereka lah yang membuat penganut Kristiani masih ada di Jepang sampai sekarang. Coba bayangin kalau semua memilih jadi “pahlawan” dan rela mati, mungkin agama Katolik akan benar-benar punah.

Kisah ini saya lihat hampir sama dengan yang terjadi di KPK hari ini. Harapannya, ada beberapa dari 1200 yang lolos TWK itu, adalah orang-orang yang diam-diam “nurut”, menjawab dengan cara aman tes-tes wawancara yang diajukan asesor. Mereka menyembunyikan jati diri kritis, demi bertahan hidup, tetap berada dalam sistem lembaga pemberantas korupsi, dan membawa integritas ke depan. Jika benar demikian, kita tak perlu khawatir KPK akan ambruk.

Lalu bagaimana dengan 51 pegawai yang tak lagi bisa dibina itu? Perjuangan di luar KPK untuk memberantas korupsi masih panjang. Bisa melalui organisasi, lembaga bantuan hukum, dan bertindak sebagai pengamat atau penasehat. Sebab, berlian tetap bisa bersinar di mana saja walaupun ditempa sedemikian rupa. Semoga.

 

*)Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Dukun Abal-abal dan Fitnah pada Genderuwo Nakal 0 209

Oleh: Yogi Dwi Pradana*

 

Nasib tragis dialami seorang bocah perempuan berusia 7 tahun bernama Aisyah. Ia menjadi sebuah korban percobaan dukun abal-abal di Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Aisyah meninggal dunia setelah disuruh memakan cabai dan bunga mahoni oleh dukun abal-abal tersebut, serta ia diminta menenggelamkan kepala di dalam air untuk mengetahui apakah benar Aisyah ini keturunan genderuwo atau bukan.

Kisah ini tragis, tapi juga aneh. Sebab, setahu saya dari cerita rakjat, genderuwo tidak seiseng itu untuk merasuki anak kecil dan membuatnya jadi nakal. Salah satunya adalah Mbah Wagini dari Alas Purwo. Ia diyakini sebagai seorang keturunan genderuwo dengan seluruh badannya ditumbuhi bulu lebat.

Walaupun terlihat menakutkan, Mbah Wagini di alam gaib adalah makhluk yang dipuja. Begitu kata Eyang Ratih, pengasuhnya sejak kecil. Dan dia tidak nakal ya, ingat. Gak semua genderuwo seperti kata dukun abal-abal itu.

Poin lain yang mengherankan bagi saya dari peristiwa ini adalah, motivasi sang orang tua membawa Aisyah ke dukun. Tentu, setelah bertahun-tahun mengasuhnya, mereka sampai pada titik lelah, sehingga tak sanggup lagi mengatasi kenakalan si anak dengan kekuatannya sendiri.

Padahal, bukankah 7 tahun adalah usia normal anak bersikap aktif dan banyak tingkah misalnya, jika demikian yang dikategorikan nakal oleh kebanyakan orang. Di usia ini, anak sudah siap masuk ke jenjang sekolah dasar dan siap beradaptasi dengan hal-hal yang baru ia temui. Justru peranan orang tua dalam mendidik anak di usia ini sangat penting.

Menurut saya yang belum punya anak ini, masih ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendidik anak nakal usia 7 tahun. Misalnya, mengedepankan komunikasi dengan anak. Aktif berbincang untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan diinginkan si anak. Selanjutnya, ajak anak untuk terbiasa mengatasi masalah secara bersama-sama. Orang tua tugasnya kan membimbing, bukan cuma ngasih makan.

Beberapa poin yang saya sebut tadi, ujungnya adalah agar orang tua bisa mengenali sisi emosi anak. Kalau orang tua kesusahan, “anak nakal” seharusnya bisa diatasi oleh ahlinya. Konsultasi ke psikolog misalnya.

Anak yang nakal seharusnya mendapat edukasi dari orang tua, bukan malah dibawa ke dukun untuk dirukiyah. Kan kita semua tahu, sudah banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika menyelesaikan masalah dengan dukun.

Salah satu kisah soal ini datang Nanang (bukan nama sebenarnya) dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengaku sebagai dukun. Alih-alih mengobati pasien, Nanang meminta pasien-pasien yang datang padanya untuk melayani hasrat seksualnya.

Eits, tapi tidak semua dukun itu abal-abal dan nol keahlian ya. Nyuwun pangapunten Mbah Dukun! Tulisan ini juga tidak bermaksud untuk melarang pembaca datang ke dukun (semua kembali ke kepercayaan masing-masing).

Tapi dari pengalaman ini kita belajar, untuk mengatasi persoalan dengan hati dan wawasan yang luas. Jika sudah mentok dengan usaha sendiri, baiknya memang datang ke pakar dengan ilmu yang pasti-pasti aja.

 

*)Seorang mahasiswa Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. Aktif di organisasi Susastra KMSI UNY, bergiat di komunitas sastra Lampu Tidurmu, dan menjadi penulis artikel di UNY Community.

*) Ilustrasi oleh Brigitha Aidha Jannah

Editor Picks