Nastak, Nasbung dan Pencarian Jangkar Politik Rasial 0 2067

Kapan kita boleh bermimpi tentang pasukan nasbung dan nastak bersatu, hidup damai, dan saling mencintai?

Dunia politik kita yang sudah pengap, bertambah ciut setelah pasukan-pasukan ini memproklamirkan perang. Medannya? Pembaca tentu sudah tau di mana bisa menemukan mereka.

Pasca pembelajaran yang amat penting pada bejibun kasus rasisme di pilkada DKI Jakarta lampau, kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang menghidupi intoleransi macam ini. Nasbung nastak berkelahi tanpa henti, bahkan acap turut serta dalam keruwetan politik rasial. Karena kelewat dramatis, kosakata baru macam “Jonruisasi” pun kini hadir mengisi perbincangan di forum-forum maya.

Pembaca, anda boleh berkelit bahwa elite kita sudah cukup sensitif dan politik kita telah sepenuh-penuhnya santun, tapi pembaca juga musti waspada jika pendapat macam ini bisa terpelanting pada kepolosan berpikir.

Komentar rasisme yang terlontar dari tokoh-tokoh publik harus segera dibaca bukan semata-mata perkara silap lidah (lapsus linguae), melainkan datang dari kemungkinan rendahnya pengalaman multikultural dan kesesatan persepsional. Sulitnya, mengapa netijen macam nastak dan nasbung juga ikut-ikutan kepeleset lidah di isu rasial macam ini? Arie Kriting beruntung bisa tetap melucu dengan materi kulit gelap dan isu kesukuan. Lantas, apa nasbung-nastak harus ikut kursus untuk mendewasakan pemikiran rasial pada Arie si Kriting itu?

Penjelasan paling mudah mengapa semua terjadi adalah lantaran rasisme telah menjadi teknologi provokasi politik yang paling tua sekaligus universal. Keterampilan mengendalikan politik rasial dilatih pula oleh jam terbang. Bagaimana potret sejarah kita dalam mengendalikan ini?

 

Dipelihara

Pembaca pastilah tahu jika terminologi nastak-nasbung diciptakan dengan nuansa antagonistik, meski terdengar seperti lelucon. Mereka “tercipta” pada sekitaran 2014, waktu dimana pemilihan presiden dihelat. Fanatisme dimunculkan dan publik sengaja dibelah (atau membelah?) ke dalam dua kategori fans kandidat, Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Kampanye massif yang dilakukan para pendukung Prabowo—dengan konsumsi utama nasi bungkus—akhirnya memunculkan istilah “panasbung”, pasukan nasi bungkus. Tak lama setelahnya, serangan balik pada fans Jokowi dilancarkan oleh Fadli Zon—timses Prabowo, mirip bintang iklan Daia—yang  mendeklarasikan istilah “panastak”, pasukan nasi kotak.

Ada sekurang-kurangnya tiga hal mengapa politik ras terus-menerus dipelihara dengan sengaja. Pertama, mayoritas kelas berkuasa masih ragu-ragu dalam memutuskan sikapnya terhadap rasisme. Sebagai metode provokasi yang murah, rasisme diberi tempat guna memberikan efek yang luas dan mendalam untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi masyarakat dengan tipikal sentimentil, informasi apapun yang dibingkai (framed) dalam nuansa rasis bukan hanya akan mudah diserap oleh pikiran penerima, melainkan juga mudah untuk ditransmisikan ke kelompoknya. Lalu lintas informasi semacam ini begitu mudah ditemui dalam medan kontestasi politik yang melibatkan masyarakat trans-kultural.

Kedua, bertolak dari pengalaman kolonialisme di masa lampau, dunia politik pribumi—jika istilah ini masih diijinkan untuk digunakan—selalu ditempatkan paling bawah dalam hirarki kekuasaan. Orang-orang ndeso macam kita ini selalu diletakkan dalam posisi paling mencelat dari struktur keseluruhan. Kita melihat bahwa situasi ini terus-menerus mengendap dalam ingatan dan diwariskan turun-temurun—termasuk diwariskan disana ingatan-ingatan negatif yang menyulitkan generasi selanjutnya dalam memaafkan dan memetik hikmah sejarah. Ironisnya, diakui atau tidak rasisme jugalah yang diandalkan dalam memberikan penjelasan yang “membakar” perasaan nasionalisme tatkala harus berhadapan dengan penjajah. Kenangan buruk atas ras-ras tertentu itu mengental hingga hari ini.

Ketiga, rasisme juga bertumbuh-kembang dari kesenjangan jarak sosial yang riskan berbelok pada kecemburuan. Konon, orang-orang yang sudah kepepet hidupnya menjadi sasaran empuk kampanye rasial. Sentimen kecemburuan terhadap etnis lain yang “dituduh” kaya semakin menjatuhkan harga diri. Reaksinya mudah ditebak: orang akan emosi dan elite politik kita suka bermain-main dengan emosi. Pada sisi yang lain, celakanya, akar perkara ini tidak pernah mampu diatasi dengan memuaskan sehingga terus melebarnya kesenjangan berarti juga menajamnya kecemburuan. Rasisme pada gilirannya hanya menjadi pelarian ekspresif bagi kelompok lemah yang tidak mampu menjelaskan ketertindasan posisinya dibandingkan kelompok lain. Tradisi toleran pada segala macam kebiasaan, budaya, dan agama, mudah tumbang oleh rasa frustasi.

Keterhimpitan secara sosial dan ekonomi yang tidak ingin diakui, kemudian mendapatkan jawabannya yang paling ringkas melalui pengambinghitaman orang lain untuk melepaskan stres. Sindrom rendah diri ditukar dengan menyalahkan kelompok pesaing. Negara pun telah turut andil dalam menciptakan kelompok-kelompok yang merasa dilupakan dan kebingungan mencari akar persoalannya sehingga lari pada rasisme. Oleh sebab itu, perjuangan yang efektif melawan rasisme harus disertai dengan perjuangan melawan krisis sosio-ekonomi.

Kabar buruknya, negara terlalu lamban dan tidak memiliki prosedur standar dalam membereskan aksi politik rasisme. Pembaca bisa bayangkan, kita kini hidup dalam situasi dimana forum online, media sosial, grup whatssapp atau line, diisi oleh perdebatan, kadang tolol, tentang siapa yang seharusnya jadi presiden. Ruang publik ditebang demi saling tuding antara seteru abadi nastak-nasbung.

Sementara itu, kabar baiknya kedewasaan mulai tampak kendati samar-samar. Kesadaran multikultural kelas menengah punya andil cukup besar dalam mengatasi kelihaian pawai-pawai rasis. Masih untung ada orang-orang yang sayang waktu dan tak meladeni perdebatan rasial, tetapi memilih untuk menulis secara jernih. Tempo hari ada yang menyorongkan ide tentang calon pemimpin pribumi. Ide keblinger ini direspons oleh puja-puji, dan beberapa cacian. Tapi tak ada respons yang memuaskan sebelum muncul tulisan antropologis tentang “nenek moyang” di Jawa, yang ternyata secara fisik jauh dari bayangan kita semua yang mengklaim sebagai paling pribumi ketimbang yang lain. Keberuntungan kita ada pada orang-orang semacam ini, yang masih waras. Di mana peran kampus? Kok diem?

Meski kelas menengah (yang amat cerewet itu!) masih memegang dominasi atas tumbuhnya kesadaran ini, tetapi upaya keras untuk memberi jarak reflektif atas kebiasaan-kebiasaan buruk yang terwariskan turun-temurun tentu harus diberi pujian.

Kita menanti, sebentar lagi pemilihan presiden 2019 tiba. Apakah dilema nasbung-nastak mulai sembuh dan move on, atau makin parah karena sindrom pilpres dan bayaran sebagai buzzer?

 

Rendy Pahrun Wadipalapa

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 184

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 139

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks