Nastak, Nasbung dan Pencarian Jangkar Politik Rasial 0 1936

Kapan kita boleh bermimpi tentang pasukan nasbung dan nastak bersatu, hidup damai, dan saling mencintai?

Dunia politik kita yang sudah pengap, bertambah ciut setelah pasukan-pasukan ini memproklamirkan perang. Medannya? Pembaca tentu sudah tau di mana bisa menemukan mereka.

Pasca pembelajaran yang amat penting pada bejibun kasus rasisme di pilkada DKI Jakarta lampau, kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang menghidupi intoleransi macam ini. Nasbung nastak berkelahi tanpa henti, bahkan acap turut serta dalam keruwetan politik rasial. Karena kelewat dramatis, kosakata baru macam “Jonruisasi” pun kini hadir mengisi perbincangan di forum-forum maya.

Pembaca, anda boleh berkelit bahwa elite kita sudah cukup sensitif dan politik kita telah sepenuh-penuhnya santun, tapi pembaca juga musti waspada jika pendapat macam ini bisa terpelanting pada kepolosan berpikir.

Komentar rasisme yang terlontar dari tokoh-tokoh publik harus segera dibaca bukan semata-mata perkara silap lidah (lapsus linguae), melainkan datang dari kemungkinan rendahnya pengalaman multikultural dan kesesatan persepsional. Sulitnya, mengapa netijen macam nastak dan nasbung juga ikut-ikutan kepeleset lidah di isu rasial macam ini? Arie Kriting beruntung bisa tetap melucu dengan materi kulit gelap dan isu kesukuan. Lantas, apa nasbung-nastak harus ikut kursus untuk mendewasakan pemikiran rasial pada Arie si Kriting itu?

Penjelasan paling mudah mengapa semua terjadi adalah lantaran rasisme telah menjadi teknologi provokasi politik yang paling tua sekaligus universal. Keterampilan mengendalikan politik rasial dilatih pula oleh jam terbang. Bagaimana potret sejarah kita dalam mengendalikan ini?

 

Dipelihara

Pembaca pastilah tahu jika terminologi nastak-nasbung diciptakan dengan nuansa antagonistik, meski terdengar seperti lelucon. Mereka “tercipta” pada sekitaran 2014, waktu dimana pemilihan presiden dihelat. Fanatisme dimunculkan dan publik sengaja dibelah (atau membelah?) ke dalam dua kategori fans kandidat, Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Kampanye massif yang dilakukan para pendukung Prabowo—dengan konsumsi utama nasi bungkus—akhirnya memunculkan istilah “panasbung”, pasukan nasi bungkus. Tak lama setelahnya, serangan balik pada fans Jokowi dilancarkan oleh Fadli Zon—timses Prabowo, mirip bintang iklan Daia—yang  mendeklarasikan istilah “panastak”, pasukan nasi kotak.

Ada sekurang-kurangnya tiga hal mengapa politik ras terus-menerus dipelihara dengan sengaja. Pertama, mayoritas kelas berkuasa masih ragu-ragu dalam memutuskan sikapnya terhadap rasisme. Sebagai metode provokasi yang murah, rasisme diberi tempat guna memberikan efek yang luas dan mendalam untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi masyarakat dengan tipikal sentimentil, informasi apapun yang dibingkai (framed) dalam nuansa rasis bukan hanya akan mudah diserap oleh pikiran penerima, melainkan juga mudah untuk ditransmisikan ke kelompoknya. Lalu lintas informasi semacam ini begitu mudah ditemui dalam medan kontestasi politik yang melibatkan masyarakat trans-kultural.

Kedua, bertolak dari pengalaman kolonialisme di masa lampau, dunia politik pribumi—jika istilah ini masih diijinkan untuk digunakan—selalu ditempatkan paling bawah dalam hirarki kekuasaan. Orang-orang ndeso macam kita ini selalu diletakkan dalam posisi paling mencelat dari struktur keseluruhan. Kita melihat bahwa situasi ini terus-menerus mengendap dalam ingatan dan diwariskan turun-temurun—termasuk diwariskan disana ingatan-ingatan negatif yang menyulitkan generasi selanjutnya dalam memaafkan dan memetik hikmah sejarah. Ironisnya, diakui atau tidak rasisme jugalah yang diandalkan dalam memberikan penjelasan yang “membakar” perasaan nasionalisme tatkala harus berhadapan dengan penjajah. Kenangan buruk atas ras-ras tertentu itu mengental hingga hari ini.

Ketiga, rasisme juga bertumbuh-kembang dari kesenjangan jarak sosial yang riskan berbelok pada kecemburuan. Konon, orang-orang yang sudah kepepet hidupnya menjadi sasaran empuk kampanye rasial. Sentimen kecemburuan terhadap etnis lain yang “dituduh” kaya semakin menjatuhkan harga diri. Reaksinya mudah ditebak: orang akan emosi dan elite politik kita suka bermain-main dengan emosi. Pada sisi yang lain, celakanya, akar perkara ini tidak pernah mampu diatasi dengan memuaskan sehingga terus melebarnya kesenjangan berarti juga menajamnya kecemburuan. Rasisme pada gilirannya hanya menjadi pelarian ekspresif bagi kelompok lemah yang tidak mampu menjelaskan ketertindasan posisinya dibandingkan kelompok lain. Tradisi toleran pada segala macam kebiasaan, budaya, dan agama, mudah tumbang oleh rasa frustasi.

Keterhimpitan secara sosial dan ekonomi yang tidak ingin diakui, kemudian mendapatkan jawabannya yang paling ringkas melalui pengambinghitaman orang lain untuk melepaskan stres. Sindrom rendah diri ditukar dengan menyalahkan kelompok pesaing. Negara pun telah turut andil dalam menciptakan kelompok-kelompok yang merasa dilupakan dan kebingungan mencari akar persoalannya sehingga lari pada rasisme. Oleh sebab itu, perjuangan yang efektif melawan rasisme harus disertai dengan perjuangan melawan krisis sosio-ekonomi.

Kabar buruknya, negara terlalu lamban dan tidak memiliki prosedur standar dalam membereskan aksi politik rasisme. Pembaca bisa bayangkan, kita kini hidup dalam situasi dimana forum online, media sosial, grup whatssapp atau line, diisi oleh perdebatan, kadang tolol, tentang siapa yang seharusnya jadi presiden. Ruang publik ditebang demi saling tuding antara seteru abadi nastak-nasbung.

Sementara itu, kabar baiknya kedewasaan mulai tampak kendati samar-samar. Kesadaran multikultural kelas menengah punya andil cukup besar dalam mengatasi kelihaian pawai-pawai rasis. Masih untung ada orang-orang yang sayang waktu dan tak meladeni perdebatan rasial, tetapi memilih untuk menulis secara jernih. Tempo hari ada yang menyorongkan ide tentang calon pemimpin pribumi. Ide keblinger ini direspons oleh puja-puji, dan beberapa cacian. Tapi tak ada respons yang memuaskan sebelum muncul tulisan antropologis tentang “nenek moyang” di Jawa, yang ternyata secara fisik jauh dari bayangan kita semua yang mengklaim sebagai paling pribumi ketimbang yang lain. Keberuntungan kita ada pada orang-orang semacam ini, yang masih waras. Di mana peran kampus? Kok diem?

Meski kelas menengah (yang amat cerewet itu!) masih memegang dominasi atas tumbuhnya kesadaran ini, tetapi upaya keras untuk memberi jarak reflektif atas kebiasaan-kebiasaan buruk yang terwariskan turun-temurun tentu harus diberi pujian.

Kita menanti, sebentar lagi pemilihan presiden 2019 tiba. Apakah dilema nasbung-nastak mulai sembuh dan move on, atau makin parah karena sindrom pilpres dan bayaran sebagai buzzer?

 

Rendy Pahrun Wadipalapa

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Ada Cuan di Balik Sayang Lingkungan 0 66

Pada suatu hari, saya berbelanja di sebuah minimarket yang tak perlu disebutkan namanya. Saat membayar belanjaannya, kasir tersebut berkata, “Maaf, Mbak. Kami tidak menyediakan kantong plastik,” ujarnya. Saya kira minimarket tersebut sedang kehabisan kantong plastik, atau dalam terminologi ilmiahnya disebut kresek.

Ternyata tidak. Ketidaktersediaan kresek tersebut rupanya disebabkan oleh imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Katanya sih, toko-toko retail sudah tidak boleh memakai kresek lagi.

Lalu beberapa hari berikutnya, saya ke minimarket lain dan ternyata masih menggunakan kresek berbayar. Lho, gimana, sih?

Akhirnya saya browsing tentang imbauan Pemkot Surabaya yang dimaksud. Terdapat  lima imbauan yang terdapat dalam surat bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 itu, yaitu tidak lagi menggunakan bungkus plastik dan styrofoam pada makanan dan minuman; menghindari penggunaan styrofoam dan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk wadah dan/atau kemasan; menggunakan kantong plastik atau bioplastik yang ramah lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan; melakukan pemilahan sampah sekurang-kurangnya untuk tiga jenis, yaitu sampah sisa makanan, plastik, dan kertas; serta mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang (recycleable) baik dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang kompeten.

Dari imbauan tersebut ternyata tak ada tulisan bahwa Pemkot Surabaya benar-benar melarang penggunaan kresek untuk toko retail. Penggunaan kresek sebenarnya tak masalah selama sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini memperkuat dugaan saya bahwa gerakan cinta lingkungan dengan mengurangi plastik dimanfaatkan segelintir pengusaha untuk mengurangi modal dan menaikkan laba, atau dalam bahasa bisnis tacik-kokoh disebut dengan cuan.

Saya memiliki beberapa alasan mengapa gerakan sayang lingkungan yang dikampanyekan beberapa toko retail dan restoran (menghentikan penggunaan sedotan) merupakan usaha meningkatkan cuan.

 

Tidak konsisten mengurangi plastik

Ketidakkonsistenan ini dilakukan oleh beberapa restoran cepat saji yang menghentikan penggunaan sedotan plastik. Memang bagus menghentikan penggunaan sedotan plastik mengingat banyaknya penyu yang kesogrok alat bantu nyedot minuman ini.

Akan tetapi, saya meragukan motivasi sayang lingkungan tersebut lantaran masih menggunakan wadah sambal sekali pakai dan styrofoam sebagai wadah minuman. Padahal benda yang  terbuat dari stirena ini lebih bahaya karena tak bisa diuraikan sama sekali. Kalau memang bertujuan menyelamatkan lingkungan, harusnya mereka tak hanya  melarang penggunaan sedotan, namun juga menghentikan penggunaan  wadah sambal sekali pakai dan styrofoam  (setidaknya kalau makan  di tempat, styrofoam diganti gelas dari material yang bisa dipakai berulang-ulang).

Menurut saya, pemberhentian penggunaan sedotan ini dijadikan alat untuk meningkatkan cuan. Satu pak saja harganya Rp10.000,00. Bayangkan berapa banyak  pak sedotan yang dipakai dalam sehari. Andai ada tiga pak, lumayan hemat Rp 30.000. Selain itu, kampanye antisedotan ini juga bertujuan untuk menyedot orang-orang berjiwa aktivis lingkungan untuk makan di sana, alias meningkatkan penjualan.

 

Nggak ngefek

Pasti pembaca yang budiman pernah ditanya sewaktu di supermarket, “Maaf, Kak. Pakai kantong kresek nggak? Kalau iya, bayar lagi Rp100,00,ya”. Pasti mayoritas dari kita menjawab, “Pakai, Mbak,” apalagi kala itu kita sedang tidak membawa kresek.

Katanya, kresek berbayar ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek. Tapi kalau dijual hanya Rp 100,00 sampai Rp500,00 mana ngefek?! Apakah dengan harga segitu kita bakal keberatan dan akhirnya membawa kresek sendiri?  Kalau saya pribadi sih tidak  meskipun hati dan pikiran bergejolak dan mbatin, “gilak kresek doang bayar!”

Bayangkan apabila kresek dihargai Rp500,00 dan ada 100 orang belanja dalam sehari dengan pikiran yang sama seperti saya. Lumayan banget dalam sehari nambah pemasukan Rp50.000,00. Kalau kresek berbayar hanya dihargai segini, kampanye ini hanya ngefek di kalangan emak-emak pelit stadium lanjut.

Kalau niatnya untuk menyelamatkan lingkungan, mungkin bisa mencontoh Lotte Mart Waru yang memberi harga kreseknya Rp3.000,00. Tak satupun pengunjung tidak membawa kresek karena harga tersebut lumayan berasa menguras kantong.

 

Malah jualan kantong belanja

Kembali ke minimarket yang tidak menyediakan kresek tadi. Seusai ia menjelaskan alasan ketidaktersediaan kresek, ia menawarkan solusi untuk membawa belanjaan saya. Membeli tas belanja seharga Rp15.000,00. Tentu jiwa pelit saya terpanggil.

Rupanya kebijakan Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk memasarkan tas belanja tersebut. Pengusaha ini benar-benar cerdik memanfaatkan keadaan. Entah berapa banyak untung yang didapat dari jualan kantong belanja kain dengan warna  ngejreng dengan harga segitu.

Saya sendiri sebenarnya agak mengagumi kreativitas para pengusaha memanfaatkan keadaan dan concern people zaman now. Tapi, kalau mengambil cuan dari concern orang-orang terhadap lingkungan yang begitu mulia dan mengkomersilkannya, menurut saya kurang etis.

Kalau memang mau kampanye cinta lingkungan, ya harus total sekalian! Kalau mau mencari untung, jangan membungkus dengan isu yang melibatkan hati nurani seperti ini! Eaa….

Editor Picks