Nastak, Nasbung dan Pencarian Jangkar Politik Rasial 0 1603

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Kapan kita boleh bermimpi tentang pasukan nasbung dan nastak bersatu, hidup damai, dan saling mencintai?

Dunia politik kita yang sudah pengap, bertambah ciut setelah pasukan-pasukan ini memproklamirkan perang. Medannya? Pembaca tentu sudah tau di mana bisa menemukan mereka.

Pasca pembelajaran yang amat penting pada bejibun kasus rasisme di pilkada DKI Jakarta lampau, kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang menghidupi intoleransi macam ini. Nasbung nastak berkelahi tanpa henti, bahkan acap turut serta dalam keruwetan politik rasial. Karena kelewat dramatis, kosakata baru macam “Jonruisasi” pun kini hadir mengisi perbincangan di forum-forum maya.

Pembaca, anda boleh berkelit bahwa elite kita sudah cukup sensitif dan politik kita telah sepenuh-penuhnya santun, tapi pembaca juga musti waspada jika pendapat macam ini bisa terpelanting pada kepolosan berpikir.

Komentar rasisme yang terlontar dari tokoh-tokoh publik harus segera dibaca bukan semata-mata perkara silap lidah (lapsus linguae), melainkan datang dari kemungkinan rendahnya pengalaman multikultural dan kesesatan persepsional. Sulitnya, mengapa netijen macam nastak dan nasbung juga ikut-ikutan kepeleset lidah di isu rasial macam ini? Arie Kriting beruntung bisa tetap melucu dengan materi kulit gelap dan isu kesukuan. Lantas, apa nasbung-nastak harus ikut kursus untuk mendewasakan pemikiran rasial pada Arie si Kriting itu?

Penjelasan paling mudah mengapa semua terjadi adalah lantaran rasisme telah menjadi teknologi provokasi politik yang paling tua sekaligus universal. Keterampilan mengendalikan politik rasial dilatih pula oleh jam terbang. Bagaimana potret sejarah kita dalam mengendalikan ini?

 

Dipelihara

Pembaca pastilah tahu jika terminologi nastak-nasbung diciptakan dengan nuansa antagonistik, meski terdengar seperti lelucon. Mereka “tercipta” pada sekitaran 2014, waktu dimana pemilihan presiden dihelat. Fanatisme dimunculkan dan publik sengaja dibelah (atau membelah?) ke dalam dua kategori fans kandidat, Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Kampanye massif yang dilakukan para pendukung Prabowo—dengan konsumsi utama nasi bungkus—akhirnya memunculkan istilah “panasbung”, pasukan nasi bungkus. Tak lama setelahnya, serangan balik pada fans Jokowi dilancarkan oleh Fadli Zon—timses Prabowo, mirip bintang iklan Daia—yang  mendeklarasikan istilah “panastak”, pasukan nasi kotak.

Ada sekurang-kurangnya tiga hal mengapa politik ras terus-menerus dipelihara dengan sengaja. Pertama, mayoritas kelas berkuasa masih ragu-ragu dalam memutuskan sikapnya terhadap rasisme. Sebagai metode provokasi yang murah, rasisme diberi tempat guna memberikan efek yang luas dan mendalam untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi masyarakat dengan tipikal sentimentil, informasi apapun yang dibingkai (framed) dalam nuansa rasis bukan hanya akan mudah diserap oleh pikiran penerima, melainkan juga mudah untuk ditransmisikan ke kelompoknya. Lalu lintas informasi semacam ini begitu mudah ditemui dalam medan kontestasi politik yang melibatkan masyarakat trans-kultural.

Kedua, bertolak dari pengalaman kolonialisme di masa lampau, dunia politik pribumi—jika istilah ini masih diijinkan untuk digunakan—selalu ditempatkan paling bawah dalam hirarki kekuasaan. Orang-orang ndeso macam kita ini selalu diletakkan dalam posisi paling mencelat dari struktur keseluruhan. Kita melihat bahwa situasi ini terus-menerus mengendap dalam ingatan dan diwariskan turun-temurun—termasuk diwariskan disana ingatan-ingatan negatif yang menyulitkan generasi selanjutnya dalam memaafkan dan memetik hikmah sejarah. Ironisnya, diakui atau tidak rasisme jugalah yang diandalkan dalam memberikan penjelasan yang “membakar” perasaan nasionalisme tatkala harus berhadapan dengan penjajah. Kenangan buruk atas ras-ras tertentu itu mengental hingga hari ini.

Ketiga, rasisme juga bertumbuh-kembang dari kesenjangan jarak sosial yang riskan berbelok pada kecemburuan. Konon, orang-orang yang sudah kepepet hidupnya menjadi sasaran empuk kampanye rasial. Sentimen kecemburuan terhadap etnis lain yang “dituduh” kaya semakin menjatuhkan harga diri. Reaksinya mudah ditebak: orang akan emosi dan elite politik kita suka bermain-main dengan emosi. Pada sisi yang lain, celakanya, akar perkara ini tidak pernah mampu diatasi dengan memuaskan sehingga terus melebarnya kesenjangan berarti juga menajamnya kecemburuan. Rasisme pada gilirannya hanya menjadi pelarian ekspresif bagi kelompok lemah yang tidak mampu menjelaskan ketertindasan posisinya dibandingkan kelompok lain. Tradisi toleran pada segala macam kebiasaan, budaya, dan agama, mudah tumbang oleh rasa frustasi.

Keterhimpitan secara sosial dan ekonomi yang tidak ingin diakui, kemudian mendapatkan jawabannya yang paling ringkas melalui pengambinghitaman orang lain untuk melepaskan stres. Sindrom rendah diri ditukar dengan menyalahkan kelompok pesaing. Negara pun telah turut andil dalam menciptakan kelompok-kelompok yang merasa dilupakan dan kebingungan mencari akar persoalannya sehingga lari pada rasisme. Oleh sebab itu, perjuangan yang efektif melawan rasisme harus disertai dengan perjuangan melawan krisis sosio-ekonomi.

Kabar buruknya, negara terlalu lamban dan tidak memiliki prosedur standar dalam membereskan aksi politik rasisme. Pembaca bisa bayangkan, kita kini hidup dalam situasi dimana forum online, media sosial, grup whatssapp atau line, diisi oleh perdebatan, kadang tolol, tentang siapa yang seharusnya jadi presiden. Ruang publik ditebang demi saling tuding antara seteru abadi nastak-nasbung.

Sementara itu, kabar baiknya kedewasaan mulai tampak kendati samar-samar. Kesadaran multikultural kelas menengah punya andil cukup besar dalam mengatasi kelihaian pawai-pawai rasis. Masih untung ada orang-orang yang sayang waktu dan tak meladeni perdebatan rasial, tetapi memilih untuk menulis secara jernih. Tempo hari ada yang menyorongkan ide tentang calon pemimpin pribumi. Ide keblinger ini direspons oleh puja-puji, dan beberapa cacian. Tapi tak ada respons yang memuaskan sebelum muncul tulisan antropologis tentang “nenek moyang” di Jawa, yang ternyata secara fisik jauh dari bayangan kita semua yang mengklaim sebagai paling pribumi ketimbang yang lain. Keberuntungan kita ada pada orang-orang semacam ini, yang masih waras. Di mana peran kampus? Kok diem?

Meski kelas menengah (yang amat cerewet itu!) masih memegang dominasi atas tumbuhnya kesadaran ini, tetapi upaya keras untuk memberi jarak reflektif atas kebiasaan-kebiasaan buruk yang terwariskan turun-temurun tentu harus diberi pujian.

Kita menanti, sebentar lagi pemilihan presiden 2019 tiba. Apakah dilema nasbung-nastak mulai sembuh dan move on, atau makin parah karena sindrom pilpres dan bayaran sebagai buzzer?

 

Rendy Pahrun Wadipalapa

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 119

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 247

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks