Pengkhianatan atas Pengkhianatan Gerakan 30 September 0 564

Keributan para handai-taulan netizen di seputar bulan September selalu mudah ditebak. Apa lacur, isu komunisme dan penumpasan PKI jadi kembang lambe lagi. Tahun ini, Negara lewat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menganjurkan dan mensponsori pemutaran massif film horor sejarah Pengabdi Setan Pengkhianatan Gerakan 30 September. Bagi pembaca yang belum menonton, adegan puteri jenderal yang raup darah orang tuanya adalah adegan yang boleh diadu dengan potongan scene paling seram Annabelle:

tilikkarya

Dari mana awal mula gagasan film ini?
Ia bermula tatkala Orde Baru merasa harus meluncurkan versi resmi dari kronologis cerita Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) yang, tentu saja, memihak peran penting TNI dibawah komando Soeharto. Melalui film besutan Arifin C Noer, Pengkhianatan Gerakan 30 September, gambaran PKI, ideologi komunisme dan peristiwa Gestapu digambarkan sedemikian rupa dengan kesan seram dan menyudutkan. Komunisme distigmatisasi sebagai ideologi anti-Tuhan, sehingga tindak-tanduknya di film tersebut—seperti menyilet tubuh Jenderal, berpesta, menyiksa, hingga membunuh—direpresentasikan sebagai perwujudan ke-anti-Tuhan-an tersebut.

Untuk memberikan legitimasi atas upaya pendisiplinan wacana komunisme melalui film, pemerintah menerbitkan perundang-undangan mengenai pedoman sensor pada tahun 1977 untuk membatasi ruang gerak perfilman nasional, sebagaimana diulas Krishna Sen & David T. Hill (2000). Sebuah mekanisme represif berupa sensor akhirnya dijalankan untuk mengawal peredaran isi film agar tidak menyimpang dari kehendak dominan. Maka, disamping menunjukkan kepada publik bagaimana hegemoni dijalankan melalui film propaganda anti-komunisme, tindakan-tindakan represif juga telah disiapkan oleh rezim untuk memotong film-film yang ‘bandel’ melalui badan sensor. Apesnya, dulu tak ada internet, media sosial, dan netijen yang cerewet.

Secara umum, opini publik dibentuk dan diarahkan melalui media massa, untuk menciptakan persetujuan dan kepatuhan massal tentang suatu sejarah menurut versi penguasa. Media massa dalam segala bentuknya, dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menanamkan wacana anti-Komunisme, termasuk di dalamnya adalah film. Film Pengkhianatan Gerakan 30 September misalnya, dicatat oleh Sen & Hill sebagai film yang diwajibkan untuk ditonton di sekolah-sekolah dan departemen pemerintahan, dan dari pertengahan tahun 1980 hingga tahun 1997 diputar tiap tahun bertepatan pada tanggal 30 September di TVRI, serta direlai diseluruh stasiun televisi yang ada.

Ajaib! Kini kita sedang didorong untuk kembali di jaman itu. Pemuda-pemudi harus menenggak lagi film ini. Wajib, Fardhu’ain.

Tabiat Negara yang anti-komunis berlanjut bahkan dalam konteks politik menjelang Reformasi. Beberapa hari saja sebelum kejatuhan Soeharto dari jabatan kepresidenannya, sebuah gerakan anti komunis masih sempat disasarkan kepada media yang memihak pada nilai-nilai komunisme. Bagi pembaca yang tak malas, silakan googling gerakan yang dinamai “Aliansi Anti Komunis” (AAK), yang terdiri dari beragam kelompok kanan dan berhaluan konservatif-revivalis-islamis. Tindakan ini ialah ekspresi bagaimana civil society dibawah koordinasi rezim masih berakar pada trauma-trauma atas komunisme. Trauma inilah yang kemudian dapat dikemudikan bertahun-tahun, bahkan hingga dalam hitungan hari jatuhnya rezim Orde Baru.

Tekanan anti-komunisme merentang lebih jauh hingga kini, jauh setelah Orde Baru resmi ditebang. Debat konyol yang mempertanyakan kembali apakah gerakan komunisme masih ada atau tidak belakangan mengemuka di Indonesia Lawyer Club. Program diskusi yang dipandu Karni Ilyas—pemred TV One bersuara Doraemon—ini menyoal film Pengkhianatan yang dibahas bersama tokoh-tokoh dengan kesimpulan yang bisa diduga: memperkuat prasangka kebangkitan bahaya laten komunisme.

Itu sebabnya, mendiskusikan komunisme di Indonesia berarti mendiskusikan frustrasi itu sendiri. Usaha untuk membuka kembali upaya rekonsiliasi antara negara dan korban pembantaian senantiasa menemui beberapa kendala. Pertama, pembantaian orang-orang yang diduga bagian dari Partai Komunis Indonesia tak pernah menjadi perhatian serius negara. Harapan sempat menyembul tatkala presiden Abdurrahman Wahid hendak mencabut TAP MPRS tentang pelarangan Marxisme-Leninisme No. XXV/MPR/1966, meski lalu pupus di tengah jalan karena ditentang MPR. Harapan lainnya adalah wacana UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang, lagi-lagi, tak begitu jelas nasibnya hingga kini.

Kedua, komunis dan komunisme justru makin populer karena ia simbol paling mudah dan ringkas untuk dipakai sebagai label stigmatisasi. Dalam perpolitikan, makin wajar kini andai seorang elite mendakwa kompetitornya sebagai komunis tanpa memerlukan bukti dan verifikasi, sebagaimana terjadi pada presiden Joko Widodo dalam pertarungan pemilu lalu. Label itu dikukuhkan oleh historiografi melalui buku-buku sejarah di bangku sekolah yang masih enggan untuk memberi data dan fakta proporsional tentang peristiwa 1965. Terhadap stigmatisasi yang terang-terang keliru ini, negara tak pernah beringsut dari sikap diamnya.

Ketiga, keterbukaan selalu dilawan dengan ketertutupan. Membuka ruang diskusi atas pembantaian 1965 selalu ditutup dengan kekhawatiran bahwa itu semua akan membangkitkan luka lama. Anehnya, dari mana datangnya pemikiran bahwa luka itu telah tertutup dan sembuh? Dimana logikanya sebuah peristiwa besar dengan akibat ratusan ribu orang mati (bahkan jutaan, dalam versi lain) disebut dalam kepura-puraan sebagai luka yang telah sembuh lalu kini ditakutkan akan terbuka kembali?

Pembaca, sampeyan boleh menonton film apa pun, termasuk Pengkhianatan. Tapi pembaca sebaiknya tak “berkhianat” pada akal sehat: satu wacana atau ide yang diputar terus-menerus di kepala kita tak pernah menyehatkan. Ada banyak film lain yang membantu perspektif untuk tetap utuh dan melengkapi lubang di sana-sini. Dua film sineas Joshua Oppenheimer, Jagal (The Act of Killing) dan Senyap (Look of Silence) sebaiknya juga dipertimbangkan untuk dilihat. Dua film Oppenheimer itu bertolak dari konteks pembantaian 1965 di Sumatera Utara, dan melakukan pembacaan ulang atas sejarah itu dari konteks kekinian.

Film lain, besutan Nan T. Achnas, Pasir Berbisik yang dibintangi mbak Dian Sastro juga bisa ditimbang. Film Gie dan Sang Penari, keduanya disutradari Riri Riza, juga memotret komunisme dalam nuansa yang lain. Mau film populer dengan warna horor? Silakan tengok Lentera Merah. Ada mbak Laudya Chintya Bella yang menjadi wartawan kiri yang bangkit dari kubur dan menuntut balas.

Pegiat anti-komunisme mungkin terlalu banyak dihantui mbak Bella: paranoia atas mereka yang mati lalu kembali.

Rendy Pahrun Wadipalapa

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jangan Nonton Dilan, Berat! 2 759

Jangan nonton Dilan! Berat. Biar aku saja!

Kalimat ini diletakkan di awal tulisan dengan kesengajaan dan kecentilan luar biasa. Namun, penulis pun tahu kalau kalimat ini sama sekali tidak mengurungkan niatan warga sekalian untuk berbondong-bondong menyerbu tiket nonton Dilan walau harus duduk di baris kedua dari depan. Kalimat tersebut barang tentu kalah telak dari kesaktian pesona Iqbaal Ramadhan didampingi Vanesha Prescilla yang menghiasi layar lebar seantero bioskop Indonesia saat ini.

Walau larangan sudah disematkan pada hulu tulisan ini, sudah tentu percuma sama sekali. Persis seperti kalimat peringatan pada bungkus rokok, gak mempan.

Pada suatu kesempatan, penulis memberanikan diri menguji ketahanan mulut agar tidak misuh-misuh menemui Dilan dalam bentuk visual. Selama ini, sosok – yang sudah pasti FIKSI – ini hanya bisa digilai remaja tanah air dalam bentuk tulisan kalimat-kalimat sakti Pidi Baiq belaka.

Setelah menonton, penulis kemudian menyimpulkan: tiada kejutan di film Dilan 1990. Semoga ulasan ini tidak menyebabkan fans Dilan menyerbu penulis.

Yang pertama, karakter dan alur cerita yang sangat mudah ditebak. Tiada pengembangan, apalagi plot twist sejauh 110 menit mata memandang. Cerita akan bermula dari Milea dewasa yang melakukan flashback, terlempar jauh ke tahun 1990  saat pertama kali bertemu Dilan. Segala kutipan-kutipan nun gombal Dilan seperti di novel lengkap sudah.

Karakter Rani, Wati, Nandan, Piyan, Anhar, Ibu, Ayah, Bunda, beserta jajarannya hadir full team. Barangkali, Fajar Bustomi juga takut masuk dalam lingkaran cyber-bullying kalau-kalau satu bagian saja menodai alur rangkaian yang sudah susah payah dibangun Pidi Baiq sebagai novelist dengan karya best seller.

Akibatnya, penonton jadi tahu persis setiap jahitan adegan, apa yang mesti terjadi dari satu scene ke scene lain. Jika adegan masih berhenti di Kang Adi, berarti filmnya masih lama, dan pantat saya makin gatal untuk segera beranjak dari bangku penonton.

Hal ini menjadi makin berbahaya bagi sebuah pembuatan karya film dalam sejarah. Penulis memprediksi terjadi peningkatan jumlah penonton yang nyinyir, sok tahu, dan spoiler akut di dalam bioskop. Mengingat jumlah pembaca novel Dilan yang hafal tiap adegan dalam tiap lembarnya sudah setara jumlah kerugian negara kasus korupsi e-ktp. Kalau jumlah penonton yang suka meninggalkan sampah sembarangan seusai pemutaran jangan ditanya, pancet wakeh.

Kedua, bahwa film Dilan 1990 akan memiliki sekuel selanjutnya yaitu Dilan 1991 tentu tidak mengejutkan bagi penulis. Sama seperti Marvell yang tiada henti berproduksi, pasar remaja imut-imut Indonesia yang sudah terlanjut gandrung dan bahkan memimpikan seorang Dilan ada di kehidupan nyata jadi sasaran empuk. Selama Pidi Baiq yang digandeng Max Pictures masih waras, membuat sekuel lanjutan adalah keputusan maha tepat dan SANGAT WAJAR.

By the way, sesungguhnya Dilan 1990 yang kalian banggakan bersama tidak seburuk itu. Bukannya tak ada kejutan sama sekali. Dalam beberapa bagian, toh film ini mampu membuat penonton dalam bioskop berseru-seru gemas sama personil CJR itu.

Pertama, performa Iqbaal sebagai Dilan hadir menggemaskan. Sudah cukup membuat para remaja putri yang belum sama sekali ranum tersipu-sipu malu. Perannya ketika menjadi panglima tempur geng motor cukup berhasil merepresentasikan gesture dan ekspresi bad boy.

Walaupun sesungguhnya Iqbaal masih terlalu rapi untuk merepresentasikan Dilan yang seharusnya lebih lusuh dan lebih urak’an, kita harus mengapresiasi usahanya untuk keluar dari zona nyaman, dari anak manis yang suka belajar berperan jadi anak nakal dan suka tawuran. Tapi, siapa ya yang mengasumsikan bahwa Iqbaal adalah anak baik-baik yang sangat jauh dari karakter Dilan yang diperankannya? Apakah media kita? Apakah kalimat pembawa acara infotaiment kita? Entahlah. Oh ya, agar netizen tidak marah, gambaran ini hanya katanya penulis kok. Pembaca berhak tidak setuju dan memberi balasan pada tulisan selanjutnya, hehe.

Kedua, penulis juga cukup kecewa nih dengan perawakan Warung Bi Eem yang nampak sekelas dengan Warung Oen di Malang yang menjajakan es krim harga super mahal. Tebak-tebak berhadiah, Bi Eem tidak jual es teh tapi ice tea, tidak sedia kopi hitam tapi luwak white coffee (eh maaf kok sebut merk).

Mungkin untuk mengurangi resiko terjadi tawuran sungguhan, dan resiko para aktor yang jijik menginjakkan kaki di tempat kumuh, didesainlah Warung Bi Eem yang terlalu mewah ini. Untuk ukuran tempat nongkrong berandalan yang sering dijadikan tempat merokok dan berjudi, munculnya bangunan mapan yang melatari adegan Dilan seperi ini tentu mengejutkan.

Ketiga, kehadiran Ridwan Kamil. Ini barangkali sebagai konsensus paling menguntungkan baginya setelah membantu menutup jalanan Bandung yang super padat untuk kepentingan syuting. Kemunculan ini tentu demi memenuhi amanah rakyat agar Kang Emil tetap jadi sosok kepala daerah ganteng nan gaul favorit kita semua. Plus, untuk menambah popularitasnya dalam survei-survei Pilkada.

Keempat, sebagian dari penonton yang kebetulan satu studio dengan penulis kemarin adalah para mamud (baca: mama muda). Selain jadi serbuan remaja-remaja berseragam biru putih, para ibu-ibu sosialita tiada mau ketinggalan ketenaran Dilan. Apapun motivasinya, para mama muda ini berpesan pada sekalian warga Indonesia, jangan pertontonkan Dilan pada anak di bawah umur. “Nanti dewasa sebelum waktunya,” begitu ujar seorang ibu muda dengan fashion OOTD di toilet bioskop sebuah mall beken di Surabaya (pesan ini bisa dituliskan karena penulis habis nguping obrolan mereka).

Kejutan keempat adalah bahwa saya pun jadi manusia yang bersedia menghabiskan waktu dan materi untuk ikut jadi saksi film selera rakyat ini. Tapi pengalaman ini menjadi berarti sebab alasan mengapa Dilan tidak sesuai dengan usia dan pola pikir saya terjawab sudah.

Oya, film ini juga semakin memberi konfirmasi kepada kita bahwa sebentar lagi, drama cinta monyet di bangku sekolah yang diperbuat anak dan keponakan Anda akan semakin menjamur akibat didukung secara moril oleh Dilan 1990.

Jangan baca tulisan ini! Berat, banyak spoilernya. Biar Pidi Baiq saja yang baca!

Oh maaf, peringatannya kok baru di akhir tulisan ya, hehe.

(Oh iya, ada lagi yang terlewat, wajah Milea yang campuran orang Bandung dan Sumatera Barat kok sepertinya malah hadir keindo-indoan ya? Atau ini hanya perasaan penulis? Ya udah deh, penulis sepertinya salah lihat. Jadi tidak usah dibahas ya, hehe)

 

Liku dan Luka Homoseksualitas dalam “Pria” 0 1221

Satu bulan belum genap semenjak rilisnya sebuah film independen karya sutradara Yudho Aditya yang cukup menggemparkan khalayak fujoshi youtubers di Indonesia Desember lalu. Sesuai dengan trailer yang dirilis dua bulan sebelumnya, film pendek bertitel Pria ini mengangkat satu dari sekian banyak ‘tema sensitip nasional’, yakni homoseksualitas.

(Oh ya. Mohon maaf kalau tulisan ini bakal mengumbar spoiler di antara paragraf-paragraf indahnya.)

Mengangkat kisah “fiktif” seorang pemuda bernama Aris (Chicco Kurniawan), film Pria mengikuti lika-liku pun luka-luka kehidupan sang tokoh utama lantaran menemukan dirinya ternyata ‘tidak seberapa pria’. Vonis tersebut patut dijatuhkan atas Aris—atau lebih tepatnya, disimpulkan—melalui beban perundungan yang harus ia pikul, baik yang nampak secara eksplisit melalui dialog masyarakat di desanya, maupun implisit dengan penggunaan simbolisme.

Kriteria makhluk apa yang pantas disebut pria dalam konteks latar tempat film ini tentu saja ‘pria’ sebagaimana sesuai dengan konvensi sosial yang merakyat di Indonesia. Dengan kata lain, ‘pria’ di sini dapat dijadikan payung definisi bagi sifat macho, tak kenal takut, tegas, berani, model rambut pendek, dan kesanggupan menjadi tulang punggung keluarga. Menjadi cukup menggelitik kala kita juga sama-sama tahu, bahwa kesemua sifat itu sebenarnya hanya mampu menjabarkan salah satu gender, sebuah peran manusia secara sosial, dan bukan jenis kelamin, sebuah karakteristik biologis yang justru lebih hakiki.

Tak cukup dengan adegan Aris melenggak-lenggok di depan cermin kamar layaknya penari wanita lemah gemulai, Pria menampilkan pula tokoh Mr. Peter (Jacob McCarthy), seorang guru Bahasa Inggris sekaligus love interest bagi Aris. Tanda tanya besar muncul akan mengapa Mr. Peter—yang pada akhirnya bersentuh bibir dengan Aris (hore!)—harus diperankan aktor asing berkulit putih dan berambut pirang. Apakah tokoh Aris di sini cukup termakan dengan stereotipe ‘jika bule maka ganteng’? Ataukah Yudho, meskipun pada awal film mengapresiasi keberanian kaum pelangi, ingin menyiratkan bahwa homoseksualitas tetaplah pengaruh dari bangsa barat? Entahlah.

Biar demikian, meskipun hanya mampu tayang melalui YouTube, Yudho cukup berani melabel karya audio-visualnya ini sebagai sebuah ‘Gay Indonesian Short Film’, mengingat Indonesia adalah salah satu negara ter-homofobik di dunia. Tidak hanya dalam perkara homoseksualitas, namun juga seksualitas secara menyeluruh. Nampak dalam kolom komentar di tautan YouTube film Pria segala kecam dalam berbagai varian bahasa dan kesantunan, baik untuk para pembuat film maupun bagi kaum LGBTQ+ yang sedang jadi ujub representasi Pria.

Penulis jadi gatal sendiri dan akhirnya sibuk bertanya dalam hati: kenapa siiich mereka bisa benci banget sama kaum pelangi?

Padahal, apabila dikatakan bahwa LGBTQ+ tidak sesuai dengan budaya Indonesia—ini alasan paling umum, iya nggak?—pernyataan tersebut dapat dinyatakan TIDAK VALID.

Mengapa?

Karena, LGBTQ+ sesungguhnya ada dalam warisan kesenian, filosofi, sekaligus adat dalam sejarah lawas bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia asli sebenarnya punya budaya LGBTQ+.

Pembuktian

Di Cilacap, Jawa Tengah, misalnya, tempat di mana Lengger Banyumasan seharusnya melestari. Pertunjukan kesenian di daerah ini pada dasarnya menampilkan kaum laki-laki yang berdandan dan menari layaknya wanita Jawa, membuatnya lebih sering disebut ‘Lengger Lanang’. Wujud filosofi transeksualisme sebagai ritual pemujaan terhadap Dewi Kesuburan ini bisa saja musnah jika tidak digandoli dengan gigihnya oleh Mbah Dariah, sang penerima penghargaan Maestro Seniman Tradisional dari Presiden RI di tahun 2011.

Beralih sedikit ke timur ada Ludruk, pertunjukan panggung khas Jawa Timur yang populer di Surabaya, Jombang, Malang, dan sekitarnya. Media cerita lawak sekaligus perenungan ala rakyat dalam empat babak ini juga tak luput dari sentuhan transeksualisme. Tampilan wedokan, yang juga ajang bagi para pria untuk menyanyi dengan riasan plus kostum perempuan, jadi senjata pengundang tawa di babak keduanya. Belum lagi menyoal Tari Gandrung, yang saat ini jadi ciri khas kabupaten festival Banyuwangi. Sangat sedikit orang mengenal bahwa Tari Gandrung sebenarnya diawali dengan keberadaan Gandrung Marsan, pertunjukan tari oleh pria yang, lagi-lagi, berdandan perempuan.

Meloncat ke luar pulau, masih ada lagi tradisi Bissu di Sulawesi Selatan. Bissu ialah pendeta sekaligus dukun penyembuh suku Bugis kuno yang menjalankan keseharian sebagai seorang transvertis. Menurut kepercayaan, saat sebuah raga manusia dimasuki roh dengan jenis kelamin berbeda dengannya, saat itulah ia harus memulai hidup sebagai entitas berjenis kelamin berbeda pula. Jika laki-laki, ia akan berubah jadi perempuan. Sebaliknya jika perempuan, ia akan berubah jadi laki-laki.

Jadi, kalau sampai sekarang anak perempuan masih tidak boleh main mobil-mobilan, dan anak lelaki tidak boleh main boneka… itu kenapa ya?

Editor Picks