Cangkruk Mahasiswa adalah Cangkruknya Borjuis! 0 1586

Indonesia mungkin masih tegak berdiri karena dihidupi oleh warung dan cangkruk. Nama-nama legendaris warung Jawa Timuran macam Giras, Selir, warung pangku, dan sejenisnya tentu tak asing lagi.

Dalam masyarakat Jawa, kegiatan berkumpul dan mengobrol ditambah cemilan-kopi, lumrah disebut cangkruk. Biasanya mengambil tempat di warung kopi (Setarbak bukan termasuk warung dan bukan termasuk kopi, ia gaya hidup!), pada waktu-waktu selepas kerja, atau saat pasca arisan atau pengajian, atau mungkin ketika meronda. Cangkruk adalah aktivitas menghabiskan waktu dengan mendiskusikan sesuatu yang penting dan tak penting, bahkan merencanakan pergerakan suatu hajatan.

Istilah ini mulanya dikenal di kalangan masyarakat pedesaan, meski secara tak disangka akhirnya pun merambat di kalangan urban. Warung kopi dan angkringan menjamur, menyamai laju para pekerja yang tumbuh di kota. Warung adalah tempat sampah penumpahan penat bagi umat yang tak kebagian tiket hidup enak di apartemen.

Jangan tanya apa yang terjadi di lingkungan kampus: cangkruk menjadi sebuah keniscayaan dan agama baru. Mahasiswa rasanya tak afdol, belum terpenuhi rukunnya, bila belum pernah melakukan cangkruk barang sekalipun dalam hidupnya. Sebab pada kegiatan itulah, orang bisa membahas apapun; dari urusan akademik, pergerakan hingga cinta—sementara kuliah mulai membikin jemu dan tak membangkitkan gairah.

Masing-masing kalangan menerjemahkan konsep cangkruk secara berbeda. Mahasiswa, seringkali memanfaatkan cangkruk sebagai medium pembentukan gagasan—yang kadang berakhir dengan pergerakan, atau tidak sama sekali. Kaum pekerja, membangun loyalitas matang pada warung-warung kopi, agar bisa ngebon lagi sebab pekerjaan sehari-hari sudah lebih dari melelahkan. Bisa juga, mereka memulai pergerakan dari sana, menuntut hak-hak tertunda—yaaa sekedar mengamankan perut.

Jika Jürgen Habermas, salah seorang teoris komunikasi dengan konsep tindakan komunikatif menangkap gejala coffeeshop di Eropa sebagai ruang obrolan orang-orang borjuis, maka fenomena cangkruk tak lain adalah kritik atasnya. Cangkruk didefinisikan menjadi ruang diskusi bagi orang-orang kelas menengah ke bawah, sebagai instrumen untuk menampung komentar mereka atas hidup yang pelik. Bisa jadi, cita-cita ruang publik Habermas terwujud melalui kegiatan itu, tanpa ada intervensi kepentingan terhadap obrolan yang terlintas di sana-sini. Ia menjadi kegiatan sakral yang turun temurun.

 

Gerak Tunduk

Tapi tidak juga. Cangkruk rupanya makin menyekat masyarakat ke kalangan tertentu saja. Bagi kalangan atas, istilah norak itu diartikulasikan untuk kegiatan nongkrong di coffeshop pinggir jalan, beralaskan tanah, kadang kemproh bukan main. Orang-orang borjuis konon tak tahan dengan tempat menyedihkan macam itu.

Otokritik itu kian diperparah dengan kehadiran teknologi, bahkan di ranah kehidupan paling subtil. Pembaca tentu maklum, bahwa sekarang ini adalah saat-saat di mana teknologi makin berkuasa, sementara kapasitas hati dan pikiran mentok di itu-itu saja. Konsekuensi yang timbul dari sana ada pada konstelasi pergaulan tingkat remaja nanggung hingga remaja tahap akhir. Gampangnya akses virtual serta bejibunnya aplikasi online seakan mengubah perilaku mereka jadi mengamini sabda mashyur: mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Cangkruk turut jadi korbannya!

Mahasiswa-mahasiswa gaul itu membeli kopi bukan untuk cangkruk, tapi menghabisi waktu mereka untuk sebuah trivia: internet. Setelah mendapat meja/spot yang nyaman, lebih-lebih bila ada koneksi wifi tersambung, ritual itu akan segera dimulai: kepala saling tunduk pada ponsel masing-masing, jemari akan tumpang tindih dengan layar, dan mata jelalatan sana sini membaca teks. Oh, dan obrolan baru akan dimulai lima menit kemudian—saat pesanan datang.

Setelah tiga puluh menit membicarakan sesuatu yang penting—atau tidak sama sekali—ritual itu akan berulang. Kali ini akan ada yang dengan nekat membuka Mobile Legend mobile games, dengan suara tuing tuing yang bising. Bila obrolan menemui kebuntuan, ritus ini akan berlangsung hingga bermenit-menit kemudian, sampai cemilan habis di atas meja.

Begitulah…tidak pernah ada yang mengajari prosesi semacam itu, semua terjadi alamiah. Seolah publik benar-benar dibuat paham oleh para aplikasi itu, dibaptis menjadi jemaat yang tunduk pada aturan peribadatan online. Jelas saja, kebiasaan baru macam ini menyalahi ritual perkongkowan yang lebih dulu ada, duluuu sekali, saat Mbah Google kerjaannya cuma bantuin masyarakat cari-cari solusi.

Dengan pencapaian umat yang tiada tara itu, orang-orang hanya perlu duduk manis untuk bisa mendapat hiburan; pencerahan batiniah bagi jiwa-jiwa pekerja kayak kita ini. Anak-anak setingkat sekolah dasar sudah tak perlu lagi repot-repot keluar rumah saat menuju senja, membawa bola plastik bersama rekan sejawat, lalu membangun tiang gawang dengan sandal hasil rengekan ke mama. Aduh, untuk permainan norak bin kampungan semacam itu, rasanya sudah mulai tak menarik lagi. Isin pol.

Sssst, padahal penulis juga bagian dari jemaat virtual. Tabik.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Poster-poster Lucu yang Nggak Lucu-lucu Amat 0 183

Kata seorang dosen Unair yang menjadi staf ahli di salah satu kementerian, demonstrasi adalah ajang rekreasi, diversi, maupun hiburan bersama teman-teman baik satu kampus maupun dari kampus lain. Ia menganalogikan demo dengan permainan bagi anak-anak seusia mahasiswa. Benar, per-ma-i-nan.

Pernyataan ini boleh jadi refleksi atas pengalaman masa muda beliau. Ketika mahasiswa lain sibuk berorasi, mengepalkan tangan ke udara, berteriak, bahkan mawas diri bila tiba-tiba aparat bertindak represif, beliau mungkin sedang berdiri di bawah rindangnya pohon mangga pinggir jalan sambil jajan cilok atau es degan—obat manjur waktu demo. Ini hanya misal, jangan tersinggung.

Saya hanya baca pernyataan ini dengan tersenyum-senyum. Beginikah instruksi pemerintah pada seluruh pamong aparaturnya, yaitu untuk mengerdilkan semangat demonstrasi yang dibangun oleh lebih dari puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia? Melalui reduksi makna demonstrasi sebagai kritik, apakah pemerintah berharap masyarakat tak mengacuhkannya?

Tidak, asumsi itu sangat salah dari berbagai perspektif. Alih-alih buang muka pada demo seperti demo di depan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat malah terlibat aktif. Ada yang berdonasi untuk logistik, membagi makanan dan minuman gratis di sekitar area aksi, bahkan berada di baris terdepan seperti yang dilakukan serikat buruh dan tani.

Kemegahan aksi di mayoritas daerah terbukti tak hanya milik mahasiswa semata. Aspirasi rakyat ‘dititipkan’ pada pundak mereka, sehingga otomatis, aksi di pertengahan September ini murni berasal dari gundahnya rakyat atas potensi masalah yang bisa timbul di masa depan bilamana sederet undang-undang yang ngawur bikinnya itu diberlakukan. Tapi apa iya, kegelisahan itu mengacu pada satu titik yang sama?

Dari antara sekian tuntutan aksi itu, ada tuntutan untuk segera mengesahkan UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). UU ini digadang-gadang mampu melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan/pelecehan seksual. Sebab, realita hukum di Indonesia dinilai getir: korban kekerasan seksual hampir dipastikan tak punya kekuatan hukum apapun.

Tuntutan ini mungkin yang paling banyak dilupakan oleh para peserta aksi, atau setidaknya dituliskan dalam poster-poster mereka. Seolah, yang ada di kepala mereka pokoknya DPR juancuk, guoblok, turu thok kerjone, dan tulisan seperti ini hampir ada di setiap mata memandang. Dari sekian pasal RUU-KUHP, yang selalu disinggung oleh demonstran adalah ra iso kenthu (tidak bisa bersetubuh alias ‘seks bebas’), ‘DPR ngapain ngurusin selangkangan’, dan lain sebagainya. Bahkan, ada poster oleh para perempuan dari salah satu universitas Islam di Surabaya, bertuliskan—luar biasa bodohnya, “Timbang ngurus RUU mending kenthu” juga “Susuku gede gak masuk RUU”.

(Twitter)

Duh, GustiSaya ndak habis pikir.

Saya curiga mereka inilah ‘penumpang gelap’ yang sebenarnya: orang-orang yang tidak tahu substansi aksi, tuntutan macam apa yang dibawa ke hadapan pemerintah, bahkan mungkin lupa fungsi poster. Kata Pram—sebetulnya males pakai kutipan ini, tapi yoweslah, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kalau dalam kepala saja sudah tidak ada konsep itu, bagaimana bisa kita membayangkan penghapusan kekerasan seksual di tingkat praktik?

Menurut seorang dosen UGM yang dulu pernah ikut menurunkan rezim Orde Baru, generasi demonstran 2019 memiliki strategi berbeda dengan 1998. Jika dulu generasi mahasiswa 1998 memiliki poster-poster bernada serius dan cenderung puitis, generasi 2019 identik dengan kerecehannya. Poster-poster ‘lucu’ dihadirkan bukan tanpa sebab, bahkan bisa jadi tak mempunyai muatan kritik yang kuat. Mungkin kita harus mengingat-ingat lagi fungsi media sosial ya toh? Ajang pamer nggak, sih?

Malfungsi media sosial menjadi etalase seni (yeek, males) dan pertunjukan membuat mahasiswa unyu-unyu nan gemash juga harus memroduksi konten poster yang jenius. Biar tak kalah dengan demonstrasi di berbagai daerah yang lain. Alih-alih menyadari bahwa mahasiswa punya daya gempur yang masif bagi pemerintahan, kelompok mahasiswa seperti ini malah bikin demonstasi jadi studio foto bagi para “produsen konten Instagram”.

Selamat, bapak dosen. Anda mungkin benar bahwa demonstrasi hanya sekelas wisata ke Songgoriti.

 

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks