Ketika Superhero Om Anies Menutup Alexis 0 1215

Setelah dihajar oleh bejibun kenyinyiran netijen tentang janji-janji kampanye, akhirnya Om Anies menggebrak juga dengan satu kabar: ijin hotel surga dunia Alexis tak diperpanjang!

Pemprov DKI Jakarta kemarin resmi mengumumkan penolakan atas daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Dengan gagah berani, Om Anies berkoar, jika masih ada aktifitas di hotel tak berijin, maka semuanya itu adalah ilegal. Galak dan tegas sekali bukan?

Barang apa sebetulnya TDUP itu?

TDUP adalah kewajiban untuk diurus oleh tiap usaha kepariwisataan. Dasar hukumnya, Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Pertanyaan mengemuka di sini, mana diantara unit usaha Alexis (bar, restoran, jasa akomodasi hotel, karaoke, spa dan Griya Pijat) yang ditolak ijinnya? Seluruhnya, atau parsial? Apakah jasa akomodasi hotel, bar dan restoran juga ditolak sekalian atau hanya Griya Pijat Alexis? Kita masih menunggu kabar baru di antara belantara kabar yang kini beredar di media.

Ini menjadi penting, pembaca budiman, sebab jika Griya Pijat Alexis saja yang ditutup, maka aktifitas pelacuran mudah saja dipindah ke fasilitas hotel lainnya. Asyik saja orang bercengkerama di sana, andai Griya Pijat dilarang buka.

Lagipula, apa dasarnya Pemprov menolak ijin itu? Sudahkah dilakukan pemeriksaan atau investigasi yang membuktikan terselenggaranya prostitusi di sana? Kalau sudah, dapatkah hasilnya dibagi kepada publik—minimal pada kalikata.id biar kita-kita punya dokumen yang sedap dipandang (uhuk). Penolakan itu harus punya dasar yang kuat dan konkret, berlandaskan kaidah ilmiah verifikasi dan pembuktian bahwa pemohon telah melanggar dan tak layak diperpanjang ijinnya.

Pertanyaan lain: apakah jika sudah dibuktikan menjalankan praktek pelacuran, manajemen Alexis dituntut pidana sekalian? Apakah penolakan ijin ini akan dilanjutkan dengan pemidanaan atas dasar praktek prostitusi?

Masih panjang yang musti dijawab, ternyata. Maka musti ada kejelasan pada aspek ini agar tak sami mawon kebijakannya dengan yang lalu-lalu. Kini masih terlalu dini untuk melempar puja-puji. Om Anies moga-moga tahu itu dan kita sebaiknya bersabar.

 

Deposito Politik

Ini bukan semata soal nyali. Pembaca masih ingat, bahwa selama kampanye, salah satu isu yang intens digarap Om Anies adalah ketidakberanian Ahok menutup Alexis? Ahok dianggap pemimpin cemen karena tak berani menutup praktek prostitusi Alexis.

Jadi, penutupan hotel berkawasan Jakarta Utara ini bukanlah semata-mata demi memperlihatkan kinclongnya hati islami Om Anies, melainkan juga dalam rangka hajatan melunasi janji kampanyenya sendiri. Bagian ini penting sekali demi menabung modal politik. Pembaca tahu bahwa basis pemilih Om Anies harus dirawat dan dijaga, terutama bila ia serius menata diri maju pada 2019 nanti.

Maka, ini seolah-olah menjadi berkah bagi mereka yang selama kampanye mendukung om Anies dengan membawa panji-panji moral. Dahaga umat atas janji surga gubernurnya minimal sudah dipenuhi. Om Anies tak bodoh dan tentu akan memanfaatkan situasi ini sambil membangun kredibilitas yang memenuhi harapan umat.

Tapi, lima tahun lalu, Pandji Pragiwaksono (di kemudian hari nanti akan menjadi salah satu tim sukses Anies-Sandi), bercerita dalam blog pribadi ihwal kunjungannya ke markas FPI. Salah satu percakapan yang epic adalah tatkala ia bertanya kepada Habib Selon FPI, “Kenapa Alexis nggak pernah diserbu, Bib?”

Kata Habib Selon, “Alexis itu Hotel. Kami tidak pernah menggerebek hotel karena di hotel Alexis ada keluarga yg menginap bersama anak anak.”

Lucu bukan?

Padahal FPI adalah mesin politik umat pendukung Om Anies, yang berhasil menggalang 7 juta demonstran (kita anggap saja angkanya memang segitu ya, plis) anti-Ahok. Inkonsistensi sikap FPI dan Om Anies ini memperlihatkan bahwa Anies bermaksud untuk menggalang dukungan yang jauh lebih besar lagi—bukan semata-mata mengikuti garis sikap FPI yang lucu unyu-unyu itu. Ambisi ini hanya mungkin dipahami untuk sebuah deposito politik yang akan ditarik tunai pada tahun 2019 nanti.

Jadi bersikap biasa sajalah. Lha politik memang mencla-mencle kok. Ojo nggumun.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 119

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 247

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks