Ketika Superhero Om Anies Menutup Alexis 0 1440

Setelah dihajar oleh bejibun kenyinyiran netijen tentang janji-janji kampanye, akhirnya Om Anies menggebrak juga dengan satu kabar: ijin hotel surga dunia Alexis tak diperpanjang!

Pemprov DKI Jakarta kemarin resmi mengumumkan penolakan atas daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Dengan gagah berani, Om Anies berkoar, jika masih ada aktifitas di hotel tak berijin, maka semuanya itu adalah ilegal. Galak dan tegas sekali bukan?

Barang apa sebetulnya TDUP itu?

TDUP adalah kewajiban untuk diurus oleh tiap usaha kepariwisataan. Dasar hukumnya, Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Pertanyaan mengemuka di sini, mana diantara unit usaha Alexis (bar, restoran, jasa akomodasi hotel, karaoke, spa dan Griya Pijat) yang ditolak ijinnya? Seluruhnya, atau parsial? Apakah jasa akomodasi hotel, bar dan restoran juga ditolak sekalian atau hanya Griya Pijat Alexis? Kita masih menunggu kabar baru di antara belantara kabar yang kini beredar di media.

Ini menjadi penting, pembaca budiman, sebab jika Griya Pijat Alexis saja yang ditutup, maka aktifitas pelacuran mudah saja dipindah ke fasilitas hotel lainnya. Asyik saja orang bercengkerama di sana, andai Griya Pijat dilarang buka.

Lagipula, apa dasarnya Pemprov menolak ijin itu? Sudahkah dilakukan pemeriksaan atau investigasi yang membuktikan terselenggaranya prostitusi di sana? Kalau sudah, dapatkah hasilnya dibagi kepada publik—minimal pada kalikata.id biar kita-kita punya dokumen yang sedap dipandang (uhuk). Penolakan itu harus punya dasar yang kuat dan konkret, berlandaskan kaidah ilmiah verifikasi dan pembuktian bahwa pemohon telah melanggar dan tak layak diperpanjang ijinnya.

Pertanyaan lain: apakah jika sudah dibuktikan menjalankan praktek pelacuran, manajemen Alexis dituntut pidana sekalian? Apakah penolakan ijin ini akan dilanjutkan dengan pemidanaan atas dasar praktek prostitusi?

Masih panjang yang musti dijawab, ternyata. Maka musti ada kejelasan pada aspek ini agar tak sami mawon kebijakannya dengan yang lalu-lalu. Kini masih terlalu dini untuk melempar puja-puji. Om Anies moga-moga tahu itu dan kita sebaiknya bersabar.

 

Deposito Politik

Ini bukan semata soal nyali. Pembaca masih ingat, bahwa selama kampanye, salah satu isu yang intens digarap Om Anies adalah ketidakberanian Ahok menutup Alexis? Ahok dianggap pemimpin cemen karena tak berani menutup praktek prostitusi Alexis.

Jadi, penutupan hotel berkawasan Jakarta Utara ini bukanlah semata-mata demi memperlihatkan kinclongnya hati islami Om Anies, melainkan juga dalam rangka hajatan melunasi janji kampanyenya sendiri. Bagian ini penting sekali demi menabung modal politik. Pembaca tahu bahwa basis pemilih Om Anies harus dirawat dan dijaga, terutama bila ia serius menata diri maju pada 2019 nanti.

Maka, ini seolah-olah menjadi berkah bagi mereka yang selama kampanye mendukung om Anies dengan membawa panji-panji moral. Dahaga umat atas janji surga gubernurnya minimal sudah dipenuhi. Om Anies tak bodoh dan tentu akan memanfaatkan situasi ini sambil membangun kredibilitas yang memenuhi harapan umat.

Tapi, lima tahun lalu, Pandji Pragiwaksono (di kemudian hari nanti akan menjadi salah satu tim sukses Anies-Sandi), bercerita dalam blog pribadi ihwal kunjungannya ke markas FPI. Salah satu percakapan yang epic adalah tatkala ia bertanya kepada Habib Selon FPI, “Kenapa Alexis nggak pernah diserbu, Bib?”

Kata Habib Selon, “Alexis itu Hotel. Kami tidak pernah menggerebek hotel karena di hotel Alexis ada keluarga yg menginap bersama anak anak.”

Lucu bukan?

Padahal FPI adalah mesin politik umat pendukung Om Anies, yang berhasil menggalang 7 juta demonstran (kita anggap saja angkanya memang segitu ya, plis) anti-Ahok. Inkonsistensi sikap FPI dan Om Anies ini memperlihatkan bahwa Anies bermaksud untuk menggalang dukungan yang jauh lebih besar lagi—bukan semata-mata mengikuti garis sikap FPI yang lucu unyu-unyu itu. Ambisi ini hanya mungkin dipahami untuk sebuah deposito politik yang akan ditarik tunai pada tahun 2019 nanti.

Jadi bersikap biasa sajalah. Lha politik memang mencla-mencle kok. Ojo nggumun.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 184

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 139

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks