Mosi Tidak Percaya Atas Kecenya Jurusan Kedokteran 0 605

Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Masuk jurusan kedokteran itu nggak keren-keren amat kok gengs. Plis, ini seriusan!

Beberapa waktu lalu, penulis sempat ingin menampol menegur seorang wali murid yang panik berat karena tes rekomendasi penjurusan anaknya, yang duduk di bangku SMA, menunjukkan bahwa si anak cocok masuk IPS. Beliau bahkan mengatakan, dengan teramat menyayat hati jika didengarkan, “Masa iya anakku harus (me)nunda 1 tahun lagi, biar bisa masuk IPA? Kalau masuk IPS, dia nanti nggak bisa jadi dokter…”

Halo? Hai? Adakah logika di sana?

Satu. Memang, kalau sang buah hati masuk dalam peminatan ilmu eksak saat SMA, yang adalah IPA jika di Indonesia, akan lebih mudah memahami materi ajar jika di perkuliahannya nanti ia belajar ilmu eksak juga. Sama seperti anak IPS yang kemudian masuk jurusan sosiologi misalnya, atau komunikasi, yang sama-sama ilmu berbasis teori dengan aroma sosial. Atau anak Bahasa yang kemudian masuk jurusan sastra.

Tapi, apakah dengan masuk kelas IPA, seseorang bisa sekonyong-konyong jadi dokter pada akhirnya? Tydac, saudara-saudara. Apalagi, sistem seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saat ini sangat memungkinkan seorang lulusan IPS untuk masuk ke jurusan Saintek, dan sebaliknya, dari peminatan IPA ke jurusan Soshum (yang kepanjangannya Sosial dan Humaniora ya sayang, bukan Sosial dan Hukum). Jadi, kini semua tergantung pada si anak, lulus apa enggak tuh ujian masuk universitasnya? Meskipun kadang juga tergantung deposit rekening atau keampuhan aji-aji sih.

Dua. Selain menyoal itu, ada lagi permasalahan lebih melandas: Memangnya ada apa sich, sama profesi dokter ini? Kenapa semua-mua mengagungkannya? Kenapa kebanyakan kids masih menjawab “Dokter!” kalau ditanya apa cita-citanya? Kenapa orang-orang masih secara spontan melayangkan pujian jika mendengar ada seseorang masuk jurusan kedokteran?

Kenapa masih banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk IPA, meskipun anaknya sendiri lebih minat masuk Bahasa atau IPS? (Dan berani taruhan setidaknya setengah dari orang-orang tua itu pengin anaknya jadi dokter.)

Hayo, Kenapa?

Pasti ada saja yang menyahut dengan pernyataan bahwa rasio jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia masih belum imbang. Masih lebih banyak orang sakit daripada dokter yang bisa menangani, katanya.

Tapi tapi tapi… apa nggak begitu juga faktanya dengan profesi-profesi lain? Misalnya, kurangnya tenaga kepustakaan dan kearsipan untuk melancarkan proses penyimpanan dan distribusi dokumen di seluruh kantor institusi di Indonesia, bahkan membuat sistem yang bisa memperingkas alur dokumentasi dan migrasi negara. Atau, kurangnya ahli informasi dan teknologi di tataran hukum yang bisa membantu mengentaskan Indonesia dari ketertinggalan masyarakatnya di tengah terjangan globalisasi. Atau lagi, dibutuhkannya ahli dan pengamat sosial untuk mencegah ledakan konflik yang rawan terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang kaya budaya nan plural.

Kalau penduduk negara sehat semua, tapi enggak bisa toleran antargolongan masyarakatnya, yo modyar rek!

Lagipula, bagaimana sih, awal mula paradigma bahwa menjadi dokter—atau lebih luas lagi, bekerja di bidang Saintek—itu lebih keren dibandingkan menjalani profesi lainnya? Panjenengan sekalian pasti tahu kan, bahwa bibit-bibit penjajahan masa kolonialisme di negara tersayang kita ini bermula dari apa. Jika jawaban njenengan adalah ‘perdagangan’, benar sudah. Ingat juga kan, dengan nama strategi andalan Belanda untuk menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia? Tak lain dan tak bukan, devide et impera.

Di sisi lain, terekam pula bahwa sejarah pendidikan di Indonesia diawali dengan pendirian sekolah di masa kolonialisme yang sama, itupun karena dorongan konsep Politik Etis. Tentu saja pendirian sekolah untuk bumiputera tersebut diharapkan dapat mencetak lulusan yang, pada akhirnya, dapat mendukung pemerintah Belanda juga. Jika tidak jadi pegawai swasta, pegawai negeri, atau anggota militer, para pribumi (yang kali ini tidak ada hubungannya sama Anies) bisa sekolah untuk jadi dokter atau insinyur.

Nah, jangan-jangan, memang sudah ada setting-an sejak jaman itu, bagi pribumi untuk lebih cenderung mempelajari ilmu-ilmu eksak dibanding ilmu-ilmu sosial. Jangan-jangan juga, ilmu eksak sengaja dipopulerkan kala itu untuk melanggengkan penjajahan atas Indonesia, bahkan sampai sekarang. Kalau nggak begitu, lalu kenapa rakyat Indonesia diberi lebih banyak kesempatan belajar ilmu eksak, sementara para penjajah sendiri melahirkan strategi-strategi perdagangan dan politik yang jelas-jelas berangkat dari ilmu sosial? Hayo.

Kembali Lagi ke Jurusan Kedokteran

Berikut adalah fakta terkait jurusan kedokteran di Indonesia jaman saiki, yang perlu dipertimbangkan bilamana pembaca masih kerut-merut untuk masuk—atau memasukkan anak—ke jurusan kedokteran.

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), pada tahun 2016, terhitung ada 75 fakultas kedokteran di seluruh universitas di Indonesia. Tetapi, dari jumlah tersebut, sebanyak 36 baru terakreditasi B dan 25 sisanya terakreditasi C. Artinya, hanya 14 biji alias tidak sampai 20% dari keseluruhan jumlah tersebut yang menyandang status akreditasi A. Ditambah lagi, 6 universitas belum melahirkan lulusan dokter sama sekali.

Sudah terkejut enough? Data tersebut belum diperindah dengan pemberian ijin kepada 8 universitas lagi di Indonesia di tahun yang sama, untuk membuka jurusan pendidikan dokter. Pemberian ijin oleh Menristekdikti waktu itu, Muhammad Nasir, dihiasi kritik atas dugaan kuat terhadap absennya visitasi dan penilaian komprehensif di kampus-kampus terkait.

Ayolah. Bukan rahasia lagi bahwa kampus dengan akreditasi A saja masih dinodai hal-hal “kurang beres” seperti kurangnya tenaga pengajar, polemik sarana dan prasarana, serta tidak terjaminnya pemenuhan kurikulum akademis sesuai silabus (misalnya karena sering kelas kosong). Apalagi yang tingkat akreditasinya di bawah itu… Aduh! Takut mau bayangin!

Belum lagi dugaan-dugaan yang membikin tidak nyaman (dugaan lho ya, bukan tuduhan) seperti isu kenakalan dokter, yang meresepkan obat lebih dari yang dibutuhkan pasien, lalu mendapat bonus penjualan obat berupa liburan ke luar negeri di akhir tahun. Hadeh… Plis… Nggak keren blas!

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 136

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 276

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks