Mosi Tidak Percaya Atas Kecenya Jurusan Kedokteran 0 752

Masuk jurusan kedokteran itu nggak keren-keren amat kok gengs. Plis, ini seriusan!

Beberapa waktu lalu, penulis sempat ingin menampol menegur seorang wali murid yang panik berat karena tes rekomendasi penjurusan anaknya, yang duduk di bangku SMA, menunjukkan bahwa si anak cocok masuk IPS. Beliau bahkan mengatakan, dengan teramat menyayat hati jika didengarkan, “Masa iya anakku harus (me)nunda 1 tahun lagi, biar bisa masuk IPA? Kalau masuk IPS, dia nanti nggak bisa jadi dokter…”

Halo? Hai? Adakah logika di sana?

Satu. Memang, kalau sang buah hati masuk dalam peminatan ilmu eksak saat SMA, yang adalah IPA jika di Indonesia, akan lebih mudah memahami materi ajar jika di perkuliahannya nanti ia belajar ilmu eksak juga. Sama seperti anak IPS yang kemudian masuk jurusan sosiologi misalnya, atau komunikasi, yang sama-sama ilmu berbasis teori dengan aroma sosial. Atau anak Bahasa yang kemudian masuk jurusan sastra.

Tapi, apakah dengan masuk kelas IPA, seseorang bisa sekonyong-konyong jadi dokter pada akhirnya? Tydac, saudara-saudara. Apalagi, sistem seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saat ini sangat memungkinkan seorang lulusan IPS untuk masuk ke jurusan Saintek, dan sebaliknya, dari peminatan IPA ke jurusan Soshum (yang kepanjangannya Sosial dan Humaniora ya sayang, bukan Sosial dan Hukum). Jadi, kini semua tergantung pada si anak, lulus apa enggak tuh ujian masuk universitasnya? Meskipun kadang juga tergantung deposit rekening atau keampuhan aji-aji sih.

Dua. Selain menyoal itu, ada lagi permasalahan lebih melandas: Memangnya ada apa sich, sama profesi dokter ini? Kenapa semua-mua mengagungkannya? Kenapa kebanyakan kids masih menjawab “Dokter!” kalau ditanya apa cita-citanya? Kenapa orang-orang masih secara spontan melayangkan pujian jika mendengar ada seseorang masuk jurusan kedokteran?

Kenapa masih banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk IPA, meskipun anaknya sendiri lebih minat masuk Bahasa atau IPS? (Dan berani taruhan setidaknya setengah dari orang-orang tua itu pengin anaknya jadi dokter.)

Hayo, Kenapa?

Pasti ada saja yang menyahut dengan pernyataan bahwa rasio jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia masih belum imbang. Masih lebih banyak orang sakit daripada dokter yang bisa menangani, katanya.

Tapi tapi tapi… apa nggak begitu juga faktanya dengan profesi-profesi lain? Misalnya, kurangnya tenaga kepustakaan dan kearsipan untuk melancarkan proses penyimpanan dan distribusi dokumen di seluruh kantor institusi di Indonesia, bahkan membuat sistem yang bisa memperingkas alur dokumentasi dan migrasi negara. Atau, kurangnya ahli informasi dan teknologi di tataran hukum yang bisa membantu mengentaskan Indonesia dari ketertinggalan masyarakatnya di tengah terjangan globalisasi. Atau lagi, dibutuhkannya ahli dan pengamat sosial untuk mencegah ledakan konflik yang rawan terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang kaya budaya nan plural.

Kalau penduduk negara sehat semua, tapi enggak bisa toleran antargolongan masyarakatnya, yo modyar rek!

Lagipula, bagaimana sih, awal mula paradigma bahwa menjadi dokter—atau lebih luas lagi, bekerja di bidang Saintek—itu lebih keren dibandingkan menjalani profesi lainnya? Panjenengan sekalian pasti tahu kan, bahwa bibit-bibit penjajahan masa kolonialisme di negara tersayang kita ini bermula dari apa. Jika jawaban njenengan adalah ‘perdagangan’, benar sudah. Ingat juga kan, dengan nama strategi andalan Belanda untuk menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia? Tak lain dan tak bukan, devide et impera.

Di sisi lain, terekam pula bahwa sejarah pendidikan di Indonesia diawali dengan pendirian sekolah di masa kolonialisme yang sama, itupun karena dorongan konsep Politik Etis. Tentu saja pendirian sekolah untuk bumiputera tersebut diharapkan dapat mencetak lulusan yang, pada akhirnya, dapat mendukung pemerintah Belanda juga. Jika tidak jadi pegawai swasta, pegawai negeri, atau anggota militer, para pribumi (yang kali ini tidak ada hubungannya sama Anies) bisa sekolah untuk jadi dokter atau insinyur.

Nah, jangan-jangan, memang sudah ada setting-an sejak jaman itu, bagi pribumi untuk lebih cenderung mempelajari ilmu-ilmu eksak dibanding ilmu-ilmu sosial. Jangan-jangan juga, ilmu eksak sengaja dipopulerkan kala itu untuk melanggengkan penjajahan atas Indonesia, bahkan sampai sekarang. Kalau nggak begitu, lalu kenapa rakyat Indonesia diberi lebih banyak kesempatan belajar ilmu eksak, sementara para penjajah sendiri melahirkan strategi-strategi perdagangan dan politik yang jelas-jelas berangkat dari ilmu sosial? Hayo.

Kembali Lagi ke Jurusan Kedokteran

Berikut adalah fakta terkait jurusan kedokteran di Indonesia jaman saiki, yang perlu dipertimbangkan bilamana pembaca masih kerut-merut untuk masuk—atau memasukkan anak—ke jurusan kedokteran.

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), pada tahun 2016, terhitung ada 75 fakultas kedokteran di seluruh universitas di Indonesia. Tetapi, dari jumlah tersebut, sebanyak 36 baru terakreditasi B dan 25 sisanya terakreditasi C. Artinya, hanya 14 biji alias tidak sampai 20% dari keseluruhan jumlah tersebut yang menyandang status akreditasi A. Ditambah lagi, 6 universitas belum melahirkan lulusan dokter sama sekali.

Sudah terkejut enough? Data tersebut belum diperindah dengan pemberian ijin kepada 8 universitas lagi di Indonesia di tahun yang sama, untuk membuka jurusan pendidikan dokter. Pemberian ijin oleh Menristekdikti waktu itu, Muhammad Nasir, dihiasi kritik atas dugaan kuat terhadap absennya visitasi dan penilaian komprehensif di kampus-kampus terkait.

Ayolah. Bukan rahasia lagi bahwa kampus dengan akreditasi A saja masih dinodai hal-hal “kurang beres” seperti kurangnya tenaga pengajar, polemik sarana dan prasarana, serta tidak terjaminnya pemenuhan kurikulum akademis sesuai silabus (misalnya karena sering kelas kosong). Apalagi yang tingkat akreditasinya di bawah itu… Aduh! Takut mau bayangin!

Belum lagi dugaan-dugaan yang membikin tidak nyaman (dugaan lho ya, bukan tuduhan) seperti isu kenakalan dokter, yang meresepkan obat lebih dari yang dibutuhkan pasien, lalu mendapat bonus penjualan obat berupa liburan ke luar negeri di akhir tahun. Hadeh… Plis… Nggak keren blas!

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Caleg dan Spion Bundarnya 0 140

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Editor Picks