Mosi Tidak Percaya Atas Kecenya Jurusan Kedokteran 0 787

Masuk jurusan kedokteran itu nggak keren-keren amat kok gengs. Plis, ini seriusan!

Beberapa waktu lalu, penulis sempat ingin menampol menegur seorang wali murid yang panik berat karena tes rekomendasi penjurusan anaknya, yang duduk di bangku SMA, menunjukkan bahwa si anak cocok masuk IPS. Beliau bahkan mengatakan, dengan teramat menyayat hati jika didengarkan, “Masa iya anakku harus (me)nunda 1 tahun lagi, biar bisa masuk IPA? Kalau masuk IPS, dia nanti nggak bisa jadi dokter…”

Halo? Hai? Adakah logika di sana?

Satu. Memang, kalau sang buah hati masuk dalam peminatan ilmu eksak saat SMA, yang adalah IPA jika di Indonesia, akan lebih mudah memahami materi ajar jika di perkuliahannya nanti ia belajar ilmu eksak juga. Sama seperti anak IPS yang kemudian masuk jurusan sosiologi misalnya, atau komunikasi, yang sama-sama ilmu berbasis teori dengan aroma sosial. Atau anak Bahasa yang kemudian masuk jurusan sastra.

Tapi, apakah dengan masuk kelas IPA, seseorang bisa sekonyong-konyong jadi dokter pada akhirnya? Tydac, saudara-saudara. Apalagi, sistem seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saat ini sangat memungkinkan seorang lulusan IPS untuk masuk ke jurusan Saintek, dan sebaliknya, dari peminatan IPA ke jurusan Soshum (yang kepanjangannya Sosial dan Humaniora ya sayang, bukan Sosial dan Hukum). Jadi, kini semua tergantung pada si anak, lulus apa enggak tuh ujian masuk universitasnya? Meskipun kadang juga tergantung deposit rekening atau keampuhan aji-aji sih.

Dua. Selain menyoal itu, ada lagi permasalahan lebih melandas: Memangnya ada apa sich, sama profesi dokter ini? Kenapa semua-mua mengagungkannya? Kenapa kebanyakan kids masih menjawab “Dokter!” kalau ditanya apa cita-citanya? Kenapa orang-orang masih secara spontan melayangkan pujian jika mendengar ada seseorang masuk jurusan kedokteran?

Kenapa masih banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk masuk IPA, meskipun anaknya sendiri lebih minat masuk Bahasa atau IPS? (Dan berani taruhan setidaknya setengah dari orang-orang tua itu pengin anaknya jadi dokter.)

Hayo, Kenapa?

Pasti ada saja yang menyahut dengan pernyataan bahwa rasio jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia masih belum imbang. Masih lebih banyak orang sakit daripada dokter yang bisa menangani, katanya.

Tapi tapi tapi… apa nggak begitu juga faktanya dengan profesi-profesi lain? Misalnya, kurangnya tenaga kepustakaan dan kearsipan untuk melancarkan proses penyimpanan dan distribusi dokumen di seluruh kantor institusi di Indonesia, bahkan membuat sistem yang bisa memperingkas alur dokumentasi dan migrasi negara. Atau, kurangnya ahli informasi dan teknologi di tataran hukum yang bisa membantu mengentaskan Indonesia dari ketertinggalan masyarakatnya di tengah terjangan globalisasi. Atau lagi, dibutuhkannya ahli dan pengamat sosial untuk mencegah ledakan konflik yang rawan terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang kaya budaya nan plural.

Kalau penduduk negara sehat semua, tapi enggak bisa toleran antargolongan masyarakatnya, yo modyar rek!

Lagipula, bagaimana sih, awal mula paradigma bahwa menjadi dokter—atau lebih luas lagi, bekerja di bidang Saintek—itu lebih keren dibandingkan menjalani profesi lainnya? Panjenengan sekalian pasti tahu kan, bahwa bibit-bibit penjajahan masa kolonialisme di negara tersayang kita ini bermula dari apa. Jika jawaban njenengan adalah ‘perdagangan’, benar sudah. Ingat juga kan, dengan nama strategi andalan Belanda untuk menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia? Tak lain dan tak bukan, devide et impera.

Di sisi lain, terekam pula bahwa sejarah pendidikan di Indonesia diawali dengan pendirian sekolah di masa kolonialisme yang sama, itupun karena dorongan konsep Politik Etis. Tentu saja pendirian sekolah untuk bumiputera tersebut diharapkan dapat mencetak lulusan yang, pada akhirnya, dapat mendukung pemerintah Belanda juga. Jika tidak jadi pegawai swasta, pegawai negeri, atau anggota militer, para pribumi (yang kali ini tidak ada hubungannya sama Anies) bisa sekolah untuk jadi dokter atau insinyur.

Nah, jangan-jangan, memang sudah ada setting-an sejak jaman itu, bagi pribumi untuk lebih cenderung mempelajari ilmu-ilmu eksak dibanding ilmu-ilmu sosial. Jangan-jangan juga, ilmu eksak sengaja dipopulerkan kala itu untuk melanggengkan penjajahan atas Indonesia, bahkan sampai sekarang. Kalau nggak begitu, lalu kenapa rakyat Indonesia diberi lebih banyak kesempatan belajar ilmu eksak, sementara para penjajah sendiri melahirkan strategi-strategi perdagangan dan politik yang jelas-jelas berangkat dari ilmu sosial? Hayo.

Kembali Lagi ke Jurusan Kedokteran

Berikut adalah fakta terkait jurusan kedokteran di Indonesia jaman saiki, yang perlu dipertimbangkan bilamana pembaca masih kerut-merut untuk masuk—atau memasukkan anak—ke jurusan kedokteran.

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), pada tahun 2016, terhitung ada 75 fakultas kedokteran di seluruh universitas di Indonesia. Tetapi, dari jumlah tersebut, sebanyak 36 baru terakreditasi B dan 25 sisanya terakreditasi C. Artinya, hanya 14 biji alias tidak sampai 20% dari keseluruhan jumlah tersebut yang menyandang status akreditasi A. Ditambah lagi, 6 universitas belum melahirkan lulusan dokter sama sekali.

Sudah terkejut enough? Data tersebut belum diperindah dengan pemberian ijin kepada 8 universitas lagi di Indonesia di tahun yang sama, untuk membuka jurusan pendidikan dokter. Pemberian ijin oleh Menristekdikti waktu itu, Muhammad Nasir, dihiasi kritik atas dugaan kuat terhadap absennya visitasi dan penilaian komprehensif di kampus-kampus terkait.

Ayolah. Bukan rahasia lagi bahwa kampus dengan akreditasi A saja masih dinodai hal-hal “kurang beres” seperti kurangnya tenaga pengajar, polemik sarana dan prasarana, serta tidak terjaminnya pemenuhan kurikulum akademis sesuai silabus (misalnya karena sering kelas kosong). Apalagi yang tingkat akreditasinya di bawah itu… Aduh! Takut mau bayangin!

Belum lagi dugaan-dugaan yang membikin tidak nyaman (dugaan lho ya, bukan tuduhan) seperti isu kenakalan dokter, yang meresepkan obat lebih dari yang dibutuhkan pasien, lalu mendapat bonus penjualan obat berupa liburan ke luar negeri di akhir tahun. Hadeh… Plis… Nggak keren blas!

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 104

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 86

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks