Persoalan Klasik Cinta Beda Ras (Tanggapan Atas Tulisan Serupa) 0 1289

Jika sebelumnya pembaca sudah menyimak tulisan berjudul Persoalan Klasik Cinta Beda Agama”, redaktur kalikata.id akhirnya juga memutuskan untuk menaikkan tulisan Carmen Brillianwati, penulis tamu kali ini. Bukan…bukan karena penulisnya punya cerita khusus dengan salah seorang penulis kalikata.id (sebut saja lele). Tapi karena soal ras kan belakangan jadi topik amat keras dalam politik nasional. Siapa tahu, ehm, soal ras ini juga menjadi penghalang juga dalam hubungan cinta.

 

“Saya adalah orang Cina”.

Apabila kalimat itu membuat pembaca geli, risih, atau rikuh, maka apa yang dituju oleh tulisan ini sesungguhnya sudah terbukti.

Kata “Cina” mengandung begitu banyak konotasi, baik dari sisi positif dan negatif. Dan saya telah memprediksi sebagian pembaca adalah bagian dari mereka yang bereaksi negatif. Beri saya kesempatan untuk menjadi pahlawan guna meluruskan pemahaman macam ini.

Saya lahir sesuai hukum dan lolos dari jerat administratif rumah sakit. Artinya, kelahiran saya procot di dunia ini diakui oleh Negara. Dan mungkin hanya dalam hal seperti ini lah “orang Cina” terakui dan tak terpinggirkan. Saya juga memiliki akta kelahiran yang sama dengan anak-anak lain: sebagai warga negara Indonesia. Tapi titik berat tulisan ini dimaksudkan bukan sekedar membahas detil kesamaan akta kelahiran atau tetek-bengek ihwal dokumen kelurahan-kecamatan dan entah apa lagi. Justru saya akan membahas apa yang berbeda dari diri saya (kecuali urusan mata sipit).

Kalau kita, warga negara Indonesia, menyepakati dan dengan penuh-seluruh memahami dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa tulisan ini tidak akan menjadi tuduhan penyerangan yang destruktif – dan itu tidak diharapkan sama sekali. Anggap saja tulisan ini mencoba semampunya untuk mengkritik mereka yang fanatik identitas dan menderita superiority complex.

Tapi, ayolah. Kelainan berpikir tersebut sebenarnya sudah menjamur luas di sekeliling kita ini. Superiority complex adalah suatu kondisi ketika seseorang memposisikan dirinya sebagai lebih unggul dibandingkan orang lainnya. Ini dilakukan guna kompensasi akan rasa rendah diri yang sesungguhnya.

Kepercayaan diri saya menyuarakan kaum minoritas selalu runtuh setiap saat saya mengingat bahwa kapasitas intelektual saya masih jauh tertinggal, tapi mari sejenak kita merefleksikan diri atas apa yang sudah mapan selama ini.

Saya mulai dari asumsi-asumsi dasar terhadap “orang Cina”: cara pandang rasial masyarakat terhadap warga Cina tentu melatarbelakangi berbagai stereotipe yang berkembang selama ini. Keuangan/perekonomian keluarga Cina selalu stabil, gaya hidupnya hedonistic, pelit, dsb. Padahal menurut saya tidak ada yang salah ketika semua orang perlu berjaga-jaga – menabung guna masa depan anak-cucu. Oh, ya, dan kami bangga itu buah kerja keras kami sendiri. Salahkah?

Jika saya seorang Marxis, saya akan membiarkan diri saya berada di barisan paling depan untuk mengusir kapitalisme dan menolak menghamba pada mereka. Dan prinsip itu akan tertanam di nafas saya. Sayangnya, saya dibesarkan dalam tradisi yang jauh dari kata resisten. Oleh sebab itu saya hanya berani bersuara pada isu-isu intoleransi seperti ini.

Jika diijinkan jujur, saya hanya seorang warga negara Indonesia yang mencoba memahami pagar penghalang antara saya dan sebagian besar (?) penakluk hati saya yang juga warga negara Indonesia, tapi sayang seribu sayang bukan Cina. Lagipula, saya mengerti bahwa bagi sebagian besar orang, perbedaan iman adalah isu yang tidak boleh dikesampingkan.

Namun, akan beda kisahnya jika ada orang kulit putih (bule) yang datang bertamu meminang saya. Sudah putih, berduit pula. Perbedaan ras dan agama bukanlah keprihatinan. Dan saya yakin ini juga tidak masalah apabila dialami kawan-kawan lainnya. Disinilah inferiority complex hadir berdampingan dengan superiority complex.

Ada semacam keadaan otomatis dimana orang-orang dengan mudah mendiskreditkan perbedaan yang ada, dan dalam menyebut “kafir” dan “asing”, bukanlah suatu persoalan.

Permasalahan ini sebenarnya sudah purba dan sudah seharusnya dimuseumkan, yaitu diskriminasi antara orang kulit terang-gelap, kaya-miskin, beriman-kafir, yang hadir dalam dimensi yang silang-menyilang. Kekhawatiran berkencan dengan orang berkulit lebih gelap bermula ketika orang tua saya mewarisi sebuah cerita, bahwa, Masa-masa Mama mengandung kamu (saya), keluarga dan saudara-saudara kita (yang Cina) dilanda kejadian yang sangat mengerikan, dimana kita menjadi korban pelampiasan terkait apapun yang menyebabkan tragedi 1998 pecah,. Ini disertai dengan ketakutan akan cibiran masyarakat yang entah mengapa merasa perlu menghakimi dua insan yang memilih untuk tidak terusik perbedaan yang hadir di antara mereka berdua.

Saya tidak menyalahkan siapapun atas keadaan dan cara pandang saya yang sekarang. Namun percayalah, kami masih menyimpan harapan agar tragedi itu segera diselesaikan (dalam pengertian apapun).

Dan jika kalian mempertanyakan bagaimana sikap saya terkait kasus penistaan agama dan diskriminasi ras yang melanda seorang tokoh politik di Jakarta? Perbolehkan saya menjawabnya dengan dingin: itu pembodohan massal.

Sekali lagi, saya bukan sedang menggurui pandangan orang dengan provokasi agar mengingat berbagai tragedi yang melibatkan “orang Cina”, dan tentunya saya tidak memposisikan diri sebagai perwakilan dari mereka. Saya menulis ini dengan kesadaran saya sebagai warga negara.

Sebagaimana Buddha pernah berkata, “Semua mahluk berhak mendapatkan kasih sayang, kaya maupun miskin; masing-masing memiliki penderitaan mereka. Beberapa menderita terlalu banyak – beberapa lagi menderita terlalu sedikit”. Saya doakan kita semua bisa mensyukuri itu.

 

*Carmen Brillianwati adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi kampus Surabaya. Deskripsi fisik dan weton dirahasiakan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 80

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks