Setelah Hari Santri, adakah Hari Anak IPS? 0 991

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Karena saya bukan seorang santri (walaupun merokok dan ngopi) dan tidak merasa harus terlibat dalam seremonial hari Santri, bolehlah saya ajukan perayaan lain yang barangkali bisa dipertimbangkan oleh pemangku kuasa, yakni Hari Anak IPS. Kalaupun ada jurusan lain yang luput dari tulisan ini, maka itu tidak lebih dari kurangnya kapasitas saya dalam menjelaskan.

Sampai sejauh ini, sejujurnya, saya masih curiga bahwa stereotip negatif terhadap anak IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) adalah telur propaganda Orde Baru. Tujuannya supaya anak-anak sekolah itu tidak perlu bergelut dengan ilmu-ilmu yang tentu saja bisa menyadarkan orang banyak bahwa sedang ada masalah sosial di bawah rezim Soeharto.

Sejak terakhir saya memakai baju putih-abu, sebagai anak IPS, saya terbiasa dicap sebagai anak nakal: suka balapan (kompetisi), coret tembok sekolahan (mural), bikin guru nangis (debat), sulit diatur (kritis), langganan dipanggil orang tua (silaturahmi), dsb. Ketahui lah, semua mitos ini seringkali dibenarkan begitu saja. Dan tanpa disadari, semua kegiatan yang menjadi indikator kenakalan tersebut sesungguhnya tidak lebih dari hobi seorang anak yang mencoba produktif.

Tren pendidikan yang timbul pada masa Orba terbagi menjadi sempit, yakni, masuk IPA sebagai pembuat pesawat atau mondok di Pesantren sebagai cendekiawan. Anak-anak yang bercita-cita menjadi sosok seperti Habibie misalnya, akan segera memasang jalur pendidikan yang bersinggungan dengan permesinan. Dan jelas saja pembelajaran model tersebut tidak akan didapatkan anak IPS (kecuali mereka yang suka balapan).

Selanjutnya masyarakat tradisional yang masih berpikiran bersih dan jauh dari propaganda akan menitipkan anak-anak mereka di pondok, supaya sepulangnya nanti bisa membuat sejuk sekampung dengan ajaran agama yang didapatkan dari hasil mengabdi pada kyai.

Sedangkan mereka yang memasuki zona Ilmu Sosial dianggap telah menanamkan dalam diri mereka embrio seorang free man (istilah keminggris biar halus, alias: tukang palak). Walau di celah terkecil prasangka itu, terdapat kekhawatiran bahwa mereka akan turut besar menjadi seorang intelektual-organik.

Derajat intelektualitas mereka bisa dianalisis dari hal-hal serius hingga yang paling remeh-temeh. Saat ini FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) terbukti sebagai miniatur negara, merekalah yang bertindak setiap terjadi kekeliruan dalam negara dan kudu memposisikan diri di barisan terdepan. Di dalam fakultas ini para pelajar ilmu sosial meneruskan tugasnya – meneruskan perjuangan. Ini contoh serius.

Anak IPS memiliki kepekaan sosial yang sudah terasah dibandingkan anak dari bidang keilmuan lain. Jika tema romantis boleh dijadikan contoh remeh untuk membuktikan potensi anak IPS, maka, anak IPS bisa dipastikan idaman. Lebih lucu ketimbang anak IPA yang hanya menawarkan agenda kencan sambil ngerjain-PR. Anak IPS memiliki kekayaan topik yang didapat melalui observasi sosial dan membuat pasangan tak henti merasa terhibur.

Sering kita temui juga anak IPA merasa jenuh, meski tidak, tidak semua. Saya hanya membungkus pendapat dominan mereka yang kecewa atas jurusannya ini. Entah masalah pelajaran yang tidak asik: penuh rumus dan keruwetan menjawab soal. Atau teman-teman kelas mendadak kutu buku.

Saya ingat betul bagaimana anak IPS dulu didiskriminasi oleh lingkungannya karena dipandang tidak berprestasi dan jarang menyumbang piala. Jelas saja, dari hasil penelitian sambil main PS selama menjadi pelajar, saya melihat TV/media selalu memberitakan keunggulan anak IPA yang berprestasi dalam berbagai olimpiade ilmu eksak. Ditambah sumbangan sutradara Faozan Rizal dengan penokohan BJ Habibie yang diperankan secara heroik oleh Reza Rahadian, membuat semakin banyaknya generasi muda bercita-cita menekuni ilmu eksak dan meminggirkan aktivitas sosial dari agenda masa depannya.Walau di sisi lain anak IPS juga mencapai prestasi serupa.

Untuk itu saya menawarkan kepada pemangku kuasa, agar segera menjadwalkan Hari Anak IPS. Walau penetapan hari peringatan butuh kesepakatan antar elit politik, tapi setidaknya pemerintah mau berbaik hati untuk memerdekakan anak IPS dari stereotip yang mengurung mereka selama ini.

Sebelumnya, izinkan saya memberi harap pada para santri dan meminta doa semoga anak IPS (dan lainnya) bisa cepat menyusul dan merayakan peringatan bersama. Semoga santri cetusan mazhab mana pun dapat selalu menjadi teladan umat. Menjadi anti-tesa gerakan radikal, memberi solusi tanpa harus mencederai identitas agama. Dan saya kira, semua pelajar dengan bidang keilmuannya masing-masing telah teridentikkan oleh berbagai cerita. Apakah semua itu dibenarkan/disalahkan, setidaknya para pelajar masih mempunyai satu kesamaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut andil menghapuskan segala jenis penjajahan di dunia. Wenak…

“Santri bukan yang mondok saja, tapi siapapun yang berakhlak seperti santri, dialah santri” kata Gus Mus.

Selamat Hari Santri 2017.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kilas Balik Media dan Bagaimana Persoalannya Sekarang 0 144

Secara sederhana saja, media merupakan corong penyiaran untuk kenyataan yang tengah dialami masyarakat. Media berhak mencangkok kenyataan tersebut supaya dikabarkan secara terus terang kepada khalayak. Kendati media juga berhak memposisikan perspektif sendiri dalam mengabarkan, namun setidak-tidaknya media harus berpihak pada masyarakat yang memang suaranya butuh disalurkan.

Di samping itu, media juga berperan sebagai kontrol atas kebijakan yang dibentuk pemerintah. Artinya, bila ada barang sepeser kebijakan yang tak terealisasikan, media berhak memberitahukannya pada masyarakat. Dengan begitu, media sebagai ruang publik bagi pemerintah dan masyarakat telah berhasil menjadi medan diskusi bagi konsensus-konsensus yang diperlukan.

Namun, berbeda halnya dengan yang pernah terjadi semasa Orde Baru. Media tidak menjalankan perannya semasif sekarang. Media dijagal habis-habisan oleh rezim Soeharto. Aparatus-aparatus yang mengawasi aktivitas distribusi informasi pun muncul melalui berbagai lembaga seperti Menteri Penerangan, Badan Sensor Film, bahkan masyarakat juga turut serta menjadi perpanjangan tangan dari program yang disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai membangun stabilitas negara.

Tak ayal tumbuhlah suatu pemahaman tersirat bahwa media harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan kepentingan negara. Akan tetapi, alih-alih melakukan perlawanan atas kondisi tersebut, media justru melakukan aksi tiarap massal hingga mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara berimbang.

Adapun yang akan terjadi jika sebuah media dianggap menyalahi aturan penyiaran, wartawan yang bekerja di dalamnya tak segan-segan dapat kehilangan profesi. Jajaran redaktur ditandai, diturunkan jabatannya, sampai pada menerima tindakan kekerasan langsung. Misalkan kasus wartawan Udin yang meninggal (1996) karena disiksa oleh orang tak dikenal setelah sebelum itu dirinya aktif menuliskan artikel-artikel kritis menyangkut kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, dampak dari teraturnya media memberi pembenaran atas segala aktivitas rezim mengakibatkan atmosfer hegemoni semakin menebal. Masyarakat yang terkena percikan represi mulai menerima segala aturan tanpa perlawanan yang kongkret. Masyarakat terbiasa melegitimasi kekerasan yang dilakukan negara kepada orang-orang yang dianggap menentang. Bagi mereka, barang wajar apabila orang-orang yang menganggu stabilitas negara diberi sanksi.

Menjelang tibanya reformasi, barulah pelahan ikhtiar merawat kesadaran dinyalakan kembali melalui aksi perlawanan dari massa. Media merasa sudah memiliki kawan, maka dari itu, ia kembali ke dalam bentuk idealnya sebagai medan diskusi bagi masyarakat.

Secara bersamaan, masyarakat menyambut niat baik tersebut dengan narasi tajam untuk segera menggugurkan mapannya hegemoni Orde Baru. Maka, hadirlah pula kepulan-kepulan narasi yang menjurus menjadi counter-hegemony.

 

Watak Kekerasan Negara

Reformasi telah lewat semenjak dua puluhan tahun yang lalu. Namun, belum juga kita dapat menyebut era sesudahnya ini sebagai era yang dewasa. Pasalnya, di tengah memburunya media mendistribusikan informasi, justru menjadi buah simalakama bagi masyarakat.

Semakin mudah masyarakat mengepul pengetahuan, semakin turun pula kadar akurasi atas pengetahuan yang didapatkannya. Muatan-muatan kebohongan mewarnai kericuhan di wilayah horizontal. Tidak jarang ditemukan betapa banalnya kenyataan karena tersusun dari kesimpangsiuran informasi.

Atas dasar kebohongan itu, kebijakan yang dibuat pemerintah turut tak masuk akalnya. Beragam peraturan seperti RKUHP, UU ITE atau larangan-larangan tentang mengkritik Presiden, tampil bagai lelucon di tengah semrawutnya ruang publik.

Selain itu, pada tahun 2018, Tempo.co memuat data statistik yang dilansir dari Bidang Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) bahwa setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang pertengahan tahun 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik (31/12/18).

Menyambut itu juga, Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF) menempatkan indeks kebebasan pers Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Data-data yang terungkap ini sedikitnya dapat menandai situasi media yang belum cukup meyakinkan.

Kita lihat saja beberapa bulan lalu masyarakat dibuat terkesiap karena seorang perempuan dikabarkan telah menyabet prestasi bergengsi di Hollywood berkat karya filmnya. Namun setelah itu, menyusul kemudian kabar yang tak kalah mengejutkannya yang menyebut sineas tersebut telah melakukan kebohongan besar.

Jika dilihat bagaimana kelindan informasi ini dirajut, maka terbukti bagaimana media kita belum sungguh-sungguh dewasa dalam menyikapi kenyataan. Negara pun belum cukup mampu memberi kebijakan.

Di satu sisi, media terlalu terburu-buru memproyeksikan identitas seseorang tanpa proses validasi. Akibatnya, dari yang semula bersorak-sorai mengapresiasi, kini menjelma jadi serigala ganas menghardik secara massal atas kebohongan perempuan itu. Namun peristiwa ini dikompromi begitu saja, alih-alih menjadi pembelajaran bersama.

Dan di sisi lain, negara hanya sibuk mengurusi citra pemerintah agar tetap baik di depan konsumen media, tanpa memikirkan nasib peristiwa lain yang menyangkut kemaslahatan masyarakat. Papua dengan segala persoalannya. Ada pula perempuan bernama Veronica yang baru-baru ini diburu, dituduh menyebarkan kabar buruk tentang upaya kemerdekaan di Papua.

Barangkali memang bukan perkara mudah bagi media dalam menyiarkan informasi maupun bagi masyarakat dalam menerima informasi. Atau bagi pemerintah yang masih kelewat lugu di hadapan belukar teknologi komunikasi. Satu tak pandai bicara, satu tak pandai mendengar, dan satunya lagi tak memiliki kepandaian apapun.

Akan tetapi, bukankah tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua persoalan ini? Jurnalis hidup dan dibesarkan bersama masyarakat dan media menjembatani urusan pemerintah dengan masyarakat. Jika semuanya ini dapat berkolaborasi secara apik, maka diskusi bertujuan konsensus dapat diwujudkan dengan baik dan tidak semerawut. Tanpa perlu khawatir tentang siapa yang didominasi atau siapa yang mendominasi.

Meskipun bayangan itu rasanya cukup sulit untuk dibuktikan, namun tak ada salahnya untuk menyicil perbaikan akibat kerusakan-kerusakan karena ulah media. Harus melalui media pula pembenahannya, kendati semuanya akan berjalan teratih-tatih.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 149

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks