Simpati untuk Ahmad Dhani Sebelum Berlaga di Jawa Timur 0 1104

Dhani masuk partai? Mau nyalon pilkada? Sudah rumangsa pantes?

Tolong tunda dulu kenyinyiran ala lambe turah macam itu. Analisis model infotainmen yang mengandalkan sentimen benci-cinta sebaiknya minggir dulu (uhuk). Lha, menurut ilmu politik modern, kan harus diketahui dan diverifikasi dulu mutu yang bersangkutan.

Ia konon melepas karirnya sebagai musisi dan banting stir masuk ke kandang macan Gerindra, partai yang diketuai oleh mantan calon presiden Prabowo Subianto. Sebelum lompat ke Gerindra, Dhani merintis karir politiknya dengan gagah berani: menjadi salah satu orator aksi 212, memasang sikap oposisi yang amat keras terhadap Jokowi, dan masuk sebagai salah satu pembela terpenting Anies-Sandi dalam kampanye pilgub Jakarta. Dengan kepala licin dan suara yang familiar, Ia berorasi lewat kalimat-kalimat tajam dengan meminjam tanpa permisi nama-nama di kebun binatang. Beberapa kali ia diperiksa polisi karena tudingan penghasutan, pencemaran nama baik, dan makar. Katanya ringan saja, “saya memang muak dengan para pembela penista agama”. Cukup berani bukan? Tidakkah keberanian dan keterus-terangan ini musti dihargai sebagai salah satu modal politik? Soal mutu beliau, nanti sajalah dibahas.

Kata orang, musik dan politik adalah dua wilayah yang dekat. Kalau Presiden SBY berhasrat menjadi musisi lewat petikan gitar dan lagu-lagunya (tak terlalu terkenal, tapi okelah), maka Dhani adalah pakarnya musik. Dhani Ahmad Prasetyo, pentolan band legendaris Dewa 19, tak diragukan lagi, adalah salah satu musisi dengan pengaruh paling luas. Pembaca pernah remuk redam hatinya tatkala mendengar lagu “Kangen”? Atau mengalami perasaan penuh kembang sewaktu menikmati tembang “Kamulah Satu-satunya”? Atau merasa semriwing magis dengan kenangan lagu “Persembahan dari Surga”? Kalau iya, maka satu lagi variabel modal politik sudah dipunyai: kesan dan namanya tersimpan dengan baik dalam ingatan kita. Soal mutu beliau, nanti sajalah dibahas.

Selain itu, pernahkah pembaca hitung jumlah Baladewa, fans berat grup Dewa? Dibentuk tahun 1986 di Surabaya, Dhani telah tiga dekade menghidupi Dewa 19. Beberapa kali pula ganti personel. Tapi toh Dhani sebagai frontman membuktikan bahwa ia mampu menjaga kapal tetap utuh. Ini pula yang membuat fans tetap bertahan, selain terus mendamba lagu-lagu bikinan Dhani (yang banyak menggunakan chord miring dan enak di telinga itu), juga menyaksikan kedigdayaan Dhani dalam menjaga Dewa. Jumlah fans itu, konon mencapai ratusan ribu (masih agak jauh dari angka 7 juta umat, tapi tak apalah). Nah, pembaca tahu juga kan akhirnya jika keputusan Dhani masuk politik tepat? Sebab, ia tahu ia punya basis massa. Meski belum ada riset berapa fans Dewa yang murtad dari Dewa lantaran kecewa dengan Dhani, tapi kita semestinya chusnudzon saja.

Kelahiran Dhani dan kedekatan kultural dengan Jawa Timur, makin melengkapi kapital politik yang ia perlukan. Walaupun saat ini muncul tren bahwa calon kepala daerah tak perlu berasal asli dari daerah pemilihan, tapi Dhani toh memegang teguh prinsip ini: mengabdi pada wilayah tempat dia dilahirkan. Mulia bukan?

Jadi apa alasan untuk menolak mas Dhani? Riwayat sekolah?

Jangan salah, beliau masuk SMP beken paling kondang di Surabaya, SMPN 6 yang menjadi barometer kecerdasan dan kegaulan, dan tembus ke SMA komplek SMAN 2, yang sampai kini didaku sebagai pusatnya cowo-cewe ganteng-cantik. Kurang apa? Sarjana tak pentinglah di bahas di sini, lha wong SMP SMA mas Dhani sudah mantap jiwa begitu.

Selebritas Dhani pula yang akan diharapkan mampu merebut simpati anak muda milenials, anak-anak kecebong yang masih doyan mendengar Dewa dan mbak Mulan Jameela. Jumlah anak-anak ini tentu banyak. Belum lagi ibu-ibu yang benci Maia Estianty, mantan istri Dhani, dan lebih simpati pada keluguan mbak Mulan. Jika digabung, maka potensi ceruk massa Dhani amatlah besar.

Jadi, terang-benderang bahwa Dhani adalah kandidat yang potensial. Jangan buta politik begitu.

Soal mutu? Nanti sajalah dibahas.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik Dinasti dan Kemungkinan Asal-muasalnya 0 134

Di Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin, Prabowo Subianto kembali melaju menjadi ketua umum Parta Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Ini merupakan kali kedua ia menduduki posisi teratas partai bergambar burung garuda itu. Adapun terpilih kedua dan ketiga kalinya tokoh tertentu dalam partai politik bukan hanya terjadi pada Prabowo saja. Tahun lalu, sahabat-benci-tapi-rindunya, Megawati Soekarnoputri juga terpilih kembali untuk kesekian kalinya menjadi ketua umum PDIP.

Kalaupun ada wajah baru dalam tubuh pimpinan partai politik, ia tak lain dan tak bukan adalah anak-anak atau kerabat dekat pemimpin sebelumnya. AHY misalnya, yang kini menjabat ketua umum Partai Demokrat. Partai politik kita memang tak jauh bedanya dengan cerita Boruto di serial “Boruto: Naruto Next Generation”.

Di luar itu, kita juga disajikan dengan kabar anak-menantu elit politik yang melaju ke Pilkada Desember esok. Yang paling menghebohkan: Gibran di Solo dan Bobby di Medan; Siti Nur Azizah, anak Wapres Ma’ruf Amin yang bertarung melawan Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, di Tangerang Selatan; serta yang paling populer: the kingdom of Ratu Atut di wilayah paling ujung barat Pulau Jawa.

Kita kemudian menyebut fenomena ini sebagai politik dinasti. Sebuah frasa yang kemudian senantiasa berkonotasi buruk. Gara-gara politik dinasti, golongan tertentu diduga kuat berusaha melanggengkan kekuasaannya.

Selain itu, dinasti poltik ini juga membuat kader-kader berkualitas, putra-putri daerah tak punya kesempatan untuk melaju memperebutkan jabatan yang sama secara adil. Sebab, anak-anak yang punya hubungan darah dengan elit politik punya privilege popularitas dan gurita koneksi politik yang lebih kuat.

Kita kemudian bertopang dagu, mengernyitkan dahi, dan mengeluarkan pendapat sok kritis: “Memangnya gak ada kader generasi muda yang bisa diajukan ya? Pada ke mana semua sih anak-anak muda kita, kok gak ada yang mau berpolitik?”

Tapi, bukankah kita semua sungguh berlebihan melihat fenomena ini? Dinasti politik, memang dianggap tak etis karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dalam kepemimpinan pemerintahan. Namun, ini tak jauh beda dari keluarga kita semua yang juga melakukan praktik serupa. Kalau orang tua dokter, anak-anaknya juga harus dokter semua. Kalau keluarga advokat, gak ilok rasanya kalau anak tak masuk sekolah hukum ternama. Kalau punya kerajaan bisnis, maka anak harus meneruskannya.

Semua lingkaran fenomena ini sekiranya ingin menunjukkan sejumlah poin. Pertama, orang tua mendidik anak ibarat cerminan dirinya. Sebagian punya ambisi agar anak mereka menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang dirinya. Hal ini jadi problematik, karena didikan seperti ini bisa jadi menghalangi tumbuh kembang anak sesuai passion-nya.

Tapi, hal ini bisa jadi benar dan sangat wajar. Sebab dalam perkembangan anak, ia belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Ia tak punya pilihan panutan lain, jika seluruh isi keluarga besarnya berlatar belakang pendidikan hukum. Bukan paksaan orang tua, tapi semata-mata karena ia hanya punya sudut pandang pekerjaan dan jalan hidup sebagai praktisi hukum. Nyatalah pepatah orang: “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.

Kedua, ada yang keliru dari sistem pendidikan kita selama ini: mencekoki anak dengan capaian kurikulum pembelajaran sebagai formalitas belaka. Dalam suatu forum diskusi bersama jurnalis, pernah saya mendengar penjelasan panjang lebar cita-cita Mas Menteri Nadiem Makarim soal “merdeka belajar”.  Sistem ini memerdekakan guru dan sekolah untuk secara mandiri menyusun kurikulum sesuai dengan kepentingan dan karakteristik muridnya.

Semua sistem ini butuh proses yang panjang dan kerja keras yang tidak mudah. Tapi sejak pandemi menerjang, semua sistem ini terpaksa dilakukan. Semua pembelajaran serba online. Akibatnya, guru terpaksa memodifikasi modul pembelajaran agar bisa disampaikan secara daring.

Faktanya, siswa mengeluh bahwa pembelajaran online ini disebut tak efektif. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang murid berseragam SMA berkeluh-kesah karena penjelasan melalui kelas online tak bisa cukup membuat materi kompleks dipahami siswa. Mereka tak bisa leluasa langsung bertanya dan berinteraksi ke guru, seperti pada pertemuan kelas tatap muka.

Keluhan ini lebih terdengar seperti anak itik rindu induknya, sekaligus menunjukkan kepada kita gambaran proses belajar-mengajar di sekolah. Siswa datang ke sekolah, buka buku halaman sekian, kerjakan soal, pulang, les biar lebih paham materi di sekolah, repeat.

Sekolah kita, jangan-jangan, lupa mengeksplorasi isi otak kita, menggali kreativitas, minat bakat, dan menerapkan berjibun-jibun materi pelajaran dalam kehidupan praktis yang lebih konkrit. Ketika semuanya dipaksakan harus belajar secara online, dengan ruang dan waktu yang serba terbatas, siswa harus belajar secara mandiri, menggali sendiri materinya tanpa bimbingan guru, semuanya kalang kabut.

Lha kalau belajar mandiri di luar ruang kelas saja generasi muda kita galau, apalagi berorganisasi dan mengisi tampuk kepemimpinan jabatan-jabatan publik?

Miskinnya kader baru dalam posisi-posisi penting negeri ini, bukan semata-mata karena generasi muda kita malas terlibat, tapi karena kita semua, para seniornya, lupa memberi kesempatan dan mendidiknya sedemikian rupa.

Tapi tak lupa juga, semua sistem perpolitikan kita, juga dibuat sedemikian rupa, agar jabatan prestisius hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Sementara kita-kita yang jelata ini, cuma bisa nonton dan asyik berdebat sana-sini.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Bagaimana Kita dan Media Membungkus Gilang 0 333

Cerita murung bermula dari cuitan akun Twitter @m_fikris yang menceritakan kronologi bagaimana seorang laki-laki muda, dari suatu kampus kondang di Surabaya, melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan elektronik. Kisah pahit itu dijuduli dengan judul bombastis, macam portal berita onlen: “Predator Fetish Kain Jarik Berkedok Riset dari Mahasiswa PTN di SBY”. Lantas, satu negara ini sejenak melupakan corona, berpindah gandrung pada ‘Gilang’, nama yang disebut-sebut menjadi pelaku pelecehan.

Cerita bertopik seks semacam ini, pembaca tahu, dengan cepat sambung-menyambung, berbalas, dan dibagikan secara meluas di linimasa. Tak hanya ramai di media sosial, yang bahkan sempat menduduki tingkatan teratas trending topic, ia ramai menjadi buah bibir tetangga, hingga agenda pemberitaan media massa.

Selain soal menumbuhkan kewaspadaan bersama, tapi lalu mengapa media, dan juga kita, sangat berambisi pada cerita-cerita semacam ini? Ada beberapa hal yang penulis ajukan di sini.

Pertama, media kita memang mudah sekali terangsang mengangkat berita-berita berbau seks. Apalagi ada anomali yang baru, fetish atau dorongan seksual dalam konteks kasus Gilang ini unik: napsu melihat orang yang dibungkus seperti pocong dengan kain jarik. Sayangnya, pembawaan berita berputar-putar pada fenomena, bahkan mengungkap sejarah Gilang yang sudah sering melakukan tindakan asusila.

Tapi, kemalasan media membuatnya lupa memberi pendalaman perspektif psikologis atasnya. Apakah benar memang fetish? Atau justru gangguan kejiwaan lainnya yang tak berhubungan dengan seksualitas?

Ah, jangan heran, media kita kan memang dari dulu begitu. Sejak zaman Orde Baru, kita sudah di-ninabobo-kan dengan berita konflik pertumpahan darah dan SEKS, supaya pemerintah tidak perlu repot-repot menjawabi pemberitaan yang mengkritisi kinerjanya.

Kedua, kita sepakat – jika memang ini adalah kasus pelecehan seksual – selalu bak gunung es. Korban-korban Gilang lainnya, yang telah menjadi target operasi bertahun-tahun silam, baru terungkap semuanya, ketika ada satu orang yang berani bicara. Kita memang patut berterima kasih (jika memang baik budi niatnya) pada si pembuat thread pada mulanya.

Demikian pula dengan kasus pelecehan seksual yang sudah-sudah. Entah itu pedofilia, pelecehan dalam keluarga, bahkan dalam konteks pria-wanita, selalu membuat sang korban tak berani bicara. Sebaliknya, korban lebih banyak dirundung, dituduh menggoda dengan pakaian terbuka.

Karena memang, belum ada hukum di negeri ini yang mampu melindungi korban pelecehan seksual. Kalaupun ada kasus yang terungkap ke permukaan dan diproses hukum, ia haruslah viral terlebih dahulu di media sosial (dengan mempermalukan korban 2 kali lipat), agar bisa ditindak pakai ‘Sang Maha-benar’ UU ITE, yang tak pernah benar-benar menggasak betapa brengseknya tindakan pelecehan itu sendiri. Benar apa kata sjw-sjw feminis: RUU PKS harus segera disahkan!

Ketiga, persoalan Gilang ini tak bisa hanya dilihat soal orientasi seksual yang melenceng. Kita sepakat bahwa hal tersebut adalah kemerdekaan hak setiap orang. Yang jadi persoalan, cara Gilang – jika, sekali lagi, memang benar fetish – dalam mengajak si korban memuaskan birahinya.

Gilang menggunakan kata-kata yang manipulatif, membohongi anak-anak yang lebih muda darinya agar mau membantunya mengerjakan ‘tugas kuliah’. Ia juga mendekati orang-orang yang tak ia kenal sebelumnya, dengan bahasa perkenalan yang cenderung superior, dominan, sekaligus minim etika. Unggah-ungguh berkenalan, ngobrol, dan meminta tolong pada orang yang baru dikenal seharusnya milik kita semua, terlepas dari apapun pilihan jalan hidup dan orientasi seksualnya.

Keempat, pendapat netijen yang bermunculan akhir-akhir ini justru bernada mengolok karena menganggap Gilang pantas mendapatkannya. Ejekan itu berkedok guyonan, bahkan nama-nama besar seperti Babe Cabita – yang kemudian banyak dihujat netijen juga – ikut-ikutan menertawakan tindakan Gilang. Selain itu, kamu dan saya, mulut kita semua sudah sibuk ngrasani bersama teman-teman tentang betapa tak warasnya Gilang.

Kita tidak sadar, bahwa diri sendiri ini juga sami mawon: menjauhi dan mencibir entah korban entah pelaku, entah juga orang-orang macam Gilang; tapi lupa bersimpati, mendekati, mencari akar masalah, dan menyelesaikannya bersama-sama. Memang benar, gotong-royong yang diajarkan founding fathers kita hanya tinggal klise sekarang (lihat tulisan: ‘Menghidupkan Kembali Klise Kesadaran Kolektif’).

Pada akhirnya, soal bungkus-membungkus ini memang bukan milik Gilang dan rektorat kampusnya yang sibuk memberi pernyataan sikap semata. Ini juga masalah kita semua, yang sudah lama dibungkus rasa egois dan gengsi, menutup mata dan telinga pada persoalan sosial di sekitar kita.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks