Udar Rasa

Tipikal Agamawan Endonesah 2 487

Hari Minggu adalah hari besar bagi siapa saja. Bagi mereka yang jomblo, saatnya tidur panjang. Bagi para pekerja yang sudah dililit rutinitas, saatnya jeda. Bagi para pemuda yang ingin diklaim kekinian, saatnya ke CFD untuk cari jajanan serba manis (tapi mahal), lalu beramai-ramai selfie. Bagi yang nasrani, saatnya beribadah (walaupun kebersihan dan nikah katanya juga ibadah).

Pada sebuah pengamatan saya di hari Minggu, suatu temuan menarik ada layaknya perlu dibagi pada pembaca sekalian. Walau temuan ini adalah kebiasaan dari masa ke masa. Jangan disangka mereka yang bersusah-payah pergi ke rumah ibadah, niatannya sungguh murni seperti konteks ruang dan waktunya. Ternyata orang yang berangkat ke gereja punya motivasi macam semangat persatuan bhineka tunggal ika.

Hal ini wajar, karena pandangan tentang ‘tuhan’ (yang tak pernah mencapai kesatuan final) memang beraneka ragam. Seperti sabda Rene Descartes “saya berpikir, maka saya ada”, konsep peranan tuhan hanya akan ada dan dibentuk oleh orang itu sendiri. Jika ‘tuhan’ diasumsikan merupakan kekuatan yang lebih besar dari dirinya, maka begitulah seorang mempraktekkannya dalam hidup. Berlaku sama apabila ‘tuhan’ di konsep remeh temeh dan hanya candu (seperti lagu Awkarin).

Berikut ini kira-kira tipikal umat gereja tentang konsep ketuhanan yang nampak dari caranya beribadah. Semoga, uraian ini mampu mewakili dan relevan bagi kepercayaan apapun, para agamawan Endonesah (dibaca Indonesia kecuali oleh kids jaman now).

Tuhan adalah kartu kredit. Sebagian agamawan mungkin mengkonstruksi ‘tuhan’ sebagai lumbung uang. Itulah mengapa mungkin jemaat datang musiman ke gereja, menagih janji-Nya yang maha-tepat. “Tuhan, kan aku sudah rajin ibadah. Mosok yo, sampe bisnisku gak lancar?”.

Tuhan adalah dukun. Untuk tipikal ini, kemungkinan gambaran ‘tuhan’ adalah dukun santet yang bisa membawa malapetaka untuk membalaskan dendam kesumat. Misalnya, dengan penuh emosi meluap-luap, seseorang berdoa minta mantannya dikutuk jadi sejelek kera biar tak segera dapat pacar pengganti. Atau dalam suatu doa lainnya, jampi-jampi diucap semoga ‘tuhan’ menyegerakan anugerah diare akut pada dosen yang suka mempersulit kelulusan.

Tuhan adalah mak comblang. Bagi para tuna asmara, ‘tuhan’ harusnya bisa memberi jalan tol bagi mereka yang pesakitan di daftar panjang kaum jomblo semesta alam. “Tuhan, kalau dia jodohku, tolong dekatkanlah! Kalau bukan jodoh, coba dicek lagi, barangkali ada yang salah”.

Tuhan adalah bodyguard. Bagi agamawan yang dirundung keresahan, mereka suka menyugesti diri sendiri bahwa ‘tuhan’ adalah maha-pelindung (dengan cara yang suka berlebihan). “Tuhan, motorku di parkiran gereja. Tolong jaga helm-ku yang mahal itu ya Tuhan biar dihindarkan dari mata dan niatan orang jahat yang mau mencurinya! Engkaukan Maha-mengerti, belinya aja kasbon”.

Tuhan adalah petugas pencatat absen. Pokoknya sudah setor wajah ke tempat ibadah. Perihal jam kedatangan tidak perlu dari awal peribadatan. Ingat, orang penting datangnya terakhir!

Sampai di dalam gereja, mendengarkan kotbah itu kondisional. Kalau bosan, bisa disambi main HP. Mungkin umat yang satu ini bisnis property Meikarta-nya sedang genting dan harus diurus segera, atau pacarnya mengamuk kalau sedetik gak balas chat mengabari. Kalau mengantuk, ajak saja kawan di sebelah mengobrol dan ngrasani umat lainnya yang pakaiannya norak.

Mungkin umat gerejawi jenis ini harus belajar dari mahasiswa. Barangkali, teknologi titip absen harus dikembangkan supaya ‘tuhan’ mengira kita tetap terhitung datang.

Tuhan adalah manifestasi paksaan orang tua. Barangkali, banyak orang tua yang parno akibat terpaan berita terorisme atau komunisme yang begitu hebatnya di media (apalagi di grup Whatsapp). Maka, daripada anak tiba-tiba mengabdi pada ISIS atau jadi antek PKI, lebih baik menggerejakannya. Pokoknya mutlak!

Yang terakhir ini mungkin paling ngenes. Jika tipikal agamawan paham bahwa iman memang tak bisa tumbuh instan, namun mengapa jadinya pilihan merdeka hak asasi individu ini cenderung dipaksakan bukan dilatih? Sayangnya, pemaksaan berlebihan konsep ‘tuhan’ menjadikan tempat ibadah menjelma mirip dalih ‘daripada anakku masuk agama gak jelas lainnya’.

Terlepas dari semua tipikal pandangan ‘tuhan’ ini, kita patut bersyukur setidaknya bangsa ini dikurung dalam karakter agamis. Setidaknya, di Indonesia gereja selalu penuh tiap Minggu. Apalagi kalau musim Natal dan Paskah menjemput, gereja tiba-tiba membeludak, massanya bisa berlipat ganda seperti mujizat. Jika dibandingkan dengan Eropa sebagai tanah kelahiran nasrani itu sendiri, gereja-gereja megah malah kosong melompong mirip setting film drakula.

Bagi Indonesia yang cinta ritual, kita harus bersyukur bahwa pandangan tentang The Almighty masih tetap diilhami. Namun, ketika perziarahan hanya serupa kewajiban bukan kehausan, maka kita sudah final menjadi representasi kedangkalan agamawan. Barangkali, mereka yang memandang bangsa Indonesia agamis harus bersiap mulai menarik ucapan.

Previous ArticleNext Article

2 Comments

  1. Menarik opini yg anda tulis…
    saya senada dengan anda bahwa ketika prinsip “kewajiban” yang mendasari seseorang untuk beribadah, maka yang terjadi hanyalah formalitas dan belum menyentuh dari hakekat dasar hidup rohani (klise/permukaan saja).

    Akan tetapi, saya pikir fase ini (kewajiban entah ke gereja atau rumah ibadah lain) pernah dialami semua orang… namun perlu diketahui bahwa tingkat kedewasaan iman seseorang berbeda. Ada yg masih level “kewajiban”, ada yang sudah level “kehausan”, dan ada juga yang sudah mencapai puncaknya “Manunggaling Kawula Gusti”

    tidak bisa dipungkiri bahwa hidup manusia itu dinamis, maka tidak lantas yang sudah mencapai puncak itu akan terus berada di puncak… sebab tidak ada kata final selama kita masih berada di alam maya pada ini. Jalan spiritual tidak ada yang instan… semua harus dilatih terus menerus…

    hal ini juga sekaligus menanggapi pandangan anda terkait tipikal ke-6 yaitu Tuhan adalah manifestasi paksaan orang tua. di satu sisi saya sependapat dengan anda bahwa pemaksaan orang tua terhadap anak untuk memeluk agama tertentu bisa di lihat sebagai “perampasan hak asasi” sebab tidak ada kebebasan dalam menentukan pilihannya…

    namun di sisi lain, saya tidak setuju bahwa pemaksaan orang tua ini dianggap melanggar HAM… saya lebih memakai term “diarahkan” dari pada “dipaksa”… sebab hal itu sungguh berbeda jauh dan sangat tendensius… kata “diarahkan” lebih mengandung suatu tanggungjawab orang tua untuk mendidik anaknya baik secara kebutuhan jasmani atau rohani… maka dalam Gereja orang, tua memiliki tanggungjawab untuk memberikan bekal rohani yang baik pada anaknya (maka ada baptisan bayi).
    Hal ini jelas beda dengan pemaksaan kehendak atau merampas hak asasi manusia… sebab bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengambil keputusan sendiri?
    secara akal budi atau intelektual saja ia belum matang?
    membedakan makanan ini dan itu saja masih kesulitan…
    apalagi harus memilih sendiri agama apa yang harus dianut?
    oleh karena itu… peran orang tua sungguh penting dalam membina anaknya agar bisa mendapatkan bekal rohani yang baik…

    oya… mau menambahkan sedikit… “agama sebagai candu” itu sebenarnya pandangan Karl Marx.. barangkali Awkarin membeo Marx hehe..

    Ok. Secara keseluruhan artikel ini bagus.. Selamat-selamat…
    semoga kita semakin dicerahkan setelah membaca tulisan anda.. ringan, tajam dan provokatif…
    terimakasih…
    just share aja..
    Rahayu….

    Balas

    1. Terima kasih sudah membaca 🙂
      Benar Mas, kita harus prihatin dengan orang tua yang hanya bisa “memaksa” agama pada anak tanpa memberi penjelasan komprehensif yang masuk akal tentang “apa itu agama” dan “mengapa kita harus beragama”.
      Terus pantau Kalikata dan ikutlah menulis! 🙂

      Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Perempuan Endonesa di Tengah Jalangnya Panggung Politik 0 143

“Perempuan memang harusnya masak di dapur ajah! Gak usah politik-politikan!”

Pernyataan di atas bisa jadi sasaran bahan bully yang empuk di era ini, utamanya karena populasi kaum penganut feminis akut kian meningkat (apalagi yang kelewat pede, merasa lebih unggul dari laki-laki). Keterbukaan pada media sosial membuat kesadaran gender jadi makanan sehari-hari, baik untuk ditenggak maupun di-lepeh lagi.

Namun, nyatanya di kancah perpolitikan, kalimat tersebut ternyata masih pantas-pantas saja dilambungkan. Oke, kini makin banyak politisi perempuan yang muncul ke permukaan. Makin banyak perempuan yang menjadi pimpinan dalam posisi strategis. Catat saja Jawa Timur sudah dikuasai 10 emak-emak sebagai kepala daerah. Tapi masalahnya, apakah kenyataan ini mampu mengobati kekhawatiran kita akan ketimpangan peran perempuan di pertarungan hidup politik yang sengit ini?

Penulis meragukan betul jawabannya. Pasalnya, kemarin, selepas menonton talkshow yang digelar idola, masih belum ada juga stigma negatif terhadap politisi perempuan yang berusaha diubah. Justru, dua wanita dari partai biru-biru, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu, yang nyatanya masih mempertahankan pola pikir lama tentang perempuan.

Wanita dari partai biru A menyebut berkali-kali dengan bangga bahwa dirinya adalah politisi perempuan. Sudah, sampai situ saja. Tidak jauh berbeda dengannya adalah politisi dari partai biru B. Menekankan identitasnya sebagai perempuan, ia merasa mengungguli suara di timur Jawa dari ibu-ibu dan anak generasi milenial.

Kemudian hal ini menyisakan pertanyaan dalam benak kita semua, “Terus nek awakmu wedhok, aku kudu lapo?”

Iya. Saudara-saudara, bukankah kita sebagai perempuan memimpikan women empowerment dalam program kerja dan perwujudan hukum di Indonesia dari politisi perempuan juga?

Sayangnya, para mbak-mbak, politisi perempuan di negera kita ini masih dihantui dengan kecenderungan untuk dilemahkan. Benar memang 30% kursi DPR harus diisi oleh mereka yang di KTP-nya tertulis ‘perempuan’. Tapi, bagaimana jika angka tersebut digunakan sebagai syarat formalitas belaka? Sayembara digelar, perempuan dilibatkan, hanya cuma agar supaya angka terpenuhi dan partai politik lolos verifikasi memasukkan benderanya di surat suara.

Sebuah jurnal yang meneliti kinerja DPRD Surabaya menyebut politisi perempuan saat berpendapat di rapat paripurna cenderung tidak dianggap dan bahkan direndahkan dengan kalimat verbal. Demikian pula jurnal ini menyebut pendidikan politik di akar rumput hanya mementingkan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, bukan memilah isu-isu yang seharusnya pas dipegang politisi perempuan. Tidak heran jika istri, anak, dan sanak saudara yang berjenis kelamin perempuan dari para pimpinan parpol ujug-ujug muncul wajahnya di spanduk kampanye pinggir jalan. Nyaleg.

Sebuah tesis berjudul “Gambaran Politisi Perempuan dalam Arena Politik Indonesia di Media Massa” juga menyebut, pemberitaan di media tentang politisi perempuan masih hobi nyerempet ke isu domestik. Identitas sebagai politisi dilengkapi dengan sentuhan “tuntutan” untuk tetap menjadi tukang masak, tukang nyapu-ngepel, dan guru les anak dalam berbagai pemberitaan. Dalam media pun, politisi perempuan cenderung digambarkan ndompleng ke nama besar laki-laki yang menjadi “promotornya”.

Nyatanya, perempuan kalau jadi politisi memang banyak tantangannya. Ranah dapur yang lekat dalam image perempuan didobrak paksa habis-habisan ketika ia memilih ranah publik dengan menjadi politisi. Belum lagi ketika perempuan berhasil merebut jabatan-jabatan vital di tingkat nasional maupun daerah. Segala hukum agama, dan kalau bisa hukum rimba, digunakan untuk menjegal mereka. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita hidup dengan catatan sejarah panjang dan konteks budaya yang lekat dengan pandangan patriarki. Kita masih terjebak bahwa politik adalah pekerjaan maskulin.

Lah terus piye? Apakah dengan begitu para pemimpin dan politisi perempuan yang tengah menjabat kini kurang mumpuni? Tidak juga. Tri Rismaharini, yang dikenal suka marah-marah itu, selalu dihujani penghargaan kelas internasional dan tetap teguh menutup jurang Gubeng dalam lima hari. Khofifah Indar Parawansa bisa dikata berhasil memenangkan kontestasi Jatim 1 akibat jaringan massa yang kuat dan prestasi sebelumnya yang bergerak di ranah sosial, bidang yang “cewek banget”.

Tapi ya balik lagi, artinya politisi perempuan memang harus menunjukkan rapot terlebih dahulu baru beroleh penghormatan yang sepadan. Jika tidak kuat menerjang gelombang maut permainan politik yang sarat kecurangan dan dendam, politisi perempuan yang selalu jadi sasaran korban ini tidak akan dipandang.

Sedih ya? Susah amat jadi politisi perempuan!

Strategi Mengusir Komunis Anjir 0 249

Komunis di Indonesia diposisikan sebagai ajaran haram yang patut dijauhi. Tidak boleh dibaca, apalagi diimani. Selama tahun 1966-1998, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis mendapat perlakuan tidak adil, baik secara sosial dan politik. Kebanyakan dari mereka minggat ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan, dan sebagian besarnya lagi dilempar ke Pulau Buru tanpa alasan yang jelas. Mirip-mirip kisah anak kecil yang disiksa ibu tirinya-lah.

Pasca reformasi, ketika Soeharto tidak lagi memimpin, keran demokrasi diperlebar. Namun gunjingan yang mengibliskan citra komunis tidak menipis. Bahkan istilah “komunis” sejajar dengan umpatan yang merujuk pada perilaku buruk seseorang. Semisal, tidak rajin beribadah adalah komunis. Tidak taat kepada orangtua adalah komunis. Mempertanyakan eksistensi Tuhan adalah komunis. Protes kepada guru di sekolah adalah komunis. Pokoknya kata komunis selalu sejajar dengan nuansa kriminalitas. Kalau “anjir” itu kotor, komunis lebih kotor lagi. Begitu kira-kira.

Mengapa?

Orde Baru mempunyai program ideologi yang disebut sebagai Anti-Komunisme. Di mana orang-orang yang memiliki kedekatan hingga dukungan politik terhadap komunisme, harus disingkirkan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Ketika itu, Orde Baru tidak hanya memperkerjakan aparatus negara, tapi juga melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tanda-tanda keberadaan PKI. Lha, ndilalah, cara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses melapor tersebut demi kepentingan pribadi.

Banyak dari masyarakat kita yang saling tuduh-menuduh komunis karena masalah personal semata. Misalnya, Nurhadi punya masalah dengan Aldo karena Aldo dianggap sok ganteng. Nurhadi yang memiliki akses kepada pemerintah akhirnya melaporkan Aldo dengan tuduhan bahwa Aldo adalah simpatisan PKI. Alhasil, keesokan harinya Aldo menghilang (karena dihantam Dilan akibat mengganggu Milea), dan Nurhadi menjadi satu-satunya orang terganteng yang tersisa.

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tapi gejala-gejala seperti ini masih terjadi. Buku bermuatan kiri dibakar, disita, dan dijauhkan dari rak toko-toko buku. Dulu pernah – pasca reformasi – buku karya mbah Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, dibakar oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Aliansi Anti Komunis (AAK).

Mereka beranggapan, jika buku-buku yang memuat unsur-unsur komunisme, baik judul, cover, maupun isi, harus dibakar sampai jadi debu. Padahal buku mbah Magnis-Suseno itu adalah buku yang menghajar habis pemikiran Karl Marx. Artinya, orang-orang ini tidak peduli tentang kandungan buku yang mereka bakar. Atau mereka terlalu sibuk hingga tidak sempat memahami isi buku, atau lebih jauh lagi, mereka terlalu “batu” untuk memahami buku-buku itu.

Contoh yang lebih segar, tidak lama ini di Padang Kediri juga dilakukan aksi penyitaan terhadap buku-buku yang dinilai memiliki kandungan komunis, marxis, manis, lamis, amis, sembarangkalir-lah. Kalau begini terus, kapan mau terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa jika cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan semakin dipersempit dan akses untuk mendapat buku-buku berkualitas tidak dibuka.

Fyi, memahami komunis itu bagian dari penggalian ilmu pengetahuan, lho. Jangan dikira komunis itu tidak memiliki kandungan hikmah. Ibarat seharam-haramnya babi, dia tetap memberikan pelajaran bagi manusia supaya tidak menjadi pribadi yang rakus, jorok, dan malas.

Kalau pun buku-buku komunis itu haram, mari, sama-sama kita buktikan! Kita berjumpa dalam forum diskusi, kita berdebat sampai menemukan kesepatakan intelektual kalau komunis tidak berhak memperlihatkan batang hidungnya di bumi Indonesia. Atau minimal hentikan kebiasaan membubar-bubarkan diskusi tentang sejarah-sejarah yang berasal dari perspektif korban genosida Orde Baru. Saya Yaqueen, tanpa diberi tindakan represif, atau disita buku-bukunya, komunis akan pergi dengan sendirinya dari negara ini. Hanya saja, tindakan aparat mempercepat kepergian komunis, akan menjadi ancaman bagi keselamatan berpikir rakjat.

 

Editor Picks