Transportasi Online yang Dikepruk Helmnya oleh Regulasi 0 576

Oleh: Teguh Andi Raharjo

Belakangan ini, isu mengenai keberadaan transportasi online menjadi hangat di perbincangkan. Bukan hanya karena memang banyak netizen yang merupakan penumpang sekaligus pengemudi setia (sehingga kisah cinta, lucu, dan sedihnya dapat ditemukan di banyak platform media sosial), namun aksi protes menentang fenomena ini oleh transportasi konvensional yang beberapa kali berujung kekerasan semakin sering terjadi. Belum lagi pelarangan sana-sini, yang beberapa kali disertai hukuman seperti menghabiskan bensin dan pengguntingan SIM di beberapa tempat, juga terjadi kepada para pengemudi transportasi online.

Sebenarnya, permasalahan dari ini semua ada di mana?
Pada dasarnya, semua akan kembali ke zat paling lezat yang ada di muka bumi ini: Uang.

Menurut data dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, terdapat kurang lebih 24 ribu unit angkutan kota yang terdaftar di Jabodetabek. Sebagai perbandingan saja, satu angkatan sekolah saya dulu terdiri dari sekitar 300 orang, sehingga jumlah tersebut kurang lebih sama dengan 80 angkatan sekolah. Di kampus saya, satu angkatan mahasiswa bisa berjumlah kurang lebih 15 ribu, sehingga jumlah tersebut hampir setara dengan 2 angkatan mahasiswa. Itu baru untuk angkutan kota terdaftar di Jabodetabek saja, belum yang tidak terdaftar dan yang ada di kota-kota lain.

Lalu coba pahamilah dari jumlah tersebut sebagian besar adalah bagian dari yang bertanggung jawab atas sumber penghasilan keluarganya, sehingga protes disana-sini adalah hal yang dapat dipahami meskipun tidak selamanya juga dapat dimaklumi. Lebih-lebih, transportasi online ini belum memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas, didukung netizen pula! Bagaimana nggak ngambek?

Dari sini saja terdapat beberapa poin yang dapat kita pahami.

Pertama, bahwa harus dipahami transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern sehingga memiliki pasar yang besar. Maka, wajar saja ketika hal menggiurkan seperti ini tidak dikelola dengan baik, akan selalu ada pihak yang mencari celah untuk mengambil hati pasar. Ya, dalam hal ini, transportasi online dengan segala kemudahan, kenyamanan, dan kemurahannya. Disinilah teknologi dan sistem perekonomian terbuka berperan untuk menggantikan cara lama yang sulit untuk beradaptasi.

Yang merujuk pada poin kedua, yaitu rendahnya daya adaptasi transportasi konvensional selama ini. Aplikasi-aplikasi transportasi online ini sebenarnya bukan “barangbaru” di dunia. Uber, salah satu dari sekian yang paling populer di dunia, telah merilis aplikasinya sejak tahun 2010. Seandainya, dari tahun 2011 saja, perusahaan dan instansi transportasi Indonesia sudah mulai melihat potensi ini dengan segala kapasitas dan kapitalnya, maka tidak menutup kemungkinan justru transportasi konvensional merevolusi dirinya sendiri.

Ketiga, minimnya regulasi sejak dini dari pemerintah. Sejak tahun 2011 GoJek sudah mulai beroperasi dan baru dua tahun belakangan saja ramai-ramai pemerintah melakukan regulasi. Kalau kata orang Surabaya, ya kasep! Sudah terlalu banyak orang yang terdampak oleh transportasi online, mulai dari banyaknya pengemudi transportasi online, terusiknya pengemudi dan model transportasi konvensional secara keseluruhan, hingga pengguna yang telanjur asyik membagikan kisah bersama transportasi online ini.

Posisinya kini serba salah: Pemerintah ingin meregulasi agar semuanya dapat hidup berdampingan dan aman, transportasi online yang teregulasi merasa dirugikan karena adanya pembatasan atau bahkan pelarangan operasi, hingga transportasi konvensional terlanjur dirugikan oleh semua ini.

Yang kemudian merujuk pada poin akhir, kurangnya jaminan atas pengguna dan pengemudi transportasi online maupun konvesional. Pengemudi transportasi online yang terkena hantam, demo, dan terpaksa tidak beroperasi hanya bisa pasrah karena tidak ada jaminan dari perusahaan—sebab dianggap sebagai mitra dan bukan karyawan. Seandainya mereka ini dianggap sebagai karyawan, maka perusahaan transportasi online memiliki tanggung jawab atas keselamatan nyawa dan perut mereka. Pengemudi transportasi konvensional juga begitu, karena selama ini tidak digaji oleh pemerintah dan harus setiap hari kejar setoran tanpa ada jaminan bahwa mereka akan makan tiap harinya. Pengguna jelas dirugikan karena sudah sulit untuk balikan dengan transportasi konvensional dan minimnya jumlah transportasi umum yang tersedia itu sendiri.

Jadi, mau dikemanakan nasib transportasi Indonesia?

 

*Teguh Andi Raharjo, seorang mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang ngakunya sudah semester tua tapi skripsi belum ada kemajuan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 181

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 134

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks