Transportasi Online yang Dikepruk Helmnya oleh Regulasi 0 371

Oleh: Teguh Andi Raharjo

Belakangan ini, isu mengenai keberadaan transportasi online menjadi hangat di perbincangkan. Bukan hanya karena memang banyak netizen yang merupakan penumpang sekaligus pengemudi setia (sehingga kisah cinta, lucu, dan sedihnya dapat ditemukan di banyak platform media sosial), namun aksi protes menentang fenomena ini oleh transportasi konvensional yang beberapa kali berujung kekerasan semakin sering terjadi. Belum lagi pelarangan sana-sini, yang beberapa kali disertai hukuman seperti menghabiskan bensin dan pengguntingan SIM di beberapa tempat, juga terjadi kepada para pengemudi transportasi online.

Sebenarnya, permasalahan dari ini semua ada di mana?
Pada dasarnya, semua akan kembali ke zat paling lezat yang ada di muka bumi ini: Uang.

Menurut data dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, terdapat kurang lebih 24 ribu unit angkutan kota yang terdaftar di Jabodetabek. Sebagai perbandingan saja, satu angkatan sekolah saya dulu terdiri dari sekitar 300 orang, sehingga jumlah tersebut kurang lebih sama dengan 80 angkatan sekolah. Di kampus saya, satu angkatan mahasiswa bisa berjumlah kurang lebih 15 ribu, sehingga jumlah tersebut hampir setara dengan 2 angkatan mahasiswa. Itu baru untuk angkutan kota terdaftar di Jabodetabek saja, belum yang tidak terdaftar dan yang ada di kota-kota lain.

Lalu coba pahamilah dari jumlah tersebut sebagian besar adalah bagian dari yang bertanggung jawab atas sumber penghasilan keluarganya, sehingga protes disana-sini adalah hal yang dapat dipahami meskipun tidak selamanya juga dapat dimaklumi. Lebih-lebih, transportasi online ini belum memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas, didukung netizen pula! Bagaimana nggak ngambek?

Dari sini saja terdapat beberapa poin yang dapat kita pahami.

Pertama, bahwa harus dipahami transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern sehingga memiliki pasar yang besar. Maka, wajar saja ketika hal menggiurkan seperti ini tidak dikelola dengan baik, akan selalu ada pihak yang mencari celah untuk mengambil hati pasar. Ya, dalam hal ini, transportasi online dengan segala kemudahan, kenyamanan, dan kemurahannya. Disinilah teknologi dan sistem perekonomian terbuka berperan untuk menggantikan cara lama yang sulit untuk beradaptasi.

Yang merujuk pada poin kedua, yaitu rendahnya daya adaptasi transportasi konvensional selama ini. Aplikasi-aplikasi transportasi online ini sebenarnya bukan “barangbaru” di dunia. Uber, salah satu dari sekian yang paling populer di dunia, telah merilis aplikasinya sejak tahun 2010. Seandainya, dari tahun 2011 saja, perusahaan dan instansi transportasi Indonesia sudah mulai melihat potensi ini dengan segala kapasitas dan kapitalnya, maka tidak menutup kemungkinan justru transportasi konvensional merevolusi dirinya sendiri.

Ketiga, minimnya regulasi sejak dini dari pemerintah. Sejak tahun 2011 GoJek sudah mulai beroperasi dan baru dua tahun belakangan saja ramai-ramai pemerintah melakukan regulasi. Kalau kata orang Surabaya, ya kasep! Sudah terlalu banyak orang yang terdampak oleh transportasi online, mulai dari banyaknya pengemudi transportasi online, terusiknya pengemudi dan model transportasi konvensional secara keseluruhan, hingga pengguna yang telanjur asyik membagikan kisah bersama transportasi online ini.

Posisinya kini serba salah: Pemerintah ingin meregulasi agar semuanya dapat hidup berdampingan dan aman, transportasi online yang teregulasi merasa dirugikan karena adanya pembatasan atau bahkan pelarangan operasi, hingga transportasi konvensional terlanjur dirugikan oleh semua ini.

Yang kemudian merujuk pada poin akhir, kurangnya jaminan atas pengguna dan pengemudi transportasi online maupun konvesional. Pengemudi transportasi online yang terkena hantam, demo, dan terpaksa tidak beroperasi hanya bisa pasrah karena tidak ada jaminan dari perusahaan—sebab dianggap sebagai mitra dan bukan karyawan. Seandainya mereka ini dianggap sebagai karyawan, maka perusahaan transportasi online memiliki tanggung jawab atas keselamatan nyawa dan perut mereka. Pengemudi transportasi konvensional juga begitu, karena selama ini tidak digaji oleh pemerintah dan harus setiap hari kejar setoran tanpa ada jaminan bahwa mereka akan makan tiap harinya. Pengguna jelas dirugikan karena sudah sulit untuk balikan dengan transportasi konvensional dan minimnya jumlah transportasi umum yang tersedia itu sendiri.

Jadi, mau dikemanakan nasib transportasi Indonesia?

 

*Teguh Andi Raharjo, seorang mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang ngakunya sudah semester tua tapi skripsi belum ada kemajuan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 136

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 276

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks