Transportasi Online yang Dikepruk Helmnya oleh Regulasi 0 1115

Oleh: Teguh Andi Raharjo

Belakangan ini, isu mengenai keberadaan transportasi online menjadi hangat di perbincangkan. Bukan hanya karena memang banyak netizen yang merupakan penumpang sekaligus pengemudi setia (sehingga kisah cinta, lucu, dan sedihnya dapat ditemukan di banyak platform media sosial), namun aksi protes menentang fenomena ini oleh transportasi konvensional yang beberapa kali berujung kekerasan semakin sering terjadi. Belum lagi pelarangan sana-sini, yang beberapa kali disertai hukuman seperti menghabiskan bensin dan pengguntingan SIM di beberapa tempat, juga terjadi kepada para pengemudi transportasi online.

Sebenarnya, permasalahan dari ini semua ada di mana?
Pada dasarnya, semua akan kembali ke zat paling lezat yang ada di muka bumi ini: Uang.

Menurut data dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, terdapat kurang lebih 24 ribu unit angkutan kota yang terdaftar di Jabodetabek. Sebagai perbandingan saja, satu angkatan sekolah saya dulu terdiri dari sekitar 300 orang, sehingga jumlah tersebut kurang lebih sama dengan 80 angkatan sekolah. Di kampus saya, satu angkatan mahasiswa bisa berjumlah kurang lebih 15 ribu, sehingga jumlah tersebut hampir setara dengan 2 angkatan mahasiswa. Itu baru untuk angkutan kota terdaftar di Jabodetabek saja, belum yang tidak terdaftar dan yang ada di kota-kota lain.

Lalu coba pahamilah dari jumlah tersebut sebagian besar adalah bagian dari yang bertanggung jawab atas sumber penghasilan keluarganya, sehingga protes disana-sini adalah hal yang dapat dipahami meskipun tidak selamanya juga dapat dimaklumi. Lebih-lebih, transportasi online ini belum memiliki dasar hukum dan regulasi yang jelas, didukung netizen pula! Bagaimana nggak ngambek?

Dari sini saja terdapat beberapa poin yang dapat kita pahami.

Pertama, bahwa harus dipahami transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern sehingga memiliki pasar yang besar. Maka, wajar saja ketika hal menggiurkan seperti ini tidak dikelola dengan baik, akan selalu ada pihak yang mencari celah untuk mengambil hati pasar. Ya, dalam hal ini, transportasi online dengan segala kemudahan, kenyamanan, dan kemurahannya. Disinilah teknologi dan sistem perekonomian terbuka berperan untuk menggantikan cara lama yang sulit untuk beradaptasi.

Yang merujuk pada poin kedua, yaitu rendahnya daya adaptasi transportasi konvensional selama ini. Aplikasi-aplikasi transportasi online ini sebenarnya bukan “barangbaru” di dunia. Uber, salah satu dari sekian yang paling populer di dunia, telah merilis aplikasinya sejak tahun 2010. Seandainya, dari tahun 2011 saja, perusahaan dan instansi transportasi Indonesia sudah mulai melihat potensi ini dengan segala kapasitas dan kapitalnya, maka tidak menutup kemungkinan justru transportasi konvensional merevolusi dirinya sendiri.

Ketiga, minimnya regulasi sejak dini dari pemerintah. Sejak tahun 2011 GoJek sudah mulai beroperasi dan baru dua tahun belakangan saja ramai-ramai pemerintah melakukan regulasi. Kalau kata orang Surabaya, ya kasep! Sudah terlalu banyak orang yang terdampak oleh transportasi online, mulai dari banyaknya pengemudi transportasi online, terusiknya pengemudi dan model transportasi konvensional secara keseluruhan, hingga pengguna yang telanjur asyik membagikan kisah bersama transportasi online ini.

Posisinya kini serba salah: Pemerintah ingin meregulasi agar semuanya dapat hidup berdampingan dan aman, transportasi online yang teregulasi merasa dirugikan karena adanya pembatasan atau bahkan pelarangan operasi, hingga transportasi konvensional terlanjur dirugikan oleh semua ini.

Yang kemudian merujuk pada poin akhir, kurangnya jaminan atas pengguna dan pengemudi transportasi online maupun konvesional. Pengemudi transportasi online yang terkena hantam, demo, dan terpaksa tidak beroperasi hanya bisa pasrah karena tidak ada jaminan dari perusahaan—sebab dianggap sebagai mitra dan bukan karyawan. Seandainya mereka ini dianggap sebagai karyawan, maka perusahaan transportasi online memiliki tanggung jawab atas keselamatan nyawa dan perut mereka. Pengemudi transportasi konvensional juga begitu, karena selama ini tidak digaji oleh pemerintah dan harus setiap hari kejar setoran tanpa ada jaminan bahwa mereka akan makan tiap harinya. Pengguna jelas dirugikan karena sudah sulit untuk balikan dengan transportasi konvensional dan minimnya jumlah transportasi umum yang tersedia itu sendiri.

Jadi, mau dikemanakan nasib transportasi Indonesia?

 

*Teguh Andi Raharjo, seorang mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang ngakunya sudah semester tua tapi skripsi belum ada kemajuan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks