Udar Rasa

Tujuh Dosa Ojek dan Taksi Online Indonesia 0 2361

Belakangan konflik segitiga mbulet antara Negara, angkutan konvensional, dan penyedia jasa transportasi online, makin menajam. Di Yogyakarta, seorang pengemudi taksi online yang kepergok menjemput penumpang di bandara, ditelanjangi tanpa ampun. Sedang di Surabaya, terjadi razia dan penurunan penumpang secara paksa. Di Jawa Barat lebih radikal lagi, pemerintahnya bersepakat melarang sama sekali operasi angkutan online. Terjadi tolak-tarik antara mereka yang mengimani fungsi ojek dan taksi online di satu sisi, dan mereka yang mempersetankan di sisi lain.

Petisi mulai ditebar di sana-sini, mencoba menggalang tanda tangan demi tetap terselenggaranya hilir-mudik yang nyaman berbasis aplikasi online. Orang mulai gelisah lantaran tak lagi mendapat servis nyaman bin murah atau ­leha-leha bermewah-mewah dengan mobil mulus keluaran baru (pernah pesan diantar Alphard untuk kondangan?).

Akan tetapi, okelah, bemo dan lyn masih bejat. Bus kota masih dekil dan bau pesing. Trotoar masih pecah dan rompal di sudut-sudutnya. Becak makin mirip kura-kura dan sangat jauh dari semangat jaman now. Tapi mereka telah menghidupi orang-orang melarat selama bertahun-tahun: dari kernet, sopir, tukang kutip setoran, penjual slayer penutup raimu, pengamen, penjaja koran, peminta-minta, tukang rokok-kacang-permen-kwaci, preman terminal, sampai para pengepul sumbangan yang berkeliling dari satu angkutan ke angkutan lain.

Selain karena Tuhan suka angka ganjil, tujuh dosa dan sesat pikir berikut ini akan mencoba memberi perimbangan, bahwa angkutan online tak melulu bisa dianggap surga:

Pertama, menimbulkan ilusi pengentasan kemacetan. Beberapa penyedia angkutan online mengklaim bahwa mereka adalah solusi brilian untuk mengurai kemacetan. Lewat prinsip berbagi kendaraan, seolah-olah logis andai dibayangkan para pemilik motor dan mobil bekerja sama memberi tumpangan pada mereka yang tak punya fasilitas transportasi. Kolaborasi ini, syahdan, akan menurunkan kepadatan lalu lintas. Faktanya, pasca aplikasi transport online ini membuka lowongan, angka kredit motor dan mobil melonjak drastis. Orang yang tak punya mobil nekad mencicil mobil demi jadi sopir taksi online. Akibatnya jelas sekali: kepadatan jalan makin runyam. Di Surabaya saja, armada taksi online melonjak hingga mencapai angka ribuan mobil. Kemacetan bertambah parah. Yogyakarta setali tiga uang.

Kedua, mengaburkan skema pekerja dan majikan. Bisakah dibedakan siapa pekerja dan siapa majikan dalam skema transportasi online? Pak sopir adalah pemilik mobilnya (modal pribadi) yang seharusnya menempatkannya sebagai majikan, tetapi ia juga menjadi buruh dari penyedia aplikasi online (yang memotong pendapatan di tiap rute dan tiap waktu yang ditempuh). Pendeknya, sopir itu menjadi majikan sekaligus buruh pada saat yang sama! Ini absurd sekali, dan sudah barang tentu akan membangunkan simbah Marx dari kuburnya.

Ketiga, memicu risiko gagal kredit. Kenekadan dalam membeli-cicil terang sekali akan memicu kekhawatiran gagal bayar—kalau-kalau sepi penumpang dan modal tak kembali, atau pengemudi jatuh sakit hingga tak bisa bekerja, atau bisnis aplikasinya minggat gulung tikar. Sebuah risiko yang tidak saja membahayakan ekonomi, tetapi juga menyimpan efek domino sosial bagi keluarga.

Keempat, mendorong liberalisasi penuh di tangan pasar. Dalih “menciptakan kenyamanan yang murah” telah mempesona pasar—yang tidak lain adalah kita sendiri—untuk jatuh hati pada transportasi online. Negara ditolak untuk ikut campur dan dituding membatasi pilihan transportasi. Ini ciri yang sangat khas dari liberalisasi, ketika dalam persoalan dan konflik seberat ini Negara diminta minggir.

Kelima, menghajar kota dengan polusi. Eskalasi puluhan ribu ojek dan taksi online yang berseliweran dalam satu kota pasti menyumbang banyak derajat polusi. Tak perlu dibantah lagi.

Keenam, ketergantungan teknologi. Tarif pasti, rute pasti, penjemputan pasti—semua dipandu secara kaku oleh teknologi. Tak ada lagi sensasi tawar-menawar tarif—yang menghidupi bertahun-tahun relasi sosial masyarakat kita. Juga punah di sana segala spontanitas penumpang. Transportasi online adalah transportasi yang sangat mekanis. Begitu dingin dan tak hidup.

Ketujuh, menciptakan generasi tempe dan menye-menye. Siapa yang masih sudi naik becak? Pernah dengar kan, muda-mudi yang jijik berpanas-panasan jalan kaki dan memilih mejeng di taksi online kendati tujuannya tak sampai satu kilometer? Ini potret dari paduan antara gengsi dan hilangnya akal sehat.

Pembaca harus tahu bahwa bisnis utama dari transportasi online adalah aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Mereka diprogram untuk “membaca” kita: mengetahui rute kita, menghapal selera kita dari pilihan makanan yang kita pesan lewat aplikasi, memprediksi daya beli kita, dan dari sana ditarik sebuah pola algoritmik tentang karakteristik kita. Tujuannya? Data-data kitalah nanti yang dijual kepada pengiklan/mitra bisnis lain, sebagai pasar.

Dalih lain yang biasa dipakai: mengapa pengemudi transportasi konvensional tidak bergabung saja ke segmen online?

Tukang becak yang hidupnya megap-megap senin-kemis diminta kredit motor? Diminta juga mencicil smartphone?

Ojek terminal yang motornya Astrea 93 diminta beli baru? Pengemudi yang usianya 50 tahun ke atas disuruh belajar GPS, manajemen aplikasi, dan menghitung kupon-kupon potongan online? Berapa lama sampai ia bisa menguasai, sebelum makin kere?

Pembaca pasti masih berakal sehat untuk membayangkan jawaban dari pertanyaan itu.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 181

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 135

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila! “Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks