Tujuh Dosa Ojek dan Taksi Online Indonesia 0 2126

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Belakangan konflik segitiga mbulet antara Negara, angkutan konvensional, dan penyedia jasa transportasi online, makin menajam. Di Yogyakarta, seorang pengemudi taksi online yang kepergok menjemput penumpang di bandara, ditelanjangi tanpa ampun. Sedang di Surabaya, terjadi razia dan penurunan penumpang secara paksa. Di Jawa Barat lebih radikal lagi, pemerintahnya bersepakat melarang sama sekali operasi angkutan online. Terjadi tolak-tarik antara mereka yang mengimani fungsi ojek dan taksi online di satu sisi, dan mereka yang mempersetankan di sisi lain.

Petisi mulai ditebar di sana-sini, mencoba menggalang tanda tangan demi tetap terselenggaranya hilir-mudik yang nyaman berbasis aplikasi online. Orang mulai gelisah lantaran tak lagi mendapat servis nyaman bin murah atau ­leha-leha bermewah-mewah dengan mobil mulus keluaran baru (pernah pesan diantar Alphard untuk kondangan?).

Akan tetapi, okelah, bemo dan lyn masih bejat. Bus kota masih dekil dan bau pesing. Trotoar masih pecah dan rompal di sudut-sudutnya. Becak makin mirip kura-kura dan sangat jauh dari semangat jaman now. Tapi mereka telah menghidupi orang-orang melarat selama bertahun-tahun: dari kernet, sopir, tukang kutip setoran, penjual slayer penutup raimu, pengamen, penjaja koran, peminta-minta, tukang rokok-kacang-permen-kwaci, preman terminal, sampai para pengepul sumbangan yang berkeliling dari satu angkutan ke angkutan lain.

Selain karena Tuhan suka angka ganjil, tujuh dosa dan sesat pikir berikut ini akan mencoba memberi perimbangan, bahwa angkutan online tak melulu bisa dianggap surga:

Pertama, menimbulkan ilusi pengentasan kemacetan. Beberapa penyedia angkutan online mengklaim bahwa mereka adalah solusi brilian untuk mengurai kemacetan. Lewat prinsip berbagi kendaraan, seolah-olah logis andai dibayangkan para pemilik motor dan mobil bekerja sama memberi tumpangan pada mereka yang tak punya fasilitas transportasi. Kolaborasi ini, syahdan, akan menurunkan kepadatan lalu lintas. Faktanya, pasca aplikasi transport online ini membuka lowongan, angka kredit motor dan mobil melonjak drastis. Orang yang tak punya mobil nekad mencicil mobil demi jadi sopir taksi online. Akibatnya jelas sekali: kepadatan jalan makin runyam. Di Surabaya saja, armada taksi online melonjak hingga mencapai angka ribuan mobil. Kemacetan bertambah parah. Yogyakarta setali tiga uang.

Kedua, mengaburkan skema pekerja dan majikan. Bisakah dibedakan siapa pekerja dan siapa majikan dalam skema transportasi online? Pak sopir adalah pemilik mobilnya (modal pribadi) yang seharusnya menempatkannya sebagai majikan, tetapi ia juga menjadi buruh dari penyedia aplikasi online (yang memotong pendapatan di tiap rute dan tiap waktu yang ditempuh). Pendeknya, sopir itu menjadi majikan sekaligus buruh pada saat yang sama! Ini absurd sekali, dan sudah barang tentu akan membangunkan simbah Marx dari kuburnya.

Ketiga, memicu risiko gagal kredit. Kenekadan dalam membeli-cicil terang sekali akan memicu kekhawatiran gagal bayar—kalau-kalau sepi penumpang dan modal tak kembali, atau pengemudi jatuh sakit hingga tak bisa bekerja, atau bisnis aplikasinya minggat gulung tikar. Sebuah risiko yang tidak saja membahayakan ekonomi, tetapi juga menyimpan efek domino sosial bagi keluarga.

Keempat, mendorong liberalisasi penuh di tangan pasar. Dalih “menciptakan kenyamanan yang murah” telah mempesona pasar—yang tidak lain adalah kita sendiri—untuk jatuh hati pada transportasi online. Negara ditolak untuk ikut campur dan dituding membatasi pilihan transportasi. Ini ciri yang sangat khas dari liberalisasi, ketika dalam persoalan dan konflik seberat ini Negara diminta minggir.

Kelima, menghajar kota dengan polusi. Eskalasi puluhan ribu ojek dan taksi online yang berseliweran dalam satu kota pasti menyumbang banyak derajat polusi. Tak perlu dibantah lagi.

Keenam, ketergantungan teknologi. Tarif pasti, rute pasti, penjemputan pasti—semua dipandu secara kaku oleh teknologi. Tak ada lagi sensasi tawar-menawar tarif—yang menghidupi bertahun-tahun relasi sosial masyarakat kita. Juga punah di sana segala spontanitas penumpang. Transportasi online adalah transportasi yang sangat mekanis. Begitu dingin dan tak hidup.

Ketujuh, menciptakan generasi tempe dan menye-menye. Siapa yang masih sudi naik becak? Pernah dengar kan, muda-mudi yang jijik berpanas-panasan jalan kaki dan memilih mejeng di taksi online kendati tujuannya tak sampai satu kilometer? Ini potret dari paduan antara gengsi dan hilangnya akal sehat.

Pembaca harus tahu bahwa bisnis utama dari transportasi online adalah aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Mereka diprogram untuk “membaca” kita: mengetahui rute kita, menghapal selera kita dari pilihan makanan yang kita pesan lewat aplikasi, memprediksi daya beli kita, dan dari sana ditarik sebuah pola algoritmik tentang karakteristik kita. Tujuannya? Data-data kitalah nanti yang dijual kepada pengiklan/mitra bisnis lain, sebagai pasar.

Dalih lain yang biasa dipakai: mengapa pengemudi transportasi konvensional tidak bergabung saja ke segmen online?

Tukang becak yang hidupnya megap-megap senin-kemis diminta kredit motor? Diminta juga mencicil smartphone?

Ojek terminal yang motornya Astrea 93 diminta beli baru? Pengemudi yang usianya 50 tahun ke atas disuruh belajar GPS, manajemen aplikasi, dan menghitung kupon-kupon potongan online? Berapa lama sampai ia bisa menguasai, sebelum makin kere?

Pembaca pasti masih berakal sehat untuk membayangkan jawaban dari pertanyaan itu.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 138

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 277

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks