Tujuh Dosa Ojek dan Taksi Online Indonesia 0 3123

Belakangan konflik segitiga mbulet antara Negara, angkutan konvensional, dan penyedia jasa transportasi online, makin menajam. Di Yogyakarta, seorang pengemudi taksi online yang kepergok menjemput penumpang di bandara, ditelanjangi tanpa ampun. Sedang di Surabaya, terjadi razia dan penurunan penumpang secara paksa. Di Jawa Barat lebih radikal lagi, pemerintahnya bersepakat melarang sama sekali operasi angkutan online. Terjadi tolak-tarik antara mereka yang mengimani fungsi ojek dan taksi online di satu sisi, dan mereka yang mempersetankan di sisi lain.

Petisi mulai ditebar di sana-sini, mencoba menggalang tanda tangan demi tetap terselenggaranya hilir-mudik yang nyaman berbasis aplikasi online. Orang mulai gelisah lantaran tak lagi mendapat servis nyaman bin murah atau ­leha-leha bermewah-mewah dengan mobil mulus keluaran baru (pernah pesan diantar Alphard untuk kondangan?).

Akan tetapi, okelah, bemo dan lyn masih bejat. Bus kota masih dekil dan bau pesing. Trotoar masih pecah dan rompal di sudut-sudutnya. Becak makin mirip kura-kura dan sangat jauh dari semangat jaman now. Tapi mereka telah menghidupi orang-orang melarat selama bertahun-tahun: dari kernet, sopir, tukang kutip setoran, penjual slayer penutup raimu, pengamen, penjaja koran, peminta-minta, tukang rokok-kacang-permen-kwaci, preman terminal, sampai para pengepul sumbangan yang berkeliling dari satu angkutan ke angkutan lain.

Selain karena Tuhan suka angka ganjil, tujuh dosa dan sesat pikir berikut ini akan mencoba memberi perimbangan, bahwa angkutan online tak melulu bisa dianggap surga:

Pertama, menimbulkan ilusi pengentasan kemacetan. Beberapa penyedia angkutan online mengklaim bahwa mereka adalah solusi brilian untuk mengurai kemacetan. Lewat prinsip berbagi kendaraan, seolah-olah logis andai dibayangkan para pemilik motor dan mobil bekerja sama memberi tumpangan pada mereka yang tak punya fasilitas transportasi. Kolaborasi ini, syahdan, akan menurunkan kepadatan lalu lintas. Faktanya, pasca aplikasi transport online ini membuka lowongan, angka kredit motor dan mobil melonjak drastis. Orang yang tak punya mobil nekad mencicil mobil demi jadi sopir taksi online. Akibatnya jelas sekali: kepadatan jalan makin runyam. Di Surabaya saja, armada taksi online melonjak hingga mencapai angka ribuan mobil. Kemacetan bertambah parah. Yogyakarta setali tiga uang.

Kedua, mengaburkan skema pekerja dan majikan. Bisakah dibedakan siapa pekerja dan siapa majikan dalam skema transportasi online? Pak sopir adalah pemilik mobilnya (modal pribadi) yang seharusnya menempatkannya sebagai majikan, tetapi ia juga menjadi buruh dari penyedia aplikasi online (yang memotong pendapatan di tiap rute dan tiap waktu yang ditempuh). Pendeknya, sopir itu menjadi majikan sekaligus buruh pada saat yang sama! Ini absurd sekali, dan sudah barang tentu akan membangunkan simbah Marx dari kuburnya.

Ketiga, memicu risiko gagal kredit. Kenekadan dalam membeli-cicil terang sekali akan memicu kekhawatiran gagal bayar—kalau-kalau sepi penumpang dan modal tak kembali, atau pengemudi jatuh sakit hingga tak bisa bekerja, atau bisnis aplikasinya minggat gulung tikar. Sebuah risiko yang tidak saja membahayakan ekonomi, tetapi juga menyimpan efek domino sosial bagi keluarga.

Keempat, mendorong liberalisasi penuh di tangan pasar. Dalih “menciptakan kenyamanan yang murah” telah mempesona pasar—yang tidak lain adalah kita sendiri—untuk jatuh hati pada transportasi online. Negara ditolak untuk ikut campur dan dituding membatasi pilihan transportasi. Ini ciri yang sangat khas dari liberalisasi, ketika dalam persoalan dan konflik seberat ini Negara diminta minggir.

Kelima, menghajar kota dengan polusi. Eskalasi puluhan ribu ojek dan taksi online yang berseliweran dalam satu kota pasti menyumbang banyak derajat polusi. Tak perlu dibantah lagi.

Keenam, ketergantungan teknologi. Tarif pasti, rute pasti, penjemputan pasti—semua dipandu secara kaku oleh teknologi. Tak ada lagi sensasi tawar-menawar tarif—yang menghidupi bertahun-tahun relasi sosial masyarakat kita. Juga punah di sana segala spontanitas penumpang. Transportasi online adalah transportasi yang sangat mekanis. Begitu dingin dan tak hidup.

Ketujuh, menciptakan generasi tempe dan menye-menye. Siapa yang masih sudi naik becak? Pernah dengar kan, muda-mudi yang jijik berpanas-panasan jalan kaki dan memilih mejeng di taksi online kendati tujuannya tak sampai satu kilometer? Ini potret dari paduan antara gengsi dan hilangnya akal sehat.

Pembaca harus tahu bahwa bisnis utama dari transportasi online adalah aplikasi perangkat lunak itu sendiri. Mereka diprogram untuk “membaca” kita: mengetahui rute kita, menghapal selera kita dari pilihan makanan yang kita pesan lewat aplikasi, memprediksi daya beli kita, dan dari sana ditarik sebuah pola algoritmik tentang karakteristik kita. Tujuannya? Data-data kitalah nanti yang dijual kepada pengiklan/mitra bisnis lain, sebagai pasar.

Dalih lain yang biasa dipakai: mengapa pengemudi transportasi konvensional tidak bergabung saja ke segmen online?

Tukang becak yang hidupnya megap-megap senin-kemis diminta kredit motor? Diminta juga mencicil smartphone?

Ojek terminal yang motornya Astrea 93 diminta beli baru? Pengemudi yang usianya 50 tahun ke atas disuruh belajar GPS, manajemen aplikasi, dan menghitung kupon-kupon potongan online? Berapa lama sampai ia bisa menguasai, sebelum makin kere?

Pembaca pasti masih berakal sehat untuk membayangkan jawaban dari pertanyaan itu.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks