Tulisan Belakang Truk dan Pantulan Keruwetan Kita 0 2448

Apa yang lebih terus-terang dari kalimat “rejekiku soko silitmu?”

Pembaca boleh terpingkal dengan deret kalimat itu. Tapi musti diajukan pertanyaan besar tentang mengapa sopir-sopir truk mengadu istilah “rejeki” dengan “silit”—sebuah kejenakaan yang teramat sarkastis. Truk itu memang truk Sedot WC, spesialis menyedot apa yang pembaca semburkan saban pagi sebagai residu gaya hidup. Kemarin malam boleh jadi pembaca makan di restoran kelas atas, yang musti reservasi sebulan sebelumnya, dengan menu ikan laut, kodok  kintel asap, disiram kaviar plus arak super mahal, dan sederet menu eksotis lain. Sudah makan, masih selfie pula. Dipamerkan dalam story instagram. Dishare ratusan kali di forum-forum penuh gaya. Mendapat puja-puji dengan caption super-asu: “bahagia itu sederhana”.

Tapi pembaca tahu kan, esok pagi semua jadi tai. Memang bahagia itu ternyata sesederhana itu bukan?

Siraman kaviar itu musnah dibuang di WC. Betapa semua harga super mahal dalam makanan kita bisa begitu mengejek dan menipu kita: bahwa esok semua berpulang di lubang pispot!

Kejenakaan di belakang truk sering menyimpan kesedihannya masing-masing. Contoh lain adalah tulisan “pulang malu nggak pulang rindu”, atau “rindumu tak seberat muatanku”. Ungkapan patah hati memantulkan keruwetan yang lain lagi. Mobilitas tinggi sopir dengan jalur ratusan—bahkan ribuan—kilometer mengharuskan sebuah manajemen asmara tingkat tinggi dalam menghadapi hubungan asmara jarak jauh (el de er, kata orang). Frekuensi pulang menjadi jarang, sementara rindu sudah menggelembung ke ubun-ubun. Bagaimana mendamaikan ini, adalah polemik romantika sopir yang berdiri diantara kesungkanan untuk pulang dan kerinduan yang membuncah. Belum lagi kecurigaan bahwa pujaan hati tak serindu yang ia bayangkan. Aduh, tidakkah ini polemik manis yang mungkin cuma bisa diwakili oleh sinetron-sinetron kelas dua, yang brengsek gombalnya tapi membikin penontonnya merona?

Keruwetan lain disumbang oleh frustrasi ekonomi, misalnya dalam tulisan “lupakan cinta demi rupiah” atau “cinta bersemi saat dompetku terisi”. Disana terkandung pesan bahwa cinta tak berbunyi jika modal tak dipunyai. Mungkin juga ini pertanda bahwa kemelaratan adalah sesuatu yang dijauhi oleh cinta mana pun. Sepintas sopir ini meremehkan gadis-gadis yang masih pyur hatinya, yang rela menunggu tanpa syarat dengan hati berbunga-bunga, seperti kita menunggu Habibana yang mulia Rizieq pulang. Tapi, tidakkah selalu tersimpan harap di gadis mana pun tentang sebuah kemapanan dan kecukupan dalam materi? Rupiah ternyata masih memegang kendali. Dan habib rizieq masih enggan kembali.

Atau, yang barangkali tak kalah penting adalah bahwa kita harus segera membunuh imajinasi bahwa Sopir tak paham politik. Sebab, kepekaan mereka amat tinggi, dan mungkin juga mengalahkan sensitifitas ilmuwan politik. Ingat tulisan “piye, luwih penak jamanku to?” dengan gambar Soeharto kan? Meski melambangkan kerinduan berbahaya atas kembalinya simbah Harto yang dibenci reformis, tapi ungkapan itu adalah refleksi dari keprihatinan ekonomi hari ini. Harga melonjak tinggi dan hidup tetap sulit. Maka membayangkan situasi membaik “seperti dulu” adalah kemasukakalan.

Belum lagi simpati nasionalisme yang dipancarkan lewat “lagu kita masih sama, Indonesia Raya” yang mengingatkan kesatuan bangsa di tengah hiruk pikuk aksi damai bela ini itu yang mengipasi sumbu konflik.

Pembaca bisa bayangkan pada akhirnya, bahwa imajinasi sopir-sopir dengan segala keruwetannya, patut dipuji bukan hanya sebagai kreatifitas saja. Melainkan juga karena kejujuran yang jenaka meski kadang kurang ajar. Bandingkan dengan sticker yang kini sedang laku dipasang di belakang mobil-mobil pribadi: “real men use three pedals”. Tampak bodoh bukan?

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Tanggapi Pelantikan Menteri 0 295

Kita semua setuju 2 hal ini sebagai persoalan utama bangsa:
1. Mau keluar dari grup Whatsapp, tapi sungkan, akhirnya di-mute aja
2. Pilpres-pilpresan nan sangat melelahkan

Bagaimana tidak? Proses dari penentuan capres-cawapres, kampanye, pemilu, sampai finalisasi kabinet memakan waktu lebih dari 1 tahun, terlama sepanjang sejarah. Pemilu periode ini memang yang terbesar korbannya, yang harus dicatat dalam sejarah.

Pun harus dicatat pula bahwa kali ini, baik eksekutif maupun legislatif pilihan kalean semuah, diisi orang-orang dari partai sama di pucuk pimpinannya. Kecuali MPR, yang yaaah… ketuanya juga dari kubu koalisi.

Beli 01, gratis 02. Begitu katanya arek-arek di social media. Prabowo, capres 2 periode berturut-turut yang sangat macho dan mantap jadi oposisi selama ini, kini “ciut”, memilih “bertahan hidup”, naik satu “gerbong (MRT)” yang sama dengan lawannya, Jokowi, di Kabinet Indonesia Maju.

Keputusan petinggi Gerindra tersebut, yang jelas menyuratkan sikap politik partai ini, menghasilkan reaksi dari rakyat. Ada yang kecewa berat, ada pula yang kecewa sangat berat.

Yang kecewa-kecewa itu kebanyakan mengimpikan Prabowo, pahlawan junjungannya itu, tetap jadi oposisi saja. Tentu tetap dengan semangat mempertahankan check and balances agar tetap berjalan di pemerintahan. Eh, tapi ujung-ujungnya si doi luluh juga, merapat ke sisi istana.

Walau begitu, Prabowo dan kawan-kawan Gerindra-nya berjanji untuk tetap kritis walau mendukung pemerintahan. Sungguh sebuah semangat dan prinsip yang patriotik. Walau kita tak tahu, apa dan bagaimana definisi serta batasan “sikap kritis” itu.

Tak hanya Prabowo, sejumlah deretan menteri yang diumumkan 3 hari sesudah pelantikan Jokowi-Ma’ruf ini, membuat netijen kaget… dan nyinyir.

Nadiem Makarim, yang tak punya bekgron tersertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan itu, justru jadi Mendikbud. Zainudin Amali, yang suka jalan pagi dan berenang itu, ditunjuk jadi Menpora. Bu Susi, putri laut kebanggaan rakjat itu, tak melaju lagi dan alih-alih kursinya diisi Edhy Prabowo, waketum Gerindra.

Hal paling memuakkan bagi saya bukanlah soal masih banyak deretan nama lain yang mengejutkan. Tapi, karena kita semua merasa tiba-tiba paling mahir menganalisa wawasan dan kapabilitas bapak-ibu menteri ini. Kita tiba-tiba menjadi paling ahli di antara yang ahli.

Seluruh warga dunia maya kini merasa punya kekuatan untuk mengemukakan pendapatnya. Nge-twit, bikin status, bikin video klarifikasi, membuat daftar nama ideal yang seharusnya dipilih Jokowi. Tak peduli itu masih bursa calon, atau bahkan setelah pelantikan sekalipun.

Kenapa kok yang ini gak dipertahankan dan malah didepak? Padahal bagus banget loh kerjanya.”

“Kenapa Jokowi tetep milih si ini sih?

Ocehan-ocehan kayak begini bahkan tak hanya muncul di linimasa media sosial, atau bertengger di grup Whatsapp yang kita sungkan buat keluarnya.

Masih mending kalau argumen yang disampaikan didasari analisis track record dan tantangan bidang yang bersangkutan dalam kondisi terkini. Lah wong kadang penilaiannya sangat subjektif. Bahkan terkesam memendam dendam kesumat pada sebagian orang yang sempat dikenal secara personal.

Seberapa jauh sih kalian kenal mereka dan pemetaan kursi menteri? Seberapa jauh pengamatan kalian pada latar belakang situasi kondisi, persoalan, dan tantangan bidang-bidang kementerian?

Mereka yang hari ini telah dilantik telah menunjukkan performa terbaiknya. Entah berhasil berprestasi di periode sebelumnya, hingga dipinang jadi menteri lagi. Entah karena telah bertekun dalam bidang profesinya. Atau karena pandai memanfaatkan resources dan lobi-lobian politik.

Satu-satunya cara untuk bisa menilai menteri sesungguhnya hanya dari hasil karyanya nanti. Pun reshuffle-reshuffle-an tak bisa jadi ukuran. Siapa yang pernah tahu kalau reshuffle bukan semata-mata karena “kemandulan” produktivitas menteri? Bisa jadi kan karena konsensus dan sikut-menyikut koalisi-oposisi parpol?

Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa? Apakah diam saja dan tak boleh proaktif mengawal pemerintah?

Demokratis boleh, sok tahu jangan. Ati-ati aja. Negara mana sih yang suka rakyatnya terlalu pinter? Apa-apa yang ‘terlalu’ itu gak baik bagi kesehatan.

Pada akhirnya, hidup bernegara ini memang harus dihadapi dengan santuy. Jangan terlalu banyak mikiri! Apa gak capek 1 tahun belakangan ini ngurusi Jokowi terooooos?

Mari kita senderkan punggung, nonton sertijab menteri-menteri ini dari layar kaca! Sembari menikmati buah salak yang dikupas Nia Ramadhani.

 

Foto: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 253

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Editor Picks