Kepasrahan Hamba-hamba King Mango 0 1869

Apalah daya rakyat jelata seperti kita di bawah kuasa King Mango? Sihir paduan jus mangga, es serut mangga, whipped cream, serta (lagi-lagi) potongan mangga dalam porsi besar nyatanya lebih hebat dari janji manis politisi dan rayuan gombal gebetan.

Saking spesialnya, menu Big Mango yang amat populer itu dibandrol 50 ribu rupiah. Lebih spesial lagi, harga itu tentu seimbang oleh sajian rasa yang (mungkin) dianggap seakan bahan dasarnya dilempar langsung oleh Sang Kuasa dari langit.

Alternatif minuman mbujukan yang lahir dari negeri Thailand ini kemudian hijrah ke tanah air sejak Juni 2017. Waktu itu, Neo Soho Mall di Jakarta jadi tempat berlabuh pertama. Tentu saja, ribuan bangsa Indonesia yang konsumtif berlomba-lomba mengantre di kios King Mango. Entah memang penggemar berat olahan buah mangga atau sekedar mengikuti tren, sekali mengantre, para konsumen ini rela mengorbankan waktu hingga berjam-jam lamanya yang harusnya bisa mereka gunakan untuk bersantai ria di rumah sambil nonton live event Jokowi Mantu.

Untuk mengatasi hal tersebut, kios King Mango sampai-sampai harus atur strategi perang menghadapi rakyat yang keranjingan. Untuk sebuah toko penjual olahan mangga, mereka menetapkan peraturan satu orang hanya boleh maksimal membeli 3 porsi dan dibayar tunai, sah!

Fakta-fakta di atas belum cukup fantastis bila dibandingkan dengan munculnya tiruan-tiruan King Mango yang mulai merebak. Yah, bukan orang Endonesah namanya jika tidak buat versi kw-nya. Mulai dari ‘Mango Mango’, ‘Go Mango’, hingga ‘Mango Bomb’ yang digadang oleh pasangan romantis sejagad raya Raffi-Nagita. Untuk keseluruhan brand yang namanya macam-macam ini, menunya tetap jus mangga yang harus ditukar dengan lembaran duit bergambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja (atau I Gusti Ngurah Rai di cetakan lamanya).

Beruntungnya, sensasi segar dan manis yang dijanjikan kawan-kawan minuman mangga ini sudah hadir di Surabaya yang panasnya kayak neraka ini. Di sebuah mall beken di Surabaya, Honey Queen Mango sudah hadir menjawab rasa penasaran netijen budiman sejak Oktober ini. Bahkan di sebuah gerai minuman (yang tak perlu disebut namanya), sudah ada menu ‘Kaisar Mango’.

Penulis menyarankan, besok-besok harus ditambahkan ‘Ndoro Pelem’ dalam menu restoran Anda. Pokok harus ada unsur mangga dan sebutan ‘Yang Mulia’ (yang sedikit diberi sentuhan lokal biar terkesan beda).

Semua ke-mangga-mangga-an ini mendadak jadi angin puting beliung yang menerpa siapa saja. Kalau Anda belum pernah mencoba King Mango (atau paling minimal tiruannya), Anda tentu saja termasuk dalam kasta terendah masyarakat dunia, dikucilkan dari pergaulan kece Anda, dan didiskriminasi oleh negara.

Sungguh, pun kehadiran raja mangga ini di lain sisi menghina abang-abang penjual jus pinggiran jalan atau yang numpang gerai di indomaret. Dengan bahan dasar yang sama, seplastik jus mangga (yang mohon maaf kadang lebih banyak kadar es batu dan airnya itu) hanya cukup mencaplok sepuluh ribu Anda (sik onok susuk’e sisan). Atau pun juga ikut menciderai usaha ibu Anda yang malam ini mungkin sedang ngonceki pelem takut keburu busuk (karena sedang musim-musimnya).

Harus lebih teliti dilihat, demam mangga yang sedang menyerang kids jaman now ini tentu tidak hadir dari kesalahan King Mango yang tiba-tiba datang dan menjajah. Refleksi terhadap diri sendiri jadi agenda penting yang harus ditujukan pada kita sebagai sasaran pasar yang empuk.

Jangan sampai, kita menertawai buah mangga yang bisa tumbuh subur di tanah Indonesia ini secara sederhana dijadikan komoditas yang menguntungkan. Tanpa kita sadar, justru kita lah yang sudah jadi komoditas bagi pelaku bisnis dunia.

Para kapitalis itu sadar, Anda dan saya adalah golongan yang mudah ditipu daya oleh mitos penciptaan tren. Kita menelan bulat-bulat fakta: ‘sekarang lagi in banget minuman jus mangga yang harganya tinggi selangit itu’. Kalau besok-besok ada ‘King Bengkoang’, kita juga secara pasrah menghamba padanya.

Dalam prinsip ekonomi global ini, sungguh sebuah kenaifan apabila kita masih percaya bahwa kedaulatan selera pasar ada di tangan kita. Selera berubah bak prinsip demokrasi: dari, oleh, dan untuk pemilik modal. Kita hanya dalih supaya etika pebisnis memihak pada selera publik seakan terpenuhi. Sisanya, kita dihipnotis agar percaya pada selera dan tren perdagangan yang diciptakan oleh lingkaran para elite.

Eits, ini tidak untuk menghina mereka yang sudah terlanjur gandrung mangga-mangga-an. Hanya sebuah saran, barangkali buah-buah lain juga mulai ditengok untuk dijadikan peluang berbisnis dan penciptaan tren berikutnya. Hehe.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 181

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 146

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks