Masyarakat Gagal Fokus di Zaman Now 0 735

Oleh: Claudya Tio Elleossa*

Jagad media tak henti menemukan menu segar tiap hari. Netizen yang selalu punya waktu luang untuk sosial media dipuaskan dahaganya, entah untuk bahan menambah wawasan atau modal untuk menghakimi sana sini, sebagaimana tampak pada dua peristiwa belakangan ini. Pertama, fenomena makan mayit; dan kedua, duo remaja yang tertangkap basah di ruang ganti sebuah mall di Surabaya. Dari dua kejadian tersebut penduduk dunia maya menyatakan posisi pro dan kontra dengan masing-masing argumen mereka yang—seolah-olah—maha benar.

Mungkin tidak ada yang salah dengan itu. Semacam habit zaman now.

Namun ada satu bagian yang mengusik saya, yaitu mendapati bahwa berbagai isu lain tak pernah menjadi favorit mereka. Jangankan untuk menyebar info, mau tahu pun rasanya enggan. Saya heran bagaimana mereka dengan tergesa menyimpulkan bahwa makan mayit adalah pertanda kerusakan mental, namun merasa baik-baik saja dengan maraknya penggusuran tanah yang nihil keadilan. Problematika antara petani, pabrik semen, dan pemerintah di Kendeng misalnya: berapa banyak yang mau tahu? Pun saya geleng-geleng melihat mereka yang ribut berdebat ada di kubu satpam atau kubu sang remaja di kasus sejoli yang diduga berbuat mesum tersebut, dibandingkan mau tahu isu lain tentang negara yang tak pernah cukup memberikan peluang yang adil bagi para penyandang kebutuhan khusus.

Bagaimana mungkin energi mereka yang melimpah hanya digunakan untuk menghakimi dan menjadi polisi moral dibandingkan untuk membahas hal yang lebih fundamental? Oke, tidak perlu menjadi aktivis atau membuat petisi, cukup menghadirkan rasa tak acuh saja rasanya sudah bagus. Lantas mengapa mereka menjadi begitu vokal atas isu remaja mesum dan makan mayit namun bisu untuk topik yang lain?

Saya rasa semua adalah pilihan yang sadar yang diambil masing-masing orang. Namun salah satunya berakar pada minimnya minat khalayak terhadap in-depth-understanding. Seperti kita tahu, budaya membaca masyarakat kita memang tergolong rendah. Sangat rendah, bahkan. Ketertarikan masyarakat pada dua topik yang saya singgung dari awal difasilitasi oleh ketersediaan informasi yang praktis dan tidak memakan waktu lama untuk ditelan. Maksud saya adalah, harus diakui memang sulit menemukan bahan bacaan yang sederhana (apalagi praktis) untuk topik perampasan lahan dan keadilan bagi kaum berkebutuhan khusus. Benar begitu?

Kemalasan—atau halusnya, keengganan—membaca, membuat masyarakat melakukan seleksi topik secara sembrono. Asal sekali klik semua tersedia, mengapa harus memilih bahan rumit yang perlu berlembar-lembar referensi? Andai saja masyarakat kita lebih mau membaca dan tidak hanya terprovokasi pada gambar yang fenomenal.

Kedua, pola ketertarikan semacam itu membuktikan bahwa habit rata-rata masyarakat kita adalah reaktif dibandingkan responsif. Oh jelas, banyak sekali yang dapat membuktikan hal itu. Ingat berapa kali budaya kita diklaim dan seketika marah-marah? Namun berapa kali kita memakai berbagai budaya tersebut (selain Batik) di kehidupan sehari-hari? Film Upin Ipin saja bahkan menggunakan lagu Rasa Sayange di salah satu episode mereka, bagaimana dengan kita? Hal ini makin kelam dengan adanya sistem logaritma media masa kini yang hanya menumpuk informasi sesuai minat atau pandangan yang kita bagi. Alhasil, jika cinta ya makin cinta. Jika benci makin menjadi. Pilkada DKI contoh yang sempurna.

Bukankah kita lebih senang menghakimi sepasang remaja yang kedapatan berbuat tidak senonoh dibandingkan memberi teladan atas apa yang sepatutnya dilakukan? Bukankah kita lebih gemar menyalahkan pelaku pemerkosaan dibandingkan mengedukasi mereka mengendalikan birahi dan nilai berharga seorang perempuan?

Melelahkan sekali jika kita selalu fokus pada ‘rehabilitasi kesalahan’ dibandingkan introspeksi dan antisipasi. Iya, salah fokus itu memang melelahkan. Namun anehnya, itu favorit di negara ini.

Jadi sebenarnya pola semacam ini salah siapa? 

Jangan-jangan, ini salah kita semua.

 

*Penulis adalah Guru PKN yang berjuang mencintai terik Surabaya tanpa hujat seperti
mencintai Indonesia tanpa muak.
Sosial Media: twitter @a_diss
IG @adiss_cte

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan atas Dinginnya SBY (Surabaya, maksudnya..) 0 471

Surabaya sedang dingin beberapa hari belakangan. Jika kita menuntut BMKG untuk menjelaskan fenomena ini, katanya masa-masa ini adalah ketika musim kemarau mencapai klimaksnya. Lha kok malah udaranya dingin?

Dalam istilah astronomis yang lebih teknis, udara yang bikin kita tak mau beranjak dari selimut ini konon berasal muasal dari fenomena aphelion. Terjadi satu kali dalam setahun pada kisaran Juli-Agustus gara-gara massa udara dari benua kangguru yang dingin dan kering berhembus menuju Indonesia. Pembaca sekalian tidak hanya akan dihajar hawa dingin yang bikin pengen kelonan, tapi juga hujan lebat yang akan mengguyur di beberapa kota pada bulan Juli ini.

Pedagang bakso atau wedhang ronde di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan daerah-daerah lain di Indonesia bagian selatan mengalami nasib sama mujurnya pada masa-masa suhu rata-rata 26-27 derajat celcius ini. Sementara lapak es kepal milo – yang sempat sangat lacur itu – terpantau sepi pengunjung.

Yang paling penting dalam perubahan cuaca ini adalah menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Sebab pada masa ini pun, mulut kita tetap tidak bisa direm untuk sambat: “kok adhem?”. Mau diberi panas terik ngomel, katanya Surabaya adalah tempat training neraka. Pun diparingi Gusti dengan hujan yang dingin pun ngedumel.

Bukankah itu hakikat kita sebagai manusia? Terbiasa menjadi oposisi atas kemapanan apapun yang bertahta, menjadi komentator ulung, dan/atau kritikus handal – termasuk pada masalah seremeh cuaca. Kesadaran kita untuk selalu mengomentari dan tak mudah menerima keadaan sesungguhnya adalah baik. Pola berpikir kita terbiasa merespon stimulus di lingkungan sosial kita, berusaha bertahan pada posisi kehidupan yang stabil dan tenang bagai ombak di laut, atau dalam istilah arek-arek: comfort zone.

Tanpa sadar, kepusingan kita melihat politikus yang saling sepak terjang dalam mempertahankan kekuasaan adalah refleksi atas diri kita sendiri yang selalu tidak terima (atau dalam kamus-kamus agama disebut kurang bersyukur). Sebagai makhluk yang didesain tidak pernah puas, kita menciptakan dikotomi hitam-putih, baik-buruk, panas-dingin. Tetapi sekaligus melanggarnya dengan mengatakan ada range di antara setiap dua kutub: seberapa hitam-seberapa putih, seberapa baik-seberapa buruk, seberapa panas-seberapa dingin.

Pokoknya, jangan heran mengapa Rocky Gerung dan kawan-kawannya mati-matian menolak presidential threshold yang diduga diotaki barisan pendukung pemerintah. Jangan geleng-geleng kepala melihat aksi ibu mertuanya Rio Dewanto marah-marah di posko tim pencarian KM Sinar Bangun. Pun ketika rombongan Gus Ipul membubuhkan label ‘curang’ pada hasil hitung KPU yang resmi memenangkan kompetitornya, BPOM yang menolak eksistensi susu kental manis sebagai susu, atau aksi Menkominfo yang memblokir Bowo Alpenliebe dan para umat TikToknya, adalah serangkaian reaksi kita sebagai manusia.

Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup harus selalu berkomentar, mengeluh, semata-mata untuk merawat hadirnya diskusi dan alternatif pemikiran. Terhadap segala hal yang menimpa kita, hendaknya kita selalu siap sedia menyusun argumen, menandingi kemapanan, menolak narasi yang berlaku di masyarakat, tidak tinggal diam.

Jika udara dingin yang menyelimuti Surabaya sekarang adalah suatu bentuk kemapanan, maka rakyat harus mulai menyusun amunisi, menghadirkan antitesis berharap panas datang kembali. Karena Surabaya dingin adalah sesuatu yang asing. Surabaya dan panas adalah suatu yang tiada bisa terpisahkan. Surabaya tanpa panas ibarat Jokowi tanpa sepeda, Suarez tanpa Cavani, film Indonesia tanpa Reza Rahadian, sendok tanpa garpu, ataupun aku tanpa kamu (halah).

Akhir kata, refleksi ini akan ditutup dengan motto: “Cukup udara Surabaya saja yang dingin, hatimu jangan”.

Lidah Bahasa Lokal pada Pilgub Jatim 0 246

Pada 27 Juni, segala pertarungan di 171 daerah di Indonesia telah mengalami puncaknya. Segenap mesin partai hanya tinggal berdoa dan berjaga di tiap TPS, sementara si ‘tokoh utama’ (maksudnya para calon pemimpin daerah) justru siap menghadapi pertarungan selanjutnya – antara bersiap menduduki puncak pimpinan atau melawan rasa kekecewaan menerima kekalahan.

Penulis ingin sedikit kilas balik ke masa debat Pilgub Jatim digelar untuk terakhir kalinya 23 Juni silam. Dalam debat terbuka pamungkas tersebut, seperti biasa pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti saling berseteru, khususnya mengulik habis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertarungan yang masih tetap seru seperti debat-debat sebelumnya lantas sempat membuat rakyat menghadapi dilema. Mau menjadi saksi debat calon pemimpinnya atau Belgia vs Tunisia yang berlaga dari lapangan rumput Moskow.

Jika pilihan pembaca jatuh pada tontonan engkel-engkelan pucuk teratas pasukan Wis Wayahe vs Kabeh Sedulur, pembaca tentu turut menyaksikan sesi terakhir debat menggunakan bahasa Jawa. Barangkali, Mbak Brigita Manohara, sang moderator, tak punya masalah dalam membacakan pertanyaan. Lidah doi tentu fasih, apalagi menurut pengakuannya yang pernah membawakan berita berbahasa Jawa Timur-an sebelumnya.

Yang jadi soal tentu bagi para peserta yang sedang berlaga. Bagi Mas ‘Ganteng’ Emil Elestianto Dardak dan Mbak Puti Guntur Soekarno yang tak bisa memungkiri takdir sebagai pendatang dari Jakarta, lebih baik memilih diam seribu bahasa. Percayakan saja kepada para calon gubernur, Khofifah yang asli Surabaya dan Saifullah Yusuf kelahiran Pasuruan. Tentu beliau berdua bagai mobil meluncur di jalan tol jika sudah bersentuhan dengan bahasa lokal Jawa Timur.

Namun, sayang disayang, ekspetasi muluk-muluk yang demikian harus dikurung rapat. Nyatanya Khofifah dan Gus Ipul nampak cukup kesulitan menjelentrehkan ide mereka dengan bahasa lokal yang baik dan benar. Bahasa Indonesia atau ‘gado-gado’ antara krama dan ngoko harus terselip di tengah-tengahnya.

Kita tentu tidak boleh suudzon dan terlalu dini menjatuhkan vonis negatif terhadap mereka. Tentu ada banyak faktor yang membuat pembaca harus mengapresiasi betul segala upaya yang dikeluarkan keduanya ketika menjawab pertanyaan. Banyak penyebab pula yang melatarbelakangi kebingungan keduanya dalam merangkai kata.

Pertama, sudah terlalu lama kemampuan berbahasa lokal disimpan rapat dalam peti harta karun keduanya. Khofifah sendiri sudah mengadu nasib di perpolitikan Jakarta sejak tahun 90an sebagai anggota DPR hingga menteri. Gus Ipul pun tak jauh berbeda. Sebelum menjalani dua periodenya mendampingi Pakde Karwo di JaTim, dirinya juga beradu di Senayan dan mendapuk jabatan menteri.

Selain itu, selalu berkecimpung di ranah formal, rapat kenegaraan, sambutan, pidato, hingga tampil di layar kaca nasional tidak pernah mengasah kembali kemampuan berbahasa lokal ini. Tak apalah jika lupa sedikit-sedikit!

Kedua, para calon gubernur ini barangkali bingung menentukan bahasa Jawa mana yang harus dipergunakan. Apakah dialek Arekan atau Kulonan. Apakah berbahasa yang berkiblat Madura, atau memihak Tengger, Kangean, Osing yang cukup minor penggunanya. Iya, bahasa Jawa Timur sendiri sudah beraneka ragamnya.

Lantas, bahasa mana yang harus digunakan dalam ajang ‘unjuk gigi’ untuk menarik hati 38 juta umat Jawa Timur? Dialek mana yang sekiranya sungguh merepresentasikan Jawa Timur banget dan tidak membuat penutur lainnya iri hati? Sekali salah pilih, netjien yang maha-tahu tentu habis-habisan menghujat. Aih, susah nian mau jadi gubernur!

Di luar itu, yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah wacana membawa bahasa lokal dalam debat publik Pilkada. Penulis secara pribadi melihat sesi berbahasa lokal harus selalu dimasukkan sebagai salah satu sesi, seperti yang diawali Pilgub Jatim.

Bagaimana tidak, kemahiran berbahasa lokal juga turut membuktikan apakah benar calon pemimpin yang digadang adalah asli putra daerah. Ah, tapi trennya sekarang kan plotting calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan sekenanya partai politik. Jadi, coba kita geser ke alasan berikutnya.

Kemampuan berbahasa lokal yang ditunjukkan dalam debat publik sesungguhnya juga mencerminkan hasil pendekatan calon pemimpin dengan yang akan dipimpinnya 5 tahun ke depan. Bahasa Indonesia formal, apalagi ditambah penjelasan data angka yang njelimet dalam debat barangkali hanya bisa dipahami masyarakat kota dan manusia-manusia berpendidikan. Lalu, pada siapa tanggung jawab harus dilemparkan untuk menjelaskan janji kampanye kepada rakyat kecil di pedesaan yang gak teteh berbahasa Indonesia? Apakah tim sukses kampanye? Apakah Ivan Lanin? Apakah superhero yang mati di Infinity War?

Hanya bahasa lokal lah yang dapat menjembatani apa maunya mbah-mbah di rumah reyot tak berlistrik pelosok desa sana dengan janji manis calon pemimpin daerah. Jika tak pakai bahasa lokal, dengan apakah para calon pemimpin ini mendekati rakyat? Apakah dengan kaos dan stiker? Apakah dengan Via Vallen dan Anang Hermansyah? Apakah dengan ‘uang kaget’ ketika fajar menyingsing?

Dalam hemat penulis, kemampuan bersilat lidah di panggung debat publik memang perlu. Apalagi kemampuan merangkai bunga bahasa dalam barisan visi misi, jangan sampai absen. Tambahkanlah kemampuan menguasai bahasa lokal sebagai bekal. Hati pakdhe dan bulik manakah yang tak berhasil dipanah jika para calon penguasa ini mampu ngopi bareng sambil bertutur bahasa sehari-hari mereka?

Editor Picks