Munta(p/h)nya Si Bocah Milenial 0 642

Oleh: Makrom Ubaid*

Jika sodara semasa sekolah dulu pernah dikerahkan untuk menyambut kedatangan presiden di daerah sodara, bersyukurlah. Tradisi penyambutan ini mengajarkan kita semua bagaimana cara menghargai pemimpin dengan cukup berdiri di trotoar jalan, melambaikan bendera kecil-kecil (sekitar 25×15 cm) dan kalo nggak salah, warnanya merah-putih.

Sebaliknya, jika sodara belum pernah mengikuti kegiatan penyambutan ini, tetaplah bersyukur. Sebab, sodara terselamatkan dari beban pikiran masa lalu yang jika diingat-ingat kembali, terasa konyol.

Lalu, darimana tradisi ini muncul? Jika mewajibkan pelajar untuk nobar Pengkhianatan G30S/PKI dalam kurun waktu 14 tahun dengan mudah dilakukan, apa susahnya mengerahkan siswa-siswi untuk menyambut kedatangan penguasa di pinggir-pinggir jalan?

Inilah salah satu warisan tradisi pendidikan masa lampau yang tetap mengajarkan: patuh pada kekuasaan. Pendidikan dasar kita, sejak dulu (baca: Orba) dipaksa untuk patuh pada kekuasaan berikut aktor-aktornya, tak urus bentuk kekuasaannya seperti apa. Salah satunya melalui tradisi penyambutan presiden yang tidak ada inovasi apapun hingga saat ini.

Dan ternyata, tradisi ini tetap dijaga dengan baik dari masa ke masa, rezim ke rezim. Melalui berbagai tradisi penyambutan ataupun peresmian kenegaraan, ada yang unik dengan peristiwa beberapa hari lalu. Mari kita tengok.

Selama menjabat sebagai presiden, dua peristiwa ini akan selalu diingat Jokowi, mungkin seumur hidupnya. Kalaupun lupa, masih bisa diingatkan. Pertama, sodara tentu masih ingat ketika anak SD ketelisut berujar ikan KNTL yang seharusnya TONGKOL. Kedua, baru-baru ini, di tengah peresmian pesawat N-219 di Halim Perdana Kusuma (HPK), salah seorang siswi SD muntah persis di hadapan Jokowi.

Untuk peristiwa pertama, Jokowi mungkin menganggapnya suatu keluguan yang patut ditertawakan. Namun, tidak untuk peristiwa yang kedua. Muntahnya siswa ini bukan suatu keluguan ataupun peristiwa yang menjijikkan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting terkait peristiwa ini. Pertama, komposisi baris-berbaris antara Jokowi dan siswa-siswi. Bisa sodara praktikkan sendiri jika badan (leher hingga kaki) menghadap ke depan, tapi kepala mengarah ke kanan dan ke kiri (fokus ke presiden). Betapa kemeng-nya leher sodara.

Kedua, sosok perempuan anggun yang dipayungi di saat siswa-siswi menahan teriknya matahari (hm talah). Ketiga, perhatikan kertas merah yang dipegang siswa-siswi, itu adalah origami (seni melipat kertas) berbentuk pesawat. Lipatan kertas itu kemudian diterbangkan dengan cara dilempar dan mendarat tak beraturan di depan pelemparnya. Nah, prosesi ini yang paling garing, karena tidak ada kenikmatan apapun.

Dimana nikmatnya, ketika anak-anak usia 8-10 tahun melempar kertas berbentuk pesawat dan mendarat tepat dihadapannya sendiri? Bukankah lebih layak jika misalnya, pelepasan pesawat kertas sebagai simbol itu dilaksanakan di atas puncak? Sehingga, para siswa dapat melihat pesawat yang dilemparnya itu dengan hati dan pikiran yang tenang, sembari membayangkan cita-cita mereka kelak.

Bukan suatu hal yang sulit bagi Negara untuk mempersiapkan acara ini dengan kemasan yang meriah, nyaman, teduh dan tetap sakral. Namun, ada yang tidak beres dengan prosesi ini. Untuk patuh pun, siswa-siswi ini harus melewati berbagai ujian: kemeng, menahan panas, muntah dan seterusnya.

Terakhir penulis tawarkan pada sodara, cobalah untuk melihat dua peristiwa ini diluar kewajaran. Jangan-jangan, aksi dua anak SD itu merupakan bentuk kritik, atau bahkan ke-muak-kan atas omong kosong pendidikan dasar yang tak jelas juntrungnya ini. Sederhananya, siswa-siswi itu berujar, “mau dibawa kemana kita orang pak, bu, dengan kurikulum yang gitu-gitu aja dan metode pembelajaran yang, gitu-gitu aja.”

Lalu, mereka ekspresikan melalui dua utusan siswa sekolah dasar seantero negeri dengan seradikal-radikalnya tindakan: muntah dan misuh. Apakah ini merupakan pijakan awal evolusi dari kepatuhan menuju ketidakpatuhan yang diprakarsai cah-cah milenial? Entah.

Jika penasaran dengan gambar atau videonya, bisa cari sendiri dengan keyword “PERESMIAN SISWA SD MUNTAH”.

*penulis adalah putera asli Madura dan meneruskan studi pendidikan tinggi di Surabaya. Memiliki weton Jumat Wage (masih dalam konfirmasi)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 177

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 145

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks