Pendidikan Gaya Bank dan Hapalan Titik Koma 0 1233

Oleh: Angeline Anggalimea*

Tulisan ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami adik perempuan saya. Saya memiliki adik berusia 17 tahun yang saat ini sedang menempuh pendidikan akhir di salah satu SMA berbasis agama yang terkenal di Surabaya. Sekolah tempat adik saya menggali ilmu bisa dibilang mumpuni dengan fasilitas ruang kelas yang nyaman (tidak pernah kebanjiran), tiga buah AC terpasang di dalam kelas yang dihuni sekitar 20 murid saja, lingkungan sekolah yang bersih, jumlah guru yang cukup (tidak seperti di pedalaman luar Jawa), dan tentu saja memiliki atap yang kokoh (menggunakan genteng). Intinya sekolah dimana adik saya menghabiskan 10 jam hidupnya tidak mungkin muncul di headline berita nasional dengan judul “Atap SMA Roboh, Puluhan Siswa Luka-Luka.”

Beberapa waktu ini hampir setiap hari ia akan mengeluh kepada saya tentang betapa sulitnya pelajaran di sekolahnya. Dia tertekan. Kata “tertekan” keluar dari mulutnya dengan mata berkaca-kaca. Sebagai kakak, tentu saya ingin tahu apa masalah yang dihadapinya.

Setidaknya saya merangkumnya menjadi 3 pokok masalah yang ia hadapi. Pertama, ia mengeluh tentang gaya mengajar gurunya yang “semena-mena”: ada guru yang hobi sekali menunjuk siswa untuk mengerjakan soal matematika di papan tulis. Terdengar biasa saja bukan? Yang jadi masalah ketika si siswa tidak bisa mengerjakan soal, lalu si guru “menghukumnya” untuk tetap berdiri hingga bisa menemukan jawaban atas soal tersebut. Secara psikologis, siswa tentu tertekan dan merasa takut setiap kali ditunjuk untuk mengerjakan soal.

Kedua, adik saya selalu mengeluh dengan daftar panjang materi yang akan diujikan dalam ujian harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Adik saya berkata bahwa ia harus hapal titik koma dari setiap bacaan yang ada di buku paketnya. Ia juga menceritakan menjawab soal menggunakan bahasa diluar paket merupakan dosa. Ketika saya tanya balik, “apakah kamu paham apa yang diajarkan?” Ia hanya menggeleng. Sungguh ironis.

Ketiga, ia merasa frustasi karena beberapa gurunya suka mengabaikan pertanyaan yang ia ajukan. Misalnya begini, adik saya tidak paham bagaimana mengerjakan soal matematika kemudian ia bertanya pada gurunya. Dengan nada ketus gurunya akan mejawab “cari saja sendiri di buku paket!” Akhirnya seisi kelas tak seorangpun yang berani bertanya. Mereka larut dalam ketidaktahuan.

Kisah adik saya membuat ingatan saya kembali pada buku yang berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” karya Paulo Freire. Freire mengkritik sistem pendidikan Brasilia yang menjadikan pikiran siswa layaknya bank yang diisi uang (informasi atau pengetahuan) oleh guru. Siswa tidak lagi dilihat sebagai subjek namun menjadi objek yang perlu dididik dan diajar oleh guru yang maha segala-galanya. Ironisnya siswa tidak paham apa yang dipelajarinya. Freire memandang pendidikan gaya bank ini merupakan penindasan yang membisukan pikiran. Hingga akhirnya Freire menawarkan sistem pendidikan alternatif yang disebut pendidikan hadap masalah.

Kemudian, saya membandingkan potret pendidikan yang ada di Indonesia setelah membaca buku tersebut. Saya tahu pemerintah tengah berusaha menetapkan solusi atas sekian banyak masalah pendidikan di negara ini. Misalnya dengan mewajibkan belajar 12 tahun, membuat progam beasiswa agar siswa dari golongan tak mampu agar tetap sekolah, pemerataan tenaga pendidik di wilayar luar Jawa dan sebagainya.

Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah solusi tersebut mampu memperbaiki sistem pengajaran yang ramah dan aktif antara guru dan siswa? Masihkah siswa dianggap objek yang pasif? Kedua, apakah kurikulum penilaian hanya berfokus pada hasil ujian semata mengingat fenomena “hapal titik koma” masih dialami adik saya? Jika sudah dibuat, bagimana implementasinya? Jika belum, harus ada yang dibenahi.

Jika potret ini masih dijumpai pada sekolah yang notabene ada di kota-kota besar, lantas apa kabar sekolah di luar kota besar maupun diluar Pulau Jawa? Jika fenomena ini terus berlanjut, bolehkah saya menyebut sistem pendidikan di Indonesia masih bergaya bank?

*Penulis adalah mahasiswa, tinggal di Surabaya, dan lahir 21 tahun lampau. Dapat dihubungi di angel18line@gmail.com

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks