Pendidikan Gaya Bank dan Hapalan Titik Koma 0 490

Oleh: Angeline Anggalimea*

Tulisan ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami adik perempuan saya. Saya memiliki adik berusia 17 tahun yang saat ini sedang menempuh pendidikan akhir di salah satu SMA berbasis agama yang terkenal di Surabaya. Sekolah tempat adik saya menggali ilmu bisa dibilang mumpuni dengan fasilitas ruang kelas yang nyaman (tidak pernah kebanjiran), tiga buah AC terpasang di dalam kelas yang dihuni sekitar 20 murid saja, lingkungan sekolah yang bersih, jumlah guru yang cukup (tidak seperti di pedalaman luar Jawa), dan tentu saja memiliki atap yang kokoh (menggunakan genteng). Intinya sekolah dimana adik saya menghabiskan 10 jam hidupnya tidak mungkin muncul di headline berita nasional dengan judul “Atap SMA Roboh, Puluhan Siswa Luka-Luka.”

Beberapa waktu ini hampir setiap hari ia akan mengeluh kepada saya tentang betapa sulitnya pelajaran di sekolahnya. Dia tertekan. Kata “tertekan” keluar dari mulutnya dengan mata berkaca-kaca. Sebagai kakak, tentu saya ingin tahu apa masalah yang dihadapinya.

Setidaknya saya merangkumnya menjadi 3 pokok masalah yang ia hadapi. Pertama, ia mengeluh tentang gaya mengajar gurunya yang “semena-mena”: ada guru yang hobi sekali menunjuk siswa untuk mengerjakan soal matematika di papan tulis. Terdengar biasa saja bukan? Yang jadi masalah ketika si siswa tidak bisa mengerjakan soal, lalu si guru “menghukumnya” untuk tetap berdiri hingga bisa menemukan jawaban atas soal tersebut. Secara psikologis, siswa tentu tertekan dan merasa takut setiap kali ditunjuk untuk mengerjakan soal.

Kedua, adik saya selalu mengeluh dengan daftar panjang materi yang akan diujikan dalam ujian harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Adik saya berkata bahwa ia harus hapal titik koma dari setiap bacaan yang ada di buku paketnya. Ia juga menceritakan menjawab soal menggunakan bahasa diluar paket merupakan dosa. Ketika saya tanya balik, “apakah kamu paham apa yang diajarkan?” Ia hanya menggeleng. Sungguh ironis.

Ketiga, ia merasa frustasi karena beberapa gurunya suka mengabaikan pertanyaan yang ia ajukan. Misalnya begini, adik saya tidak paham bagaimana mengerjakan soal matematika kemudian ia bertanya pada gurunya. Dengan nada ketus gurunya akan mejawab “cari saja sendiri di buku paket!” Akhirnya seisi kelas tak seorangpun yang berani bertanya. Mereka larut dalam ketidaktahuan.

Kisah adik saya membuat ingatan saya kembali pada buku yang berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” karya Paulo Freire. Freire mengkritik sistem pendidikan Brasilia yang menjadikan pikiran siswa layaknya bank yang diisi uang (informasi atau pengetahuan) oleh guru. Siswa tidak lagi dilihat sebagai subjek namun menjadi objek yang perlu dididik dan diajar oleh guru yang maha segala-galanya. Ironisnya siswa tidak paham apa yang dipelajarinya. Freire memandang pendidikan gaya bank ini merupakan penindasan yang membisukan pikiran. Hingga akhirnya Freire menawarkan sistem pendidikan alternatif yang disebut pendidikan hadap masalah.

Kemudian, saya membandingkan potret pendidikan yang ada di Indonesia setelah membaca buku tersebut. Saya tahu pemerintah tengah berusaha menetapkan solusi atas sekian banyak masalah pendidikan di negara ini. Misalnya dengan mewajibkan belajar 12 tahun, membuat progam beasiswa agar siswa dari golongan tak mampu agar tetap sekolah, pemerataan tenaga pendidik di wilayar luar Jawa dan sebagainya.

Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah solusi tersebut mampu memperbaiki sistem pengajaran yang ramah dan aktif antara guru dan siswa? Masihkah siswa dianggap objek yang pasif? Kedua, apakah kurikulum penilaian hanya berfokus pada hasil ujian semata mengingat fenomena “hapal titik koma” masih dialami adik saya? Jika sudah dibuat, bagimana implementasinya? Jika belum, harus ada yang dibenahi.

Jika potret ini masih dijumpai pada sekolah yang notabene ada di kota-kota besar, lantas apa kabar sekolah di luar kota besar maupun diluar Pulau Jawa? Jika fenomena ini terus berlanjut, bolehkah saya menyebut sistem pendidikan di Indonesia masih bergaya bank?

*Penulis adalah mahasiswa, tinggal di Surabaya, dan lahir 21 tahun lampau. Dapat dihubungi di angel18line@gmail.com

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks