Polemik Kolom Agama di KTP dan Dilema Penghayat Kepercayaan 0 499

Meski perdebatan tentang wacana ini terbilang sudah lampau, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali persoalan data agama dalam kartu identitas orang se-endonesah itu.

Saat itu, para penghayat kepercayaan—sebutan untuk penganut kepercayaan di luar enam agama resmi—mengajukan tuntutan terkait diskriminasi yang mereka dapati ketika mengurus KTP. Biar gampang proses administrasinya, mereka dipaksa memilih salah satu dari agama yang diakui itu. Sebab, waktu itu pemerintah belum memiliki aturan resmi soal kepercayaan di luar agama impor baku.

Berbagai komentar netijen pun turut bersiulan kesana kemari. Ada yang bilang buat apa toh kolom agama di kartu identitas kalau pada akhirnya urusan agama kembali ke diri masing-masing? Opini berbau sekuler ini langsung terbantah oleh pendapat yang sangat bijak: toh, kita hidup di negara yang menganut asas pancasila, di mana Tuhan adalah segalanya. Paling tidak, identitas agama penting biar nggak ada orang salah ngajak ibadah.

Masalahnya, apakah orang akan minta KTP-mu dulu sebelum ngajak sholat? Atau sekedar verifikasi dan pengamatan empirik untuk memastikan apakah sungguh dia minggu pagi ke gereja?

Untung saja kebebasan beragama hampir dijamin oleh negara ini. Jadi kita tak perlu sampai harus diam-diam buat pergi sembahyang, cukup bilang amit sama temanmu. Mudah-mudahan dibolehkan, meski harus kena cibir: wih, alim rwek.

Keberadaan kolom agama dalam kartu identitas memang jadi konsekuensi atas sila pertama Pancasila. Kita patut bersyukur bahwa Panitia Sembilan pada akhirnya menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dari sila pertama. Bila tidak, mungkin agama resmi sampai sekarang cuma ada satu.

Ketuhanan Yang Maha Esa itu pun wajib dipahami secara mendalam. Esa tak boleh dimaknai sebagai satu secara kuantitas, namun sebagai satu kesatuan. Ada dzat tunggal yang diagungkan, tak peduli ada satu, dua, maupun tiga.

Dasar pengertian tersebut yang akhirnya mengantar penganut kepercayaan di luar agama resmi mendapat haknya. Pada 7 November lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka yang membolehkan untuk mengisi kolom agama dengan “para penghayat kepercayaan”. Keistimewaan itu diberikan pada sekira 187 penghayat kepercayaan yang terdaftar di pemerintah.

Sebelumnya, bagi mereka umat Marapu, Parmalin, atau Sapto Darmo tidak memiliki pilihan lain selain mengosongkan kolom agama. Imbasnya terasa pada urusan administrasi yang tak tercatat di kantor kecamatan atau instansi pemerintahan terkait.

Persoalan lain yang muncul: bagaimana ketika umat Lia Eden buru-buru mengganti kolom agamanya pula? Pun dengan mereka yang mengaku Islam tapi sholatnya ndak menghadap kiblat?

Status penghayat kepercayaan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Kelak keyakinan yang kemarin dilarang oleh pemerintah tiba-tiba menjadi jinak dengan mengaku sebagai penghayat kepercayaan. Bahkan terciptanya keyakinan baru pun sangat mungkin terjadi. Ini bisa jadi ancaman bagi kepercayaan lain yang lebih dulu ada. Musti ada regulasi yang mengawasi tindak-tanduk potensi penyimpangan itu.

Sebenarnya aturan itu masih menyisakan lubang bagi keberagaman kita. Orang-orang yang tidak ingin menjadi bagian umat tertentu atau tak mengakui adanya Tuhan—singkatnya disebut atheis—tetap saja terasingkan. Mereka tetap wajib mengisi kolom agama. Padahal, menurut Pram (mbuh Pram sing endi), Tuhan bisa berarti sifat mencurahkan segala fokus dan kehidupan pada suatu hal. Kita bisa saja menuhankan pekerjaan, pacar, kuliah, atau beban cucian di kos yang uonook ae.

Mungkin bagi para atheis, konsep Maha Esa bisa diartikulasikan pada hal-hal lain yang lebih tampak, tidak seperti dalam agama. Mereka hanya menolak Tuhan sebagai wujud yang dituju ketika berdoa atau mengharap sesuatu.

Bukankah memberi kebebasan beragama juga membebaskan seseorang dari agama?

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Caleg dan Spion Bundarnya 0 140

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Editor Picks