Udar Rasa

Polemik Kolom Agama di KTP dan Dilema Penghayat Kepercayaan 0 311

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Meski perdebatan tentang wacana ini terbilang sudah lampau, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali persoalan data agama dalam kartu identitas orang se-endonesah itu.

Saat itu, para penghayat kepercayaan—sebutan untuk penganut kepercayaan di luar enam agama resmi—mengajukan tuntutan terkait diskriminasi yang mereka dapati ketika mengurus KTP. Biar gampang proses administrasinya, mereka dipaksa memilih salah satu dari agama yang diakui itu. Sebab, waktu itu pemerintah belum memiliki aturan resmi soal kepercayaan di luar agama impor baku.

Berbagai komentar netijen pun turut bersiulan kesana kemari. Ada yang bilang buat apa toh kolom agama di kartu identitas kalau pada akhirnya urusan agama kembali ke diri masing-masing? Opini berbau sekuler ini langsung terbantah oleh pendapat yang sangat bijak: toh, kita hidup di negara yang menganut asas pancasila, di mana Tuhan adalah segalanya. Paling tidak, identitas agama penting biar nggak ada orang salah ngajak ibadah.

Masalahnya, apakah orang akan minta KTP-mu dulu sebelum ngajak sholat? Atau sekedar verifikasi dan pengamatan empirik untuk memastikan apakah sungguh dia minggu pagi ke gereja?

Untung saja kebebasan beragama hampir dijamin oleh negara ini. Jadi kita tak perlu sampai harus diam-diam buat pergi sembahyang, cukup bilang amit sama temanmu. Mudah-mudahan dibolehkan, meski harus kena cibir: wih, alim rwek.

Keberadaan kolom agama dalam kartu identitas memang jadi konsekuensi atas sila pertama Pancasila. Kita patut bersyukur bahwa Panitia Sembilan pada akhirnya menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dari sila pertama. Bila tidak, mungkin agama resmi sampai sekarang cuma ada satu.

Ketuhanan Yang Maha Esa itu pun wajib dipahami secara mendalam. Esa tak boleh dimaknai sebagai satu secara kuantitas, namun sebagai satu kesatuan. Ada dzat tunggal yang diagungkan, tak peduli ada satu, dua, maupun tiga.

Dasar pengertian tersebut yang akhirnya mengantar penganut kepercayaan di luar agama resmi mendapat haknya. Pada 7 November lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka yang membolehkan untuk mengisi kolom agama dengan “para penghayat kepercayaan”. Keistimewaan itu diberikan pada sekira 187 penghayat kepercayaan yang terdaftar di pemerintah.

Sebelumnya, bagi mereka umat Marapu, Parmalin, atau Sapto Darmo tidak memiliki pilihan lain selain mengosongkan kolom agama. Imbasnya terasa pada urusan administrasi yang tak tercatat di kantor kecamatan atau instansi pemerintahan terkait.

Persoalan lain yang muncul: bagaimana ketika umat Lia Eden buru-buru mengganti kolom agamanya pula? Pun dengan mereka yang mengaku Islam tapi sholatnya ndak menghadap kiblat?

Status penghayat kepercayaan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Kelak keyakinan yang kemarin dilarang oleh pemerintah tiba-tiba menjadi jinak dengan mengaku sebagai penghayat kepercayaan. Bahkan terciptanya keyakinan baru pun sangat mungkin terjadi. Ini bisa jadi ancaman bagi kepercayaan lain yang lebih dulu ada. Musti ada regulasi yang mengawasi tindak-tanduk potensi penyimpangan itu.

Sebenarnya aturan itu masih menyisakan lubang bagi keberagaman kita. Orang-orang yang tidak ingin menjadi bagian umat tertentu atau tak mengakui adanya Tuhan—singkatnya disebut atheis—tetap saja terasingkan. Mereka tetap wajib mengisi kolom agama. Padahal, menurut Pram (mbuh Pram sing endi), Tuhan bisa berarti sifat mencurahkan segala fokus dan kehidupan pada suatu hal. Kita bisa saja menuhankan pekerjaan, pacar, kuliah, atau beban cucian di kos yang uonook ae.

Mungkin bagi para atheis, konsep Maha Esa bisa diartikulasikan pada hal-hal lain yang lebih tampak, tidak seperti dalam agama. Mereka hanya menolak Tuhan sebagai wujud yang dituju ketika berdoa atau mengharap sesuatu.

Bukankah memberi kebebasan beragama juga membebaskan seseorang dari agama?

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terorisme dan Mabuk Konspirasi 0 353

Riuh bom di kota Surabaya (dan beberapa jam setelahnya, merembet ke Sidoarjo) mengagetkan siapapun, termasuk Kalikata. Tak pernah hadir dalam bayangan kami sebuah keganasan ideologis yang mewujud ke dalam kekerasan teror, yang secara ganjil dilakukan satu keluarga, bisa mengguncang Surabaya–sebuah kota yang diklaim relatif aman.Tapi cukup mengherankan juga bagaimana publik bisa demikian terbelah: antara yang bersimpati, juga yang antipati.

Terorisme sebagai magnet peristiwa telah membuat netijen-netijen hebat itu memuntahkan prediksi-prediksi: bahwa ini semua ada pengalihan isu, bahwa segalanya settingan, dan bahwa ini kesengajaan intelijen dalam membiarkan teror terjadi. Hebat bukan prediksi-prediksi itu?

Ditopang keleluasaan teknologi komunikasi yang terbuka bagi semua orang, maka lalu lintas prediksi tidak saja meruap banyak, melainkan juga liar. Apa yang menonjol dari itu semua adalah perlombaan prediksi atas suasana konspiratif yang melingkungi terorisme. Di media sosial internet, perlombaan ini makin terang dengan narasi konspirasi yang berbeda-beda. Prinsip utama narasi itu satu: bahwa terorisme tidak lebih rekaan dan manipulasi Negara yang sama sekali nisbi, palsu, dan penuh tipu daya. Bahwa korban dengan kondisi hancur dan tergeletak di jalan adalah buah dari settingan.

Karena kebanyakan nonton Avengers (yang spoiler-nya saja ditakuti melebihi ketakutan kepada spoiler Tuhan tentang neraka), sedangkah kita dimabuk teori-teori konspirasi?

 

Saat kepungan teknologi komunikasi telah diterima sebagai nasib, kita barangkali harus mulai terbiasa dengan semangat menggebu dari tiap orang untuk bercerita. Tapi prediksi atas konspirasi teror itu juga menunjukkan betapa kita tak punya modal sama sekali kecuali bondo cangkem. Tanpa memperdulikan akal sehat, lewat teknologi komunikasi, terorisme diciutkan dari kompleksitasnya sekaligus disederhanakan dengan kedunguan prediksi sok hebat.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai soal lebih jauh. Pertama, di sisi lain mabuk teori konspirasi ini adalah pertanda paling jelas dari ketaktersediaan informasi yang relevan dan sepadan guna menjelaskan apa dan bagaimana peristiwa terorisme itu terjadi. Media televisi yang tampak bekerja keras lewat siaran-siaran live, terbukti kedodoran dalam hal kelengkapan informasi dan hanya mementingkan aspek visual. Lebih-lebih, sedikit sekali publikasi atau keterangan resmi dari pemerintah yang dapat diandalkan, sehingga memperlihatkan kelemahan dokumentasi Negara dan kecakapan komunikasi dalam situasi yang membutuhkan kecepatan pesan.

Kedua, publik secara psikis menuntut keterlibatan dalam memikirkan dan menganalisis sebuah peristiwa. Kecerewetan mereka membutuhkan pelarian untuk digubris. Netijen-netijen itu sebetulnya juga orang biasa saja, hanya berkelebihan dalam soal semangat.

Ketiga, bahwa ini menjadi pertanda betapa rentannya kita menjelang hajatan-hajatan penting: momen politik (pilkada 2018 dan pilpres 2019). Keterampilan intelijen mustinya bisa lebih baik dalam mengantisipasi.

Keempat, rupanya harus dicamkan betul-betul, bahwa dalam masyarakat kita sungguh hidup orang-orang dengan pikiran yang ganjil, yang hanya dihidupi oleh dan dari fanatisme. Orang macam begini tidak memedulikan lagi diskusi dan akal sehat, karena di depan matanya segalanya dapat menjadi demikian hitam dan putih.

 

Kewaspadaan bersama adalah kabar baik yang mengimbangi seliweran narasi-narasi konspirasi. Publik menyadari bahwa ia punya sumber daya informasi yang ditempatkan sebagai suplai utama untuk mengatasi kondisi nir-data. Bahaya terorisme, dan juga isu-isu kekerasan lainnya, direspons secara sadar dan serentak sebagai masalah bersama.

Kolektifitas ini dapat dihitung dengan kekompakan gerakan viral media sosial kita atas isu terorisme Surabaya yang mampu membetot perhatian dan simpati dunia internasional. Muncul himbauan untuk tidak menyebar foto-foto korban peristiwa teror di tiga gereja. Sebelumnya, foto-foto ini disebar dengan brutal–sesuatu yang justru diingini oleh teroris itu sendiri dalam mengondisikan situasi mencekam secara visual. Beberapa kelompok masyarakat juga menggelar aksi simpatik untuk mendesak negara turun tangan dan mengecam.

Meski lalu lintas isu konspirasi masih muncul di sana-sini, tetapi bentuk kreatif dari kebersamaan virtual ini harus dipuji bukan hanya sebagai bukti dari partisipasi Indonesia dalam gerakan anti-terorisme, tetapi juga sebagai pengukuhan atas keterlibatan kreatif-simpatik yang terus-terang dan mandiri, tanpa lagi harus mengandalkan Negara sebagai jembatan. Kemandirian ini poin penting yang harus diterima sebagai bagian vital pemulihan kesadaran bersama sebagai bangsa atas ancaman-ancaman yang muncul.

Lagipula, kita tak selalu perlu nuansa sentimentil dan sedramatis konspirasi guna menumbuhkan simpati.

Turut berduka untuk para korban. Semoga damai dan guyub berlimpah di Surabaya.

Lagu Mahasiswa: Buruh Tani, Demokrasi, dan Dinamika Semangat Zaman 0 783

Oleh: Aria Mahatamtama*

Sebelumnya, tulisan ini berusaha merefleksikan semangat zaman tentang isu buruh, masyarakat miskin, dan mahasiswa. Mengingat bulan Mei adalah bulan yang diawali dengan semangat revolusi, iya revolusi buruh, dengan merebut alat produksi, dan menyetarakan tiap lapisan masyarakat. Aliansi mahasiswa kerap berdekatan dengan isu-isu wong cilik (buruh, dan masyarakat yang mengalami penggusuran secara paksa dan masih banyak lagi) karena itu semangat ini harus dikaji secara serius. Mengapa kajian ini harus dilakukan?

Hal mendasar yang menjadi keresahan penulis adalah “Lagu Mahasiswa: Buruh Tani”. Lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh mahasiswa, akan tetapi, celakanya semangat zaman yang ada melalui lirik-lirik tersebut yang harus dikaji lebih dalam, kalau perlu diadakan diskusi yang membedah secara serius dampak dari lirik tersebut untuk dikontekstualisasikan dengan semangat zaman masa kini. Sebelum itu, kata “semangat zaman” ini diartikan dengan zaman yang didalamnya memuat pergejolakan pendidikan/pengetahuan, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sedang terjadi. Fokus penulis hanya sampai pada dua baris lirik (lihat gambar).

Sekarang bila diperbolehkan, penulis mengajak pembaca untuk memproyeksikan lagu ini bila dinyanyikan mahasiswa dalam aksi, tetapi anda (pembaca) menjadi pendengar nyanyian tersebut dengan semangat zaman masa kini. Nanti akan terlihat perbedaan semangat zaman yang terjadi.

Pada lirik awal “Buruh tani, Mahasiswa, Rakyat Miskin kota” akan terlihat jelas bahwa anda akan melihat mereka (yang terlibat aksi dan sedang bernyanyi) memberikan gambaran identitas diri mereka. Hanya memberikan gambaran dalam lirik yang dituangkan menjadi nyanyian, bukan diri mereka seutuhnya! Tetapi hanya gambaran. Lalu dilanjutkan “bersatu padu rebut demokrasi”, pada lirik ini akan terlihat ideologi rezim yang berkembang pada semangat zaman lagu ini tercipta, dengan sistem yang otoriter. Otomatis perlakuan yang paling radikal adalah meruntuhkan otoritarian dengan merebut hak-hak kebebasan individu dalam pola demokrasi. Lirik ketiga dan keempat pada baris pertama mengikuti pola lirik pertama dan kedua.

Nah, pada lirik baris kedua akan terlihat sedikit kekacauan “hari-hari esok adalah milik kita”, jika ditilik secara serius “milik kita” ini hanya terjadi, tetapi besok-besok, bukan sekarang! Jadi sekarang masih usaha, belum memiliki, akan–memiliki itu besok-besok lho. Dan “terciptanya masyarakat sejahtera” otomatis pengartian lirik ini bila mengacu pada perihal “milik kita” akan nampak jelas bahwa “masyarakat sejahtera”  ini akan didapat setelah menjadi “milik kita”  yang terjadi pada hari-hari esok. Lalu lirik ketiga pada baris kedua “terbentuknya tatanan masyarakat” ini harus dilihat jika berkaitan pada masyarakat, maka makna “tatanan” ini berbicara mengenai struktur, yaitu struktur masyarakat. Jika berbicara struktur masyarakat, otomatis terdapat dinamika atau pergejolakan yang terjadi di masyarakat dimana terdapat si kaya dan si miskin. Maka–singkatnya tatanan yang dimuat di lirik tersebut malah melanggengkan otonomi kelas borjuis yang memang dia adalah si kaya. Lirik keempat pada baris kedua memperlihatkan keajegan bahwa “Indonesia baru tanpa Orba” syarat tersebut memberikan identitas baru bagi Indonesia. Yaitu perebutan demokrasi, dengan meninggalkan “Orde Baru”.

Akan tetapi pertanyaan nyaadalah ketika demokrasi dan hak-hak kebebasan sudah didapat, lalu apakah demokrasi tidak memiliki sifat tirani; atau gampangnya, apakah demokrasi itu bebas atau tidak? Ini yang harus dikaji lebih dalam. Sebelumnya penulis sudah mengijinkan anda (pembaca) untuk boleh tidak lagi memproyeksikan menjadi pendengar nyanyian aksi tersebut, tetapi berpikir ulang untuk mengoptimalkan semangat zaman masa kini. Yaitu dengan memikirkan ulang, apakah demokrasi itu bebas atau tetap kejam akan tetapi bentuk kekejamannya lebih halus sehalus pipi doi kalau dicubit.

Kebebasan berpendapat selalu terdengar cukup memuaskan bagi kita dalam pola masyarakat demokrasi dewasa ini, tetapi jika kebebasan berpendapat ini hadir, otomatis kebebasan mendengar pun juga masuk dalam sistem demokrasi, lebih-lebih kebebasan mengonsumsi juga menjadi acuan juga dong. Lah kok boleh banyak mengonsumsi… ya iya kan Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dalam pola kapitalisme global bergerak dalam pola demokrasi. Maka dari itu kenapa kita selalu resah dengan jalanan Ahmad Yani yang macet karena kepadatan kendaraan atau tulisan mengenai hipster lokal bahkan tulisan tandingannya. Ya karena pola demokrasi yang bebas ini, membolehkan banyak pemilik modal melakukan ekspansinya untuk meraup banyak keuntungan yang akhirnya kalian-kalian dan pembaca ini loh boleh banyak beraspirasi untuk mengonsumsi. Ya tho? Diem-diem wae, ngopi brow.

Inilah yang menjadi titik tekan, penulis tidak menyalahkan kehadiran lagu tersebut, sama sekali tidak menyalahkan. Penulis memiliki letak asumsi yang optimis (cie) bahwa subjek, atau masyarakat dengan semangat zaman masa kini harus lebih sadar, buruh dan budaya pop tentang musik dangdut dan kepentingan panggung politik praktis harus dipisahkan. Kalau perlu buruh harus disadarkan dulu! Karena yang menjadi gejolak era kontemporer adalah relung-relung ideologi yang menggerakan kita secara halus, relung-relung ideologi itu bekerja tanpa disadari, yang memusat pada pola kapitalisme.

Ilmu itu harus diberikan sebanyak-banyaknya agar kesadaran untuk perubahan dapat terjadi.

*Hormat penulis, yang sedang menunggu film produksinya sendiri rilis dan berdoa agar petani di Aceh tidak dibakar ladangnya secara cuma-cuma.

Editor Picks