Politik Kampus & Obsesi-obsesi 0 964

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Saking banalnya kata ‘politik’ (dengan p kecil) mendominasi pikiran masyarakat, hingga-hingga tak jarang para aktornya melenakan diri menggunakan cara yang jauh dari etis saat mengartikulasikan tujuan. Kelakuan ini yang sering mengarahkan pandangan masyarakat pada persepsi purba: politik itu kotor—mohon dibaca dengan nada girly agar tak terkesan murung.

Para elite biasanya akan menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dalam perpolitikan. Karena barangkali “politik itu kotor” hanya akan menjadi redaksi yang naif. Apalagi berpolitik dengan goals perebutan wilayah kekuasaan yang lebih luas, rupanya bukan tidak mungkin lebih “kotor” dari kata “kotor” itu sendiri.

Nah, pembaca yang budiman, terkhusus sampeyan yang pernah jadi mahasiswa (dengan m kecil), mari kita mengenang-ngenang masa ketika suara mahasiswa hanya diperhatikan dalam penentuan jabatan macam pemilihan ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Mudah-mudahan perpolitikan kampus mampu menyamai keseruan perpolitikan nasional.

 

Jadi Begini

Menciptakan iklim demokrasi dalam tradisi pemilihan ketua BEM seringkali dihadirkan sebagai bentuk terwujudnya sistem politik yang membuat semua manusia di hadapannya adalah sama. Simbah Abraham Lincoln dalam pidato Gettybungnya, mengucap kalimat termasyur demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika dibungkus dalam sebuah definisi singkat, maka, kepentingan rakyat yakni nomor wahid.

Bisa ditebak, pertanyaan warisan dari definisi tersebut yaitu, rakyat yang mana, jhe? Mengingat rakyat terdiri dari latar belakang golongan yang beragam, secara otomatis aturan hidupnya pun demikian. Ada yang mau dipimpin, ada yang masih mikir-mikir.

Hal serupalah yang sering terjadi di kampus. Segelintir golongan yang mewarnai identitas mahasiswa kerap menimbulkan persaingan. Alasan gengsi dipimpin oleh golongan dari yang bukan golongannya pun menjadi muara persaingan antar mahasiswa. Yang kita sadari, mustinya mahasiswa itu bersolidaritas. Bukan saling tikung. Sebab ini bukan peristiwa asmara dan tak ada hubungannya dengan adegan romantis. Ndak baper kok

Dalam perpolitikan kampus, maba (mahasiswa baru) dianggap sebagai individu yang idealismenya masih lunak. Mainnya kurang jauh, ditambah pulangnya sebelum maghrib. Dengan (khawatir) daya pikir tidak cukup cemerlang, segala bentuk paham—dari yang malu-malu, sopan hingga yang paling kurang ajar—sangat rawan merasuki mereka. Dan menyesal kemudian. Situasi ini lah yang mengharuskan edukasi politik itu penting.

Ketika misalnya partai politik nasional terlalu sibuk dalam aktivitas elitis hingga luput dari kewajiban memberi edukasi politik pada masyarakat, dibutuhkan lah peran organisasi mahasiswa dalam hal ini: PMII, GMNI, KAMMI, HMI, dsb. Sehingga, apabila generasi muda telah memasuki dunia perkampusan sampai dunia yang lebih dewasa lainnya, mereka tak perlu kagok jika dihadapkan pada sembarangkalir instrumen politik.

Ndak tau lagi kalau organisasi ini pun juga ikut-ikutan macak elite. Karena bukan rahasia umum jika mereka juga yang memberi sponsor besar dalam pemenangan politik kampus. Atau jangan-jangan yang muda-muda itu sengaja dibiarkan memilih tanpa edukasi serta pemahaman yang jelas. Mengingat kata teman saya, bung Tatit Pandji, “dalam politik, isi kepala tidak penting, yang terpenting ialah jumlah kepala”. Jadi,andaikan kepala maba itu pintar duluan, agaknya akan sulit diajak kompromi. Padahal tantangan saat proses penjaringan suara tersebut lah yang menjadi pusat estetika politik. Begitu.

Lucunya, tradisi kampusan memilih ketua BEM ini seringkali mendapat porsi lebih sibuk oleh mahasiswa. Dibanding turun ke jalan membela kaum tertindas: buruh, tani, rakyat miskin kota—semua kelompok yang hanya indah dan menggetarkan tatkala dinyanyi-nyayikan lewat lagu wajib perjuangan mahasiswa. Ironis memang ketika mahasiswa malah hanya mengerjakan hal-hal trivia seperti perebutan kekuasaan hingga saling menjatuhkan. Jauh dari solidaritas. Padahal selain tradisi politik praktis nan seremonial itu, tradisi penindasan oleh penguasa masi mapan di luar sana.

Saya tidak cukup berani memberi kesimpulan, bilamana keadaan mahasiswa seringkali terkesan mengamankan status-quo, sehingga tugas pokoknya memberi perlindungan pada bangsa terpinggirkan. Namun, apakah pekerjaan politik kampus oleh mahasiswa, sudah cukup merepresentasikan situasi politik nasional kita sekarang? Mungkin.

NB: Oh ya, sebab mengapa dan harus ditulis kecil, silakan klarifikasi editor tulisan ini. Katanya: “biar misterius”.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 136

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 276

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks