Politik Kampus & Obsesi-obsesi 0 1191

Saking banalnya kata ‘politik’ (dengan p kecil) mendominasi pikiran masyarakat, hingga-hingga tak jarang para aktornya melenakan diri menggunakan cara yang jauh dari etis saat mengartikulasikan tujuan. Kelakuan ini yang sering mengarahkan pandangan masyarakat pada persepsi purba: politik itu kotor—mohon dibaca dengan nada girly agar tak terkesan murung.

Para elite biasanya akan menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah dalam perpolitikan. Karena barangkali “politik itu kotor” hanya akan menjadi redaksi yang naif. Apalagi berpolitik dengan goals perebutan wilayah kekuasaan yang lebih luas, rupanya bukan tidak mungkin lebih “kotor” dari kata “kotor” itu sendiri.

Nah, pembaca yang budiman, terkhusus sampeyan yang pernah jadi mahasiswa (dengan m kecil), mari kita mengenang-ngenang masa ketika suara mahasiswa hanya diperhatikan dalam penentuan jabatan macam pemilihan ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Mudah-mudahan perpolitikan kampus mampu menyamai keseruan perpolitikan nasional.

 

Jadi Begini

Menciptakan iklim demokrasi dalam tradisi pemilihan ketua BEM seringkali dihadirkan sebagai bentuk terwujudnya sistem politik yang membuat semua manusia di hadapannya adalah sama. Simbah Abraham Lincoln dalam pidato Gettybungnya, mengucap kalimat termasyur demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika dibungkus dalam sebuah definisi singkat, maka, kepentingan rakyat yakni nomor wahid.

Bisa ditebak, pertanyaan warisan dari definisi tersebut yaitu, rakyat yang mana, jhe? Mengingat rakyat terdiri dari latar belakang golongan yang beragam, secara otomatis aturan hidupnya pun demikian. Ada yang mau dipimpin, ada yang masih mikir-mikir.

Hal serupalah yang sering terjadi di kampus. Segelintir golongan yang mewarnai identitas mahasiswa kerap menimbulkan persaingan. Alasan gengsi dipimpin oleh golongan dari yang bukan golongannya pun menjadi muara persaingan antar mahasiswa. Yang kita sadari, mustinya mahasiswa itu bersolidaritas. Bukan saling tikung. Sebab ini bukan peristiwa asmara dan tak ada hubungannya dengan adegan romantis. Ndak baper kok

Dalam perpolitikan kampus, maba (mahasiswa baru) dianggap sebagai individu yang idealismenya masih lunak. Mainnya kurang jauh, ditambah pulangnya sebelum maghrib. Dengan (khawatir) daya pikir tidak cukup cemerlang, segala bentuk paham—dari yang malu-malu, sopan hingga yang paling kurang ajar—sangat rawan merasuki mereka. Dan menyesal kemudian. Situasi ini lah yang mengharuskan edukasi politik itu penting.

Ketika misalnya partai politik nasional terlalu sibuk dalam aktivitas elitis hingga luput dari kewajiban memberi edukasi politik pada masyarakat, dibutuhkan lah peran organisasi mahasiswa dalam hal ini: PMII, GMNI, KAMMI, HMI, dsb. Sehingga, apabila generasi muda telah memasuki dunia perkampusan sampai dunia yang lebih dewasa lainnya, mereka tak perlu kagok jika dihadapkan pada sembarangkalir instrumen politik.

Ndak tau lagi kalau organisasi ini pun juga ikut-ikutan macak elite. Karena bukan rahasia umum jika mereka juga yang memberi sponsor besar dalam pemenangan politik kampus. Atau jangan-jangan yang muda-muda itu sengaja dibiarkan memilih tanpa edukasi serta pemahaman yang jelas. Mengingat kata teman saya, bung Tatit Pandji, “dalam politik, isi kepala tidak penting, yang terpenting ialah jumlah kepala”. Jadi,andaikan kepala maba itu pintar duluan, agaknya akan sulit diajak kompromi. Padahal tantangan saat proses penjaringan suara tersebut lah yang menjadi pusat estetika politik. Begitu.

Lucunya, tradisi kampusan memilih ketua BEM ini seringkali mendapat porsi lebih sibuk oleh mahasiswa. Dibanding turun ke jalan membela kaum tertindas: buruh, tani, rakyat miskin kota—semua kelompok yang hanya indah dan menggetarkan tatkala dinyanyi-nyayikan lewat lagu wajib perjuangan mahasiswa. Ironis memang ketika mahasiswa malah hanya mengerjakan hal-hal trivia seperti perebutan kekuasaan hingga saling menjatuhkan. Jauh dari solidaritas. Padahal selain tradisi politik praktis nan seremonial itu, tradisi penindasan oleh penguasa masi mapan di luar sana.

Saya tidak cukup berani memberi kesimpulan, bilamana keadaan mahasiswa seringkali terkesan mengamankan status-quo, sehingga tugas pokoknya memberi perlindungan pada bangsa terpinggirkan. Namun, apakah pekerjaan politik kampus oleh mahasiswa, sudah cukup merepresentasikan situasi politik nasional kita sekarang? Mungkin.

NB: Oh ya, sebab mengapa dan harus ditulis kecil, silakan klarifikasi editor tulisan ini. Katanya: “biar misterius”.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 69

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Editor Picks