Setelah UGM Menolak Penghapal Kitab 0 1222

Universitas Gadjah Mada (UGM, kadang disebut Universitas Gedung Manten karena ramainya sewa gedung di sana untuk kondangan), akhirnya menyudahi kontroversi ihwal seleksi khusus bagi calon mahasiswa penghapal kitab suci. Keputusan resmi kampus biru itu tegas: tak ada keistimewaan seleksi bagi mahasiswa. Sebelumnya usul pintu seleksi khusus itu disorongkan oleh Dekan FEB UGM dengan surat resmi yang telanjur beredar. Dan seperti biasa, surat itu jadi bulan-bulanan netijen berlambe turah-turah.

Yaahhh, berarti ambyar sudah harapan bagi ahli kitab belajar di kampus? UGM amoral? Tak ingat bahwa ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa?

Pembaca harus berjaga-jaga dengan pertanyaan ala ala kritis macam ini. Sebab, apa hubungannya moralitas dengan aktifitas menghapal? Apa hubungannya nilai-nilai kebaikan dengan abcde?

Apalagi, kenyinyiran anti-kampus sudah makin nggelambyar, seolah-olah membela inklusifitas dan melindungi kesempatan yang setara bagi calon peserta didik adalah dosa haram jadah dan anti moralitas. Tidakkah sebuah pandangan seperti ini adalah amoralitas itu sendiri? Pembaca yang hapal Pancasila  atau yang sok Pancasilais sekalipun juga mengerti, bahwa berketuhanan harus pula berkeadilan sosial.

Penghapal kitab, apalagi juga memiliki keterampilan membaca yang fasih dan meliuk-liuk, sudah barang tentu adalah keahlian yang tak dipunyai banyak orang. Calon mahasiswa dengan keterampilan ini jelas istimewa. Tetapi ini kemampuan yang bersifat parsial. Tak seluruh kitab suci bisa dibaca dengan meliuk-liuk, dengan teknik seni suara yang indah dan dihapalkan. Tak semua punya tradisi dan kesepakatan yang universal ihwal membaca dan menghapal kitab, dengan cara yang sama standarnya. Variasi dan perbedaan ini harus dilihat secara jelas, agar kita jernih memandang dan tak cuma mengandalkan sumpah-serapah.

Lalu, apakah hapalan itu menunjukkan secara otomatis kecerdasan? Andhika Kangen Band idola sejuta muda-mudi itu juga menghapal puluhan lagu-lagunya dengan fasih di luar kepala, asal tahu saja. Belum lagi puluhan lagu lain yang belum ia terbitkan. Dorce Gamalama malah menulis ratusan lagu.

Pendek kata, hapalan bukanlah kemampuan eksklusif, dan masih perlu diuji secara ilmiah apakah ada korelasinya antara menghapal dan intelektualitas. Kami yang menghapal jalan maut tiap jengkal Lingkar-Timur dan jalan dengan kemacetan maha biadab di Gedangan, apakah berarti pula bahwa kami tahu jenis dan mutu aspalnya, lebar jalannya, panjangnya, perawatan berkalanya, proses pengerjaannya, muasal penamaan jalannya, dan seterusnya.

Tapi, kan beberapa kampus sudah mengakomodasi rekrutmen berdasar kitab suci ini? Kok sekarang UGM di-bully?

Yang pasti, kampus nasional yang tak mendasarkan diri pada kurikulum berbasis agama, akan menyalahi kodrat akademisnya andai ia menerapkan seleksi berdasar agama. Coba bayangkan, seorang khatam Al Quran tembus ke jurusan teknik nuklir, dan ia yang sebelumnya berurusan dengan huruf hijaiyah  dan struktur gramatikal Arab kini harus menenggak matematika kompleks dan hukum-hukum energi? Hal serupa berlaku pula bagi pembaca setia kitab lain.

Sumber moralitas, pembaca tahu, tak berasal hanya dari huruf-huruf. Kebaikan itu menyeluruh dan universal. Moralitas keadilan juga bisa kita temui dalam matematika satu ditambah satu, dalam gukguk anjing yang memekik karena diinjak, dalam hasil penelitian yang bertanggung jawab, dalam pemberian gelar honoris causa yang akuntabel (uhukkkkk).

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan atas Dinginnya SBY (Surabaya, maksudnya..) 0 471

Surabaya sedang dingin beberapa hari belakangan. Jika kita menuntut BMKG untuk menjelaskan fenomena ini, katanya masa-masa ini adalah ketika musim kemarau mencapai klimaksnya. Lha kok malah udaranya dingin?

Dalam istilah astronomis yang lebih teknis, udara yang bikin kita tak mau beranjak dari selimut ini konon berasal muasal dari fenomena aphelion. Terjadi satu kali dalam setahun pada kisaran Juli-Agustus gara-gara massa udara dari benua kangguru yang dingin dan kering berhembus menuju Indonesia. Pembaca sekalian tidak hanya akan dihajar hawa dingin yang bikin pengen kelonan, tapi juga hujan lebat yang akan mengguyur di beberapa kota pada bulan Juli ini.

Pedagang bakso atau wedhang ronde di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan daerah-daerah lain di Indonesia bagian selatan mengalami nasib sama mujurnya pada masa-masa suhu rata-rata 26-27 derajat celcius ini. Sementara lapak es kepal milo – yang sempat sangat lacur itu – terpantau sepi pengunjung.

Yang paling penting dalam perubahan cuaca ini adalah menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Sebab pada masa ini pun, mulut kita tetap tidak bisa direm untuk sambat: “kok adhem?”. Mau diberi panas terik ngomel, katanya Surabaya adalah tempat training neraka. Pun diparingi Gusti dengan hujan yang dingin pun ngedumel.

Bukankah itu hakikat kita sebagai manusia? Terbiasa menjadi oposisi atas kemapanan apapun yang bertahta, menjadi komentator ulung, dan/atau kritikus handal – termasuk pada masalah seremeh cuaca. Kesadaran kita untuk selalu mengomentari dan tak mudah menerima keadaan sesungguhnya adalah baik. Pola berpikir kita terbiasa merespon stimulus di lingkungan sosial kita, berusaha bertahan pada posisi kehidupan yang stabil dan tenang bagai ombak di laut, atau dalam istilah arek-arek: comfort zone.

Tanpa sadar, kepusingan kita melihat politikus yang saling sepak terjang dalam mempertahankan kekuasaan adalah refleksi atas diri kita sendiri yang selalu tidak terima (atau dalam kamus-kamus agama disebut kurang bersyukur). Sebagai makhluk yang didesain tidak pernah puas, kita menciptakan dikotomi hitam-putih, baik-buruk, panas-dingin. Tetapi sekaligus melanggarnya dengan mengatakan ada range di antara setiap dua kutub: seberapa hitam-seberapa putih, seberapa baik-seberapa buruk, seberapa panas-seberapa dingin.

Pokoknya, jangan heran mengapa Rocky Gerung dan kawan-kawannya mati-matian menolak presidential threshold yang diduga diotaki barisan pendukung pemerintah. Jangan geleng-geleng kepala melihat aksi ibu mertuanya Rio Dewanto marah-marah di posko tim pencarian KM Sinar Bangun. Pun ketika rombongan Gus Ipul membubuhkan label ‘curang’ pada hasil hitung KPU yang resmi memenangkan kompetitornya, BPOM yang menolak eksistensi susu kental manis sebagai susu, atau aksi Menkominfo yang memblokir Bowo Alpenliebe dan para umat TikToknya, adalah serangkaian reaksi kita sebagai manusia.

Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup harus selalu berkomentar, mengeluh, semata-mata untuk merawat hadirnya diskusi dan alternatif pemikiran. Terhadap segala hal yang menimpa kita, hendaknya kita selalu siap sedia menyusun argumen, menandingi kemapanan, menolak narasi yang berlaku di masyarakat, tidak tinggal diam.

Jika udara dingin yang menyelimuti Surabaya sekarang adalah suatu bentuk kemapanan, maka rakyat harus mulai menyusun amunisi, menghadirkan antitesis berharap panas datang kembali. Karena Surabaya dingin adalah sesuatu yang asing. Surabaya dan panas adalah suatu yang tiada bisa terpisahkan. Surabaya tanpa panas ibarat Jokowi tanpa sepeda, Suarez tanpa Cavani, film Indonesia tanpa Reza Rahadian, sendok tanpa garpu, ataupun aku tanpa kamu (halah).

Akhir kata, refleksi ini akan ditutup dengan motto: “Cukup udara Surabaya saja yang dingin, hatimu jangan”.

Lidah Bahasa Lokal pada Pilgub Jatim 0 246

Pada 27 Juni, segala pertarungan di 171 daerah di Indonesia telah mengalami puncaknya. Segenap mesin partai hanya tinggal berdoa dan berjaga di tiap TPS, sementara si ‘tokoh utama’ (maksudnya para calon pemimpin daerah) justru siap menghadapi pertarungan selanjutnya – antara bersiap menduduki puncak pimpinan atau melawan rasa kekecewaan menerima kekalahan.

Penulis ingin sedikit kilas balik ke masa debat Pilgub Jatim digelar untuk terakhir kalinya 23 Juni silam. Dalam debat terbuka pamungkas tersebut, seperti biasa pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti saling berseteru, khususnya mengulik habis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertarungan yang masih tetap seru seperti debat-debat sebelumnya lantas sempat membuat rakyat menghadapi dilema. Mau menjadi saksi debat calon pemimpinnya atau Belgia vs Tunisia yang berlaga dari lapangan rumput Moskow.

Jika pilihan pembaca jatuh pada tontonan engkel-engkelan pucuk teratas pasukan Wis Wayahe vs Kabeh Sedulur, pembaca tentu turut menyaksikan sesi terakhir debat menggunakan bahasa Jawa. Barangkali, Mbak Brigita Manohara, sang moderator, tak punya masalah dalam membacakan pertanyaan. Lidah doi tentu fasih, apalagi menurut pengakuannya yang pernah membawakan berita berbahasa Jawa Timur-an sebelumnya.

Yang jadi soal tentu bagi para peserta yang sedang berlaga. Bagi Mas ‘Ganteng’ Emil Elestianto Dardak dan Mbak Puti Guntur Soekarno yang tak bisa memungkiri takdir sebagai pendatang dari Jakarta, lebih baik memilih diam seribu bahasa. Percayakan saja kepada para calon gubernur, Khofifah yang asli Surabaya dan Saifullah Yusuf kelahiran Pasuruan. Tentu beliau berdua bagai mobil meluncur di jalan tol jika sudah bersentuhan dengan bahasa lokal Jawa Timur.

Namun, sayang disayang, ekspetasi muluk-muluk yang demikian harus dikurung rapat. Nyatanya Khofifah dan Gus Ipul nampak cukup kesulitan menjelentrehkan ide mereka dengan bahasa lokal yang baik dan benar. Bahasa Indonesia atau ‘gado-gado’ antara krama dan ngoko harus terselip di tengah-tengahnya.

Kita tentu tidak boleh suudzon dan terlalu dini menjatuhkan vonis negatif terhadap mereka. Tentu ada banyak faktor yang membuat pembaca harus mengapresiasi betul segala upaya yang dikeluarkan keduanya ketika menjawab pertanyaan. Banyak penyebab pula yang melatarbelakangi kebingungan keduanya dalam merangkai kata.

Pertama, sudah terlalu lama kemampuan berbahasa lokal disimpan rapat dalam peti harta karun keduanya. Khofifah sendiri sudah mengadu nasib di perpolitikan Jakarta sejak tahun 90an sebagai anggota DPR hingga menteri. Gus Ipul pun tak jauh berbeda. Sebelum menjalani dua periodenya mendampingi Pakde Karwo di JaTim, dirinya juga beradu di Senayan dan mendapuk jabatan menteri.

Selain itu, selalu berkecimpung di ranah formal, rapat kenegaraan, sambutan, pidato, hingga tampil di layar kaca nasional tidak pernah mengasah kembali kemampuan berbahasa lokal ini. Tak apalah jika lupa sedikit-sedikit!

Kedua, para calon gubernur ini barangkali bingung menentukan bahasa Jawa mana yang harus dipergunakan. Apakah dialek Arekan atau Kulonan. Apakah berbahasa yang berkiblat Madura, atau memihak Tengger, Kangean, Osing yang cukup minor penggunanya. Iya, bahasa Jawa Timur sendiri sudah beraneka ragamnya.

Lantas, bahasa mana yang harus digunakan dalam ajang ‘unjuk gigi’ untuk menarik hati 38 juta umat Jawa Timur? Dialek mana yang sekiranya sungguh merepresentasikan Jawa Timur banget dan tidak membuat penutur lainnya iri hati? Sekali salah pilih, netjien yang maha-tahu tentu habis-habisan menghujat. Aih, susah nian mau jadi gubernur!

Di luar itu, yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah wacana membawa bahasa lokal dalam debat publik Pilkada. Penulis secara pribadi melihat sesi berbahasa lokal harus selalu dimasukkan sebagai salah satu sesi, seperti yang diawali Pilgub Jatim.

Bagaimana tidak, kemahiran berbahasa lokal juga turut membuktikan apakah benar calon pemimpin yang digadang adalah asli putra daerah. Ah, tapi trennya sekarang kan plotting calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan sekenanya partai politik. Jadi, coba kita geser ke alasan berikutnya.

Kemampuan berbahasa lokal yang ditunjukkan dalam debat publik sesungguhnya juga mencerminkan hasil pendekatan calon pemimpin dengan yang akan dipimpinnya 5 tahun ke depan. Bahasa Indonesia formal, apalagi ditambah penjelasan data angka yang njelimet dalam debat barangkali hanya bisa dipahami masyarakat kota dan manusia-manusia berpendidikan. Lalu, pada siapa tanggung jawab harus dilemparkan untuk menjelaskan janji kampanye kepada rakyat kecil di pedesaan yang gak teteh berbahasa Indonesia? Apakah tim sukses kampanye? Apakah Ivan Lanin? Apakah superhero yang mati di Infinity War?

Hanya bahasa lokal lah yang dapat menjembatani apa maunya mbah-mbah di rumah reyot tak berlistrik pelosok desa sana dengan janji manis calon pemimpin daerah. Jika tak pakai bahasa lokal, dengan apakah para calon pemimpin ini mendekati rakyat? Apakah dengan kaos dan stiker? Apakah dengan Via Vallen dan Anang Hermansyah? Apakah dengan ‘uang kaget’ ketika fajar menyingsing?

Dalam hemat penulis, kemampuan bersilat lidah di panggung debat publik memang perlu. Apalagi kemampuan merangkai bunga bahasa dalam barisan visi misi, jangan sampai absen. Tambahkanlah kemampuan menguasai bahasa lokal sebagai bekal. Hati pakdhe dan bulik manakah yang tak berhasil dipanah jika para calon penguasa ini mampu ngopi bareng sambil bertutur bahasa sehari-hari mereka?

Editor Picks