Udar Rasa

Demam Proyek Sosial, Cuma Gejala atau Sudah Kronis? 2 1540

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Mengapa mahasiswa butuh KKN?

Pertanyaan ini barangkali menguras tenaga dan sukma pembaca sekalian untuk menemukan jawabnya. KKN tentu saja bukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (walau mahasiswa sering melakukannya, misalnya korupsi absen kuliah). Ini tentang Kuliah Kerja Nyata, yang katanya mampu membuat mahasiswa terjun ke masyarakat dan peduli pada ‘mereka yang membutuhkan’.

Terlepas dari cita-cita yang teramat mulia dan untuk sekadar memenuhi tri dharma perguruan tinggi, KKN dan segala kisahnya mengandung unsur-unsur lawakan yang setidaknya bisa membuat kita tertawa.

Yang satu ini bisa jadi bonus manis yang paling dinanti. Cinta lokasi tidak bisa terhindar apabila dua insan dipaksa tinggal dalam satu atap selama hampir sebulan. Ada banyak drama mulai dari yang bertemu jodoh, selingkuhan, hingga pacar orang gara-gara KKN.

KKN ini juga barangkali harus didukung penuh terutama oleh kebijakan yang menjanjikan nikah massal gratis macam rezim Ridwan Kamil, atau yang baru gress macam si ganteng Sandiaga Uno. Bertemunya pasangan-pasangan baru di KKN (dengan plot mirip FTV) turut menyukseskan tidak tergantinya mereka dalam nominasi ‘kepala daerah gaul’.

Mengikuti perkembangan zaman, ada-ada saja cara KKN untuk unjuk diri. Pun kegiatan sosial ini harus dipublikasikan secara luas agar dunia tahu bahwa kampus tak hanya mementingkan teori mbelgedhes, melainkan juga turut mendukung soft skills anak didiknya. Cara ini ditempuh dengan kewajiban posting di dunia maya terhadap berbagai kegiatan yang sifatnya sangat artifisial.

Para kampus beken sering pula mewajibkan setiap kelompok KKN membuat video kompilasi dan diunggah ke Youtube. Tentu dengan kata kunci tertentu dalam konten video, nama universitas melambung secara tiba-tiba berkat kerja relawan gratisan pembuat konten kreatif. Mahasiswa yang disuruh memikirkan program, mahasiswa yang disuruh merekam gambar dan menghabiskan kuota super mahal untuk upload, eh lha kok kampusnya yang dapat reputasi webometric baik hehe.

Jika dalih peningkatan kualitas dan martabat adalah senjata akhir yang dikeluarkan kampus kece ini, ada baiknya kita hanya perlu mengamini. Semoga semakin meningkatnya webometrics dan ranking Qs berbanding lurus dengan bertambah kencangnya wifi kampus dan berkurangnya intensitas dosen terlambat mengajar.

Mengintip lebih jauh, kegiatan sosial ini kini berubah hanya mendapuk image. Dilaksanakan dari tahun ke tahun, sensitivitas emosional dan kepedulian sosial yang berusaha dibangun itu sudah pupus sejak tiang listrik berdiri. Proyek sosial hanya berupa variasi pembelajaran, kewajiban institusi, dan rutinitas belaka. Pun fokus motivasi mahasiswa ber-KKN adalah demi tuntasnya kewajiban. Segera, semuanya akan terlupakan dari benak para akademisi ini (gatau lagi kalau soal bayangan mantan).

Adapun fenomena reunian kelompok KKN yang sering dicap sebagai ‘kangen KKN’ menjadi identifikasi persoalan yang salah. Rindu barangkali hanya pada teman-temannya, bukan susahnya membuat proposal dan perizinan. Rindu hanya pada personal orang-orang desa yang ramah menyambut, bukan sakitnya menghadapi resistensi warga atas kedatangan orang-orang asing dengan dandanan menor (pakai jas almamater).

Selain proyek sosial ekstrim macam KKN—yang memakan banyak uang—berbagai kampus sebagai tempat beranak pinaknya agen perubahan kemudian mulai keranjingan menggarap kegiatan serupa. Muncullah KKN-KKN junior, proyek sosial dalam bentuk lebih sederhana. Tujuan mengembangkan kepekaan sosial lagi-lagi tertera pada proposal dan berbagai indikator ndakik terpampang sok diplomatis.

Para elite kampus kemudian memasang kacamata kuda, tidak ingin terlampau banyak dikuliti pada sesi evaluasi. Program berjalan dan goal dipaksa tercapai. Padahal, ada begitu banyak pihak yang terpapar dampak atas kepura-puraan ini. Pertama, mahasiswa sebagai korban representasi kampus yang sok peduli pada masyarakat. Kedua, pihak sasaran program proyek sosial yaitu masyarakat.

Dalam prakteknya, tentu saja masyarakat yang disasar dilabeli dengan nama ‘kurang beruntung’ atau ‘mereka yang membutuhkan’. Masyarakat desa dengan pekerjaan utama bertani, beternak, nelayan serta-merta dikategorikan masyarakat kelas sosial-ekonomi rendah. Masyarakat ini kemudian dianggap perlu dimodernisasi karena kehidupan yang terisolasi dalam kondisi geografis jauh dari pusat pemerintahan. Pemikiran semacam inilah yang salah kaprah, definisi modernisasi yang tentu dipaksakan.

Akibatnya, program yang dirancang diatur sesuai dengan tema yang mendukung kepentingan kampus, apalagi harus dipublikasikan secara online agar seakan telah mengabdi. Padahal program yang digelar belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pun penetapan masyarakat desa sebagai ‘yang perlu dikucuri bantuan’ adalah pemikiran secupet benjolan bakpao.

Masyarakat yang disasar diekspos dalam media online semakin mendukung eksploitasi kemiskinan. Justru bukti foto atau video dengan judul ‘Social Project’ yang menampilkan pelaku (mahasiswa) dan sasaran masyarakat yang dianggap ‘terbelakang’ ini semakin menunjukkan adanya gap di antara kedua aktor.

Padahal, sejak kapan masyarakat desa adalah mereka yang terbelakang dan perlu dibantu? Sejak kapan konsep ini muncul dan dijadikan doktrin mengakar pada para ilmuwan kita? Masyarakat tidak dilihat sebagai fenomena penelitian, melainkan suatu objek yang harus diubah.

Kesalahan turun-temurun ini sayangnya sudah terlanjur jadi budaya dan demam akut. Tiada celah bagi kita untuk makar dari proyek sosial sok-sokan ini. Satu-satunya cara adalah terus berdoa semoga kita tetap waras di tengah kegendhengan style pendidikan negeri ini.

Previous ArticleNext Article

2 Comments

  1. Penggunaan kata-kata yang disajikan author sangat ringan sehingga pembaca mudah memahami dan antusian membaca tulisan author, dan cara pandang author terhadap KKN sungguh menarik, karena author memiliki sudut pandang yang berbeda yang mana biasanya KKN adalah moment yang ditunggu sebagian besar Mahasiswa karena terhipnotis dengan cerita -cerita kebanyakan tentang KKN yang dianggap sebagai moment untuk mengekspresikan diri dari segala kejenuhan yang ditimbulkan oleh aktivitas kuliah tetapi author bisa mengungkapkan curahan hati sebagian mahasiswa yang mungkin tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait KKN ini. Saya berharap author bisa semakin banyak menemukan hal-hal menarik terkait aktifitas perkuliahan yang mainstrem namum bisa diangkat dari sudut pandang yang berbeda.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks