Demam Proyek Sosial, Cuma Gejala atau Sudah Kronis? 2 653

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Mengapa mahasiswa butuh KKN?

Pertanyaan ini barangkali menguras tenaga dan sukma pembaca sekalian untuk menemukan jawabnya. KKN tentu saja bukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (walau mahasiswa sering melakukannya, misalnya korupsi absen kuliah). Ini tentang Kuliah Kerja Nyata, yang katanya mampu membuat mahasiswa terjun ke masyarakat dan peduli pada ‘mereka yang membutuhkan’.

Terlepas dari cita-cita yang teramat mulia dan untuk sekadar memenuhi tri dharma perguruan tinggi, KKN dan segala kisahnya mengandung unsur-unsur lawakan yang setidaknya bisa membuat kita tertawa.

Yang satu ini bisa jadi bonus manis yang paling dinanti. Cinta lokasi tidak bisa terhindar apabila dua insan dipaksa tinggal dalam satu atap selama hampir sebulan. Ada banyak drama mulai dari yang bertemu jodoh, selingkuhan, hingga pacar orang gara-gara KKN.

KKN ini juga barangkali harus didukung penuh terutama oleh kebijakan yang menjanjikan nikah massal gratis macam rezim Ridwan Kamil, atau yang baru gress macam si ganteng Sandiaga Uno. Bertemunya pasangan-pasangan baru di KKN (dengan plot mirip FTV) turut menyukseskan tidak tergantinya mereka dalam nominasi ‘kepala daerah gaul’.

Mengikuti perkembangan zaman, ada-ada saja cara KKN untuk unjuk diri. Pun kegiatan sosial ini harus dipublikasikan secara luas agar dunia tahu bahwa kampus tak hanya mementingkan teori mbelgedhes, melainkan juga turut mendukung soft skills anak didiknya. Cara ini ditempuh dengan kewajiban posting di dunia maya terhadap berbagai kegiatan yang sifatnya sangat artifisial.

Para kampus beken sering pula mewajibkan setiap kelompok KKN membuat video kompilasi dan diunggah ke Youtube. Tentu dengan kata kunci tertentu dalam konten video, nama universitas melambung secara tiba-tiba berkat kerja relawan gratisan pembuat konten kreatif. Mahasiswa yang disuruh memikirkan program, mahasiswa yang disuruh merekam gambar dan menghabiskan kuota super mahal untuk upload, eh lha kok kampusnya yang dapat reputasi webometric baik hehe.

Jika dalih peningkatan kualitas dan martabat adalah senjata akhir yang dikeluarkan kampus kece ini, ada baiknya kita hanya perlu mengamini. Semoga semakin meningkatnya webometrics dan ranking Qs berbanding lurus dengan bertambah kencangnya wifi kampus dan berkurangnya intensitas dosen terlambat mengajar.

Mengintip lebih jauh, kegiatan sosial ini kini berubah hanya mendapuk image. Dilaksanakan dari tahun ke tahun, sensitivitas emosional dan kepedulian sosial yang berusaha dibangun itu sudah pupus sejak tiang listrik berdiri. Proyek sosial hanya berupa variasi pembelajaran, kewajiban institusi, dan rutinitas belaka. Pun fokus motivasi mahasiswa ber-KKN adalah demi tuntasnya kewajiban. Segera, semuanya akan terlupakan dari benak para akademisi ini (gatau lagi kalau soal bayangan mantan).

Adapun fenomena reunian kelompok KKN yang sering dicap sebagai ‘kangen KKN’ menjadi identifikasi persoalan yang salah. Rindu barangkali hanya pada teman-temannya, bukan susahnya membuat proposal dan perizinan. Rindu hanya pada personal orang-orang desa yang ramah menyambut, bukan sakitnya menghadapi resistensi warga atas kedatangan orang-orang asing dengan dandanan menor (pakai jas almamater).

Selain proyek sosial ekstrim macam KKN—yang memakan banyak uang—berbagai kampus sebagai tempat beranak pinaknya agen perubahan kemudian mulai keranjingan menggarap kegiatan serupa. Muncullah KKN-KKN junior, proyek sosial dalam bentuk lebih sederhana. Tujuan mengembangkan kepekaan sosial lagi-lagi tertera pada proposal dan berbagai indikator ndakik terpampang sok diplomatis.

Para elite kampus kemudian memasang kacamata kuda, tidak ingin terlampau banyak dikuliti pada sesi evaluasi. Program berjalan dan goal dipaksa tercapai. Padahal, ada begitu banyak pihak yang terpapar dampak atas kepura-puraan ini. Pertama, mahasiswa sebagai korban representasi kampus yang sok peduli pada masyarakat. Kedua, pihak sasaran program proyek sosial yaitu masyarakat.

Dalam prakteknya, tentu saja masyarakat yang disasar dilabeli dengan nama ‘kurang beruntung’ atau ‘mereka yang membutuhkan’. Masyarakat desa dengan pekerjaan utama bertani, beternak, nelayan serta-merta dikategorikan masyarakat kelas sosial-ekonomi rendah. Masyarakat ini kemudian dianggap perlu dimodernisasi karena kehidupan yang terisolasi dalam kondisi geografis jauh dari pusat pemerintahan. Pemikiran semacam inilah yang salah kaprah, definisi modernisasi yang tentu dipaksakan.

Akibatnya, program yang dirancang diatur sesuai dengan tema yang mendukung kepentingan kampus, apalagi harus dipublikasikan secara online agar seakan telah mengabdi. Padahal program yang digelar belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pun penetapan masyarakat desa sebagai ‘yang perlu dikucuri bantuan’ adalah pemikiran secupet benjolan bakpao.

Masyarakat yang disasar diekspos dalam media online semakin mendukung eksploitasi kemiskinan. Justru bukti foto atau video dengan judul ‘Social Project’ yang menampilkan pelaku (mahasiswa) dan sasaran masyarakat yang dianggap ‘terbelakang’ ini semakin menunjukkan adanya gap di antara kedua aktor.

Padahal, sejak kapan masyarakat desa adalah mereka yang terbelakang dan perlu dibantu? Sejak kapan konsep ini muncul dan dijadikan doktrin mengakar pada para ilmuwan kita? Masyarakat tidak dilihat sebagai fenomena penelitian, melainkan suatu objek yang harus diubah.

Kesalahan turun-temurun ini sayangnya sudah terlanjur jadi budaya dan demam akut. Tiada celah bagi kita untuk makar dari proyek sosial sok-sokan ini. Satu-satunya cara adalah terus berdoa semoga kita tetap waras di tengah kegendhengan style pendidikan negeri ini.

Previous ArticleNext Article

2 Comments

  1. Penggunaan kata-kata yang disajikan author sangat ringan sehingga pembaca mudah memahami dan antusian membaca tulisan author, dan cara pandang author terhadap KKN sungguh menarik, karena author memiliki sudut pandang yang berbeda yang mana biasanya KKN adalah moment yang ditunggu sebagian besar Mahasiswa karena terhipnotis dengan cerita -cerita kebanyakan tentang KKN yang dianggap sebagai moment untuk mengekspresikan diri dari segala kejenuhan yang ditimbulkan oleh aktivitas kuliah tetapi author bisa mengungkapkan curahan hati sebagian mahasiswa yang mungkin tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait KKN ini. Saya berharap author bisa semakin banyak menemukan hal-hal menarik terkait aktifitas perkuliahan yang mainstrem namum bisa diangkat dari sudut pandang yang berbeda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Perempuan Endonesa di Tengah Jalangnya Panggung Politik 0 161

Perempuan memang harusnya masak di dapur ajah! Gak usah politik-politikan!”

Pernyataan di atas bisa jadi sasaran bahan bully yang empuk di era ini, utamanya karena populasi kaum penganut feminis akut kian meningkat (apalagi yang kelewat pede, merasa lebih unggul dari laki-laki). Keterbukaan pada media sosial membuat kesadaran gender jadi makanan sehari-hari, baik untuk ditenggak maupun di-lepeh lagi.

Namun, nyatanya di kancah perpolitikan, kalimat tersebut ternyata masih pantas-pantas saja dilambungkan. Oke, kini makin banyak politisi perempuan yang muncul ke permukaan. Makin banyak perempuan yang menjadi pimpinan dalam posisi strategis. Catat saja Jawa Timur sudah dikuasai 10 emak-emak sebagai kepala daerah. Tapi masalahnya, apakah kenyataan ini mampu mengobati kekhawatiran kita akan ketimpangan peran perempuan di pertarungan hidup politik yang sengit ini?

Penulis meragukan betul jawabannya. Pasalnya, kemarin, selepas menonton talkshow yang digelar idola, masih belum ada juga stigma negatif terhadap politisi perempuan yang berusaha diubah. Justru, dua wanita dari partai biru-biru, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu, yang nyatanya masih mempertahankan pola pikir lama tentang perempuan.

Wanita dari partai biru A menyebut berkali-kali dengan bangga bahwa dirinya adalah politisi perempuan. Sudah, sampai situ saja. Tidak jauh berbeda dengannya adalah politisi dari partai biru B. Menekankan identitasnya sebagai perempuan, ia merasa mengungguli suara di timur Jawa dari ibu-ibu dan anak generasi milenial.

Kemudian hal ini menyisakan pertanyaan dalam benak kita semua, “Terus nek awakmu wedhok, aku kudu lapo?”

Iya. Saudara-saudara, bukankah kita sebagai perempuan memimpikan women empowerment dalam program kerja dan perwujudan hukum di Indonesia dari politisi perempuan juga?

Sayangnya, para mbak-mbak, politisi perempuan di negera kita ini masih dihantui dengan kecenderungan untuk dilemahkan. Benar memang 30% kursi DPR harus diisi oleh mereka yang di KTP-nya tertulis ‘perempuan’. Tapi, bagaimana jika angka tersebut digunakan sebagai syarat formalitas belaka? Sayembara digelar, perempuan dilibatkan, hanya cuma agar supaya angka terpenuhi dan partai politik lolos verifikasi memasukkan benderanya di surat suara.

Sebuah jurnal yang meneliti kinerja DPRD Surabaya menyebut politisi perempuan saat berpendapat di rapat paripurna cenderung tidak dianggap dan bahkan direndahkan dengan kalimat verbal. Demikian pula jurnal ini menyebut pendidikan politik di akar rumput hanya mementingkan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, bukan memilah isu-isu yang seharusnya pas dipegang politisi perempuan. Tidak heran jika istri, anak, dan sanak saudara yang berjenis kelamin perempuan dari para pimpinan parpol ujug-ujug muncul wajahnya di spanduk kampanye pinggir jalan. Nyaleg.

Sebuah tesis berjudul “Gambaran Politisi Perempuan dalam Arena Politik Indonesia di Media Massa” juga menyebut, pemberitaan di media tentang politisi perempuan masih hobi nyerempet ke isu domestik. Identitas sebagai politisi dilengkapi dengan sentuhan “tuntutan” untuk tetap menjadi tukang masak, tukang nyapu-ngepel, dan guru les anak dalam berbagai pemberitaan. Dalam media pun, politisi perempuan cenderung digambarkan ndompleng ke nama besar laki-laki yang menjadi “promotornya”.

Nyatanya, perempuan kalau jadi politisi memang banyak tantangannya. Ranah dapur yang lekat dalam image perempuan didobrak paksa habis-habisan ketika ia memilih ranah publik dengan menjadi politisi. Belum lagi ketika perempuan berhasil merebut jabatan-jabatan vital di tingkat nasional maupun daerah. Segala hukum agama, dan kalau bisa hukum rimba, digunakan untuk menjegal mereka. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita hidup dengan catatan sejarah panjang dan konteks budaya yang lekat dengan pandangan patriarki. Kita masih terjebak bahwa politik adalah pekerjaan maskulin.

Lah terus piye? Apakah dengan begitu para pemimpin dan politisi perempuan yang tengah menjabat kini kurang mumpuni? Tidak juga. Tri Rismaharini, yang dikenal suka marah-marah itu, selalu dihujani penghargaan kelas internasional dan tetap teguh menutup jurang Gubeng dalam lima hari. Khofifah Indar Parawansa bisa dikata berhasil memenangkan kontestasi Jatim 1 akibat jaringan massa yang kuat dan prestasi sebelumnya yang bergerak di ranah sosial, bidang yang “cewek banget”.

Tapi ya balik lagi, artinya politisi perempuan memang harus menunjukkan rapot terlebih dahulu baru beroleh penghormatan yang sepadan. Jika tidak kuat menerjang gelombang maut permainan politik yang sarat kecurangan dan dendam, politisi perempuan yang selalu jadi sasaran korban ini tidak akan dipandang.

Sedih ya? Susah amat jadi politisi perempuan!

Strategi Mengusir Komunis Anjir 0 284

Komunis di Indonesia diposisikan sebagai ajaran haram yang patut dijauhi. Tidak boleh dibaca, apalagi diimani. Selama tahun 1966-1998, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis mendapat perlakuan tidak adil, baik secara sosial dan politik. Kebanyakan dari mereka minggat ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan, dan sebagian besarnya lagi dilempar ke Pulau Buru tanpa alasan yang jelas. Mirip-mirip kisah anak kecil yang disiksa ibu tirinya-lah.

Pasca reformasi, ketika Soeharto tidak lagi memimpin, keran demokrasi diperlebar. Namun gunjingan yang mengibliskan citra komunis tidak menipis. Bahkan istilah “komunis” sejajar dengan umpatan yang merujuk pada perilaku buruk seseorang. Semisal, tidak rajin beribadah adalah komunis. Tidak taat kepada orangtua adalah komunis. Mempertanyakan eksistensi Tuhan adalah komunis. Protes kepada guru di sekolah adalah komunis. Pokoknya kata komunis selalu sejajar dengan nuansa kriminalitas. Kalau “anjir” itu kotor, komunis lebih kotor lagi. Begitu kira-kira.

Mengapa?

Orde Baru mempunyai program ideologi yang disebut sebagai Anti-Komunisme. Di mana orang-orang yang memiliki kedekatan hingga dukungan politik terhadap komunisme, harus disingkirkan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Ketika itu, Orde Baru tidak hanya memperkerjakan aparatus negara, tapi juga melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tanda-tanda keberadaan PKI. Lha, ndilalah, cara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses melapor tersebut demi kepentingan pribadi.

Banyak dari masyarakat kita yang saling tuduh-menuduh komunis karena masalah personal semata. Misalnya, Nurhadi punya masalah dengan Aldo karena Aldo dianggap sok ganteng. Nurhadi yang memiliki akses kepada pemerintah akhirnya melaporkan Aldo dengan tuduhan bahwa Aldo adalah simpatisan PKI. Alhasil, keesokan harinya Aldo menghilang (karena dihantam Dilan akibat mengganggu Milea), dan Nurhadi menjadi satu-satunya orang terganteng yang tersisa.

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tapi gejala-gejala seperti ini masih terjadi. Buku bermuatan kiri dibakar, disita, dan dijauhkan dari rak toko-toko buku. Dulu pernah – pasca reformasi – buku karya mbah Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, dibakar oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Aliansi Anti Komunis (AAK).

Mereka beranggapan, jika buku-buku yang memuat unsur-unsur komunisme, baik judul, cover, maupun isi, harus dibakar sampai jadi debu. Padahal buku mbah Magnis-Suseno itu adalah buku yang menghajar habis pemikiran Karl Marx. Artinya, orang-orang ini tidak peduli tentang kandungan buku yang mereka bakar. Atau mereka terlalu sibuk hingga tidak sempat memahami isi buku, atau lebih jauh lagi, mereka terlalu “batu” untuk memahami buku-buku itu.

Contoh yang lebih segar, tidak lama ini di Padang Kediri juga dilakukan aksi penyitaan terhadap buku-buku yang dinilai memiliki kandungan komunis, marxis, manis, lamis, amis, sembarangkalir-lah. Kalau begini terus, kapan mau terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa jika cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan semakin dipersempit dan akses untuk mendapat buku-buku berkualitas tidak dibuka.

Fyi, memahami komunis itu bagian dari penggalian ilmu pengetahuan, lho. Jangan dikira komunis itu tidak memiliki kandungan hikmah. Ibarat seharam-haramnya babi, dia tetap memberikan pelajaran bagi manusia supaya tidak menjadi pribadi yang rakus, jorok, dan malas.

Kalau pun buku-buku komunis itu haram, mari, sama-sama kita buktikan! Kita berjumpa dalam forum diskusi, kita berdebat sampai menemukan kesepatakan intelektual kalau komunis tidak berhak memperlihatkan batang hidungnya di bumi Indonesia. Atau minimal hentikan kebiasaan membubar-bubarkan diskusi tentang sejarah-sejarah yang berasal dari perspektif korban genosida Orde Baru. Saya Yaqueen, tanpa diberi tindakan represif, atau disita buku-bukunya, komunis akan pergi dengan sendirinya dari negara ini. Hanya saja, tindakan aparat mempercepat kepergian komunis, akan menjadi ancaman bagi keselamatan berpikir rakjat.

 

Editor Picks