Demam Proyek Sosial, Cuma Gejala atau Sudah Kronis? 2 775

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Mengapa mahasiswa butuh KKN?

Pertanyaan ini barangkali menguras tenaga dan sukma pembaca sekalian untuk menemukan jawabnya. KKN tentu saja bukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (walau mahasiswa sering melakukannya, misalnya korupsi absen kuliah). Ini tentang Kuliah Kerja Nyata, yang katanya mampu membuat mahasiswa terjun ke masyarakat dan peduli pada ‘mereka yang membutuhkan’.

Terlepas dari cita-cita yang teramat mulia dan untuk sekadar memenuhi tri dharma perguruan tinggi, KKN dan segala kisahnya mengandung unsur-unsur lawakan yang setidaknya bisa membuat kita tertawa.

Yang satu ini bisa jadi bonus manis yang paling dinanti. Cinta lokasi tidak bisa terhindar apabila dua insan dipaksa tinggal dalam satu atap selama hampir sebulan. Ada banyak drama mulai dari yang bertemu jodoh, selingkuhan, hingga pacar orang gara-gara KKN.

KKN ini juga barangkali harus didukung penuh terutama oleh kebijakan yang menjanjikan nikah massal gratis macam rezim Ridwan Kamil, atau yang baru gress macam si ganteng Sandiaga Uno. Bertemunya pasangan-pasangan baru di KKN (dengan plot mirip FTV) turut menyukseskan tidak tergantinya mereka dalam nominasi ‘kepala daerah gaul’.

Mengikuti perkembangan zaman, ada-ada saja cara KKN untuk unjuk diri. Pun kegiatan sosial ini harus dipublikasikan secara luas agar dunia tahu bahwa kampus tak hanya mementingkan teori mbelgedhes, melainkan juga turut mendukung soft skills anak didiknya. Cara ini ditempuh dengan kewajiban posting di dunia maya terhadap berbagai kegiatan yang sifatnya sangat artifisial.

Para kampus beken sering pula mewajibkan setiap kelompok KKN membuat video kompilasi dan diunggah ke Youtube. Tentu dengan kata kunci tertentu dalam konten video, nama universitas melambung secara tiba-tiba berkat kerja relawan gratisan pembuat konten kreatif. Mahasiswa yang disuruh memikirkan program, mahasiswa yang disuruh merekam gambar dan menghabiskan kuota super mahal untuk upload, eh lha kok kampusnya yang dapat reputasi webometric baik hehe.

Jika dalih peningkatan kualitas dan martabat adalah senjata akhir yang dikeluarkan kampus kece ini, ada baiknya kita hanya perlu mengamini. Semoga semakin meningkatnya webometrics dan ranking Qs berbanding lurus dengan bertambah kencangnya wifi kampus dan berkurangnya intensitas dosen terlambat mengajar.

Mengintip lebih jauh, kegiatan sosial ini kini berubah hanya mendapuk image. Dilaksanakan dari tahun ke tahun, sensitivitas emosional dan kepedulian sosial yang berusaha dibangun itu sudah pupus sejak tiang listrik berdiri. Proyek sosial hanya berupa variasi pembelajaran, kewajiban institusi, dan rutinitas belaka. Pun fokus motivasi mahasiswa ber-KKN adalah demi tuntasnya kewajiban. Segera, semuanya akan terlupakan dari benak para akademisi ini (gatau lagi kalau soal bayangan mantan).

Adapun fenomena reunian kelompok KKN yang sering dicap sebagai ‘kangen KKN’ menjadi identifikasi persoalan yang salah. Rindu barangkali hanya pada teman-temannya, bukan susahnya membuat proposal dan perizinan. Rindu hanya pada personal orang-orang desa yang ramah menyambut, bukan sakitnya menghadapi resistensi warga atas kedatangan orang-orang asing dengan dandanan menor (pakai jas almamater).

Selain proyek sosial ekstrim macam KKN—yang memakan banyak uang—berbagai kampus sebagai tempat beranak pinaknya agen perubahan kemudian mulai keranjingan menggarap kegiatan serupa. Muncullah KKN-KKN junior, proyek sosial dalam bentuk lebih sederhana. Tujuan mengembangkan kepekaan sosial lagi-lagi tertera pada proposal dan berbagai indikator ndakik terpampang sok diplomatis.

Para elite kampus kemudian memasang kacamata kuda, tidak ingin terlampau banyak dikuliti pada sesi evaluasi. Program berjalan dan goal dipaksa tercapai. Padahal, ada begitu banyak pihak yang terpapar dampak atas kepura-puraan ini. Pertama, mahasiswa sebagai korban representasi kampus yang sok peduli pada masyarakat. Kedua, pihak sasaran program proyek sosial yaitu masyarakat.

Dalam prakteknya, tentu saja masyarakat yang disasar dilabeli dengan nama ‘kurang beruntung’ atau ‘mereka yang membutuhkan’. Masyarakat desa dengan pekerjaan utama bertani, beternak, nelayan serta-merta dikategorikan masyarakat kelas sosial-ekonomi rendah. Masyarakat ini kemudian dianggap perlu dimodernisasi karena kehidupan yang terisolasi dalam kondisi geografis jauh dari pusat pemerintahan. Pemikiran semacam inilah yang salah kaprah, definisi modernisasi yang tentu dipaksakan.

Akibatnya, program yang dirancang diatur sesuai dengan tema yang mendukung kepentingan kampus, apalagi harus dipublikasikan secara online agar seakan telah mengabdi. Padahal program yang digelar belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pun penetapan masyarakat desa sebagai ‘yang perlu dikucuri bantuan’ adalah pemikiran secupet benjolan bakpao.

Masyarakat yang disasar diekspos dalam media online semakin mendukung eksploitasi kemiskinan. Justru bukti foto atau video dengan judul ‘Social Project’ yang menampilkan pelaku (mahasiswa) dan sasaran masyarakat yang dianggap ‘terbelakang’ ini semakin menunjukkan adanya gap di antara kedua aktor.

Padahal, sejak kapan masyarakat desa adalah mereka yang terbelakang dan perlu dibantu? Sejak kapan konsep ini muncul dan dijadikan doktrin mengakar pada para ilmuwan kita? Masyarakat tidak dilihat sebagai fenomena penelitian, melainkan suatu objek yang harus diubah.

Kesalahan turun-temurun ini sayangnya sudah terlanjur jadi budaya dan demam akut. Tiada celah bagi kita untuk makar dari proyek sosial sok-sokan ini. Satu-satunya cara adalah terus berdoa semoga kita tetap waras di tengah kegendhengan style pendidikan negeri ini.

Previous ArticleNext Article

2 Comments

  1. Penggunaan kata-kata yang disajikan author sangat ringan sehingga pembaca mudah memahami dan antusian membaca tulisan author, dan cara pandang author terhadap KKN sungguh menarik, karena author memiliki sudut pandang yang berbeda yang mana biasanya KKN adalah moment yang ditunggu sebagian besar Mahasiswa karena terhipnotis dengan cerita -cerita kebanyakan tentang KKN yang dianggap sebagai moment untuk mengekspresikan diri dari segala kejenuhan yang ditimbulkan oleh aktivitas kuliah tetapi author bisa mengungkapkan curahan hati sebagian mahasiswa yang mungkin tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait KKN ini. Saya berharap author bisa semakin banyak menemukan hal-hal menarik terkait aktifitas perkuliahan yang mainstrem namum bisa diangkat dari sudut pandang yang berbeda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 74

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 68

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Editor Picks