Hari Ibu dan Kecerewetan Ini-Itu 0 437

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

Semasa SD, adalah yang paling saya senangi ketika mendapat tugas menulis puisi. Terlebih dengan tema kasihsayang, yang dengan kata lain puisi tersebut nantinya akan berjudul, “Doa Ibu”, atau “Surat untuk Ibu”, isinya sudah pasti tak lepas dari “telapak kaki” dan “surga”. Setelahnya, kertas puisi itu saya simpan dalam toples kaca, sedang teman lain ada juga yang menyelipkannya pada bagian terakhir binder dengan warna terbaik.

Beberapa hari lalu, ramai sekali netijen merefleksikan cerita mereka bersama ibu. Hampir seluruh situasi yang diceritakan membawa kesan haru bagi pembaca, kalau boleh saya juga berbagi cerita, saya mau menceritakan ibu saya dari perspektif berbeda.

 

Jadi Begini

Ibu saya, umurnya tidak lebih dari enam puluh tahun, dan tidak kurang dari lima puluh tahun. Ibu tidak pernah memaksa saya beribadah, tidak pernah mengatur jalan hidup saya, bahkan ibu tidak mau ambil pusing ketika saya coba membawa seorang gadis pulang ke rumah. Bagi saya, apa yang ia lakukan adalah suatu bentuk kepercayaan.

“…kamu berpendidikan, sudah tau mana yang baik, sudah tau mana yang beresiko”, ucapnya ketika saya bangun di umur 18 tahun. Entah karena alasan apa, seingat saya, ibu jarang sekali menggunakan kata “salah” terhadap suatu hal yang dianggapnya keliru. Ibu lebih sering memperingati bahwa apa yang tidak baik akan beresiko.

Namun, sejak ibu mengetahui saya terlibat dalam beberapa aktivitas politik, ibu mulai sering menggunakan kata “salah”. Bagai diksi purba yang lama tenggelam dan muncul kembali di tengah arus perpolitikan yang deras, ibu membekukan niatan saya untuk menjadi politisi. Padahal saya cukup rasional untuk membantah argumen bahwa apa yang ibu pikirkan terhadap politik itu tidak sepenuhnya benar.

Politik, barangkali bagi ibu telah melewati batas kekeliruan. Atau mungkin kekhawatiran ibu terhadap politik tidak lebih dari akibat warisan perpolitikan Orde Baru yang ia terima selama remaja. Sekarang ibu mulai sering membuka internet dan berkunjung ke halaman berita yang sumbernya masih bisa diperdebatkan. Untuk sekedar informasi, Ibu sangat mengagumi Ustad Abdul Somad. Ustad Somad, bagi ibu, yakni representasi ideal yang dapat menjadi panutan generasi sekarang.

Semenjak  sering menggunakan internet, pengetahuan ibu atas kondisi saat ini mulai terperbaharui. Ibu mulai mengerti bahwa 22 desember menjadi waktu ditetapkannya Hari Ibu. Paginya, ibu menanyakan perihal Hari Ibu tersebut, “kalau ada hari ibu, ibu harus ngapain?” tanyanya. Selanjutnya perbincangan kami terpelanting ke masa ketika hari ibu tak perlu dirayakan seperti sekarang.

Meski hari ibu telah ditetapkan sejak 22 desember 1959 melalui Dekrit Presiden RI No. 316 Tahun 1959, tetapi ibu mulai mengetahui bahwa ada seremonial semacam itu dua hari yang lalu. Ibu bercerita bahwa selama remaja, nenek (ibunya) tidak pernah menuntut apapun pada anaknya, sebaliknya, anak-anak nenek lah yang sebisa mungkin harus mencari tahu apa yang sebenarnya nenek butuhkan. Tentunya tanpa menunggu perayaan Hari Ibu atau sejenisnya.

Saya mulai mengingat beberapa ibu dari teman saya yang sering menuntut sesuatu dari anaknya melalui hal-hal sederhana. Contoh, harus berpakaian seperti ini-itu, pulang di bawah jam sepuluh malam, kuliah ambil jurusan ini, jangan ikut organisasi itu, potong rambut jangan gondrong, ponimu taruh ke samping. Bisa dikata bahwa tuntutan semacam ini menjadi perwujudan keegoisan orangtua yang belum pernah disepakati oleh sang anak.

Betulkah kelahiran seorang anak di bumi ialah utuh untuk kesejahteraan orang tua? Hal yang sama saya tanyakan pada ibu saya, dan beliau mengatakan, tidak. Baginya, orang tua tidak perlu mengarahkan jalan hidup anaknya apabila ia memang merasa khawatir dengan sebuah masa depan. Untuk alasan moralitas, kata ibu, orangtua tidak wajib memberlakukan aturan-aturan yang membatasi pengetahuan anaknya, cukup representasikan dari laku kehidupan orang tua itu sendiri. Sebab tindakan yang dilakukan seorang anak diakibatkan oleh dua faktor wilayah, pertama konstruksi keluarga, kedua konstruksi masyarakat.

Bagi ibu, orangtua memiliki kesempatan untuk mendidik anaknya melalui wilayah kecil bernama keluarga. Terlepas dari itu adalah biarkan kebebasannya untuk memilih. Entah ia mau menjadi seniman atau politisi, yang terpenting, mereka hanya cukup mengerti jika segala tindakan yang keliru akan beresiko, dan segala tindakan yang benar tidak selamanya benar. Dan untuk kenapa ibu tiba-tiba menyatakan bahwa tindakan saya dalam melakukan aktivitas politik adalah salah, biarkan itu menjadi kado rahasia yang saya dapatkan pada Hari Ibu.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan atas Dinginnya SBY (Surabaya, maksudnya..) 0 471

Surabaya sedang dingin beberapa hari belakangan. Jika kita menuntut BMKG untuk menjelaskan fenomena ini, katanya masa-masa ini adalah ketika musim kemarau mencapai klimaksnya. Lha kok malah udaranya dingin?

Dalam istilah astronomis yang lebih teknis, udara yang bikin kita tak mau beranjak dari selimut ini konon berasal muasal dari fenomena aphelion. Terjadi satu kali dalam setahun pada kisaran Juli-Agustus gara-gara massa udara dari benua kangguru yang dingin dan kering berhembus menuju Indonesia. Pembaca sekalian tidak hanya akan dihajar hawa dingin yang bikin pengen kelonan, tapi juga hujan lebat yang akan mengguyur di beberapa kota pada bulan Juli ini.

Pedagang bakso atau wedhang ronde di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan daerah-daerah lain di Indonesia bagian selatan mengalami nasib sama mujurnya pada masa-masa suhu rata-rata 26-27 derajat celcius ini. Sementara lapak es kepal milo – yang sempat sangat lacur itu – terpantau sepi pengunjung.

Yang paling penting dalam perubahan cuaca ini adalah menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Sebab pada masa ini pun, mulut kita tetap tidak bisa direm untuk sambat: “kok adhem?”. Mau diberi panas terik ngomel, katanya Surabaya adalah tempat training neraka. Pun diparingi Gusti dengan hujan yang dingin pun ngedumel.

Bukankah itu hakikat kita sebagai manusia? Terbiasa menjadi oposisi atas kemapanan apapun yang bertahta, menjadi komentator ulung, dan/atau kritikus handal – termasuk pada masalah seremeh cuaca. Kesadaran kita untuk selalu mengomentari dan tak mudah menerima keadaan sesungguhnya adalah baik. Pola berpikir kita terbiasa merespon stimulus di lingkungan sosial kita, berusaha bertahan pada posisi kehidupan yang stabil dan tenang bagai ombak di laut, atau dalam istilah arek-arek: comfort zone.

Tanpa sadar, kepusingan kita melihat politikus yang saling sepak terjang dalam mempertahankan kekuasaan adalah refleksi atas diri kita sendiri yang selalu tidak terima (atau dalam kamus-kamus agama disebut kurang bersyukur). Sebagai makhluk yang didesain tidak pernah puas, kita menciptakan dikotomi hitam-putih, baik-buruk, panas-dingin. Tetapi sekaligus melanggarnya dengan mengatakan ada range di antara setiap dua kutub: seberapa hitam-seberapa putih, seberapa baik-seberapa buruk, seberapa panas-seberapa dingin.

Pokoknya, jangan heran mengapa Rocky Gerung dan kawan-kawannya mati-matian menolak presidential threshold yang diduga diotaki barisan pendukung pemerintah. Jangan geleng-geleng kepala melihat aksi ibu mertuanya Rio Dewanto marah-marah di posko tim pencarian KM Sinar Bangun. Pun ketika rombongan Gus Ipul membubuhkan label ‘curang’ pada hasil hitung KPU yang resmi memenangkan kompetitornya, BPOM yang menolak eksistensi susu kental manis sebagai susu, atau aksi Menkominfo yang memblokir Bowo Alpenliebe dan para umat TikToknya, adalah serangkaian reaksi kita sebagai manusia.

Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup harus selalu berkomentar, mengeluh, semata-mata untuk merawat hadirnya diskusi dan alternatif pemikiran. Terhadap segala hal yang menimpa kita, hendaknya kita selalu siap sedia menyusun argumen, menandingi kemapanan, menolak narasi yang berlaku di masyarakat, tidak tinggal diam.

Jika udara dingin yang menyelimuti Surabaya sekarang adalah suatu bentuk kemapanan, maka rakyat harus mulai menyusun amunisi, menghadirkan antitesis berharap panas datang kembali. Karena Surabaya dingin adalah sesuatu yang asing. Surabaya dan panas adalah suatu yang tiada bisa terpisahkan. Surabaya tanpa panas ibarat Jokowi tanpa sepeda, Suarez tanpa Cavani, film Indonesia tanpa Reza Rahadian, sendok tanpa garpu, ataupun aku tanpa kamu (halah).

Akhir kata, refleksi ini akan ditutup dengan motto: “Cukup udara Surabaya saja yang dingin, hatimu jangan”.

Lidah Bahasa Lokal pada Pilgub Jatim 0 246

Pada 27 Juni, segala pertarungan di 171 daerah di Indonesia telah mengalami puncaknya. Segenap mesin partai hanya tinggal berdoa dan berjaga di tiap TPS, sementara si ‘tokoh utama’ (maksudnya para calon pemimpin daerah) justru siap menghadapi pertarungan selanjutnya – antara bersiap menduduki puncak pimpinan atau melawan rasa kekecewaan menerima kekalahan.

Penulis ingin sedikit kilas balik ke masa debat Pilgub Jatim digelar untuk terakhir kalinya 23 Juni silam. Dalam debat terbuka pamungkas tersebut, seperti biasa pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti saling berseteru, khususnya mengulik habis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertarungan yang masih tetap seru seperti debat-debat sebelumnya lantas sempat membuat rakyat menghadapi dilema. Mau menjadi saksi debat calon pemimpinnya atau Belgia vs Tunisia yang berlaga dari lapangan rumput Moskow.

Jika pilihan pembaca jatuh pada tontonan engkel-engkelan pucuk teratas pasukan Wis Wayahe vs Kabeh Sedulur, pembaca tentu turut menyaksikan sesi terakhir debat menggunakan bahasa Jawa. Barangkali, Mbak Brigita Manohara, sang moderator, tak punya masalah dalam membacakan pertanyaan. Lidah doi tentu fasih, apalagi menurut pengakuannya yang pernah membawakan berita berbahasa Jawa Timur-an sebelumnya.

Yang jadi soal tentu bagi para peserta yang sedang berlaga. Bagi Mas ‘Ganteng’ Emil Elestianto Dardak dan Mbak Puti Guntur Soekarno yang tak bisa memungkiri takdir sebagai pendatang dari Jakarta, lebih baik memilih diam seribu bahasa. Percayakan saja kepada para calon gubernur, Khofifah yang asli Surabaya dan Saifullah Yusuf kelahiran Pasuruan. Tentu beliau berdua bagai mobil meluncur di jalan tol jika sudah bersentuhan dengan bahasa lokal Jawa Timur.

Namun, sayang disayang, ekspetasi muluk-muluk yang demikian harus dikurung rapat. Nyatanya Khofifah dan Gus Ipul nampak cukup kesulitan menjelentrehkan ide mereka dengan bahasa lokal yang baik dan benar. Bahasa Indonesia atau ‘gado-gado’ antara krama dan ngoko harus terselip di tengah-tengahnya.

Kita tentu tidak boleh suudzon dan terlalu dini menjatuhkan vonis negatif terhadap mereka. Tentu ada banyak faktor yang membuat pembaca harus mengapresiasi betul segala upaya yang dikeluarkan keduanya ketika menjawab pertanyaan. Banyak penyebab pula yang melatarbelakangi kebingungan keduanya dalam merangkai kata.

Pertama, sudah terlalu lama kemampuan berbahasa lokal disimpan rapat dalam peti harta karun keduanya. Khofifah sendiri sudah mengadu nasib di perpolitikan Jakarta sejak tahun 90an sebagai anggota DPR hingga menteri. Gus Ipul pun tak jauh berbeda. Sebelum menjalani dua periodenya mendampingi Pakde Karwo di JaTim, dirinya juga beradu di Senayan dan mendapuk jabatan menteri.

Selain itu, selalu berkecimpung di ranah formal, rapat kenegaraan, sambutan, pidato, hingga tampil di layar kaca nasional tidak pernah mengasah kembali kemampuan berbahasa lokal ini. Tak apalah jika lupa sedikit-sedikit!

Kedua, para calon gubernur ini barangkali bingung menentukan bahasa Jawa mana yang harus dipergunakan. Apakah dialek Arekan atau Kulonan. Apakah berbahasa yang berkiblat Madura, atau memihak Tengger, Kangean, Osing yang cukup minor penggunanya. Iya, bahasa Jawa Timur sendiri sudah beraneka ragamnya.

Lantas, bahasa mana yang harus digunakan dalam ajang ‘unjuk gigi’ untuk menarik hati 38 juta umat Jawa Timur? Dialek mana yang sekiranya sungguh merepresentasikan Jawa Timur banget dan tidak membuat penutur lainnya iri hati? Sekali salah pilih, netjien yang maha-tahu tentu habis-habisan menghujat. Aih, susah nian mau jadi gubernur!

Di luar itu, yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah wacana membawa bahasa lokal dalam debat publik Pilkada. Penulis secara pribadi melihat sesi berbahasa lokal harus selalu dimasukkan sebagai salah satu sesi, seperti yang diawali Pilgub Jatim.

Bagaimana tidak, kemahiran berbahasa lokal juga turut membuktikan apakah benar calon pemimpin yang digadang adalah asli putra daerah. Ah, tapi trennya sekarang kan plotting calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan sekenanya partai politik. Jadi, coba kita geser ke alasan berikutnya.

Kemampuan berbahasa lokal yang ditunjukkan dalam debat publik sesungguhnya juga mencerminkan hasil pendekatan calon pemimpin dengan yang akan dipimpinnya 5 tahun ke depan. Bahasa Indonesia formal, apalagi ditambah penjelasan data angka yang njelimet dalam debat barangkali hanya bisa dipahami masyarakat kota dan manusia-manusia berpendidikan. Lalu, pada siapa tanggung jawab harus dilemparkan untuk menjelaskan janji kampanye kepada rakyat kecil di pedesaan yang gak teteh berbahasa Indonesia? Apakah tim sukses kampanye? Apakah Ivan Lanin? Apakah superhero yang mati di Infinity War?

Hanya bahasa lokal lah yang dapat menjembatani apa maunya mbah-mbah di rumah reyot tak berlistrik pelosok desa sana dengan janji manis calon pemimpin daerah. Jika tak pakai bahasa lokal, dengan apakah para calon pemimpin ini mendekati rakyat? Apakah dengan kaos dan stiker? Apakah dengan Via Vallen dan Anang Hermansyah? Apakah dengan ‘uang kaget’ ketika fajar menyingsing?

Dalam hemat penulis, kemampuan bersilat lidah di panggung debat publik memang perlu. Apalagi kemampuan merangkai bunga bahasa dalam barisan visi misi, jangan sampai absen. Tambahkanlah kemampuan menguasai bahasa lokal sebagai bekal. Hati pakdhe dan bulik manakah yang tak berhasil dipanah jika para calon penguasa ini mampu ngopi bareng sambil bertutur bahasa sehari-hari mereka?

Editor Picks