Hari Ibu dan Kecerewetan Ini-Itu 0 632

Semasa SD, adalah yang paling saya senangi ketika mendapat tugas menulis puisi. Terlebih dengan tema kasih sayang, yang dengan kata lain puisi tersebut nantinya akan berjudul, “Doa Ibu”, atau “Surat untuk Ibu”, isinya sudah pasti tak lepas dari “telapak kaki” dan “surga”. Setelahnya, kertas puisi itu saya simpan dalam toples kaca, sedang teman lain ada juga yang menyelipkannya pada bagian terakhir binder dengan warna terbaik.

Beberapa hari lalu, ramai sekali netijen merefleksikan cerita mereka bersama ibu. Hampir seluruh situasi yang diceritakan membawa kesan haru bagi pembaca, kalau boleh saya juga berbagi cerita, saya mau menceritakan ibu saya dari perspektif berbeda.

 

Jadi Begini

Ibu saya, umurnya tidak lebih dari enam puluh tahun, dan tidak kurang dari lima puluh tahun. Ibu tidak pernah memaksa saya beribadah, tidak pernah mengatur jalan hidup saya, bahkan ibu tidak mau ambil pusing ketika saya coba membawa seorang gadis pulang ke rumah. Bagi saya, apa yang ia lakukan adalah suatu bentuk kepercayaan.

“…kamu berpendidikan, sudah tau mana yang baik, sudah tau mana yang beresiko”, ucapnya ketika saya bangun di umur 18 tahun. Entah karena alasan apa, seingat saya, ibu jarang sekali menggunakan kata “salah” terhadap suatu hal yang dianggapnya keliru. Ibu lebih sering memperingati bahwa apa yang tidak baik akan beresiko.

Namun, sejak ibu mengetahui saya terlibat dalam beberapa aktivitas politik, ibu mulai sering menggunakan kata “salah”. Bagai diksi purba yang lama tenggelam dan muncul kembali di tengah arus perpolitikan yang deras, ibu membekukan niatan saya untuk menjadi politisi. Padahal saya cukup rasional untuk membantah argumen bahwa apa yang ibu pikirkan terhadap politik itu tidak sepenuhnya benar.

Politik, barangkali bagi ibu telah melewati batas kekeliruan. Atau mungkin kekhawatiran ibu terhadap politik tidak lebih dari akibat warisan perpolitikan Orde Baru yang ia terima selama remaja. Sekarang ibu mulai sering membuka internet dan berkunjung ke halaman berita yang sumbernya masih bisa diperdebatkan. Untuk sekedar informasi, Ibu sangat mengagumi Ustad Abdul Somad. Ustad Somad, bagi ibu, yakni representasi ideal yang dapat menjadi panutan generasi sekarang.

Semenjak  sering menggunakan internet, pengetahuan ibu atas kondisi saat ini mulai terperbaharui. Ibu mulai mengerti bahwa 22 desember menjadi waktu ditetapkannya Hari Ibu. Paginya, ibu menanyakan perihal Hari Ibu tersebut, “kalau ada hari ibu, ibu harus ngapain?” tanyanya. Selanjutnya perbincangan kami terpelanting ke masa ketika hari ibu tak perlu dirayakan seperti sekarang.

Meski hari ibu telah ditetapkan sejak 22 desember 1959 melalui Dekrit Presiden RI No. 316 Tahun 1959, tetapi ibu mulai mengetahui bahwa ada seremonial semacam itu dua hari yang lalu. Ibu bercerita bahwa selama remaja, nenek (ibunya) tidak pernah menuntut apapun pada anaknya, sebaliknya, anak-anak nenek lah yang sebisa mungkin harus mencari tahu apa yang sebenarnya nenek butuhkan. Tentunya tanpa menunggu perayaan Hari Ibu atau sejenisnya.

Saya mulai mengingat beberapa ibu dari teman saya yang sering menuntut sesuatu dari anaknya melalui hal-hal sederhana. Contoh, harus berpakaian seperti ini-itu, pulang di bawah jam sepuluh malam, kuliah ambil jurusan ini, jangan ikut organisasi itu, potong rambut jangan gondrong, ponimu taruh ke samping. Bisa dikata bahwa tuntutan semacam ini menjadi perwujudan keegoisan orangtua yang belum pernah disepakati oleh sang anak.

Betulkah kelahiran seorang anak di bumi ialah utuh untuk kesejahteraan orang tua? Hal yang sama saya tanyakan pada ibu saya, dan beliau mengatakan, tidak. Baginya, orang tua tidak perlu mengarahkan jalan hidup anaknya apabila ia memang merasa khawatir dengan sebuah masa depan. Untuk alasan moralitas, kata ibu, orangtua tidak wajib memberlakukan aturan-aturan yang membatasi pengetahuan anaknya, cukup representasikan dari laku kehidupan orang tua itu sendiri. Sebab tindakan yang dilakukan seorang anak diakibatkan oleh dua faktor wilayah, pertama konstruksi keluarga, kedua konstruksi masyarakat.

Bagi ibu, orangtua memiliki kesempatan untuk mendidik anaknya melalui wilayah kecil bernama keluarga. Terlepas dari itu adalah biarkan kebebasannya untuk memilih. Entah ia mau menjadi seniman atau politisi, yang terpenting, mereka hanya cukup mengerti jika segala tindakan yang keliru akan beresiko, dan segala tindakan yang benar tidak selamanya benar. Dan untuk kenapa ibu tiba-tiba menyatakan bahwa tindakan saya dalam melakukan aktivitas politik adalah salah, biarkan itu menjadi kado rahasia yang saya dapatkan pada Hari Ibu.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 70

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Caleg dan Spion Bundarnya 0 140

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Editor Picks