Mengutuki Leha-leha yang Salah Kaprah 0 712

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Pembaca yang budiman dan budiwoman, jika Anda termasuk dalam tipe orang perhatian, Anda pasti menyadari bahwa beberapa hari belakangan Kalikata.id sepi kabar.

Maaf. Tiada bermaksud para penulis ‘tuk gantungkan kesetiaan Anda. Semata-mata, para penulis hanya ingin beristirahat (mbuh, koyokane seh).

Sebenarnya, ini juga menjadi salah satu keprihatinan penulis. Betapa kata ‘istirahat’ semakin ngglambyar pengertiannya seiring dengan semakin padatnya kegiatan urban.

Bagi manusia-manusia sok sibuk, istirahat seolah menjadi kubangan maut yang harus dihindari. Kalau istirahat sekarang, nanti tugas enggak selesai. Kalau istirahat sekarang, nanti target kerjaan enggak tercapai. Kalau istirahat sekarang, besok bisa terlambat kasih laporan ke bos. ‘Sleep is for the weak!’ jadi jargon kebanggaan kaum ini.

Manusia belum bisa disebut makhluk berakal budi kalau tidak ada kontra pikirnya. Jika ada yang menganggap istirahat sebagai momok kesuksesan, ada pula yang merasa bahwa istirahat ialah bagian dari keseharian. Istirahat bukan lagi hak, melainkan naik pangkat jadi kewajiban. Wajib diperoleh dan dilakukan sebagai reward dari jerih payah menuntaskan sebuah pekerjaan berat.

Tidak tanggung-tanggung, penganut aliran ini acap kali terciduk koleganya sedang bersantai terlampau ria di tengah kejaran deadline laporan, atau kerja kelompok untuk kalangan mahasiswa. Merasa pusing dan sumpek lantaran habis berjuang menulis dua paragraf penuh kutipan, melengganglah ia ke Setarbak, lengkap dengan alibi galibnya, “Sek, sek. Istirahat dulu ya.”

 

Kembali ke Hakikat Istirahat

Sesungguhnya, apa itu istirahat?

Kata istirahat berasal dari gabungan kata isti dan rahat yang masing-masing tidak ada artinya. Hehe. Yang pasti, pengertian istirahat tidak pernah jauh dari tujuan dilakukannya, yaitu melepas lelah.

Sebagai sesuatu yang boleh dilakukan andaikata seseorang sudah merasa butuh istirahat, baiknya kita menilik terlebih dahulu, apakah ia memang sedang lelah atau tidak. Demi menghindari maramara kala memergoki rekan sejawat sedang bermukim di tempat tidurnya, sementara kita gupuh dengan tugas, baiknya kita tetapkan dulu indikator kelelahan itu sendiri.

Pertama, kalau rekan Anda betina, cek dulu apakah ia tengah didatangi bulan atau tidak. Ini penting lho ya, mengingat cengkraman kram perut sangat mampu memorakporandakan pikiran, bahkan pekerjaan wanita sekaliber Nella Kharisma sekalipun. Masa’ sih Anda tega mengejar-ngejar kaum hawa untuk menyelesaikan tanggungan kala ia menderita kesakitan?

Yang perlu Anda waspadai adalah mereka yang mengaku sedang PMS padahal tidak. Tapi kalau sudah begitu mengakunya, susah juga sih untuk dipastikan. Ya percaya saja lah. Toh, wanita selalu benar.

Kedua, perhatikan perkembangan media sosial rekan Anda. Terlebih dulu, Anda harus punya banyak akun di media sosial. Kalau perlu, buat akun stalking. Itu lho, akun-akun palsu dengan nama alay macam ‘roseeee4569’ tanpa gambar profil selain si muka rata, untuk mengatasi kemungkinan si doi nge-block Anda.

Dengan demikian, Anda bisa membuktikan apakah izin absen si doi via WhatsApp selaras dengan kiriman insta-story terbarunya. Jika dibutuhkan, stalk juga teman-teman terdekatnya. Siapa tahu, tetiba muncul wajah rekan Anda sedang girang habis rebutan sepatu limited edition, padahal bilangnya pingin istirahat karena sakit. Mungkin memang sakit kali ya. Sakit jee-wah.

Ketiga, ingat-ingat kapan terakhir kali rekan Anda “beristirahat” sebelum membolehkannya istirahat lagi. Kalau dinilai tidak mendesak, tidak usahlah beristirahat dulu. Kalau doi masih ngeles lagi, katakan dengan tatapan serius nan tajam menusuk batin, “Kenapa sih? Kamu capek sama aku? Aku cuma butuh komitmenmu, loch”.

Walhasil, kejujuran yang berdasar pada kebutuhan Anda akan kinerja sang rekan bakal tembus menyentuh sukmanya. Jika perlu, bumbui dengan ekspresi mbrabak dan setitik air mata. Sadarkan kembali si doi akan esensi dari teamwork. Tunjukkan bahwa pekerjaan Anda patut diprioritaskan hingga sanggup menggeser hasratnya ‘tuk beristirahat.

Karena bagaimanapun, hanya mereka yang benar-benar sanggup menggenggam komitmen yang mampu menolak jilatan menggoda sang istirahat. Hanya mereka yang sungguh-sungguh idealis yang bisa terus-menerus bekerja, menghadapi rintangan dengan dengan akal-akalan, bukan malah kabur darinya.

Termasuk contoh figur-figur teladan macam ini ialah para politisi top nusantara. Betapa keras perjuangan mereka, melawan deras arus serangan dari politisi-politisi lain yang berseberangan kepentingan, menampik tekanan dan tuntutan hukum demi membela idealisme kelompoknya masing-masing.

Di saat rakyat mempersiapkan liburan, mereka mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa. Di saat rakyat leha-leha sambil menyedot jus mangga, mereka melobi sana-sini guna mengunci erat rahasia gelap partai dan kader-kadernya, seefektif mungkin sambil membuka kunci lawan sebanyak-banyaknya. Licin, cerdik, dan pintar! Tak kenal lelah, tak kenal istirahat! Semangat, politisi Endonesah!

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 94

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Poster-poster Lucu yang Nggak Lucu-lucu Amat 0 258

Kata seorang dosen Unair yang menjadi staf ahli di salah satu kementerian, demonstrasi adalah ajang rekreasi, diversi, maupun hiburan bersama teman-teman baik satu kampus maupun dari kampus lain. Ia menganalogikan demo dengan permainan bagi anak-anak seusia mahasiswa. Benar, per-ma-i-nan.

Pernyataan ini boleh jadi refleksi atas pengalaman masa muda beliau. Ketika mahasiswa lain sibuk berorasi, mengepalkan tangan ke udara, berteriak, bahkan mawas diri bila tiba-tiba aparat bertindak represif, beliau mungkin sedang berdiri di bawah rindangnya pohon mangga pinggir jalan sambil jajan cilok atau es degan—obat manjur waktu demo. Ini hanya misal, jangan tersinggung.

Saya hanya baca pernyataan ini dengan tersenyum-senyum. Beginikah instruksi pemerintah pada seluruh pamong aparaturnya, yaitu untuk mengerdilkan semangat demonstrasi yang dibangun oleh lebih dari puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia? Melalui reduksi makna demonstrasi sebagai kritik, apakah pemerintah berharap masyarakat tak mengacuhkannya?

Tidak, asumsi itu sangat salah dari berbagai perspektif. Alih-alih buang muka pada demo seperti demo di depan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat malah terlibat aktif. Ada yang berdonasi untuk logistik, membagi makanan dan minuman gratis di sekitar area aksi, bahkan berada di baris terdepan seperti yang dilakukan serikat buruh dan tani.

Kemegahan aksi di mayoritas daerah terbukti tak hanya milik mahasiswa semata. Aspirasi rakyat ‘dititipkan’ pada pundak mereka, sehingga otomatis, aksi di pertengahan September ini murni berasal dari gundahnya rakyat atas potensi masalah yang bisa timbul di masa depan bilamana sederet undang-undang yang ngawur bikinnya itu diberlakukan. Tapi apa iya, kegelisahan itu mengacu pada satu titik yang sama?

Dari antara sekian tuntutan aksi itu, ada tuntutan untuk segera mengesahkan UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). UU ini digadang-gadang mampu melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan/pelecehan seksual. Sebab, realita hukum di Indonesia dinilai getir: korban kekerasan seksual hampir dipastikan tak punya kekuatan hukum apapun.

Tuntutan ini mungkin yang paling banyak dilupakan oleh para peserta aksi, atau setidaknya dituliskan dalam poster-poster mereka. Seolah, yang ada di kepala mereka pokoknya DPR juancuk, guoblok, turu thok kerjone, dan tulisan seperti ini hampir ada di setiap mata memandang. Dari sekian pasal RUU-KUHP, yang selalu disinggung oleh demonstran adalah ra iso kenthu (tidak bisa bersetubuh alias ‘seks bebas’), ‘DPR ngapain ngurusin selangkangan’, dan lain sebagainya. Bahkan, ada poster oleh para perempuan dari salah satu universitas Islam di Surabaya, bertuliskan—luar biasa bodohnya, “Timbang ngurus RUU mending kenthu” juga “Susuku gede gak masuk RUU”.

(Twitter)

Duh, GustiSaya ndak habis pikir.

Saya curiga mereka inilah ‘penumpang gelap’ yang sebenarnya: orang-orang yang tidak tahu substansi aksi, tuntutan macam apa yang dibawa ke hadapan pemerintah, bahkan mungkin lupa fungsi poster. Kata Pram—sebetulnya males pakai kutipan ini, tapi yoweslah, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kalau dalam kepala saja sudah tidak ada konsep itu, bagaimana bisa kita membayangkan penghapusan kekerasan seksual di tingkat praktik?

Menurut seorang dosen UGM yang dulu pernah ikut menurunkan rezim Orde Baru, generasi demonstran 2019 memiliki strategi berbeda dengan 1998. Jika dulu generasi mahasiswa 1998 memiliki poster-poster bernada serius dan cenderung puitis, generasi 2019 identik dengan kerecehannya. Poster-poster ‘lucu’ dihadirkan bukan tanpa sebab, bahkan bisa jadi tak mempunyai muatan kritik yang kuat. Mungkin kita harus mengingat-ingat lagi fungsi media sosial ya toh? Ajang pamer nggak, sih?

Malfungsi media sosial menjadi etalase seni (yeek, males) dan pertunjukan membuat mahasiswa unyu-unyu nan gemash juga harus memroduksi konten poster yang jenius. Biar tak kalah dengan demonstrasi di berbagai daerah yang lain. Alih-alih menyadari bahwa mahasiswa punya daya gempur yang masif bagi pemerintahan, kelompok mahasiswa seperti ini malah bikin demonstasi jadi studio foto bagi para “produsen konten Instagram”.

Selamat, bapak dosen. Anda mungkin benar bahwa demonstrasi hanya sekelas wisata ke Songgoriti.

 

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks