Prinsip Mengunggah Nomor Satu: Nyinyir Boleh, Goblok Jangan! 0 1106

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

Sebagai pembukaan, penulis akan menggambarkan satu kisah soal pembunuh—atau pahlawan versi penguasa, yang sempat membuat geger publik di tahun 2012 lalu. Dalam dokumenter kontroversial The Act of Killing, Anwar Congo diceritakan memimpin pembantaian pada para anggota dan yang diduga terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Singkat cerita, ia dengan bangganya mengakui pembunuhan itu dan rela memperagakan kronologisnya—keseluruhan film berkutat pada dirinya.

Beberapa tahun setelah film dirilis, seorang wartawan Al-Jazeera mendatanginya dan mempertemukannya dengan sutradara Joshua Oppenheimer via Skype. Terjadi dialog antar keduanya hingga akhirnya Anwar mengungkapkan bahwa bagaimanapun, film itu telah menempatkannya dalam posisi sulit. Sosok sadisnya di masa lampau telah merasuk ke dalam persepsi banyak masyarakat. Meski ia sudah menyesali perbuatannya melalui pernyataan di film, namun toh pada akhirnya masyarakat telah benar-benar mengutuk perilaku kejinya itu.

Anwar Congo tak punya pertolongan apapun, saat menyadari sutradara dan para krunya ialah warga negara asing. Mereka aman di luar sana, meninggalkan sang tokoh film yang dihakimi tanpa ampun oleh berbagai media.

Tak jauh berbeda dengan berbagai konten amatir yang lantas viral, disukai netijen karena bisa panen meme membangun kesadaran, atau hanya sebagai bahan guyonan. Terkadang konten itu berisi peringatan yang berisi foto pelaku pelecehan seksual, sejoli yang ketahuan mengadu kasih (entah apapun bentuknya), sampai ihwal paling iseng sekalipun.

Dalam situasi ini, maka ‘digebuki massa’ adalah peristiwa yang mutlak dan tak ada satupun aparat mampu mencegahnya. Ada yang ikut-ikutan menghujat, mengutuk, bahkan sampai menggunakan ayat tertentu; ada pula yang bijak menanggapi. Padahal, belum tentu unggahan itu akan diketahui oleh pelaku—atau siapapun yang mampang disana, atau siapapun orang terdekat mereka. Bisa jadi, tujuan dari konten itu melenceng sedari awal: dari menyadarkan menjadi menghakimi pihak bersangkutan.

Jika sudah seperti itu, bukankah ia termasuk penyerangan kesan secara ghoib dan naif?

Seorang pelaku dengan kekhilafan tertentu mungkin saja sudah menyadari kesalahannya saat itu. Namun melalui unggahan—yang telah disebar ribuan kali—boleh jadi kasusnya tidak berhenti di sana. Ia makin menimbulkan umpatan dan olok-olok dari para netijen yang umumnya tak suka membaca dengan baik. Kesan negatif yang massif berhasil dibangun hanya oleh satu perkara yang juga tidak berbuntut solusi bagi pelaku. (Lalu mereka masih membicarakan keadilan?)

Kasus pertama masih bisa dimaklumi bila pelaku memang terbukti merugikan, itu pun harus diuji dengan beragam perspektif. Tetapi, apakah berpacaran di bangku taman layaknya adegan drama Korea adalah tindakan yang imoril, sehingga musti dihakimi via online? Apakah ada indikator yang menyatakan suatu tindakan disebut asusila?

Pun bila memang keduanya terbukti, sependek itukah garis nafsu kita untuk sampai melarang hak orang lain?

Ini bukan soal pembelaan pada kekhilafan orang-orang. Hanya saja, akal sehat kita nampaknya perlu dirawat agar tak ikut-ikutan menghujat orang lain. Tentu, mengingatkan secara langsung terlihat lebih bijaksana ketimbang membuat kesan mereka hancur di tangan netijen.

Selain menghujat, selera humor masyarakat kita juga butuh rehabilitasi. Beragam foto maupun video yang bertebaran di internet sering memanfaatkan kekonyolan dan ketidaktahuan seseorang. Saking kreatifnya, para netijen dengan sigap akan menghasilkannya sebagai sebuah meme. Ini merupakan satu upaya untuk menyelamatkan iklim internet yang demokratis, namun di sisi lain berpotensi membumihanguskan citra seseorang.

Sebagai penutup, penulis ingin sok bijaksana dengan memberi ajakan: mari kita menutup tahun ini beserta segala kependekan akal sehat dalam berpendapat; namun jangan berhenti berpendapat.

Nyinyir boleh, goblok jangan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 145

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Polemik Hubungan Asmara KPK 1 189

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasuki usia 17 tahun. Sebuah batas usia yang sesuatu kalau buat manusia. Ketika seluruh organ reproduksi sudah memasuki masa subur. Ketika seseorang sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi membeli minuman keras dan rokok di supermarket. Ketika seseorang juga sudah sah mengendarai kendaraan menembus jalanan.

Di samping itu, usia dewasa menjadikan seseorang juga dianggap bisa menentukan arah hidup sendiri. Seseorang sudah dipercaya memiliki kesadaran penuh bahwa seluruh tindak-tanduknya memiliki risiko tersendiri.

Tapi tidak dengan KPK. Justru, di tengah kesuksesannya yang makin hari makin dipercaya rakyat, ia malah dikuliti dan dilemahkan atas dasar wacana revisi Undang-undang KPK. Yang diberi dewan pengawas lah, yang dibatasi penyadapannya lah. Ada saja caranya agar DPR ke depan tidak banyak yang kena OTT lagi.

Pembahasan revisi UU ini sengaja dimunculkan bersandingan dengan agenda pemilihan calon pimpinan baru, menggantikan jabatan Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Sejumlah nama kemudian disepakati 13 September lalu sebagai pucuk pimpinan tertinggi KPK, setelah melalui formalitas fit and proper test.

Rentetan musibah yang menimpa lembaga independen pembasmi rasuah ini begitu panjang. Sungguh dukacita mendalam bagi mereka para pegiat anti-korupsi garis keras.

Entah layak disandingkan ataupun tidak, penulis hendak menguatkan hati pembaca sekalian. Bahwa penderitaan KPK sama-sama bertubi-tubinya dengan penderitaan atas nama cinta milik qlean semua!

Berikut ini daftarnya:

Kadaluarsa kepercayaan

Wacana pembentukan dewan pengawas bagi KPK menuai kritik sana-sini. Tapi, dalih penjagaan KPK agar sesuai fungsi utamanya selalu diusahakan anggota dewan. Bahkan, hampir seluruh capim mempertegas dukungannya terhadap kehadiran dewan pengawas. Jika lembaga pers yang independen pula saja punya dewan pers, seharusnya KPK juga punya, begitu tukas mereka.

Padahal, menurut Lembaga Survei Indonesia, KPK adalah lembaga teratas yang mendapat kepercayaan publik. Polisi, pengadilan, apalagi partai politik dan DPR jauh tertinggal di bawah. Mulai dari 2016-2018, tingkat kepuasan rakyat akan kinerja KPK dalam memberantas korupsi sangat tinggi, di angka 70%.

Jika rakyat sudah percaya, mulut dan tangan KPK mana lagi yang kau dustakan? Kenapa masih butuh dewan pengawas seakan-akan ke depan KPK akan melanggar hakikatnya?

Sama seperti kamu-kamu semua, yang sudah sangat percaya dengan sang pacar. Jika mas/mbak pacar dipercaya setia denganmu seorang, kan gak mungkin to kamu repot-repot stalking, pasang penyadap, atau bahkan menyewa mata-mata untuk mengawasinya?

Eh tapi, kepercayaan pada manusia itu kan sifatnya dinamis ya? Yang di awal pacaran setia, bisa saja besok lusa selingkuh loh! Hehe.

Ndablek

Sudah sekian juta orang menasehatimu untuk tidak memacari doi. Mereka bilang, reputasi doi  buruk dan akan membahayakan masa depanmu kalau masih terus dipaksakan. Tapi kamu tetap ndablek, tetap membuka hati dan mengobral kasih sayang.

Seperti itu mungkin sikap DPR ketika memutuskan untuk memenangkan Firli Bahuri secara mutlak: 56 suara, meninggalkan 9 calon lainnya. Padahal, hari kemarinnya, petinggi KPK sudah mengultimatum bahwa polisi mantan Deputi Penindakan KPK itu sudah melakukan pelanggaran etik berat.

Eh tapi, kan doi berprestasi banget! Melalangbuana jadi kapolres, kapolda, ajudan presiden, dan kenal sejumlah kepala daerah pula! Deretan CV-nya yang luar biasa itulah yang membuat kita harus sayang! Memberi kesempatan kedua, berharap ia akan berubah menjadi lebih baik. Yang penting dijalani dulu aja, ya!

Ngambek

Masih berhubungan dengan poin kedua, Saut Situmorang menyatakan mundur dari pimpinan KPK terhitung 16 September ini. Ia menyesal dengan keputusan para petinggi Senayan yang malah memenangkan Firli. Wes dikandani, sek ndablek ae!

Saut Situmorang adalah kita-kita yang sudah lelah memperjuangkan segalanya demi doi. Memang, menyerah adalah cara terbaik untuk mengistirahatkan diri sendiri. Situ mau ngapain, terserah!

Dari sekian daftar yang telah dirinci di atas, adakah pembaca yang hendak tambahkan?

Korupsi, KPK, dan pemerintah punya hubungan asmara yang memang serba rumit. Seperti kisah cintamu yang gak tahu kapan berlabuhnya, demikian pula dengan polemik korupsi di negeri +62 ini.

Editor Picks