Menanti Drama Om Fredrich 0 726

Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Semewah-mewahnya hidup pengacara, akhirnya dipenjara juga. Ups.

Media lagi-lagi ‘dihibur’ oleh wajah Fredrich Yunadi yang kembali ke permukaan. Alih-alih melindungi klien, kini giliran dirinya yang harus mencari perlindungan. Tanggal 10 Januari kemarin telah dicatat sebagai hari bersejarah: passca drama berdarah-darah kasus korupsi e-KTP yang digarapnya, Fredrich akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini adalah jawaban yang dirindukan publik setelah dugaan (yang tiada perlu disangkal) menghalang-halangi proses penyidikan Papa Setnov.

Pembaca tentu tahu sekuat apa Fredrich melindungi pucuk pimpinan tertinggi DPR RI ini untuk berkelit dari penghakiman. Dari penetapan pertamanya sebagai tersangka Juli 2017, pengacara handal nun kelas kakap tersebut berhasil meloloskannya. Drama semakin seru sebab KPK berhasil menyeret lagi nama Setya Novanto ke bursa tersangka Oktober 2017.

KPK memang sedang garang-garangnya, macam ibu tiri. Barangkali, keberhasilan lembaga anti-rasuah ini yang tiada ampun pada Setya Novanto adalah berkat doa, pantang, dan puasa segenap rakyat Indonesia.

Kisah kasih Setya Novanto pada penetapan kedua kali sebagai tersangka selalu jadi highlight paling mukhtahir sepanjang 2017 lalu. Setingkat dengan pemberitaan Raffi-Nagita, si pengacara Fredrich belakangan ikut-ikutan makin terdongkrak popularitasnya. Apalagi setelah namanya santer disebut di warung-warung kopi dan gossip ibu-ibu yang njajan sayur ke pasar, Fredrich memilih jadi mantan terindah dalam pembelaan Setnov terhadap KPK.

Terlepas dari segala kasus besar yang piece of cake baginya – macam kasus Bank EXIM, PT Inter World Steel Mills Indonesia, hingga Budi Gunawan – gaya bahasa dan gesture membuatnya ikutan jadi media genic. Termasuk, kelamnya catatan Setya Novanto sebagai tantangan dunia advokat membuat nama Fredrich makin ‘cemerlang’ saja di berbagai media.

Lantas, pembaca pasti bertanya-tanya bagaimana jika kelak Fredrich harus mendekam di baik jeruji? Bagaimana ia dapat bertahan? Bagaimana nasib si penyuka KEMEWAHAN ini? Mau dilarikan ke mana uang 3-5 M hasil jerih payahnya itu?

Sekaligus, pembaca tak perlu khawatir. Sambil tersenyum getir, kita harus kembali ingat bagaimana hukum Indonesia tak ubahnya mirip sirkus yang bisa diplintir. Menjadi ‘juru selamat’ klien saja mahir, apalagi menolong nyawa diri sendiri.

Tak mengapa pula bila KPK makin saja bertangan besi dan berhasil menjebloskannya ke bui. Bukankah ada kamar tipe deluxe dan suite di penjara negeri kita? Bukankah fitur-fitur di dalamnya dapat di-upgrade sedemikian rupa sesuai selera? Membawa televisi, kipas angin, laptop, HP berikut pulsanya tak jadi soal dalam penjara.

Tetapi, sebelum lebih jauh membayangkan Fredrich mendekam bak napi, kiranya kita hanya perlu berdiam diri di depan televisi. Bersiaplah untuk segala drama yang berikut terjadi. Barangkali setelah tiang listrik, bak sampah, gerobak bakso, tukang jual martabak manis, penjaga parkir masjid, papan nama TPU, atau baling-baling bambu Doraemon akan jadi kambing hitam berikutnya.

Jika media sudah mengambil rupanya menggunakan rompi oranye, pembaca harus berhati-hati. Barangkali, ini hanyalah permulaan dari kisah panjang romansa pemBUMIHANGUSan. Ini hanyalah penjemputan pertama KPK di rumah sakit (kok kayak pernah tahu cerita serupa ya?). Nantikan saja penjemputan-penjemputan FredRICH lainnya!

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 177

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 145

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks