Mutu Skripsi di Persimpangan Maut 0 1310

Beberapa waktu lalu, terjadi peristiwa yang cukup mengundang keributan di kalangan mahasiswa sekitar penulis.

Seorang kakak tingkat dinyatakan tidak lulus dalam sidang skripsi yang diikutinya. Sehingga mau tak mau, ia harus mengulang lagi proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, ia terpaksa pula harus menambah paling tidak satu tahun masa kuliah yang mboseni itu.

Kejadian ini menjadi menarik kala penulis ceritakan pada salah satu anggota keluarga. Sebuah respon terlontar: “Lho, kok bisa? Bukannya tidak lulus itu lebih susah daripada lulus?”

Pertanyaan tersebut, lucu tidak lucu, perlu diakui kebenarannya apabila direnungkan pun disandingkan dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Menjadi tidak lulus sidang skripsi itu sungguh asli benar mengherankan serta sangat jarang dialami mahasiswa dalam sejarah bangsa ini. Hampir tidak mungkin. Pun sama dengan dedek-dedek nyimut yang tengah duduk di bangku sekolah. Bagi mereka, tinggal kelas itu jauh lebih sukar dialami daripada naik kelas.

Terkait kakak tingkat penulis yang “malang” tadi, para kawannya yang mengetahui kabar unik tersebut lantas jadi geram bukan main. Demi apapun, bagaimana bisa para penguji sebegitu teganya, sampai tak sedikitpun mengapresiasi beratus lembar karya ilmiah hasil tangis—dan mungkin keringat darah—itu? Kalau sudah demikian, kambing hitamnya tak lain dan tak bukan ialah dosen pembimbing.

‘Bagaimana sih selama bimbingan kok sampai banyak bagian yang disalahkan?’

‘Wah, dosennya kurang kuat nih waktu belain bimbingannya.’

‘Jangan-jangan pembimbingnya diam saja ya, selama sidang?’

Dan sebagainya dan sebagainya.

Padahal, jika mau mengingat kembali hakikat penelitian, adalah suatu kelaziman apabila seorang peneliti beroleh kritik, pembenahan, bahkan penolakan terhadap karya ilmiah yang disusunnya. Karena toh salah satu prinsip penelitian ialah kebolehannya untuk dipublikasikan, setidaknya di kalangan peneliti dengan bidang sama atau terkait.

Kan siapa tahu skripsi yang telah rampung, yang seharusnya jadi karya kebanggaan mahasiswa dalam rangka mengabdi keilmuan, ternyata kurang cocok disebut sebagai karya pengembangan pengetahuan. Mengingat saat ini negara kita cukup kebanjiran “skripsi” yang cuma punya dua fungsi: sebagai syarat kelulusan dan sebagai pelengkap data alias pendukung narasi penelitian mahasiswa yang rupanya sudah konklusif sejak awal. Eh.

Memang, patut diakui bahwa mahasiswa penyusun skripsi settingan semacam itu telah memberikan usaha yang jauh lebih pantas diapresiasi dibandingkan mereka dengan karakteristik “no worries”. Maksudnya, no worries itu mereka yang mampunya hanya mbandani orang lain untuk ganti garap skripsinya. Maksudnya lagi, beli skripsi. (Walau sebenarnya lumayan juga sih buat latihan jadi permodal sukses Endonesah.)

Tipe seperti ini bakal ketemu jodoh klop-nya kalau sudah dapat dosen penguji yang memegang erat prinsip ‘sing penting bocahe wis ngumpulno’. Skripsi abal-abal sekalipun, dengan bumbu belas kasihan, pasti tembus lah, setidak-tidaknya dapat vitamin C. Boleh juga toh, penguji khawatir akan reputasinya, karena harus membimbing kembali mahasiswa yang sama, atau mungkin ditodong universitas karena tak segera meluluskan mereka yang sudah layak depak.

Kalau sudah begitu, pelaku utama, yang menggiring tradisi skripsi ini menjauhi hakikatnya, jadi cukup sulit diidentifikasikan.

 

(Kemungkinan) Sebabnya

Tak luput menyoal per-skripsi-an ini, tiap individu pasti memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu. “Paksaan” akan keharusan menjalankan kewajiban tak dapat dipungkiri saat seseorang tetap melakukan suatu hal walaupun dia sebenarnya tak suka.

Sama seperti hal skripsi. Lebih banyak mahasiswa yang mengeluh daripada tidak jika sudah dihadapkan dengan pengerjaan skripsi, bahkan baru proposalnya sekalipun. Entah lewat status Line, Instagram Story, bahkan terucap langsung dari bibir. Seolah mereka tak suka menjadi peneliti, tak ingin jadi pengembang ilmu pengetahuan.

Padahal sesungguhnya, mendaftar jadi sarjana itu sama dengan menyatakan siap berkutat dengan teori. Jadi sarjana sama dengan jadi peneliti. Dengan demikian, jurusan vokasi pantas jadi jawaban bagi mereka-mereka yang lebih siap jika langsung belajar kerja praktik.

  • Lalu, kenapa banyak perusahaan yang masih mewajibkan gelar sarjana dan bukan diploma, meskipun pekerjaan yang akan dilakukan justru lebih banyak praktik teknisnya?

Wah, kalau itu penulis tidak tahu.

  • Dan kalau hakikat sarjana itu untuk meneliti, kenapa banyak promosi universitas yang gembar-gembor kalau jurusan sarjana mereka penuh kegiatan praktik?

Apalagi soal itu. Penulis mah apa atuh?

  • Lantas, kenapa banyak mahasiswa masih ngotot jadi sarjana kalau emoh banget kerja skripsi?

Sudahlah. Tidak bijak menilai bagi orang lain. Mungkin keinginan mereka cuma satu: cepat lulus, sehingga cepat juga dapat gelar. Kalau sudah lulus, daftar bahan omelan orang tua kan jadi berkurang satu. Eh. (Habis itu, diomelin supaya cepat nikah.)

Yah, dianggap simpel saja lah. Kalau seorang mahasiswa gagal lulus ujian skripsi, kasian dong teman-temannya yang sudah menyiapkan surprise di luar ruang sidang. Kalau selempang sarjana sama balonnya mubazir, kan eman.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 97

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 138

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Editor Picks