Refleksi Tentang Bunuh Diri Ibu dan Ketiga Buah Hatinya 0 683

Oleh: Jesslyn Giovanni*

Pembaca, betapa mengejutkan sekali berita utama surat kabar langganan saya hari ini. Rasa-rasanya tidak ada tragedi yang lebih menyedihkan dari judul berita ini. Tajuk utamanya menyedihkan, seorang ibu asal Jombang, Evi Suliastin Agustin (26) mengajak ketiga buah hatinya menenggak racun serangga di kamar mandi rumahnya. Sang ibu selamat. Tragis. Tiga anaknya meninggal dunia. Innalillahi.

Muasalnya adalah depresi berat Evi, yang ditinggal Fakihhudin (55), suaminya, menikah lagi dengan gadis asal Nganjuk. Rumah tangga keduanya juga beberapa tahun belakangan tidak lagi harmonis.

Penjabaran singkat diatas soal berita percobaan bunuh diri ini kemudian membuka mata saya pada beberapa poin realita yang menurut saya perlu menjadi pembelajaran dan bahan pikir pembaca kalikata yang budiman.

Pertama, soal stres. Menurut Nasir dan Muhith, dalam Litiloly dan Swastiningsih (2014), stres adalah kondisi yang tidak menyenangkan di mana manusia melihat adanya tuntutan dalam suatu situasi sebagai beban atau diluar batasan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, jelas bahwa Evi sebagai istri tidak dapat memenuhi apa yang seharusnya dia dapatkan sebagai istri. Keberadaan suami yang tidak di sampingnya, juga nafkah lahir batin yang tidak diterimanya.

Ada perasaan dilematis ketika membaca berita ini. Di satu sisi, saya menyayangkan usaha bunuh diri Evi yang menewaskan bukan dirinya tapi ketiga anaknya. Saya pikir kasih ibu sepanjang masa, toh nyatanya hanya sebuah pepatah. Mengapa sampai hati hingga membunuh ketiga anaknya? Kenapa tidak bunuh diri saja sendiri? Atau kenapa (jika memang sudah siap untuk bunuh-bunuhan dengan segala konsekuesinya) tidak bunuh saja suaminya, jika memang Evi tidak terima dengan keputusan sepihak suaminya untuk menikah lagi?

Pemikiran-pemikiran ini muncul, didasari rasa kecewa yang begitu besar pada tindakan Evi, sebagai sesama perempuan dalam konteks dirinya sebagai ibu dan istri.

Di sisi yang lain, saya berusaha tetap bersimpati dengan Evi dan mencoba berandai-andai jika saya adalah dirinya. Rumah tangga yang begitu ruwet dengan suami yang (ini sangat subjektif, tapi sepertinya begitu jika menilai dari tanggapan suami yang acuh ketika dikabari bahwa si istri sedang dilarikan ke rumah sakit) tidak patut dicontoh suami-suami di Indonesia Raya ini. Apalagi harus membesarkan tiga anak yang masih kecil-kecil dan pasti sangat rewel di rumah. Belum lagi beban sosial karena pasti menjadi pergunjingan tetangga (dan ini beratnya menjadi perempuan. Perempuan lebih sering dipergunjingkan yang tidak-tidak). Faktor-faktor ini seandainya terjadi pada kehidupan rumah tangga saya, dapat saya bayangkan dan pahami betapa beratnya.

Mereka yang mengatakan seharusnya Evi banyak berdoa atau istighfar, menurut saya tidak akan banyak membantu (semoga pembaca tidak termasuk golongan ini). Tidak semua orang mampu dan tegar menghadapi cobaan hidup, seringan atau seberat apapun jika diukur dengan ukuran orang lain. Mereka yang menghadapinya-lah yang paling tahu. Kita yang tidak mengalami langsung hanya bisa menonton dan mencoba memahami. Menilai bukan tugas kita, apalagi menghakimi.

Maka, faktor stres ini tidak bisa dianggap remeh. Evi tertekan, tanpa ditopang atau bersandar pada siapapun. Tidak ada orang yang berhak menghakiminya. Ia pasti berduka dan menyesal karena  kehilangan ketiga buah hatinya.

Kedua, kesiapan dan kehidupan perkawinan. Mahasiswa-mahasiswi sering menjadikan pernikahan sebagai jawaban ketika sudah buntu mengerjakan tugas esai 3000 kata atau mendekati musim-musim ujian semester. Walaupun dalam nada bercanda. Tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, guyonan itu seakan mengasosiasikan menikah dengan terselesaikannya segala urusan akademik yang terasa membebani.

Mungkin karena konsep pernikahan atau perkawinan atau kehidupan suami-istri berarti happily ever after. Berarti bisa ena-ena. Berarti bisa bersama selalu dengan pasangan yang kita cinta dan masalah apa saja tidak akan begitu berarti karena ada pasangan yang bisa diajak untuk menghadapinya bersama. Saya tidak menghakimi (sekali lagi). Ini memang dialami hampir sebagian besar mahasiswa (diakui atau tidak). Konsumsi media kita mengarahkan pada konsep itu.

Tapi toh nyatanya soalnya tidak sederhana. Bisa jadi, usia Evi yang 26 tahun masih begitu belia menjadi salah satu faktor penyumbang tragedi ini. Almarhum anak sulungnya berusia 6 tahun. Berarti ia menikah (walaupun siri) dengan Pak Fakihhudin kira-kira di usia 20 tahun.

Saat ini saya berusia 20 tahun dan bahkan saya tidak berpikiran untuk menikah.

Saya yakin Evi tidak atau belum siap untuk menjadi ibu dan istri di usia 20 tahun. Sari dan Sunarti (2013) mengatakan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan berkisar di usia 23-25 tahun. Di usia itu, aspek-aspek selain biologis seperti emosi, finansial, dan sosial dirasa sudah matang.

Evi mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya untuk menikah muda. Saya pribadi tidak mengatakan bahwa keputusannya salah. Hanya saja, mari teman-teman pembaca yang belum menikah, mengambil hikmahnya dari kejadian Evi ini. Intinya, menikah tidak sesederhana itu. Menikahlah ketika siap, lahir batin… bukan karena ingin, atau bahkan terpaksa.

Terakhir, poligami. Saya mengerti bahwa beberapa ajaran agama memperbolehkan poligami. Khususnya Islam. Tapi toh itu tidak menghalalkan cara-cara tidak bertanggungjawab semacam ini. Laki-laki yang berlindung dibalik dalih poligami kan ‘tidak dilarang agama’ dan ‘selama bisa adil’ perlu dipertanyakan lagi niatannya berpoligami. Apakah karena nafsu semata? Atau karena tulus cinta? Jika boleh jujur secara subjektif, saya tidak setuju dengan konsep poligami. Dalih ‘selama bisa adil’ menurut saya hanya sebuah dalih yang tidak bisa dipegang dengan indikator apapun kesesuaiannya. Dalih ‘tidak dilarang agama’ juga tidak berarti memperbolehkan seseorang dengan mudahnya berpoligami. Ada baiknya berpikir rasional, dengan akal dan bukan dengan nafsu semata.

Hal ini mungkin berkaitan erat dengan masih kentalnya supremasi laki-laki yang tidak akan terlalu digunjingkan jika macam-macam sehingga merasa bisa berbuat apa saja atau mungkin perasaan inferioritas perempuan yang seakan tidak berdaya dan merasa menjadi korban. Mungkin.

Akhirnya, mari berkaca dan belajar pada kasus ini. Perempuan saya harap lebih konservatif menentukan kapan kesiapan lahir batinnya untuk menikah. Laki-laki saya harap dapat bertanggungjawab pada pilihan ketika meminang pasangan. Untuk siapa saja, berempatilah dengan siapa saja. Seringkali stres menjadi depresi karena tidak mendapat tempat meluapkan perasaan.

*Penulis adalah mahasiswi Universitas Airlangga. Berkonsentrasi pada banyak isu sosial, terutama keperempuanan dan gender.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 104

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 86

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks