Refleksi Tentang Bunuh Diri Ibu dan Ketiga Buah Hatinya 0 466

Oleh: Jesslyn Giovanni*

Pembaca, betapa mengejutkan sekali berita utama surat kabar langganan saya hari ini. Rasa-rasanya tidak ada tragedi yang lebih menyedihkan dari judul berita ini. Tajuk utamanya menyedihkan, seorang ibu asal Jombang, Evi Suliastin Agustin (26) mengajak ketiga buah hatinya menenggak racun serangga di kamar mandi rumahnya. Sang ibu selamat. Tragis. Tiga anaknya meninggal dunia. Innalillahi.

Muasalnya adalah depresi berat Evi, yang ditinggal Fakihhudin (55), suaminya, menikah lagi dengan gadis asal Nganjuk. Rumah tangga keduanya juga beberapa tahun belakangan tidak lagi harmonis.

Penjabaran singkat diatas soal berita percobaan bunuh diri ini kemudian membuka mata saya pada beberapa poin realita yang menurut saya perlu menjadi pembelajaran dan bahan pikir pembaca kalikata yang budiman.

Pertama, soal stres. Menurut Nasir dan Muhith, dalam Litiloly dan Swastiningsih (2014), stres adalah kondisi yang tidak menyenangkan di mana manusia melihat adanya tuntutan dalam suatu situasi sebagai beban atau diluar batasan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, jelas bahwa Evi sebagai istri tidak dapat memenuhi apa yang seharusnya dia dapatkan sebagai istri. Keberadaan suami yang tidak di sampingnya, juga nafkah lahir batin yang tidak diterimanya.

Ada perasaan dilematis ketika membaca berita ini. Di satu sisi, saya menyayangkan usaha bunuh diri Evi yang menewaskan bukan dirinya tapi ketiga anaknya. Saya pikir kasih ibu sepanjang masa, toh nyatanya hanya sebuah pepatah. Mengapa sampai hati hingga membunuh ketiga anaknya? Kenapa tidak bunuh diri saja sendiri? Atau kenapa (jika memang sudah siap untuk bunuh-bunuhan dengan segala konsekuesinya) tidak bunuh saja suaminya, jika memang Evi tidak terima dengan keputusan sepihak suaminya untuk menikah lagi?

Pemikiran-pemikiran ini muncul, didasari rasa kecewa yang begitu besar pada tindakan Evi, sebagai sesama perempuan dalam konteks dirinya sebagai ibu dan istri.

Di sisi yang lain, saya berusaha tetap bersimpati dengan Evi dan mencoba berandai-andai jika saya adalah dirinya. Rumah tangga yang begitu ruwet dengan suami yang (ini sangat subjektif, tapi sepertinya begitu jika menilai dari tanggapan suami yang acuh ketika dikabari bahwa si istri sedang dilarikan ke rumah sakit) tidak patut dicontoh suami-suami di Indonesia Raya ini. Apalagi harus membesarkan tiga anak yang masih kecil-kecil dan pasti sangat rewel di rumah. Belum lagi beban sosial karena pasti menjadi pergunjingan tetangga (dan ini beratnya menjadi perempuan. Perempuan lebih sering dipergunjingkan yang tidak-tidak). Faktor-faktor ini seandainya terjadi pada kehidupan rumah tangga saya, dapat saya bayangkan dan pahami betapa beratnya.

Mereka yang mengatakan seharusnya Evi banyak berdoa atau istighfar, menurut saya tidak akan banyak membantu (semoga pembaca tidak termasuk golongan ini). Tidak semua orang mampu dan tegar menghadapi cobaan hidup, seringan atau seberat apapun jika diukur dengan ukuran orang lain. Mereka yang menghadapinya-lah yang paling tahu. Kita yang tidak mengalami langsung hanya bisa menonton dan mencoba memahami. Menilai bukan tugas kita, apalagi menghakimi.

Maka, faktor stres ini tidak bisa dianggap remeh. Evi tertekan, tanpa ditopang atau bersandar pada siapapun. Tidak ada orang yang berhak menghakiminya. Ia pasti berduka dan menyesal karena  kehilangan ketiga buah hatinya.

Kedua, kesiapan dan kehidupan perkawinan. Mahasiswa-mahasiswi sering menjadikan pernikahan sebagai jawaban ketika sudah buntu mengerjakan tugas esai 3000 kata atau mendekati musim-musim ujian semester. Walaupun dalam nada bercanda. Tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, guyonan itu seakan mengasosiasikan menikah dengan terselesaikannya segala urusan akademik yang terasa membebani.

Mungkin karena konsep pernikahan atau perkawinan atau kehidupan suami-istri berarti happily ever after. Berarti bisa ena-ena. Berarti bisa bersama selalu dengan pasangan yang kita cinta dan masalah apa saja tidak akan begitu berarti karena ada pasangan yang bisa diajak untuk menghadapinya bersama. Saya tidak menghakimi (sekali lagi). Ini memang dialami hampir sebagian besar mahasiswa (diakui atau tidak). Konsumsi media kita mengarahkan pada konsep itu.

Tapi toh nyatanya soalnya tidak sederhana. Bisa jadi, usia Evi yang 26 tahun masih begitu belia menjadi salah satu faktor penyumbang tragedi ini. Almarhum anak sulungnya berusia 6 tahun. Berarti ia menikah (walaupun siri) dengan Pak Fakihhudin kira-kira di usia 20 tahun.

Saat ini saya berusia 20 tahun dan bahkan saya tidak berpikiran untuk menikah.

Saya yakin Evi tidak atau belum siap untuk menjadi ibu dan istri di usia 20 tahun. Sari dan Sunarti (2013) mengatakan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan berkisar di usia 23-25 tahun. Di usia itu, aspek-aspek selain biologis seperti emosi, finansial, dan sosial dirasa sudah matang.

Evi mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya untuk menikah muda. Saya pribadi tidak mengatakan bahwa keputusannya salah. Hanya saja, mari teman-teman pembaca yang belum menikah, mengambil hikmahnya dari kejadian Evi ini. Intinya, menikah tidak sesederhana itu. Menikahlah ketika siap, lahir batin… bukan karena ingin, atau bahkan terpaksa.

Terakhir, poligami. Saya mengerti bahwa beberapa ajaran agama memperbolehkan poligami. Khususnya Islam. Tapi toh itu tidak menghalalkan cara-cara tidak bertanggungjawab semacam ini. Laki-laki yang berlindung dibalik dalih poligami kan ‘tidak dilarang agama’ dan ‘selama bisa adil’ perlu dipertanyakan lagi niatannya berpoligami. Apakah karena nafsu semata? Atau karena tulus cinta? Jika boleh jujur secara subjektif, saya tidak setuju dengan konsep poligami. Dalih ‘selama bisa adil’ menurut saya hanya sebuah dalih yang tidak bisa dipegang dengan indikator apapun kesesuaiannya. Dalih ‘tidak dilarang agama’ juga tidak berarti memperbolehkan seseorang dengan mudahnya berpoligami. Ada baiknya berpikir rasional, dengan akal dan bukan dengan nafsu semata.

Hal ini mungkin berkaitan erat dengan masih kentalnya supremasi laki-laki yang tidak akan terlalu digunjingkan jika macam-macam sehingga merasa bisa berbuat apa saja atau mungkin perasaan inferioritas perempuan yang seakan tidak berdaya dan merasa menjadi korban. Mungkin.

Akhirnya, mari berkaca dan belajar pada kasus ini. Perempuan saya harap lebih konservatif menentukan kapan kesiapan lahir batinnya untuk menikah. Laki-laki saya harap dapat bertanggungjawab pada pilihan ketika meminang pasangan. Untuk siapa saja, berempatilah dengan siapa saja. Seringkali stres menjadi depresi karena tidak mendapat tempat meluapkan perasaan.

*Penulis adalah mahasiswi Universitas Airlangga. Berkonsentrasi pada banyak isu sosial, terutama keperempuanan dan gender.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan atas Dinginnya SBY (Surabaya, maksudnya..) 0 471

Surabaya sedang dingin beberapa hari belakangan. Jika kita menuntut BMKG untuk menjelaskan fenomena ini, katanya masa-masa ini adalah ketika musim kemarau mencapai klimaksnya. Lha kok malah udaranya dingin?

Dalam istilah astronomis yang lebih teknis, udara yang bikin kita tak mau beranjak dari selimut ini konon berasal muasal dari fenomena aphelion. Terjadi satu kali dalam setahun pada kisaran Juli-Agustus gara-gara massa udara dari benua kangguru yang dingin dan kering berhembus menuju Indonesia. Pembaca sekalian tidak hanya akan dihajar hawa dingin yang bikin pengen kelonan, tapi juga hujan lebat yang akan mengguyur di beberapa kota pada bulan Juli ini.

Pedagang bakso atau wedhang ronde di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan daerah-daerah lain di Indonesia bagian selatan mengalami nasib sama mujurnya pada masa-masa suhu rata-rata 26-27 derajat celcius ini. Sementara lapak es kepal milo – yang sempat sangat lacur itu – terpantau sepi pengunjung.

Yang paling penting dalam perubahan cuaca ini adalah menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Sebab pada masa ini pun, mulut kita tetap tidak bisa direm untuk sambat: “kok adhem?”. Mau diberi panas terik ngomel, katanya Surabaya adalah tempat training neraka. Pun diparingi Gusti dengan hujan yang dingin pun ngedumel.

Bukankah itu hakikat kita sebagai manusia? Terbiasa menjadi oposisi atas kemapanan apapun yang bertahta, menjadi komentator ulung, dan/atau kritikus handal – termasuk pada masalah seremeh cuaca. Kesadaran kita untuk selalu mengomentari dan tak mudah menerima keadaan sesungguhnya adalah baik. Pola berpikir kita terbiasa merespon stimulus di lingkungan sosial kita, berusaha bertahan pada posisi kehidupan yang stabil dan tenang bagai ombak di laut, atau dalam istilah arek-arek: comfort zone.

Tanpa sadar, kepusingan kita melihat politikus yang saling sepak terjang dalam mempertahankan kekuasaan adalah refleksi atas diri kita sendiri yang selalu tidak terima (atau dalam kamus-kamus agama disebut kurang bersyukur). Sebagai makhluk yang didesain tidak pernah puas, kita menciptakan dikotomi hitam-putih, baik-buruk, panas-dingin. Tetapi sekaligus melanggarnya dengan mengatakan ada range di antara setiap dua kutub: seberapa hitam-seberapa putih, seberapa baik-seberapa buruk, seberapa panas-seberapa dingin.

Pokoknya, jangan heran mengapa Rocky Gerung dan kawan-kawannya mati-matian menolak presidential threshold yang diduga diotaki barisan pendukung pemerintah. Jangan geleng-geleng kepala melihat aksi ibu mertuanya Rio Dewanto marah-marah di posko tim pencarian KM Sinar Bangun. Pun ketika rombongan Gus Ipul membubuhkan label ‘curang’ pada hasil hitung KPU yang resmi memenangkan kompetitornya, BPOM yang menolak eksistensi susu kental manis sebagai susu, atau aksi Menkominfo yang memblokir Bowo Alpenliebe dan para umat TikToknya, adalah serangkaian reaksi kita sebagai manusia.

Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup harus selalu berkomentar, mengeluh, semata-mata untuk merawat hadirnya diskusi dan alternatif pemikiran. Terhadap segala hal yang menimpa kita, hendaknya kita selalu siap sedia menyusun argumen, menandingi kemapanan, menolak narasi yang berlaku di masyarakat, tidak tinggal diam.

Jika udara dingin yang menyelimuti Surabaya sekarang adalah suatu bentuk kemapanan, maka rakyat harus mulai menyusun amunisi, menghadirkan antitesis berharap panas datang kembali. Karena Surabaya dingin adalah sesuatu yang asing. Surabaya dan panas adalah suatu yang tiada bisa terpisahkan. Surabaya tanpa panas ibarat Jokowi tanpa sepeda, Suarez tanpa Cavani, film Indonesia tanpa Reza Rahadian, sendok tanpa garpu, ataupun aku tanpa kamu (halah).

Akhir kata, refleksi ini akan ditutup dengan motto: “Cukup udara Surabaya saja yang dingin, hatimu jangan”.

Lidah Bahasa Lokal pada Pilgub Jatim 0 245

Pada 27 Juni, segala pertarungan di 171 daerah di Indonesia telah mengalami puncaknya. Segenap mesin partai hanya tinggal berdoa dan berjaga di tiap TPS, sementara si ‘tokoh utama’ (maksudnya para calon pemimpin daerah) justru siap menghadapi pertarungan selanjutnya – antara bersiap menduduki puncak pimpinan atau melawan rasa kekecewaan menerima kekalahan.

Penulis ingin sedikit kilas balik ke masa debat Pilgub Jatim digelar untuk terakhir kalinya 23 Juni silam. Dalam debat terbuka pamungkas tersebut, seperti biasa pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti saling berseteru, khususnya mengulik habis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertarungan yang masih tetap seru seperti debat-debat sebelumnya lantas sempat membuat rakyat menghadapi dilema. Mau menjadi saksi debat calon pemimpinnya atau Belgia vs Tunisia yang berlaga dari lapangan rumput Moskow.

Jika pilihan pembaca jatuh pada tontonan engkel-engkelan pucuk teratas pasukan Wis Wayahe vs Kabeh Sedulur, pembaca tentu turut menyaksikan sesi terakhir debat menggunakan bahasa Jawa. Barangkali, Mbak Brigita Manohara, sang moderator, tak punya masalah dalam membacakan pertanyaan. Lidah doi tentu fasih, apalagi menurut pengakuannya yang pernah membawakan berita berbahasa Jawa Timur-an sebelumnya.

Yang jadi soal tentu bagi para peserta yang sedang berlaga. Bagi Mas ‘Ganteng’ Emil Elestianto Dardak dan Mbak Puti Guntur Soekarno yang tak bisa memungkiri takdir sebagai pendatang dari Jakarta, lebih baik memilih diam seribu bahasa. Percayakan saja kepada para calon gubernur, Khofifah yang asli Surabaya dan Saifullah Yusuf kelahiran Pasuruan. Tentu beliau berdua bagai mobil meluncur di jalan tol jika sudah bersentuhan dengan bahasa lokal Jawa Timur.

Namun, sayang disayang, ekspetasi muluk-muluk yang demikian harus dikurung rapat. Nyatanya Khofifah dan Gus Ipul nampak cukup kesulitan menjelentrehkan ide mereka dengan bahasa lokal yang baik dan benar. Bahasa Indonesia atau ‘gado-gado’ antara krama dan ngoko harus terselip di tengah-tengahnya.

Kita tentu tidak boleh suudzon dan terlalu dini menjatuhkan vonis negatif terhadap mereka. Tentu ada banyak faktor yang membuat pembaca harus mengapresiasi betul segala upaya yang dikeluarkan keduanya ketika menjawab pertanyaan. Banyak penyebab pula yang melatarbelakangi kebingungan keduanya dalam merangkai kata.

Pertama, sudah terlalu lama kemampuan berbahasa lokal disimpan rapat dalam peti harta karun keduanya. Khofifah sendiri sudah mengadu nasib di perpolitikan Jakarta sejak tahun 90an sebagai anggota DPR hingga menteri. Gus Ipul pun tak jauh berbeda. Sebelum menjalani dua periodenya mendampingi Pakde Karwo di JaTim, dirinya juga beradu di Senayan dan mendapuk jabatan menteri.

Selain itu, selalu berkecimpung di ranah formal, rapat kenegaraan, sambutan, pidato, hingga tampil di layar kaca nasional tidak pernah mengasah kembali kemampuan berbahasa lokal ini. Tak apalah jika lupa sedikit-sedikit!

Kedua, para calon gubernur ini barangkali bingung menentukan bahasa Jawa mana yang harus dipergunakan. Apakah dialek Arekan atau Kulonan. Apakah berbahasa yang berkiblat Madura, atau memihak Tengger, Kangean, Osing yang cukup minor penggunanya. Iya, bahasa Jawa Timur sendiri sudah beraneka ragamnya.

Lantas, bahasa mana yang harus digunakan dalam ajang ‘unjuk gigi’ untuk menarik hati 38 juta umat Jawa Timur? Dialek mana yang sekiranya sungguh merepresentasikan Jawa Timur banget dan tidak membuat penutur lainnya iri hati? Sekali salah pilih, netjien yang maha-tahu tentu habis-habisan menghujat. Aih, susah nian mau jadi gubernur!

Di luar itu, yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah wacana membawa bahasa lokal dalam debat publik Pilkada. Penulis secara pribadi melihat sesi berbahasa lokal harus selalu dimasukkan sebagai salah satu sesi, seperti yang diawali Pilgub Jatim.

Bagaimana tidak, kemahiran berbahasa lokal juga turut membuktikan apakah benar calon pemimpin yang digadang adalah asli putra daerah. Ah, tapi trennya sekarang kan plotting calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan sekenanya partai politik. Jadi, coba kita geser ke alasan berikutnya.

Kemampuan berbahasa lokal yang ditunjukkan dalam debat publik sesungguhnya juga mencerminkan hasil pendekatan calon pemimpin dengan yang akan dipimpinnya 5 tahun ke depan. Bahasa Indonesia formal, apalagi ditambah penjelasan data angka yang njelimet dalam debat barangkali hanya bisa dipahami masyarakat kota dan manusia-manusia berpendidikan. Lalu, pada siapa tanggung jawab harus dilemparkan untuk menjelaskan janji kampanye kepada rakyat kecil di pedesaan yang gak teteh berbahasa Indonesia? Apakah tim sukses kampanye? Apakah Ivan Lanin? Apakah superhero yang mati di Infinity War?

Hanya bahasa lokal lah yang dapat menjembatani apa maunya mbah-mbah di rumah reyot tak berlistrik pelosok desa sana dengan janji manis calon pemimpin daerah. Jika tak pakai bahasa lokal, dengan apakah para calon pemimpin ini mendekati rakyat? Apakah dengan kaos dan stiker? Apakah dengan Via Vallen dan Anang Hermansyah? Apakah dengan ‘uang kaget’ ketika fajar menyingsing?

Dalam hemat penulis, kemampuan bersilat lidah di panggung debat publik memang perlu. Apalagi kemampuan merangkai bunga bahasa dalam barisan visi misi, jangan sampai absen. Tambahkanlah kemampuan menguasai bahasa lokal sebagai bekal. Hati pakdhe dan bulik manakah yang tak berhasil dipanah jika para calon penguasa ini mampu ngopi bareng sambil bertutur bahasa sehari-hari mereka?

Editor Picks