Refleksi Tentang Bunuh Diri Ibu dan Ketiga Buah Hatinya 0 638

Oleh: Jesslyn Giovanni*

Pembaca, betapa mengejutkan sekali berita utama surat kabar langganan saya hari ini. Rasa-rasanya tidak ada tragedi yang lebih menyedihkan dari judul berita ini. Tajuk utamanya menyedihkan, seorang ibu asal Jombang, Evi Suliastin Agustin (26) mengajak ketiga buah hatinya menenggak racun serangga di kamar mandi rumahnya. Sang ibu selamat. Tragis. Tiga anaknya meninggal dunia. Innalillahi.

Muasalnya adalah depresi berat Evi, yang ditinggal Fakihhudin (55), suaminya, menikah lagi dengan gadis asal Nganjuk. Rumah tangga keduanya juga beberapa tahun belakangan tidak lagi harmonis.

Penjabaran singkat diatas soal berita percobaan bunuh diri ini kemudian membuka mata saya pada beberapa poin realita yang menurut saya perlu menjadi pembelajaran dan bahan pikir pembaca kalikata yang budiman.

Pertama, soal stres. Menurut Nasir dan Muhith, dalam Litiloly dan Swastiningsih (2014), stres adalah kondisi yang tidak menyenangkan di mana manusia melihat adanya tuntutan dalam suatu situasi sebagai beban atau diluar batasan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, jelas bahwa Evi sebagai istri tidak dapat memenuhi apa yang seharusnya dia dapatkan sebagai istri. Keberadaan suami yang tidak di sampingnya, juga nafkah lahir batin yang tidak diterimanya.

Ada perasaan dilematis ketika membaca berita ini. Di satu sisi, saya menyayangkan usaha bunuh diri Evi yang menewaskan bukan dirinya tapi ketiga anaknya. Saya pikir kasih ibu sepanjang masa, toh nyatanya hanya sebuah pepatah. Mengapa sampai hati hingga membunuh ketiga anaknya? Kenapa tidak bunuh diri saja sendiri? Atau kenapa (jika memang sudah siap untuk bunuh-bunuhan dengan segala konsekuesinya) tidak bunuh saja suaminya, jika memang Evi tidak terima dengan keputusan sepihak suaminya untuk menikah lagi?

Pemikiran-pemikiran ini muncul, didasari rasa kecewa yang begitu besar pada tindakan Evi, sebagai sesama perempuan dalam konteks dirinya sebagai ibu dan istri.

Di sisi yang lain, saya berusaha tetap bersimpati dengan Evi dan mencoba berandai-andai jika saya adalah dirinya. Rumah tangga yang begitu ruwet dengan suami yang (ini sangat subjektif, tapi sepertinya begitu jika menilai dari tanggapan suami yang acuh ketika dikabari bahwa si istri sedang dilarikan ke rumah sakit) tidak patut dicontoh suami-suami di Indonesia Raya ini. Apalagi harus membesarkan tiga anak yang masih kecil-kecil dan pasti sangat rewel di rumah. Belum lagi beban sosial karena pasti menjadi pergunjingan tetangga (dan ini beratnya menjadi perempuan. Perempuan lebih sering dipergunjingkan yang tidak-tidak). Faktor-faktor ini seandainya terjadi pada kehidupan rumah tangga saya, dapat saya bayangkan dan pahami betapa beratnya.

Mereka yang mengatakan seharusnya Evi banyak berdoa atau istighfar, menurut saya tidak akan banyak membantu (semoga pembaca tidak termasuk golongan ini). Tidak semua orang mampu dan tegar menghadapi cobaan hidup, seringan atau seberat apapun jika diukur dengan ukuran orang lain. Mereka yang menghadapinya-lah yang paling tahu. Kita yang tidak mengalami langsung hanya bisa menonton dan mencoba memahami. Menilai bukan tugas kita, apalagi menghakimi.

Maka, faktor stres ini tidak bisa dianggap remeh. Evi tertekan, tanpa ditopang atau bersandar pada siapapun. Tidak ada orang yang berhak menghakiminya. Ia pasti berduka dan menyesal karena  kehilangan ketiga buah hatinya.

Kedua, kesiapan dan kehidupan perkawinan. Mahasiswa-mahasiswi sering menjadikan pernikahan sebagai jawaban ketika sudah buntu mengerjakan tugas esai 3000 kata atau mendekati musim-musim ujian semester. Walaupun dalam nada bercanda. Tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, guyonan itu seakan mengasosiasikan menikah dengan terselesaikannya segala urusan akademik yang terasa membebani.

Mungkin karena konsep pernikahan atau perkawinan atau kehidupan suami-istri berarti happily ever after. Berarti bisa ena-ena. Berarti bisa bersama selalu dengan pasangan yang kita cinta dan masalah apa saja tidak akan begitu berarti karena ada pasangan yang bisa diajak untuk menghadapinya bersama. Saya tidak menghakimi (sekali lagi). Ini memang dialami hampir sebagian besar mahasiswa (diakui atau tidak). Konsumsi media kita mengarahkan pada konsep itu.

Tapi toh nyatanya soalnya tidak sederhana. Bisa jadi, usia Evi yang 26 tahun masih begitu belia menjadi salah satu faktor penyumbang tragedi ini. Almarhum anak sulungnya berusia 6 tahun. Berarti ia menikah (walaupun siri) dengan Pak Fakihhudin kira-kira di usia 20 tahun.

Saat ini saya berusia 20 tahun dan bahkan saya tidak berpikiran untuk menikah.

Saya yakin Evi tidak atau belum siap untuk menjadi ibu dan istri di usia 20 tahun. Sari dan Sunarti (2013) mengatakan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan berkisar di usia 23-25 tahun. Di usia itu, aspek-aspek selain biologis seperti emosi, finansial, dan sosial dirasa sudah matang.

Evi mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya untuk menikah muda. Saya pribadi tidak mengatakan bahwa keputusannya salah. Hanya saja, mari teman-teman pembaca yang belum menikah, mengambil hikmahnya dari kejadian Evi ini. Intinya, menikah tidak sesederhana itu. Menikahlah ketika siap, lahir batin… bukan karena ingin, atau bahkan terpaksa.

Terakhir, poligami. Saya mengerti bahwa beberapa ajaran agama memperbolehkan poligami. Khususnya Islam. Tapi toh itu tidak menghalalkan cara-cara tidak bertanggungjawab semacam ini. Laki-laki yang berlindung dibalik dalih poligami kan ‘tidak dilarang agama’ dan ‘selama bisa adil’ perlu dipertanyakan lagi niatannya berpoligami. Apakah karena nafsu semata? Atau karena tulus cinta? Jika boleh jujur secara subjektif, saya tidak setuju dengan konsep poligami. Dalih ‘selama bisa adil’ menurut saya hanya sebuah dalih yang tidak bisa dipegang dengan indikator apapun kesesuaiannya. Dalih ‘tidak dilarang agama’ juga tidak berarti memperbolehkan seseorang dengan mudahnya berpoligami. Ada baiknya berpikir rasional, dengan akal dan bukan dengan nafsu semata.

Hal ini mungkin berkaitan erat dengan masih kentalnya supremasi laki-laki yang tidak akan terlalu digunjingkan jika macam-macam sehingga merasa bisa berbuat apa saja atau mungkin perasaan inferioritas perempuan yang seakan tidak berdaya dan merasa menjadi korban. Mungkin.

Akhirnya, mari berkaca dan belajar pada kasus ini. Perempuan saya harap lebih konservatif menentukan kapan kesiapan lahir batinnya untuk menikah. Laki-laki saya harap dapat bertanggungjawab pada pilihan ketika meminang pasangan. Untuk siapa saja, berempatilah dengan siapa saja. Seringkali stres menjadi depresi karena tidak mendapat tempat meluapkan perasaan.

*Penulis adalah mahasiswi Universitas Airlangga. Berkonsentrasi pada banyak isu sosial, terutama keperempuanan dan gender.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 70

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Caleg dan Spion Bundarnya 0 140

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Editor Picks