Refleksi Tentang Bunuh Diri Ibu dan Ketiga Buah Hatinya 0 1504

Oleh: Jesslyn Giovanni*

Pembaca, betapa mengejutkan sekali berita utama surat kabar langganan saya hari ini. Rasa-rasanya tidak ada tragedi yang lebih menyedihkan dari judul berita ini. Tajuk utamanya menyedihkan, seorang ibu asal Jombang, Evi Suliastin Agustin (26) mengajak ketiga buah hatinya menenggak racun serangga di kamar mandi rumahnya. Sang ibu selamat. Tragis. Tiga anaknya meninggal dunia. Innalillahi.

Muasalnya adalah depresi berat Evi, yang ditinggal Fakihhudin (55), suaminya, menikah lagi dengan gadis asal Nganjuk. Rumah tangga keduanya juga beberapa tahun belakangan tidak lagi harmonis.

Penjabaran singkat diatas soal berita percobaan bunuh diri ini kemudian membuka mata saya pada beberapa poin realita yang menurut saya perlu menjadi pembelajaran dan bahan pikir pembaca kalikata yang budiman.

Pertama, soal stres. Menurut Nasir dan Muhith, dalam Litiloly dan Swastiningsih (2014), stres adalah kondisi yang tidak menyenangkan di mana manusia melihat adanya tuntutan dalam suatu situasi sebagai beban atau diluar batasan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini, jelas bahwa Evi sebagai istri tidak dapat memenuhi apa yang seharusnya dia dapatkan sebagai istri. Keberadaan suami yang tidak di sampingnya, juga nafkah lahir batin yang tidak diterimanya.

Ada perasaan dilematis ketika membaca berita ini. Di satu sisi, saya menyayangkan usaha bunuh diri Evi yang menewaskan bukan dirinya tapi ketiga anaknya. Saya pikir kasih ibu sepanjang masa, toh nyatanya hanya sebuah pepatah. Mengapa sampai hati hingga membunuh ketiga anaknya? Kenapa tidak bunuh diri saja sendiri? Atau kenapa (jika memang sudah siap untuk bunuh-bunuhan dengan segala konsekuesinya) tidak bunuh saja suaminya, jika memang Evi tidak terima dengan keputusan sepihak suaminya untuk menikah lagi?

Pemikiran-pemikiran ini muncul, didasari rasa kecewa yang begitu besar pada tindakan Evi, sebagai sesama perempuan dalam konteks dirinya sebagai ibu dan istri.

Di sisi yang lain, saya berusaha tetap bersimpati dengan Evi dan mencoba berandai-andai jika saya adalah dirinya. Rumah tangga yang begitu ruwet dengan suami yang (ini sangat subjektif, tapi sepertinya begitu jika menilai dari tanggapan suami yang acuh ketika dikabari bahwa si istri sedang dilarikan ke rumah sakit) tidak patut dicontoh suami-suami di Indonesia Raya ini. Apalagi harus membesarkan tiga anak yang masih kecil-kecil dan pasti sangat rewel di rumah. Belum lagi beban sosial karena pasti menjadi pergunjingan tetangga (dan ini beratnya menjadi perempuan. Perempuan lebih sering dipergunjingkan yang tidak-tidak). Faktor-faktor ini seandainya terjadi pada kehidupan rumah tangga saya, dapat saya bayangkan dan pahami betapa beratnya.

Mereka yang mengatakan seharusnya Evi banyak berdoa atau istighfar, menurut saya tidak akan banyak membantu (semoga pembaca tidak termasuk golongan ini). Tidak semua orang mampu dan tegar menghadapi cobaan hidup, seringan atau seberat apapun jika diukur dengan ukuran orang lain. Mereka yang menghadapinya-lah yang paling tahu. Kita yang tidak mengalami langsung hanya bisa menonton dan mencoba memahami. Menilai bukan tugas kita, apalagi menghakimi.

Maka, faktor stres ini tidak bisa dianggap remeh. Evi tertekan, tanpa ditopang atau bersandar pada siapapun. Tidak ada orang yang berhak menghakiminya. Ia pasti berduka dan menyesal karena  kehilangan ketiga buah hatinya.

Kedua, kesiapan dan kehidupan perkawinan. Mahasiswa-mahasiswi sering menjadikan pernikahan sebagai jawaban ketika sudah buntu mengerjakan tugas esai 3000 kata atau mendekati musim-musim ujian semester. Walaupun dalam nada bercanda. Tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, guyonan itu seakan mengasosiasikan menikah dengan terselesaikannya segala urusan akademik yang terasa membebani.

Mungkin karena konsep pernikahan atau perkawinan atau kehidupan suami-istri berarti happily ever after. Berarti bisa ena-ena. Berarti bisa bersama selalu dengan pasangan yang kita cinta dan masalah apa saja tidak akan begitu berarti karena ada pasangan yang bisa diajak untuk menghadapinya bersama. Saya tidak menghakimi (sekali lagi). Ini memang dialami hampir sebagian besar mahasiswa (diakui atau tidak). Konsumsi media kita mengarahkan pada konsep itu.

Tapi toh nyatanya soalnya tidak sederhana. Bisa jadi, usia Evi yang 26 tahun masih begitu belia menjadi salah satu faktor penyumbang tragedi ini. Almarhum anak sulungnya berusia 6 tahun. Berarti ia menikah (walaupun siri) dengan Pak Fakihhudin kira-kira di usia 20 tahun.

Saat ini saya berusia 20 tahun dan bahkan saya tidak berpikiran untuk menikah.

Saya yakin Evi tidak atau belum siap untuk menjadi ibu dan istri di usia 20 tahun. Sari dan Sunarti (2013) mengatakan, usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan berkisar di usia 23-25 tahun. Di usia itu, aspek-aspek selain biologis seperti emosi, finansial, dan sosial dirasa sudah matang.

Evi mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya untuk menikah muda. Saya pribadi tidak mengatakan bahwa keputusannya salah. Hanya saja, mari teman-teman pembaca yang belum menikah, mengambil hikmahnya dari kejadian Evi ini. Intinya, menikah tidak sesederhana itu. Menikahlah ketika siap, lahir batin… bukan karena ingin, atau bahkan terpaksa.

Terakhir, poligami. Saya mengerti bahwa beberapa ajaran agama memperbolehkan poligami. Khususnya Islam. Tapi toh itu tidak menghalalkan cara-cara tidak bertanggungjawab semacam ini. Laki-laki yang berlindung dibalik dalih poligami kan ‘tidak dilarang agama’ dan ‘selama bisa adil’ perlu dipertanyakan lagi niatannya berpoligami. Apakah karena nafsu semata? Atau karena tulus cinta? Jika boleh jujur secara subjektif, saya tidak setuju dengan konsep poligami. Dalih ‘selama bisa adil’ menurut saya hanya sebuah dalih yang tidak bisa dipegang dengan indikator apapun kesesuaiannya. Dalih ‘tidak dilarang agama’ juga tidak berarti memperbolehkan seseorang dengan mudahnya berpoligami. Ada baiknya berpikir rasional, dengan akal dan bukan dengan nafsu semata.

Hal ini mungkin berkaitan erat dengan masih kentalnya supremasi laki-laki yang tidak akan terlalu digunjingkan jika macam-macam sehingga merasa bisa berbuat apa saja atau mungkin perasaan inferioritas perempuan yang seakan tidak berdaya dan merasa menjadi korban. Mungkin.

Akhirnya, mari berkaca dan belajar pada kasus ini. Perempuan saya harap lebih konservatif menentukan kapan kesiapan lahir batinnya untuk menikah. Laki-laki saya harap dapat bertanggungjawab pada pilihan ketika meminang pasangan. Untuk siapa saja, berempatilah dengan siapa saja. Seringkali stres menjadi depresi karena tidak mendapat tempat meluapkan perasaan.

*Penulis adalah mahasiswi Universitas Airlangga. Berkonsentrasi pada banyak isu sosial, terutama keperempuanan dan gender.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks