Tenang Mbak Lala, Masyarakat Kita Masyarakat Pelupa! 0 714

Oleh: Muhajir Dono Husodo*

 

Manusia memang tempatnya salah serta lupa.

Sepotong kalimat di atas jadi dalil kala nyangkruk di warkop dan mbok kalau sudah habis gorengan empat biji tapi mengaku cuma tiga. Namun, dalil itu ternyata tidak selalu tepat guna jika diterapkan pada kasus dan situasi berbeda. Terutama relationship cowok dan cewek. Di mata cowok, cewek selalu salah. E-eh! Kebalik yach?

Manusia juga sepertinya dibuat amnesia massal jika dikaitkan dengan banyaknya misteri purbakala berbagai situs dunia. Semisal, peninggalan Machu Picchu dari suku Inca, Nasca Line yang juga di Peru Selatan, reruntuhan candi Pumapunku di Bolivia dan banyak lagi. Berbagai teori mencoba menjawab misteri-misteri tersebut. Mulai dari campur tangan alien, serangan epidemik yang memusnahkan masyarakat dengan singkat, mesin waktu, dan sebagainya.

Namun saya secara personal lebih ngeh dengan teori amnesia massal. Pasalnya, teori ini lebih familiar dan representatif merakyat. Setuju tidak? Sebagai masyarakat Indonesia yang pelupa, setuju sajalah!

Berikut adalah beberapa bukti dari wabah penyakit itu.

 

Aksara Hanacaraka

Dengan kondisi saat ini, tanpa ada upaya yang sungguh dari pemerintah untuk melestarikannya, entah sampai kapan kita akan mengingat bahwa kita punya aksara baca tulis sendiri. Oke lah, ini memang bisa dikatakan jawasentris, berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Namun, di sisi lain, banyak negara luar yang mampu mengelola kearifan bahasa lokal mereka. Ambil contoh Jepang atau Cina. Aksara Kanji, Katakana, ataupun Hiragana, sangat eksis di banyak tempat dan situasi. Huruf-huruf tersebut bahkan sangat populer di negara kita. Sudah terdengar konyol?

 

Krisis Kepemimpinan

Setiap kali kita mengeluh akan lambannya penyelesaian masalah negara, mengumpat akan bobroknya sistem, merasa putus asa karena negara-negara tetangga sudah begitu maju dan kita terus saja jalan di tempat, ending-nya kita akan menyalahkan pemimpin: menggoblok-goblokkan wakil pilihan kita di parlemen. Namun anehnya, setiap kali ada peluang untuk memperbaiki situasi, kita selalu lupa, lupa dan lupa.

“Coblos ini ya!”

“Nggak mau!”

“Ini cepek buat kamu.”

“Siappp!”

 

Janji Manis Politisi

Daftarnya harus banget ditulis, ya?

 

Persatuan Itu Penting

Hampir dua dekade lalu, kita pernah kecolongan. Timor Timur lepas dari pelukan kita. Kita menyesalinya, namun sayang, kembali lupa bahwa persatuan amatlah penting. Kesadaran untuk membina hidup rukun lewat toleransi antarumat beragama, antarsuku, ras dan sebagainya tidak benar-benar kita jaga.

Buktinya, kita sampai sekarang begitu gemar bertikai. Lihat saja prototype kita, para netizen yang tiada hari tanpa berantem. Soal politik, bertikai. Soal artis cerai, saling olok. Soal agama, kafir-mengkafirkan. Sesama agama bid’ah-mem-bid’ah-kan. Soal sepak bola, saling bully. Satu hal yang bisa menjadikan netizen rukun dan bersatu kok ya cuma soal link video porno. Hemmm… begitu membanggakan!

Kak Seto, tolong ini anak-anak, disleding aja kepalanya satu-satu!

 

Jessica dan Kopi Sianida

Sampai sekarang saya sebetulnya masih geli. Betapa konyolnya kita dua tahun yang lalu, saat menonton live di televisi sidang cucu dari Presiden RI keempat yakni Wayan Mirna Salihin yang dibunuh secara terencana oleh sahabatnya, Jessica Kumala Wongso, yang ternyata anak dari salah satu Hakim Ketua Mahkama Konstitusi, dengan saksi kunci Agus putra sulung Bapak SBY yang mengantarkan es kopi Vietnam di meja nomer 54.

Sebentar. Ada yang salah sepertinya.

Betul sekali sodara-sodara, ada yang salah dari fakta di atas. Tapi yang paling salah sebenarnya kita sendiri. Bisa-bisanya kasus sederhana semacam itu bisa menjadi isu nasional, yang sidangnya disiarkan secara live dan bertahan menjadi topik panas selama berbulan-bulan. Belum lagi jadi tema obrolan ibu-ibu, bapak-bapak, di mana saja.

Kok bisa, ya? Padahal di luar sana, kasus yang lebih layak diikuti banyak. Lain hal misalnya Jessica itu mantu Presiden Jokowi dan Mirna adalah anaknya Pak Prabowo Subiyanto. Atau terungkap bahwa Jessica ternyata dulunya seorang Muslim taat yang kemudian lepas hijab dan berpindah “tuhan”. Masyarakat geger dan antusias mengikuti jalannya sidang wajar. Nobar di televisi pun saya siap kalau ini mah!

Menariknya, seperti suara musik yang terlampau gaduh dan berisik, bersumber dari sound system yang kemudian dimatikan tombol powernya, kasus itu pun tiba-tiba saja senyap. Suasana kembali hening dan lengang. Tidak ada lagi yang tetap peduli menyimak kelanjutan persidangan dan hasil akhirnya. Mirna berhasil hidup kembali pun, semuanya sudah tidak peduli.

 

Akhirnya

Pola semacam ini terus berulang. Ibarat siklus, heboh se-Indonesia, meledak dan tenar di mana-mana, lantas senyap seketika.

Masih ingat betapa kita tergila-gila dengan fenomena batu akik yang demamnya bertahan berbulan-bulan lalu mereda? Masihkah kita ingat fenomena lipsync ‘Chayya Chayya’ Norman Kamaru yang hebohnya seantero Nusantara? Jangan ditanya. Sudah tentu lupa. Belum lagi fenomena ‘Om Telolet Om’, humor Mukidi, dan seterusnya, dan seterusnya.

Apa seperti demikian salah?

Sebenarnya bukan masalah benar dan salah, saya hanya ingin menegaskan betapa pelupanya kita.

Oh, iya, terkhusus untuk Mbak Marion Jola, jangan khawatir, Mbak! Kita ini masyarakat pelupa kok. Tetap fokus saja pada tujuan, pada karir Mbak! Buatlah juri-juri Indonesian Idol yang sok nganu itu terpesona dengan suara desahan Mbak yang aduhai! Buatlah warga NTT bangga dengan prestasi Mbak!

Saya yakin video aksi Mbak yang katanya Daniel Mananta sudah dapat 16 juta viewers di YouTube itu akan semakin banyak yang melihat. Video aksi ‘Jaran Goyang’ Nella Kharisma saja bisa tembus 125 juta viewers kok. Apalagi goyang beneran.

Oh iya, Mbak Lala, sekedar usul saja. Mohon dipertimbangkan usulan Bunda Maia Estianti untuk mengganti nama “Jola” dengan panggilan “Lala”! Biar enak aja nyingkatnya.

Semoga jadi Indonesian Idol tahun ini, Mbak Lala! Saya di belakangmu!

 

Gresik, 22 Januari 2018

 

*Penulis adalah guru swasta di kampungnya, manusia yang percaya keajaiban. Bisa disapa melalui Facebook Muhajir Dono Husodo, Twitter @MuhajirDeHa, WA 085770441441.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 142

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 185

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Editor Picks