Udar Rasa

Dosa Besar dan Keleletan Pertamina 0 580

Oleh: Jesslyn Giovanni*

Sesuai judul, penulis ingin secara terangan-terangan menghujat dan mempersalahkan PT. Pertamina. Bagaimana tidak? Kebocoran pipa di Teluk Balikpapan ini membuat penulis bertanya serius pada PT. Pertamina, “kowe iki becus opo ora toh?”

Sabtu lalu, tajuk utama surat kabar langganan saya mengejutkan sekaligus menyulut emosi. Mulut sudah kebelet mencaci maki dan hati rasanya sakit sekali.

Katanya, ada minyak tumpah di Teluk Balikpapan. Foto tumpahannya, nauudzubilah min zalik!

Isi pemberitaan itu menuding kapal bermuatan batu bara asal Cina, MV Ever Judger membuang limbah minyak bahan bakarnya secara ilegal ke Teluk Balikpapan. Limbah Marine Fuel Oil (MFO) itu kemudian menyebabkan kebakaran hebat di laut. Menurut keterangan saksi mata, terjadi ledakan besar disertai kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di lokasi. Lima nelayan setempat tewas dilahap api yang tak bisa dikendalikan. Disini, saya sudah habis memaki-maki si Ever Judger ini. Wani-wani ne nyampah nang lautku?  Tenggelamno ae!

Disebutkan pula bahwa kapal MV Ever Judger, yang disangkakan sebagai pelaku, juga ikut-ikutan terbakar. Buritan kapal bagian kiri digilas api, juga sekocinya. Awak kapal dan muatannya bahkan menjerit minta diselamatkan.

Lah katanya mereka yang membuang, kok malah ikutan kebakar? Ganjil? Sangat ganjil.

Makian saya perlahan hilang, seiring akal mengatakan saya sudah salah tuduh. Mohon maaf Ever Judger, saya sudah suudzon berat padamu!

Kemudian disini, aktor amatir kita yang sangat payah mulai tampil bermain.

Sebagai pemilik kilang minyak yang lokasinya berdekatan dengan tumpahan, hari itu juga PT. Pertamina memberi tanggapan. Tanggapan penuh kezaliman.

Mereka menegaskan dengan gagah berani dan percaya diri pada awak media, jelas-jelas yang tumpah itu MFO. Sedangkan, PT Pertamina di Teluk Balikpapan hanya, sekali lagi, hanya memproduksi crude oil atau minyak mentah macam solar atau avtur.

Tolong pikir-pikir lagi lah ya kalau mau menyalahkan Pertamina. Begitulah kira-kira makna klarifikasi itu, bagi mereka yang mampu menangkapnya.

Ever Judger masih tersangka. sedang Pertamina cuci tangan.

Dua hari setelahnya, dengan malu-malu(in), PT Pertamina menjilat kembali ludah yang sudah diinjak dan diesek-esek dengan sepatunya sendiri. Mereka mengaku, minyak yang mengapung di perairan Teluk Balikpapan adalah kesalahan mereka.

Entah bagaimana divisi PR PT. Pertamina ini. Mungkin dulu tidak ambil mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations, atau lalai, atau tertekan atasan.

Hasilnya, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan metode penyelaman dasar laut, didapati temuan mengejutkan sekaligus menampar Pertamina tepat di mukanya (kalau masih punya muka).

Pipa milik PT. Pertamina ditemukan terputus lalu terseret sejauh 100 meter dari asalnya.

Gila! Mau mengelak apa lagi?

Sudah mencla-mencle begitu, mereka pun lamban sekali menangani minyak yang kadung kemana-mana ini. Sampai seminggu sejak minyak mengapung dan mencemari laut, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) mengeluhkan keleletan Pertamina. Tim yang dikirim Pertamina untuk membantu tindakan pembersihan dan pemulihan bekerja sangat lamban. Pada banyak aspek,  BPBD merasa Pertamina banyak menutup-nutupi perkara ini.

Ini BUMN apa yang bisa-bisanya mencla-mencle memberi pernyataan resmi, lalu berani-beraninya tidak cekatan menangani masalah yang jelas-jelas tanggung jawab dan kesalahannya? Nilai merah untuk Pertamina!

Coba Pembaca bayangkan, tumpahan minyak ini sudah hampir menyentuh Pulau Sulawesi sedangkan Balikpapan itu di Kalimantan! Hal itu disampaikan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia (LAPAN RI). Lebih jelasnya, tumpahan minyak ini sudah merembes ke Selat Makassar.

Ekosistem laut jelas tercemar berat. Entah berapa barel minyak yang terbuang begitu saja di perairan Teluk Balikpapan. Biota laut pun banyak yang mati dan terancam keberlangsungan hidupnya. Seekor pesut bahkan ususnya sampai terburai, lalu mati dan hanyut ke pantai. Padahal populasi pesut di perairan itu hanya sekitar 60 ekor. Miris! Semoga saja tidak jadi punah karena ulah PT. Pertamina ini.

Lalu, Pembaca tolong bayangkan pohon bakau. Itu, daunnya yang berjarak 1,5 meter dari akarnya menghitam tersebab minyak. Warga dekat teluk pun sudah mulai kena penyakit saluran pernafasan karena bau crude oil yang menyengat dan berbahaya. Keluhan kesehatan lain pastinya makin banyak di sana. Nelayan pun jadi tidak bisa melaut. Lalu lintas perdagangan bahkan lumpuh. Kapal dilarang sama sekali lewat karena minyak yang tumpah mudah sekali terbakar. Bahkan Ever Judger yang sempat difitnah dan dikambinghitamkan pun harus tertahan di sana.

Ini masalah serius! Sangat, sangat serius! Aduh Pertamina, tulung poo seng nggena..

Menurut saya, Pertamina telah melakukan kejahatan lingkungan luar biasa, yang dampaknya tidak main-main. Butuh sanksi tegas dan bentuk pertanggungjawaban konkret yang mampu memperbaiki kerusakan dan pencemaran pada ekosistem Teluk Balikpapan.

Pemerintah pusat harus tegas dan berani memberi sanksi tegas pada BUMN-nya ini. Jangan sampai hanya berdiam diri saja, karena seminggu ini kasus berjalan tanpa ada tanggapan sedikitpun dari Istana. (Padahal katanya di laut kita kuat? Giliran laut tercemar, diam saja. Huh.)

Memalukan bila sampai kasus ini sengaja diabaikan apalagi dilupakan. Karena memang disadari topik lingkungan mesti kalah pamor dengan isu politik ibukota atau penistaan agama. Namun,. ayolah, ini masalah yang jelas amat besar.

Kenapa juga lebih banyak netijen mempermasalahan Sukmawati, cacing makarel, dan Lucinta Luna ketimbang Teluk Balikpapan?  Duh, bikin jengkel saja!

Semoga pembaca Kalikata yang budiman tidak masuk golongan netijen macam itu. Wallahualam.

*Selain pencerewet sosial, penulis adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Macan karaoke dan penyuka eskrim.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila! “Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks