Haruskah Berbelasungkawa untuk Uber? 0 1194

Jika nasib hubunganmu dengan arek’e terasa tidak pasti, antara kawin lari tanpa restu orang tua atau putus sekarang kemudian bunuh diri, tenang saja. Nasib Anda sama gamangnya dengan para calon mantan pengemudi Uber.

Sejak diakuisisi oleh Grab per 26 Maret lalu, tiada keputusan terang bagi para pengemudi perusahaan transportasi asal Amerika itu akan otomatis diboyong. Tiada kepastian apakah setelah 8 April besok, mereka akan ganti perilaku, yang awalnya memberi penumpang dengan helm oranye, kemudian jadi helm ijo royo-royo.

Satu hal yang jelas dalam kasus ini adalah angka persentase pembagian saham, dan hitung-hitungan ahli ekonomi tentang berapa keuntungan yang berhasil direngkuh saingannya lord Nadiem Makarim itu. Sisanya, apalagi bagi nasib pengemudinya serta sanak-keluarganya tentu saja buram.

Hari ini, penulis mencoba melalui masa megap-megap bersama Uber dengan bolak-balik memecah jalanan Surabaya yang super padat itu tiga kali (edyan, wes koyok ngombe obat ae).

Benarlah kata orang jika manusia cenderung bertobat ketika mendekati ajal, demikian pula dengan para driver ini. Ketiganya manis – ucapan dan pelayanannya tentu saja – tidak peduli yang roda dua ataupun setir bunder. Semoga tiga driver yang menghantar penulis kali ini bisa jadi sampel yang representatif. Untuk melindungi keamanan bangsa dan negara, identitas driver akan disamarkan, karena toh penulis juga lupa namanya apalagi wajahnya hehe (lali jenenge eling rasane).

Jika biasanya pengemudi ini bertanya lokasi penjemputan dan tujuan dengan sewot tapi minta bintang lima, kini mereka berbeda. Hari ini, ketika hidup mereka tinggal hitungan jam, mereka berusaha jadi teman ngobrol yang asik. Jika penumpang diam, mereka mulai gelisah, posisi duduknya diubah ke kiri dan kanan, badannya condong ke depan, balik lagi ke belakang, berusaha merawat obrolan agar tetap langgeng, persis gebetanmu ketika pdkt.

Mbak kuliah di mana?”

“Kampus x”

“Jauh ya Mbak kalau ke kampus”

“Iya”

“Biasanya naik Uber juga?”

“Iya”

“Besok udah gak bisa lagi, Mbak. Mbak bisanya naik helikopter atau odong-odong”

Mereka sudah tiada mampu ngomel lagi jika kita dapat promo besar-besaran dan tetap minta kita bayar sesuai tarif asli, karena ya buat apa. Mereka juga tiada mengejar lagi prestasi bintang lima atau tambahan komentar seperti ‘good service’ atau ‘good conversation’, karena ya pada akhirnya hanya tinggal kenangan. Penulis menyarankan, jika para driver itu punya predikat expert sebagai penampung keluh kesah penumpang, pernyataan pada aplikasinya harap di-screenshoot, dicetak, dilaminating, dan dipigurakan.

Eits, tapi ini berlaku hanya bagi driverdriver jujur yang tiada pernah kepikiran untuk mendua atau berselingkuh. Kalau Uber, ya Uber thok. Pembaca kan pasti tahu, bahwa penumpang yang Anda temui di jalan pakai helmnya hijau tapi ternyata pesan pakai aplikasi sebelah adalah hal lumrah. Mereka mengaku, bahwa ikut satu aplikasi saja tidak dapat memberi laba signifikan untuk mengganti uang bensin, uang servis kendaraan yang MILIK PRIBADI itu, dan sedikit penghargaan karena panas-panasan dan macet di jalan.

Para pengemudi ini lantas curhat pada penulis. Mereka hanya diSARANkan berpindah ke aplikasi Grab. Selain itu, pendapat lain muncul seperti ‘Baru saja nyemplung 6 bulan, eh Uber sudah tinggal kenangan’. Pendapat yang terakhir ini memang sedih, sama seperti kamu yang ditinggal doi ketika lagi sayang-sayangnya.

Menyoal Uber dan kawan-kawannya memang tidak pernah mencapai garis akhir di belantara Indonesia. Tiada lagi kecocokan konsep driver sebagai mitra dengan keadaan di lapangan. Apalagi jika ditarik kepada konsep relasi kuasa buruh-majikan, proletar-borjuis ala-ala Marx dan sekte-sektenya. Jika memungkinkan, mereka bisa saja bangkit dari kubur untuk mengkaji ulang polemik transportasi online yang ruwet ini.

Belum usai perkara SPM dan regulasi transportasi beserta tetek-bengeknya, sudah muncul kegaduhan baru lainnya. Dan semua muaranya adalah teriak protes keparnoan netijen Indonesia pada pengangguran.

Tapi tidak apa, fenomena ini akan membuat para pekerja media tetap bisa berkarya. Lah wong ada saja persekutuan driver yang berdemo, macam safari dari satu kota ke kota lainnya, muatan berita jadi tetap variatif dan lestari sebagai kolom permanen kalau-kalau tidak ada politisi yang bikin ulah yang bisa diberitakan.

Namun, bagi pengguna loyal macam penulis ini, hilangnya Uber dari gawai kita merupakan suatu peristiwa yang menguras emosi kesedihan. Padahal, rasanya seperti baru kemarin menggunakan aplikasi Uber untuk pertama kalinya, merasakan canggungnya, bolak-balik melihat indikator posisi driver yang akan menjemput kita sambil deg-deg-an macam dijemput pacar. Fitur Uber Eats saja belum sempat kita cicipi nikmatnya, eh keburu dipek Grab. Mereka ini gak mikir apa, bahwa sebagian pelanggan kan bisa jadi sensi atau phobia warna hijau, bisa jadi mengingatkan mereka pada simbol institusi atau kenangan tertentu yang menyakitkan.

Tapi, yang pasti, kepada umat sekalian, para driver ini menyampaikan kata-kata terakhirnya. Bersiaplah beralih ke aplikasi yang lain! Mbok ya, kalau bisa, berpindah hati ke yang produk lokal Indonesia saja. Biar mahal dikit tak apa, yang penting gak banyak promonya, hehe.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks