Jokowi: Kharisma atau Dimabuk Citra? 0 604

Disclaimer: Sumpah, ini adalah tulisan kalikata terakhir yang memuat anekdot Dilan.

Jaket jins biru muda bergambar peta Indonesia diurai. Helm tanpa kaca penutup siap terpasang. Sarung tangan ala bikers juga melengkapi. Tak ketinggalan, senyuman karismatik pun digantung. Dengan mantap menjajal chopper baru, berangkatlah “Jokowi and The Gangs” touringan mengitari Sukabumi.

Penulis merasa legowo karena Jokowi memilih kota itu sebagai lintasan. Andaikan saja, andaai sekali, Jokowi mampir ke Surabaya, motor seharga 140 juta itu bisa melepuh seketika. Bahkan, mungkin bentuk helm tanpa kaca dan sarung tangan bolong-bolong itu tak akan masuk daftar aksesoris. Panas kota ini terlalu jahanam, pak…kamu tak akan kuat. (lak dibaleni maneh)

Dibelinya motor jenis Golden Chopperland itu seolah memberi teladan pada masyarakat dunia bahwa, pemimpin harus bisa menghargai produk-produk dalam negeri. Motor itu aslinya diproduksi oleh Royal Enfield yang kemudian dimodifikasi oleh Elders Garage, sebuah bengkel yang digerakkan oleh beberapa anak bangsa. Apalagi, Jokowi membawa motor itu saat blusukan ke titik pengerjaan proyek Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar pencitraan masyarakat bisa melihatnya lebih dekat.

Tentu saja, mulai dari anak kecil, mas-mas, mbak-mbak, sampai ibu-ibu, bergerumbul di sepanjang jalan. Mereka melambai-lambaikan tangan sambil berteriak, presidenkuuu! Apa mereka mengira dengan begitu bisa membuat Jokowi lantas ngebut tanpa mampir ke pit buat ngisi bensin? Bahkan, ada satu pria yang saking ngidol-nya, rela mengejar rombongan itu demi memegang tangan sang presiden. Tanpa baju dan sendal, lho, gak gendeng a! Untung ndak diculik di tempat sampeyan.

Kalau mengaca pada gelagat Jokowi yang mulai sering ‘mendekat’ kawula muda, seperti nge-vlog, mengunjungi We The Fest, suka musik metal, dan membeli jaket bomber, harusnya beliau juga mempertimbangkan produk dalam negeri yang lain yang tak kalah bagus. Bagaimana dengan mobil esemka yang digadang-gadang mampu memandirikan industri otomotif Indonesia itu? Atau mobil listrik ITS? Atau beli sepeda polygon, kek?

Untuk urusan elektronik rumah, mungkin bapak bisa memakai produk dari Maspion. Di rumah penulis, kipas anginnya tak berdampak signifikan mengingat udara Sidoarjo yang sebelas dua belas dengan suhu abab (baca: nafas). Tentu, buat urusan telekomunikasi, bapak bisa memakai Mito sepaket sama Limbad yang tahan bantingnya bukan main itu.

Sayang sekali, pemilihan artis untuk hajatan kedua anak Jokowi tak jatuh pada Via Vallen atau Nella Kharisma. Padahal, reputasi keduanya sungguh sudah menancap betul sejak dalam pikiran rakjat cilik. Para fanboy akan memadati gedung pernikahan jauh sebelum mereka menyanyi. Bila mereka diundang, sumpah, Jokowi tak perlu repot-repot kampanye lagi untuk Pilpres 2019. Sikat wae lah, bor!

Namun, terlepas dari agenda touring Jokowi yang dinilai adalah upaya menyelamatkan suara Jawa Barat—dan sederet aktivitasnya yang suka dicap pencitraan, beliau tetaplah pemimpin yang cerdik. Saat ini, politik tak lagi bisa dimainkan dengan program-program kerja yang cerdas ataupun berbekal kharisma sosok pemimpin saja. Para tokoh politik musti pintar mencari celah pada rutinitas masyarakat, setidaknya, selemah-lemahnya iman, ialah yang dilakukan oleh Fadli Zon atau Fahri Hamzah di twitter. Masyarakat kita saat ini telah menjelma masyarakat yang internet-based sehingga segala kebutuhan musti berpusat padanya.

Langkah-langkah Jokowi itu terbukti inovatif dan segar, sehingga masyarakat cenderung mengurangi asumsi bahwa politik tak lebih dari gerobak sampah. Tapi sekurang-kurangnya, langkah cerdas Jokowi bisa dilihat dari pemilihan kendaraannya pada motor gede dan bukannya jaran tumpangan capres kubu sebelah……

Wuuusss, Brrrmmmm, Brrrakkkkk

Cuuuuk

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 181

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 146

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks