Manuver Pak Dhe Demi Dua Periode 0 465

Oleh: Michelle Florencia*

Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa, empat bulan lagi adalah Agustus!  Agustus adalah bulan ketika penulis dilahirkan, eh bukan ding… Agustus adalah bulan disaat capres-cawapres mendaftarkan diri untuk Pilpres 2019 nanti, tepatnya tanggal 4 sampai 10.

Baik Pak Dhe Jokowi, Om Prabowo, maupun capres-capres lain yang tak pernah terdengar gaungnya sedang mempersiapkan diri untuk mendapat perhatian rakyat sebanyak-banyaknya. Mulai dari aksi nge-trail Pak Dhe Jokowi dengan motor chopper-nya, aksi telanjang dada dari Prabowo, hingga program super utopis “Umrah gratis per 1 orang” yang dicanangkan dr. Sam Aliano. Begitu pun masing-masing anggota partai pendukung yang terus blow the candidates’ own trumpets agar calon yang diusungnya dipandang positif oleh rakyat dan menjadi bahan perbincangan di media.

Okay, penulis tidak akan membahas capres kita yang lainnya, dr. Sam Aliano dengan program-programnnya yang ora bejaji dan super optimis nun ngguaplek’i.

Lain Prabowo, lain Jokowi. Prabowo dan tim berjuang untuk memperkuat basis massanya. Mulai dari memprediksi Indonesia akan bubar 2030 kalau bukan dia presidennya, hingga kader-kader partai pendukungnya (duo F) yang luar biasa aktif “mengkritisi” pemerintahan Jokowi-JK di Twitter dalam rangka provokasi.

Terbalik dengan Pak Dhe Jokowi. Basis massa Jokowi tak perlu dipertanyakan lagi, baik soal jumlah maupun kesetiaan. Maka dari itu, kini Pak Dhe berjuang untuk menarik simpati elite partai politik.

Menyadari betapa pentingnya dukungan dari elite parpol, Pak Dhe melakukan manuver politik. Tak tanggung-tanggung, ia pun menukik tajam hingga menerobos kebijakan yang ia buat sendiri. Sebenarnya wajar dalam perpolitikan melakukan manuver tersebut untuk mempertahankan kekuasaan – tak ada yang haram asal tidak ketahuan bila melanggar UU. Namun, menjadi pro kontra karena Jokowi yang melakukannya. Sosok idealis dan saklek seperti Pak Dhe bisa bermanuver sebegitu lincahnya.

Manuver yang pertama ialah Pak Dhe yang seolah memberi kelonggaran pada menterinya yang merangkap jabatan di partai politik. Ya, ini tentang Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga Hartarto akhir-akhir ini menjadi menteri di Kabinet Kerja yang lumayan rajin menghiasi media. Bukan sebagai menteri, tapi sebagai Ketum Golkar. In other words, ia lebih sibuk di urusan politik ketimbang  urusannya sebagai menteri.

Apakah penulis salah apabila berpendapat terjadi kelonggaran mengenai rangkap jabatan menteri di parpol? Apakah Airlangga sedikit dimanja berhubung Pak Dhe butuh sokongan kuat dari parpol-parpol untuk 2019?

Mengingat pada janji kampanyenya di tahun 2014 mengenai larangan menteri merangkap jabatan di parpol. Dan pada awal pemerintahannya, Jokowi-JK memilih 14 menteri dari parpol dan merekapun segera meninggalkan jabatan mereka di parpol. Wiranto, yang kala itu menjadi Ketum Partai Hanura juga segera meninggalkan jabatannya setelah terpilih menjadi Menkopolhukam di tahun 2016. Pak Dhe sendiri pernah memberikan kode bahwa ia tak ingin ada menteri yang menduakan hatinya pada parpol ketika disinggung soal Airlangga.

Tapi kode hanyalah kode. Hingga saat ini, Airlangga belum jelas ingin melepas jabatannya sebagai menteri atau tidak. Dan sejauh ini, rupanya jabatan ganda Airlangga tidak menjadi masalah bagi Pak Dhe. Justru sangat menguntungkan. Golkar kini sudah dicengkeram Pak Dhe. Dibandingkan dengan Papa Setnov, Airlangga lebih memperlihatkan support-nya terhadap pemerintahan Jokowi-Jk. Apabila Pak Dhe memang tak mau diduakan, harusnya ada batas waktu bagi Airlangga untuk memilih. Tapi, sudah berbulan-bulan Airlangga dibiarkan begitu nyaman menduduki jabatan super elite itu.

Meskipun kelonggaran ini disambut baik oleh parpol pendukung, bak pedang bermata dua, akan menyerang Pak Dhe sendiri nantinya di Pilpres 2019. Pasti akan dijadikan amunisi kampanye negatif dan sebagai bukti kalau Pak Dhe ini pemimpin yang mencla-mencle.

Manuver selanjutnya ialah rencana turning table atau bekerja sama dengan “musuh”. Awalnya penulis menganggap pernyataan Romahurmuziy, Ketum PPP bahwa Jokowi “meminang” Prabowo menjadi cawapresnya sebagai lelucon. Ternyata, kabar itu nyata. Bukan Pak Dhe, tapi Luhut lah yang menemui Om Prabowo. Om Prabowo sendiri menolak karena keinginannya menjadi presiden sudah bulat. Namun, menurut Asia Times, rencana menduetkan Jokowi-Prabowo gagal dikarenakan Om Prabowo meminta jatah 8 kursi menteri .

Dalam buku Robert Greene “The 48 Laws of Power”, bekerja sama dengan “musuh” menjadi salah satu tips jitu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.  Apabila penawaran Si A begitu menarik bagi Si B yang notabenenya merupakan musuhnya, Si B akan membuktikan kepada Si A bahwa ia bisa dipercaya untuk bekerja sama. Demi mendapatkan deal yang begitu diinginkan Si B, ia akan memberikan yang terbaik untuk Si A. Jadi, tak disangka sebenarnya langkah ini begitu cerdas. Namun, ambisi Om Prabowo begitu besar sehingga tawaran sebagai cawapres tak menyilaukan matanya. Bisa jadi tawaran 8 menteri hanyalah cara halusnya untuk menolak tawaran tersebut.

Selain itu, langkah menduetkan Jokowi-Prabowo dinilai penulis sebagai langkah sebagai mendinginkan suasana politik. Bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. Selama ini, pemerintahan Pak Dhe kerap diriwuk’i kaum oposisi. Penulis yakin, bukan twit duo F yang membuat Pak Dhe gerah, tetapi anggota dewan dari parpol oposisi kerap menghadang langkah Pak Dhe dan kabinetnya. Jadi, penulis mencoba merasakan perasaan Pak Dhe. Pak Dhe ingin bebas bekerja tanpa diriwuk’i. Mungkin, ekspektasinya, apabila Sang Gembala sudah dipegang, para ternak tak akan menyerang Pak Dhe dan ikut menuruti Pak Dhe.

Tapi, Pak Dhe harus melihat lebih jauh sifat dan tipe Om Prabowo. Apakah ia tipeorang yang kooperatif dan mau bersama-sama bekerja keras? Jangan sampai memilih wakil yang ingin berjalan ke lain arah. Jangan mengulangi dosa yang sama, Pak Dhe.

Manuver Pak Dhe di atas merupakan hal yang lumrah. Tetapi, ingatlah kembali. Apa esensi Pak Dhe untuk memenangkan Pipres 2019? Sekadar melanjutkan kekuasaan kah, atau ingin melanjutkan program-program yang belum selesai dan memperbaiki Indonesia? Apabila tujuan Pak Dhe adalah tujuan kedua, ada baiknya bila Pak Dhe tidak mencari jalan pintas untuk mendapatkan simpati dari elite parpol.

Kekuatan Pak Dhe adalah pada rakyat. Jagalah kepercayaan rakyat agar rakyat tetap setia. Selalu jaga baju dan jejak tetap bersih. Toh, pada akhirnya para elite partai yang butuh dukungan rakyat. Bagimana cara mendapat dukungan rakyat. Ya mendukung calon dengan elektabilitas tertinggi! Jadi, jangan khawatir, Pak Dhe…. jangan bermanuver yang berisiko untuk dijadikan amunisi lawan.

*Tumbuh dan besar di Lombok, penulis sekaligus mahasiswi ini merantau ke Surabaya. Tak diketahui ihwal single-tidaknya. “Er Ha Es kak”, tukasnya.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Strategi Mengusir Komunis Anjir 0 336

Komunis di Indonesia diposisikan sebagai ajaran haram yang patut dijauhi. Tidak boleh dibaca, apalagi diimani. Selama tahun 1966-1998, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis mendapat perlakuan tidak adil, baik secara sosial dan politik. Kebanyakan dari mereka minggat ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan, dan sebagian besarnya lagi dilempar ke Pulau Buru tanpa alasan yang jelas. Mirip-mirip kisah anak kecil yang disiksa ibu tirinya-lah.

Pasca reformasi, ketika Soeharto tidak lagi memimpin, keran demokrasi diperlebar. Namun gunjingan yang mengibliskan citra komunis tidak menipis. Bahkan istilah “komunis” sejajar dengan umpatan yang merujuk pada perilaku buruk seseorang. Semisal, tidak rajin beribadah adalah komunis. Tidak taat kepada orangtua adalah komunis. Mempertanyakan eksistensi Tuhan adalah komunis. Protes kepada guru di sekolah adalah komunis. Pokoknya kata komunis selalu sejajar dengan nuansa kriminalitas. Kalau “anjir” itu kotor, komunis lebih kotor lagi. Begitu kira-kira.

Mengapa?

Orde Baru mempunyai program ideologi yang disebut sebagai Anti-Komunisme. Di mana orang-orang yang memiliki kedekatan hingga dukungan politik terhadap komunisme, harus disingkirkan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Ketika itu, Orde Baru tidak hanya memperkerjakan aparatus negara, tapi juga melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tanda-tanda keberadaan PKI. Lha, ndilalah, cara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses melapor tersebut demi kepentingan pribadi.

Banyak dari masyarakat kita yang saling tuduh-menuduh komunis karena masalah personal semata. Misalnya, Nurhadi punya masalah dengan Aldo karena Aldo dianggap sok ganteng. Nurhadi yang memiliki akses kepada pemerintah akhirnya melaporkan Aldo dengan tuduhan bahwa Aldo adalah simpatisan PKI. Alhasil, keesokan harinya Aldo menghilang (karena dihantam Dilan akibat mengganggu Milea), dan Nurhadi menjadi satu-satunya orang terganteng yang tersisa.

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tapi gejala-gejala seperti ini masih terjadi. Buku bermuatan kiri dibakar, disita, dan dijauhkan dari rak toko-toko buku. Dulu pernah – pasca reformasi – buku karya mbah Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, dibakar oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Aliansi Anti Komunis (AAK).

Mereka beranggapan, jika buku-buku yang memuat unsur-unsur komunisme, baik judul, cover, maupun isi, harus dibakar sampai jadi debu. Padahal buku mbah Magnis-Suseno itu adalah buku yang menghajar habis pemikiran Karl Marx. Artinya, orang-orang ini tidak peduli tentang kandungan buku yang mereka bakar. Atau mereka terlalu sibuk hingga tidak sempat memahami isi buku, atau lebih jauh lagi, mereka terlalu “batu” untuk memahami buku-buku itu.

Contoh yang lebih segar, tidak lama ini di Padang Kediri juga dilakukan aksi penyitaan terhadap buku-buku yang dinilai memiliki kandungan komunis, marxis, manis, lamis, amis, sembarangkalir-lah. Kalau begini terus, kapan mau terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa jika cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan semakin dipersempit dan akses untuk mendapat buku-buku berkualitas tidak dibuka.

Fyi, memahami komunis itu bagian dari penggalian ilmu pengetahuan, lho. Jangan dikira komunis itu tidak memiliki kandungan hikmah. Ibarat seharam-haramnya babi, dia tetap memberikan pelajaran bagi manusia supaya tidak menjadi pribadi yang rakus, jorok, dan malas.

Kalau pun buku-buku komunis itu haram, mari, sama-sama kita buktikan! Kita berjumpa dalam forum diskusi, kita berdebat sampai menemukan kesepatakan intelektual kalau komunis tidak berhak memperlihatkan batang hidungnya di bumi Indonesia. Atau minimal hentikan kebiasaan membubar-bubarkan diskusi tentang sejarah-sejarah yang berasal dari perspektif korban genosida Orde Baru. Saya Yaqueen, tanpa diberi tindakan represif, atau disita buku-bukunya, komunis akan pergi dengan sendirinya dari negara ini. Hanya saja, tindakan aparat mempercepat kepergian komunis, akan menjadi ancaman bagi keselamatan berpikir rakjat.

 

Analisis Sok Serius Atas Mahasiswa dan Panduan Memahami Selebaran Tadi Pagi 0 353

Sebuah selebaran mampir di tanganku, diantar seorang lelaki muda dengan mata berbinar.

“Dibaca, Mas!”

Sebetulnya itu basa-basi saja, tapi mungkin lelaki ini agak meragukan tampang-tampang tipikal yang dikira masa bodoh dan mempersetankan selebaran macam begini. Tentu saja ia salah, meskipun agak sedikit benar pada bagian ‘bodoh’ dan ‘setan’.

Kulirik agak setengah hati selebaran yang masih hangat dan licin dari fotokopian itu. Tulisannya hitam, tebal, dan besar:

QUO VADIS MAHASISWA?

Saya pastikan sekali lagi untuk tidak keliru membaca. Ini penting, pembaca yang budiman, sebab orang macam apa hari ini yang masih: 1) mempertanyakan mahasiswa; dan 2) menganggap mahasiswa ada?!

Bukankah sudah sedemikian jelas dan telanjang bahwa tak ada lagi itu mahasiswa, kecuali jika merujuk kumpulan manusia yang hilir-mudik di gedung itu-itu saja? Orang-orang ini uniknya bukan main. Mereka tahan dalam kepura-puraan, menghidupi rutinitas yang mereka sendiri tak mengerti betul untuk apa, dan menuntut banyak sekali hal—terlalu banyak bahkan—yang amat lacur.

Jadi aku tak tahu apa maksudnya pertanyaan besar dalam selebaran itu.

Lebih-lebih ketika penulisnya menerapkan kaidah satir, yang menyindir-nyindir dan menipu pembacanya seolah-olah sang penulis beraksi serius. (Atau justru ia memang berlagak serius?) Masih relevankah mencoba menggali ulang dan mengais jawaban yang tersisa dari misteri itu pada masa sekarang—masa tatkala senja mendarat cepat di kepala kelompok-kelompok ingusan yang hobi liburan dan jajan? Pada mereka yang ‘rupamu ketulung gadget-mu’?

Atau sebetulnya ada yang tak kutahu dari mereka? Atau sebetulnya ada argumentasi yang dapat diandalkan untuk membela diri? Yaa… misalnya, bahwa hobi liburan harus dikerjakan demi membahagiakan mama yang terus-menerus cerewet di rumah. Kalau bukan, ya demi merawat hubungan romantik dengan pacar di zaman postmodern yang penuh instabilitas ini. Begitu?

Kau tahu kan, di mana letak kelompok ini ketika sejarah konflik politik makin mengeras dan beringas seperti sekarang? Di mana mereka sewaktu tempatnya belajar disergap banyak nian jebakan kapitalisme pendidikan? Atau di mana mereka ketika nyaris semua data-data pembangunan menggilas orang-orang yang terpinggir dan dipinggirkan?

Laki-laki muda bertas selempang itu masih berdiri membagi-bagikan selebaran, berjarak barang selemparan batu saja dari tempatku terduduk. Matanya masih berbinar tapi suaranya pelan, seperti berada di persimpangan antara semangat dan keputusasaan.

Sore lekas mengepung kampus yang tampak murung itu. Dan di sana aku berhenti membaca kalimat-kalimat berikutnya, yang bisa kutebak isi dan arahnya. Kulipat selebarannya dan meluncurlah ia ke saku. Suatu hari akan kukeluarkan kembali, ketika ruh mereka yang telah lama minggat sudah balik lagi.

Editor Picks