Manuver Pak Dhe Demi Dua Periode 0 491

Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa, empat bulan lagi adalah Agustus!  Agustus adalah bulan ketika penulis dilahirkan, eh bukan ding… Agustus adalah bulan disaat capres-cawapres mendaftarkan diri untuk Pilpres 2019 nanti, tepatnya tanggal 4 sampai 10.

Baik Pak Dhe Jokowi, Om Prabowo, maupun capres-capres lain yang tak pernah terdengar gaungnya sedang mempersiapkan diri untuk mendapat perhatian rakyat sebanyak-banyaknya. Mulai dari aksi nge-trail Pak Dhe Jokowi dengan motor chopper-nya, aksi telanjang dada dari Prabowo, hingga program super utopis “Umrah gratis per 1 orang” yang dicanangkan dr. Sam Aliano. Begitu pun masing-masing anggota partai pendukung yang terus blow the candidates’ own trumpets agar calon yang diusungnya dipandang positif oleh rakyat dan menjadi bahan perbincangan di media.

Okay, penulis tidak akan membahas capres kita yang lainnya, dr. Sam Aliano dengan program-programnnya yang ora bejaji dan super optimis nun ngguaplek’i.

Lain Prabowo, lain Jokowi. Prabowo dan tim berjuang untuk memperkuat basis massanya. Mulai dari memprediksi Indonesia akan bubar 2030 kalau bukan dia presidennya, hingga kader-kader partai pendukungnya (duo F) yang luar biasa aktif “mengkritisi” pemerintahan Jokowi-JK di Twitter dalam rangka provokasi.

Terbalik dengan Pak Dhe Jokowi. Basis massa Jokowi tak perlu dipertanyakan lagi, baik soal jumlah maupun kesetiaan. Maka dari itu, kini Pak Dhe berjuang untuk menarik simpati elite partai politik.

Menyadari betapa pentingnya dukungan dari elite parpol, Pak Dhe melakukan manuver politik. Tak tanggung-tanggung, ia pun menukik tajam hingga menerobos kebijakan yang ia buat sendiri. Sebenarnya wajar dalam perpolitikan melakukan manuver tersebut untuk mempertahankan kekuasaan – tak ada yang haram asal tidak ketahuan bila melanggar UU. Namun, menjadi pro kontra karena Jokowi yang melakukannya. Sosok idealis dan saklek seperti Pak Dhe bisa bermanuver sebegitu lincahnya.

Manuver yang pertama ialah Pak Dhe yang seolah memberi kelonggaran pada menterinya yang merangkap jabatan di partai politik. Ya, ini tentang Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga Hartarto akhir-akhir ini menjadi menteri di Kabinet Kerja yang lumayan rajin menghiasi media. Bukan sebagai menteri, tapi sebagai Ketum Golkar. In other words, ia lebih sibuk di urusan politik ketimbang  urusannya sebagai menteri.

Apakah penulis salah apabila berpendapat terjadi kelonggaran mengenai rangkap jabatan menteri di parpol? Apakah Airlangga sedikit dimanja berhubung Pak Dhe butuh sokongan kuat dari parpol-parpol untuk 2019?

Mengingat pada janji kampanyenya di tahun 2014 mengenai larangan menteri merangkap jabatan di parpol. Dan pada awal pemerintahannya, Jokowi-JK memilih 14 menteri dari parpol dan merekapun segera meninggalkan jabatan mereka di parpol. Wiranto, yang kala itu menjadi Ketum Partai Hanura juga segera meninggalkan jabatannya setelah terpilih menjadi Menkopolhukam di tahun 2016. Pak Dhe sendiri pernah memberikan kode bahwa ia tak ingin ada menteri yang menduakan hatinya pada parpol ketika disinggung soal Airlangga.

Tapi kode hanyalah kode. Hingga saat ini, Airlangga belum jelas ingin melepas jabatannya sebagai menteri atau tidak. Dan sejauh ini, rupanya jabatan ganda Airlangga tidak menjadi masalah bagi Pak Dhe. Justru sangat menguntungkan. Golkar kini sudah dicengkeram Pak Dhe. Dibandingkan dengan Papa Setnov, Airlangga lebih memperlihatkan support-nya terhadap pemerintahan Jokowi-Jk. Apabila Pak Dhe memang tak mau diduakan, harusnya ada batas waktu bagi Airlangga untuk memilih. Tapi, sudah berbulan-bulan Airlangga dibiarkan begitu nyaman menduduki jabatan super elite itu.

Meskipun kelonggaran ini disambut baik oleh parpol pendukung, bak pedang bermata dua, akan menyerang Pak Dhe sendiri nantinya di Pilpres 2019. Pasti akan dijadikan amunisi kampanye negatif dan sebagai bukti kalau Pak Dhe ini pemimpin yang mencla-mencle.

Manuver selanjutnya ialah rencana turning table atau bekerja sama dengan “musuh”. Awalnya penulis menganggap pernyataan Romahurmuziy, Ketum PPP bahwa Jokowi “meminang” Prabowo menjadi cawapresnya sebagai lelucon. Ternyata, kabar itu nyata. Bukan Pak Dhe, tapi Luhut lah yang menemui Om Prabowo. Om Prabowo sendiri menolak karena keinginannya menjadi presiden sudah bulat. Namun, menurut Asia Times, rencana menduetkan Jokowi-Prabowo gagal dikarenakan Om Prabowo meminta jatah 8 kursi menteri .

Dalam buku Robert Greene “The 48 Laws of Power”, bekerja sama dengan “musuh” menjadi salah satu tips jitu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.  Apabila penawaran Si A begitu menarik bagi Si B yang notabenenya merupakan musuhnya, Si B akan membuktikan kepada Si A bahwa ia bisa dipercaya untuk bekerja sama. Demi mendapatkan deal yang begitu diinginkan Si B, ia akan memberikan yang terbaik untuk Si A. Jadi, tak disangka sebenarnya langkah ini begitu cerdas. Namun, ambisi Om Prabowo begitu besar sehingga tawaran sebagai cawapres tak menyilaukan matanya. Bisa jadi tawaran 8 menteri hanyalah cara halusnya untuk menolak tawaran tersebut.

Selain itu, langkah menduetkan Jokowi-Prabowo dinilai penulis sebagai langkah sebagai mendinginkan suasana politik. Bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. Selama ini, pemerintahan Pak Dhe kerap diriwuk’i kaum oposisi. Penulis yakin, bukan twit duo F yang membuat Pak Dhe gerah, tetapi anggota dewan dari parpol oposisi kerap menghadang langkah Pak Dhe dan kabinetnya. Jadi, penulis mencoba merasakan perasaan Pak Dhe. Pak Dhe ingin bebas bekerja tanpa diriwuk’i. Mungkin, ekspektasinya, apabila Sang Gembala sudah dipegang, para ternak tak akan menyerang Pak Dhe dan ikut menuruti Pak Dhe.

Tapi, Pak Dhe harus melihat lebih jauh sifat dan tipe Om Prabowo. Apakah ia tipeorang yang kooperatif dan mau bersama-sama bekerja keras? Jangan sampai memilih wakil yang ingin berjalan ke lain arah. Jangan mengulangi dosa yang sama, Pak Dhe.

Manuver Pak Dhe di atas merupakan hal yang lumrah. Tetapi, ingatlah kembali. Apa esensi Pak Dhe untuk memenangkan Pipres 2019? Sekadar melanjutkan kekuasaan kah, atau ingin melanjutkan program-program yang belum selesai dan memperbaiki Indonesia? Apabila tujuan Pak Dhe adalah tujuan kedua, ada baiknya bila Pak Dhe tidak mencari jalan pintas untuk mendapatkan simpati dari elite parpol.

Kekuatan Pak Dhe adalah pada rakyat. Jagalah kepercayaan rakyat agar rakyat tetap setia. Selalu jaga baju dan jejak tetap bersih. Toh, pada akhirnya para elite partai yang butuh dukungan rakyat. Bagimana cara mendapat dukungan rakyat. Ya mendukung calon dengan elektabilitas tertinggi! Jadi, jangan khawatir, Pak Dhe…. jangan bermanuver yang berisiko untuk dijadikan amunisi lawan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 74

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 69

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Editor Picks