Manuver Pak Dhe Demi Dua Periode 0 379

Oleh: Michelle Florencia*

Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa, empat bulan lagi adalah Agustus!  Agustus adalah bulan ketika penulis dilahirkan, eh bukan ding… Agustus adalah bulan disaat capres-cawapres mendaftarkan diri untuk Pilpres 2019 nanti, tepatnya tanggal 4 sampai 10.

Baik Pak Dhe Jokowi, Om Prabowo, maupun capres-capres lain yang tak pernah terdengar gaungnya sedang mempersiapkan diri untuk mendapat perhatian rakyat sebanyak-banyaknya. Mulai dari aksi nge-trail Pak Dhe Jokowi dengan motor chopper-nya, aksi telanjang dada dari Prabowo, hingga program super utopis “Umrah gratis per 1 orang” yang dicanangkan dr. Sam Aliano. Begitu pun masing-masing anggota partai pendukung yang terus blow the candidates’ own trumpets agar calon yang diusungnya dipandang positif oleh rakyat dan menjadi bahan perbincangan di media.

Okay, penulis tidak akan membahas capres kita yang lainnya, dr. Sam Aliano dengan program-programnnya yang ora bejaji dan super optimis nun ngguaplek’i.

Lain Prabowo, lain Jokowi. Prabowo dan tim berjuang untuk memperkuat basis massanya. Mulai dari memprediksi Indonesia akan bubar 2030 kalau bukan dia presidennya, hingga kader-kader partai pendukungnya (duo F) yang luar biasa aktif “mengkritisi” pemerintahan Jokowi-JK di Twitter dalam rangka provokasi.

Terbalik dengan Pak Dhe Jokowi. Basis massa Jokowi tak perlu dipertanyakan lagi, baik soal jumlah maupun kesetiaan. Maka dari itu, kini Pak Dhe berjuang untuk menarik simpati elite partai politik.

Menyadari betapa pentingnya dukungan dari elite parpol, Pak Dhe melakukan manuver politik. Tak tanggung-tanggung, ia pun menukik tajam hingga menerobos kebijakan yang ia buat sendiri. Sebenarnya wajar dalam perpolitikan melakukan manuver tersebut untuk mempertahankan kekuasaan – tak ada yang haram asal tidak ketahuan bila melanggar UU. Namun, menjadi pro kontra karena Jokowi yang melakukannya. Sosok idealis dan saklek seperti Pak Dhe bisa bermanuver sebegitu lincahnya.

Manuver yang pertama ialah Pak Dhe yang seolah memberi kelonggaran pada menterinya yang merangkap jabatan di partai politik. Ya, ini tentang Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga Hartarto akhir-akhir ini menjadi menteri di Kabinet Kerja yang lumayan rajin menghiasi media. Bukan sebagai menteri, tapi sebagai Ketum Golkar. In other words, ia lebih sibuk di urusan politik ketimbang  urusannya sebagai menteri.

Apakah penulis salah apabila berpendapat terjadi kelonggaran mengenai rangkap jabatan menteri di parpol? Apakah Airlangga sedikit dimanja berhubung Pak Dhe butuh sokongan kuat dari parpol-parpol untuk 2019?

Mengingat pada janji kampanyenya di tahun 2014 mengenai larangan menteri merangkap jabatan di parpol. Dan pada awal pemerintahannya, Jokowi-JK memilih 14 menteri dari parpol dan merekapun segera meninggalkan jabatan mereka di parpol. Wiranto, yang kala itu menjadi Ketum Partai Hanura juga segera meninggalkan jabatannya setelah terpilih menjadi Menkopolhukam di tahun 2016. Pak Dhe sendiri pernah memberikan kode bahwa ia tak ingin ada menteri yang menduakan hatinya pada parpol ketika disinggung soal Airlangga.

Tapi kode hanyalah kode. Hingga saat ini, Airlangga belum jelas ingin melepas jabatannya sebagai menteri atau tidak. Dan sejauh ini, rupanya jabatan ganda Airlangga tidak menjadi masalah bagi Pak Dhe. Justru sangat menguntungkan. Golkar kini sudah dicengkeram Pak Dhe. Dibandingkan dengan Papa Setnov, Airlangga lebih memperlihatkan support-nya terhadap pemerintahan Jokowi-Jk. Apabila Pak Dhe memang tak mau diduakan, harusnya ada batas waktu bagi Airlangga untuk memilih. Tapi, sudah berbulan-bulan Airlangga dibiarkan begitu nyaman menduduki jabatan super elite itu.

Meskipun kelonggaran ini disambut baik oleh parpol pendukung, bak pedang bermata dua, akan menyerang Pak Dhe sendiri nantinya di Pilpres 2019. Pasti akan dijadikan amunisi kampanye negatif dan sebagai bukti kalau Pak Dhe ini pemimpin yang mencla-mencle.

Manuver selanjutnya ialah rencana turning table atau bekerja sama dengan “musuh”. Awalnya penulis menganggap pernyataan Romahurmuziy, Ketum PPP bahwa Jokowi “meminang” Prabowo menjadi cawapresnya sebagai lelucon. Ternyata, kabar itu nyata. Bukan Pak Dhe, tapi Luhut lah yang menemui Om Prabowo. Om Prabowo sendiri menolak karena keinginannya menjadi presiden sudah bulat. Namun, menurut Asia Times, rencana menduetkan Jokowi-Prabowo gagal dikarenakan Om Prabowo meminta jatah 8 kursi menteri .

Dalam buku Robert Greene “The 48 Laws of Power”, bekerja sama dengan “musuh” menjadi salah satu tips jitu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.  Apabila penawaran Si A begitu menarik bagi Si B yang notabenenya merupakan musuhnya, Si B akan membuktikan kepada Si A bahwa ia bisa dipercaya untuk bekerja sama. Demi mendapatkan deal yang begitu diinginkan Si B, ia akan memberikan yang terbaik untuk Si A. Jadi, tak disangka sebenarnya langkah ini begitu cerdas. Namun, ambisi Om Prabowo begitu besar sehingga tawaran sebagai cawapres tak menyilaukan matanya. Bisa jadi tawaran 8 menteri hanyalah cara halusnya untuk menolak tawaran tersebut.

Selain itu, langkah menduetkan Jokowi-Prabowo dinilai penulis sebagai langkah sebagai mendinginkan suasana politik. Bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. Selama ini, pemerintahan Pak Dhe kerap diriwuk’i kaum oposisi. Penulis yakin, bukan twit duo F yang membuat Pak Dhe gerah, tetapi anggota dewan dari parpol oposisi kerap menghadang langkah Pak Dhe dan kabinetnya. Jadi, penulis mencoba merasakan perasaan Pak Dhe. Pak Dhe ingin bebas bekerja tanpa diriwuk’i. Mungkin, ekspektasinya, apabila Sang Gembala sudah dipegang, para ternak tak akan menyerang Pak Dhe dan ikut menuruti Pak Dhe.

Tapi, Pak Dhe harus melihat lebih jauh sifat dan tipe Om Prabowo. Apakah ia tipeorang yang kooperatif dan mau bersama-sama bekerja keras? Jangan sampai memilih wakil yang ingin berjalan ke lain arah. Jangan mengulangi dosa yang sama, Pak Dhe.

Manuver Pak Dhe di atas merupakan hal yang lumrah. Tetapi, ingatlah kembali. Apa esensi Pak Dhe untuk memenangkan Pipres 2019? Sekadar melanjutkan kekuasaan kah, atau ingin melanjutkan program-program yang belum selesai dan memperbaiki Indonesia? Apabila tujuan Pak Dhe adalah tujuan kedua, ada baiknya bila Pak Dhe tidak mencari jalan pintas untuk mendapatkan simpati dari elite parpol.

Kekuatan Pak Dhe adalah pada rakyat. Jagalah kepercayaan rakyat agar rakyat tetap setia. Selalu jaga baju dan jejak tetap bersih. Toh, pada akhirnya para elite partai yang butuh dukungan rakyat. Bagimana cara mendapat dukungan rakyat. Ya mendukung calon dengan elektabilitas tertinggi! Jadi, jangan khawatir, Pak Dhe…. jangan bermanuver yang berisiko untuk dijadikan amunisi lawan.

*Tumbuh dan besar di Lombok, penulis sekaligus mahasiswi ini merantau ke Surabaya. Tak diketahui ihwal single-tidaknya. “Er Ha Es kak”, tukasnya.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 136

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 276

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks