Menteri Muhadjir dan Ujian UNBK Pengapes Bangsa 0 756

Muhadjir Effendy, menteri kesayangan handai-taulan SMA yang cimut-cimut ini sudah menyakiti hati jutaan jiwa. Mulai dari hati seluruh siswa SMA, wali murid, guru-guru, para kepsek, pokoknya bisa sampai jutaan jiwa. Korbannya dipastikan jauh lebih banyak ketimbang korban sakit hati Raisa-Hamish. Bodohnya, malpraktik ini dilakukan di tahun politk. Hadeuh….

Sebagai mantan anak SMA, saya merasakan betul duka mereka. Bagaimana tidak? Selama ini mereka sekolah dari pagi sampai sore – full day school ini juga gara-gara beliau – belajar dengan cara lower order thinking skill (LOTS) yang sudah diwariskan dari tahun ke tahun. Di kelas 3, mereka secara intensif mengulang pelajaran dari kelas 1 hingga kelas 3. Apalagi, kisi-kisi yang diberi kemendikbud mengenai soal UNBK tidak terlalu spesifik. Alhasil, para siswa harus belajar lebih banyak. Itu berat, lho!

Entah bagaimana, tetiba (kurang dari 15%) soal disulap menjadi higher order thinking skill (HOTS). Sak enake dewe! Bukan main, yang diganti jadi HOTS soal matematika pula! Wah… cari gara-gara, nih! Menurut jurnal karya FJ King, Ludwika Goodson, dan Faranak Rohani, yang berjudul “Higher Order Thinking Skills”, HOTS merupakan perpaduan empat hal, yaitu kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan argumen, serta kemampuan mengambil keputusan. HOTS bukanlah sekadar model soal, tapi juga mencakup model pengajaran. Jadi, seharusnya apabila ingin mengubah gaya belajar siswa, ya jangan soal UN-nya. Tapi sejak kelas 10 baik siswa maupun guru sudah diajarkan sistem pendidikan seperti ini.

Pak, mbok yo dilihat dulu hasil UN yang soal matematikanya masih pake model LOTS aja rata-ratanya tidak sampai 7, lha kok tiba-tiba diubah tanpa pemberitahuan apalagi simulasi. Iyes, menurut keterangan para korban, soal UN-nya beda banget sama soal yang ada di tryout.

Pak Menteri sendiri memiliki alasan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di kancah interneisyenel. Selama ini, peringkat Indonesia dalam Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) selalu masuk 10 besar dari 70 negara. Sori, maksudnya 10 terbawah.

Bagaimana mungkin memperbaiki pendidikan hanya dengan mengganti soal UN? Tanpa kisi-kisi dan tryout HOTS pula. Tentu keputusan ini keputusan yang kesusu bin fatal. Saya yakin, yang ada peringkat PISA kita semakin merosot dengan jebloknya nilai UN matematika anak-anak SMA yang super apes ini. KPAI sendiri menilai UNBK kali ini merupakan malpraktik.

Sakit hati para siswa, wali murid, dan guru tidak sampai di situ saja. Jawaban Pak Menteri juga membuat orang yang mendengar atau membaca semakin sebal, nomor 3 bikin tepok jidat! Pak Menteri bilang, “Tetapi jumlahnya kurang dari 15 persen. Jadi mestinya soal yang punya tingkat kesulitan ringan dan sedang jauh lebih banyak.” Ancen wenak nek nggambas tok.

Parahnya, Pak Menteri memberikan statemen yang menggemparkan, “UNBK ini menyesuaikan dengan standar internasional . Kita harus belajar stres dulu, kalau tidak stres nanti belajarnya kurang semangat.” Siapa yang tak emosi bila keluhan kita dibalas dengan becandaan yang tidak lucu ini?! Korban UNBK mana yang bisa menahan diri untuk tidak memisuhi kalimat terakhir Pak Menteri?

Muhadjir Effendy sudah mengecewakan 3,7 juta pemilih pemula – rata-rata umur anak kelas 3 SMA 17 tahun – yang sakit hati dengan sistem pendidikan era sekarang! Pak Muhadjir sudah pasti gagal nyapres!

Jokowi harus memberi sikap tegas dengan memberi sanksi ke Muhadjir Effendy. Sudah malpraktik, merasa benar, dan malah membuat kesulitan siswa jadi becandaan pula. Ignasius Jonan saja kena reshuffle gara-gara keputusan kesusunya dalam menangani kasus angkutan konvensional dan online. Apalagi malpraktik yang telah merugikan 3,7 juta siswa?! Atau setidaknya memberi statemen untuk menenangkan para siswa yang nasibnya seperti di ujung tanduk.

Memang UN bukan penentu kelulusan, tapi bagaimana usaha belajar 3 tahun mereka yang sia-sia? Bagaimana perasaan mereka menyimpan ijazah dengan nilai matematika djisamsoe? Jangan sampai 3,7 juta anak ini terlanjur ilfil dengan pemerintahan Jokowi dan berimbas pada penurunan elektabilitasnya. Saya yakin, kejadian ini akan menjadi amunisi kampanye negatif dari lawan Pak Dhe Jokowi. As we know, kampanye negatif sebetulnya lebih berbahaya dan ampuh dari kampanye hitam karena berdasarkan fakta dan data.

Saran penulis, Muhadjir Effendy harus memberi itikad baik membonuskan soal-soal HOTS untuk menyelamatkan nyawa 3,7 juta anak dan suara Pak Dhe. Hehehe….

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Keterancaman Klepon yang Tak Islami 0 251

Kejutan deklaratif dari satu akun media sosial tentang pengumuman penting, bahwa klepon adalah jajanan “tak Islami”, menggegerkan orang banyak. Sebagian besarnya tentu saja mempertanyakan dengan nada nyinyir tapi juga was-was: apakah kita sepengangguran itu hingga menyoal sebuah objek tak penting dengan klaim biner Islami dan tak Islami? Apa kehabisan alternatip membahas yang lain, yang important-important aja gitu?

Eittsss. Maap, sekadar mengingatkan. Klepon adalah subjek maha-penting. Ia berdiri mewarisi ingatan kolektif populasi, mengantarai kenangan-kenangan bertetangga dan pulang kampung. Ia barang sederhana yang ditumpangi oleh bejibun kepentingan pertemuan, kenduren, rapat-rapat, dan bingkisan hangat — itu sebabnya, klepon juga bagian penting dari peristiwa kebudayaan. Singkatnya, klepon adalah pantulan diri kita sendiri. Menyebutnya sebagai tidak penting tentu adalah penyederhanaan dan ketakpahaman tentang hakikat rasa dan ikatan peristiwa.

Lalu, tentang klaim tak Islami. Kau tahu, resep berjualan praktis dan taktis kini sering mengawinkan apapun dengan agama: hotel Syariah, pariwisata Islami, bank Syariah, kredit umat (sebuah peristilahan yang sangat membingungkan), gadai Syariah dan tentu saja termasuk jajanan Islami.

Maka, kemegahan klepon sebagai barang maha-penting hanya bisa dikalahkan secara ekonomi dengan melabelinya sebagai yang lain, yang asing, yang ‘bukan Islam’. Seolah-olah kompetisi melawan klepon — seperti halnya politik — hanya dapat dimenangkan dengan jurus agama. Masih ingat dengan Inul Daratista? Ia harus dihajar dengan ‘goyang ngebor tak bermoral’ sekadar untuk menghabisinya dari puncak daftar lagu paling laku saat itu.

Tapi lalu tatkala dilacak muasal geger ini, tak ditemukan akun yang tersemat dalam gambar provokatif iklan klepon. Antara lenyap atau palsu. Dan, sebagaimana biasanya, segera muncul spekulasi bahwa ini adalah cara-cara licik untuk mendiskreditkan umat Islam. Sebuah pemikiran yang dapat saja diterima, meski tak kalah ganjilnya.

Keanehan terbesarnya adalah mengapa kita menjadi begitu mendarahdagingkan corak berpikir Islam dan bukan Islam, kelompok sana dan kelompok sini. Seolah-olah Islam senantiasa berada dalam keterancaman dari luar yang gawat, yang sangat genting dan berisiko membinasakan. Semua hal yang tak sesuai, berbeda, apalagi melawan, akan segera masuk kotak sebagai “mereka yang mengancam”, hal-hal yang nista dan patut diberi pelajaran.

Pada saat yang sama, ada semacam kesadaran bahwa kita mempersepsi diri sebagai kelompok yang sangat rapuh ringkih, yang mudah goyah oleh sesuatu yang berbeda. Kita paranoid dengan apa saja yang dikemas dengan agama. Kita ketakutan pada manipulasi postingan klepon hingga mengancam pelakunya sebagai mendiskreditkan Islam!

Kau kenal PKI? Yang katanya ateis itu? Berpuluh-puluh tahun punah, terlarang, dan dibunuh, tapi ada orang percaya bahwa 60 juta PKI masih hidup di Indonesia. Kita dibentuk dan dibesarkan oleh keyakinan politis bahwa eksistensi kita akan selalu rentan. Terhadap apapun yang diyakini berbahaya.

Mungkin saja ada benarnya, bahwa ada bahaya di luar sana. Bahwa ada upaya sistematis kebangkitan PKI, bahwa ada strategi rapi untuk melemahkan umat. Tapi, kita perlahan lupa hidup untuk apa. Terlampau sibuk mengutuki (hantu?) apa-apa saja yang dirasa tajam mengancam.

Dan yang jauh lebih gawat dari itu: kita larut pada bentukan-bentukan arah politik para elite nun jauh di sana. Kau tahu, mereka-mereka ini rajin sekali membentuk opini. Mereka harus membuatmu yakin terhadap musuh tertentu, agar kau menyatu bersama kau-kau yang lain, membentuk sekumpulan yang solid dan akan segera diklaim sebagai “dukungan politik” bagi elite yang memulai isu tersebut.

Kita seolah-olah dipersatukan sebagai umat yang melawan hal-hal tak “Islami”, tapi pada akhirnya, kita dilihat sebagai sekumpulan pemilik suara, digembalakan oleh pemandu yang mahir mengawin-ngawinkan apapun dengan agama. Untuk dukungan politik. Untuk pemilu lalu dan nanti tentu saja.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Kemarahan Jokowi dan Kambing Hitam Menteri 0 274

Oleh: Reggy Dio Geo Fanny*

Beredar video Jokowi yang tengah marah-marah dan ancam akan reshuffle para menterinya, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni lalu di Istana Negara. Saya tertarik dengan beberapa statement yang dikemukakan oleh sejumlah ahli terkait video tersebut. Salah satunya ialah dari Hendri Satrio, analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina.

Hendri mengatakan: “Kemarahan ini seperti rakyat yang lagi marah” dan “Jokowi ini kerasukan rakyat, jiwa rakyat ada di dia.” Beberapa statement selanjutnya kemudian berusaha menghubungkan tindakan Jokowi sebagai sosok yang berada di pihak rakyat. Sementara para bawahannya sebagai pihak yang selama ini antipati terhadap situasi dan kondisi Indonesia.

Apakah benar seperti itu? Menurut saya, sebagian bisa jadi benar.

Salah satu indikator komunikasi kampanye sosial adalah role playing. Dalam tulisan Bettinghaus dan Cody di buku berjudul “Persuasive Communication” (1994), role playing adalah peran imajiner yang digunakan dengan sengaja untuk mempengaruhi orang lain agar dapat diterima di lingkungan sosial. Hal ini secara implisit ditunjukkan Jokowi dengan berusaha menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berada di ‘pihak rakyat’. Di lain pihak, menciptakan peran kambing hitam: menteri dalam kabinetnya.

Tujuannya tidak lain adalah agar rakyat menerima pengakuan dosa dari pemerintah: kegagalan menjalankan tugas penanganan pandemi. Kalaupun rakyat tidak puas, masih ada ‘kambing hitam’ yang dapat mereka jadikan objek kekesalan, yaitu para menteri.

Namun, ada hal yang saya tetap tidak setuju.

Salah satunya ialah pernyataan Hendri yang menyamakan kemarahan ini sebagai kemarahan rakyat. Terlambat sudah untuk mengatakan ini adalah kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat sudah terjadi sejak lama.

Rakyat sudah marah sejak beberapa pejabat istana terkesan menggampangkan Covid-19, seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia karena susahnya perizinan. Rakyat sudah marah sejak beberapa pejabat pemerintah membuat gurauan terkait bahaya Covid-19, seperti pernyataan Menkes Terawan yang menyebut corona bak virus flu biasa dan dapat sembuh dengan sendirinya. Rakyat sudah lama marah sejak beberapa menteri terkesan tidak peduli terhadap Covid-19, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang justru ingin menambah anggaran influencer demi memancing masuknya turis.

Jadi, agak berlebihan untuk mengatakan kemarahan Jokowi merupakan kemarahan rakyat.

Jika pemerintah memang benar merupakan representasi dari rakyat, dan kemarahannya ialah kemarahan rakyat, maka Indonesia tidak akan mencapai taraf yang menyedihkan seperti sekarang – di mana angka penyebaran virus corona semakin tidak terkendali, fasilitas dan bantuan kesehatan tidak tersebar merata, dan tidak adanya kejelasan regulasi penanganan di daerah. Sebab – sekali lagi – bila Jokowi benar merupakan corong kemarahan rakyat, dia pasti telah marah jauh-jauh hari, bila perlu reshuffle kabinet lebih dini.

Akhir kata, perlu digarisbawahi bahwa di sini saya bukan tidak mendukung pernyataan atau ekspresi kemarahan Jokowi. Saya justru mengapresiasi tindakan ini sebagai hal yang positif, di tengah tabiat bawahannya yang nampak tidak serius di situasi darurat (atau extraordinary kalau kata beliau).

Saya hanya merasa bahwa hal ini tidak tepat untuk diglorifikasi. Toh faktanya, sejak kemarahan pakdhe sampai tulisan ini terunggah, masih belum ada perubahan signifikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat (sebagai pihak yang disebut mewakili ‘kemarahan’).

 

*)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Disebut kawan-kawan kampus ambisius ikut lomba kampus, padahal juga hobi ketiduran dan rebahan. Bisa dihubungi melalui akun medsos @reggydio.

*)Tulisan ini juga dimuat di e-Book “Eka-citta Writing Workshop Kamadhis UGM 2020” dan diedit seperlunya oleh tim redaksi.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks