Peran Cawagub di “Film Debat” Jilid Satu 0 785

Semua warga negara yang baik pastilah kemarin menjadi saksi debat perdana Pilgub Jawa Timur di televisi nasional. Debat wilayah potensial negeri ini tentu sayang dilewatkan oleh para pencari porsi kepentingan, apalagi yang secara legal-formal ber-KTP Jawa Timur (kalau sudah jadi eKTP-nya sih). Durasi yang berharga di televisi-televisi besar Endonesah saja berhasil diluluhkan demi dua sejoli yang eyel-eyelan kemarin malam.

Yang terpenting, sebelum debat perdana ini dihelat, kita sudah mengetahui mereka berdua memang lawan seimbang yang penuh catatan historis. Tahun ini, hattrick sudah Khofifah bertemu Saifullah Yusuf di panggung pemilihan! Piala bergilir sudah mantap di tangan mereka!

Pengetahuan netijen tentang biografi sosok kedua pasangan sudah selesai. Termasuk untuk mengenal calon wakilnya yang unyu-unyu. Emil dengan Arumi-nya, dan Mbak Puti dengan nama kebesaran Bung Karno-nya (udah lah gak apa-apa, yang penting jadi kenal kan).

Dalam perdebatan kemarin, syukur kepada Allah Yang Mahakuasa, disediakan sesi bagi calon wakil gubernur untuk saling melawan. Ini demi memberi gambaran kepada kita-kita yang awam agar tahu sejauh apa si wakil bisa jadi pasangan yang baik ketika memimpin kelak.

Sejauh mata kita mampu mengamati, terdapat pembagian yang seimbang pada para wakil ini. Kapan ia harus bicara, kapan harus ngompori, kapan harus senyum, kapan harus ikut berdiri, kapan harus menunjukkan gesture tepuk tangan agar pasangannya semangat, semua sudah diatur dengan rapi di balik layar.

Akibatnya, sebagai sebuah karya film, tayangan debat kemarin potensial sekali untuk masuk box office atau menembus nominasi FFI Indonesia. Bagaimana tidak, kehadiran calon wakil-wakil ini memang begitu pas sebagai pemanis. (Penulis gak bilang ‘hanya jadi pemanis’ lho ya. Karena apalah arti karya kalau tiada pemanisnya, sama seperti teh tanpa gula dan aku tanpa kamu).

Maka, mari kita bahas satu per satu, siapa para calon wagub jika mereka adalah bagian dari film.

Yang pertama, Emil Elestianto Dardak (yang berikutnya kita panggil saja Mas Ganteng) ini hadir sebagai adegan-adegan flashback dalam film. Adegan ini tentu perlu, untuk memberi gambaran lebih komprehensif kepada penonton film, siapa background story dari si tokoh-tokoh utama. Gambar film dapat menunjukkan sosok tokoh utama yang sudah dewasa, kemudian terlihat si tokoh nampak memandangi jendela yang sedang hujan dan menunjukkan langit senja, dan sambil meminum kopi, si tokoh teringat masa kecilnya, kemudian gambar terlempar ke puluhan tahun lalu.

Nah, hal ini turut hadir di film debat perdana kemarin. Mas Ganteng secara konsisten menyebut siapa para lawan di masa lalu, “Gus Ipul ini kan wakil gubernur…” dan “Mbak Puti kan ada di komisi sepuluh DPR”. Hal ini perlu, agar poin penyerangan terhadap visi-misi dan kegagalan lawan di masa lalu dibawakan secara elegan dan cerdas ala lulusan doktoral negeri Jepang nun jauh di sana.

Tapi sayang oh sayang, si Mas Ganteng mulai naik pitam ketika dibalas menyematkan flashback pada karirnya. Bicara angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek, si bupati darah muda ini tentu tiada terima. Cekcok lah ia dengan Mbak Puti. Lho kok? Iya, bukankah esensi debat adalah berusaha meng-goblok-kan lawan? Mas Ganteng seharusnya sadar dan lebih sabar. Untuk menunjukkan lawan kita goblok adalah dengan memberinya lebih banyak ruang untuk bicara, di mana kalimatnya akan mbulet dan muter-muter di pusaran yang sama, kemudian netijen kita yang super pandai ini akan menghujatnya sendiri.

Yang kedua adalah sosok Puti Guntur Soekarno yang hadir macam iklan yang tiba-tiba nongol di tengah-tengah film. Iya, misal ketika kita melihat adegan Ben, Jody, dan El sehabis bercengkeramah, eh tiba-tiba muncul truk bergambar merek Sekoci Api.

Ini sama seperti kemarin ketika kita sedang nikmat kita mendengar Gus Ipul memberi ulasan untuk menjawab pertanyaan panelis, kuasa mic dipindahtangankan ke Mbak Puti, dan tada, ia melanjutkan dengan “karena itu kami punya program Mas Metal, Seribu Dewi, Dik Dilan,…”. Iya, yang terakhir tadi itu menarik hati. Barangkali jika diberi durasi lebih panjang, harusnya Mbak Puti melanjutkan dengan tagline “jadi wakil gubernur itu berat, biar aku saja” (maaf ya Editor, guyonan Dilan harus dicantumkan di sini, buntu eh –ttd, Penulis).

Pasangan calon yang ini memang punya nama-nama program kerjanya yang cute dan kekinian bingits, jadi kumbang bagi kuping kembang-kembang milenial macem kita-kita ini. Segenap pendukung calon nomor dua harus bersyukur, berkat performa Mbak Puti kemarin, nama-nama cute program kerja berhasil dilontarkan. Toh film bisa lahir dan ada karena iklan, kan?

Yang pasti, kedua wakil ini berusaha menggaet hati para pemilih pemula. Kata millennial jadi habitus yang tekun disebutkan keduanya selama film berlangsung kemarin. Mas Ganteng dengan janji Millenial Job Center-nya, Mbak Puti dengan janjinya menebar koneksi internet di seluruh pelosok Jatim (kalau bisa ke rumah penulis juga ya, Mbak, please).

Seperti biasa, audiens diminta tenang oleh moderator selama perfilman berlangsung. Moderator tidak mengerti, bahwa yang minta ditenangkan adalah para milenial yang dicatut namanya berulang ini. Kedua pasangan calon tidak mengerti, kalau ingin menjadi idola di hati para millenials, paling tidak jawab masalah kejombloan mereka, atau jadi guru madingnya Dilan. Atau, keduanya memang harus sering-sering pasang ekspresi wajah dan gesture unik, agar tertangkap kamera paparazzi, yang tentu kelak menjadi ladang subur dan memajukan kesejahteraan para petani meme macem awak dhewe.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Panduan Nyinyir Berhadiah ala Fahri Hamzah 0 258

Pertama-tama, saya ingin memberi selamat kepada Fahri Hamzah atas prestasi yang ditorehkan  baru-baru ini (13/8). Politikus Partai Gelora ini baru saja menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Naraya 2020 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) . Tentu ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, bahkan politikus – yang kini menjadi komisaris Pertamina –  yang tegas melawan korupsi seperti Basuki Tjahaja Purnama pun belum pernah mendapat award super bergengsi ini.

Penghargaan ini sendiri diberikan kepada Fahri Hamzah lantaran keaktivannya dalam “mengkritik” pemerintahan Jokowi. Menurut Fahri, penghargaan yang ia terima dapat dijadikan pelajaran bagi semua orang dalam pemerintahan supaya menghormati kritik. Selain itu, ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan bukti bahwa pemerintah tetap menghargai kritik.

Tumben lihat Fahri Hamzah memuji pemerintah? Iya, saya juga baru kali ini baca komentar positif tentang pemerintah dari Fahri Hamzah.

Selama ini, anggota DPR RI yang satu ini dikenal sebagai politikus yang nyinyir, doyan mengkritik apapun yang dilakukan pemerintah. Bahkan, warga net menjulukinya sebagai Lord Fahri karena hanya dialah yang serba benar di negeri +62 ini.

Akan tetapi, pandangan warga net tersebut berbeda di mata Jokowi. Bagi Jokowi, ke-nyinyir-an Lord Fahri merupakan kekritisan yang sangat dibutuhkan pemerintah. Setiap butir dari kesewotan yang dilontarkan Lord Fahri bisa menjadi feedback negatif dan juga input bagi kebijakan-kebijakannya.

Berita Lord Fahri yang meraih penghargaan ini tak pelak menjadi trending di media sosial. Banyak yang kaget kenapa teman “duet” nyinyir Fadli Zon ini bisa mendapat penghargaan dari Jokowi. Banyak yang berasumsi ini adalah akal-akalan rezim pemerintah untuk membuat Fahri Hamzah “sungkan” mengkritiknya.

Dilansir dari Tempo.co, ia menampik dugaan netizen tersebut. Ia mengatakan bahwa dengan dipilihnya ia sebagai penerima penghargaan tidak akan menghentikannya menjadi nyinyir kritis. Ia menambahkan bahwa ia akan terus mengkritik karena presidennya menghargai kritik.

Seharusnya kita dapat melihat hal ini dalam sisi positif. Award yang diraih Lord Fahri ini membukakan mata kita bahwa nyinyir tak selamanya buruk. Tahu tempe kah kamu? Untuk menjalankan sistem agar tetap on the track, sistem tersebut butuh sekali feedback negatif. Maka dari itu, pemerintah (baca: Jokowi) memberi penghargaan sebagai ucapan terima kasih karena membantu sistem pemerintahannya tidak keluar jalur.

Setelah tahu nyinyir rupanya tidak selalu negatif, apakah kita juga boleh nyinyir juga seperti Lord Fahri?

Tentu boleh, tapi coba tanyakan dulu dirimu. Apakah Pembaca yang budiman ini konglomerat penyumbang pajak terbanyak? Petinggi Partai? Anggota DPR? Atau punya pengaruh terhadap kelanggengan kekuasaan rezim pemerintah?

Kalau status Anda tidak memenuhi yang saya sebut di atas, mohon maaf Anda belum bisa “nyinyir yang baik” seperti Lord Fahri. Sekadar mengingatkan, kalau tidak punya posisi atau pengaruh, masih ada UU ITE serta pasal penghinaan presiden yang mengawasi jari dan bibir nyinyir Anda. Hehehe…

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Hobi fotografi, menggambar, dan fangirling band koriyah. Galeri karya bisa diintip melalui akun Instagram @50shadecolor.

Politik Dinasti dan Kemungkinan Asal-muasalnya 0 248

Di Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin, Prabowo Subianto kembali melaju menjadi ketua umum Parta Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Ini merupakan kali kedua ia menduduki posisi teratas partai bergambar burung garuda itu. Adapun terpilih kedua dan ketiga kalinya tokoh tertentu dalam partai politik bukan hanya terjadi pada Prabowo saja. Tahun lalu, sahabat-benci-tapi-rindunya, Megawati Soekarnoputri juga terpilih kembali untuk kesekian kalinya menjadi ketua umum PDIP.

Kalaupun ada wajah baru dalam tubuh pimpinan partai politik, ia tak lain dan tak bukan adalah anak-anak atau kerabat dekat pemimpin sebelumnya. AHY misalnya, yang kini menjabat ketua umum Partai Demokrat. Partai politik kita memang tak jauh bedanya dengan cerita Boruto di serial “Boruto: Naruto Next Generation”.

Di luar itu, kita juga disajikan dengan kabar anak-menantu elit politik yang melaju ke Pilkada Desember esok. Yang paling menghebohkan: Gibran di Solo dan Bobby di Medan; Siti Nur Azizah, anak Wapres Ma’ruf Amin yang bertarung melawan Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, di Tangerang Selatan; serta yang paling populer: the kingdom of Ratu Atut di wilayah paling ujung barat Pulau Jawa.

Kita kemudian menyebut fenomena ini sebagai politik dinasti. Sebuah frasa yang kemudian senantiasa berkonotasi buruk. Gara-gara politik dinasti, golongan tertentu diduga kuat berusaha melanggengkan kekuasaannya.

Selain itu, dinasti poltik ini juga membuat kader-kader berkualitas, putra-putri daerah tak punya kesempatan untuk melaju memperebutkan jabatan yang sama secara adil. Sebab, anak-anak yang punya hubungan darah dengan elit politik punya privilege popularitas dan gurita koneksi politik yang lebih kuat.

Kita kemudian bertopang dagu, mengernyitkan dahi, dan mengeluarkan pendapat sok kritis: “Memangnya gak ada kader generasi muda yang bisa diajukan ya? Pada ke mana semua sih anak-anak muda kita, kok gak ada yang mau berpolitik?”

Tapi, bukankah kita semua sungguh berlebihan melihat fenomena ini? Dinasti politik, memang dianggap tak etis karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dalam kepemimpinan pemerintahan. Namun, ini tak jauh beda dari keluarga kita semua yang juga melakukan praktik serupa. Kalau orang tua dokter, anak-anaknya juga harus dokter semua. Kalau keluarga advokat, gak ilok rasanya kalau anak tak masuk sekolah hukum ternama. Kalau punya kerajaan bisnis, maka anak harus meneruskannya.

Semua lingkaran fenomena ini sekiranya ingin menunjukkan sejumlah poin. Pertama, orang tua mendidik anak ibarat cerminan dirinya. Sebagian punya ambisi agar anak mereka menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang dirinya. Hal ini jadi problematik, karena didikan seperti ini bisa jadi menghalangi tumbuh kembang anak sesuai passion-nya.

Tapi, hal ini bisa jadi benar dan sangat wajar. Sebab dalam perkembangan anak, ia belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Ia tak punya pilihan panutan lain, jika seluruh isi keluarga besarnya berlatar belakang pendidikan hukum. Bukan paksaan orang tua, tapi semata-mata karena ia hanya punya sudut pandang pekerjaan dan jalan hidup sebagai praktisi hukum. Nyatalah pepatah orang: “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.

Kedua, ada yang keliru dari sistem pendidikan kita selama ini: mencekoki anak dengan capaian kurikulum pembelajaran sebagai formalitas belaka. Dalam suatu forum diskusi bersama jurnalis, pernah saya mendengar penjelasan panjang lebar cita-cita Mas Menteri Nadiem Makarim soal “merdeka belajar”.  Sistem ini memerdekakan guru dan sekolah untuk secara mandiri menyusun kurikulum sesuai dengan kepentingan dan karakteristik muridnya.

Semua sistem ini butuh proses yang panjang dan kerja keras yang tidak mudah. Tapi sejak pandemi menerjang, semua sistem ini terpaksa dilakukan. Semua pembelajaran serba online. Akibatnya, guru terpaksa memodifikasi modul pembelajaran agar bisa disampaikan secara daring.

Faktanya, siswa mengeluh bahwa pembelajaran online ini disebut tak efektif. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang murid berseragam SMA berkeluh-kesah karena penjelasan melalui kelas online tak bisa cukup membuat materi kompleks dipahami siswa. Mereka tak bisa leluasa langsung bertanya dan berinteraksi ke guru, seperti pada pertemuan kelas tatap muka.

Keluhan ini lebih terdengar seperti anak itik rindu induknya, sekaligus menunjukkan kepada kita gambaran proses belajar-mengajar di sekolah. Siswa datang ke sekolah, buka buku halaman sekian, kerjakan soal, pulang, les biar lebih paham materi di sekolah, repeat.

Sekolah kita, jangan-jangan, lupa mengeksplorasi isi otak kita, menggali kreativitas, minat bakat, dan menerapkan berjibun-jibun materi pelajaran dalam kehidupan praktis yang lebih konkrit. Ketika semuanya dipaksakan harus belajar secara online, dengan ruang dan waktu yang serba terbatas, siswa harus belajar secara mandiri, menggali sendiri materinya tanpa bimbingan guru, semuanya kalang kabut.

Lha kalau belajar mandiri di luar ruang kelas saja generasi muda kita galau, apalagi berorganisasi dan mengisi tampuk kepemimpinan jabatan-jabatan publik?

Miskinnya kader baru dalam posisi-posisi penting negeri ini, bukan semata-mata karena generasi muda kita malas terlibat, tapi karena kita semua, para seniornya, lupa memberi kesempatan dan mendidiknya sedemikian rupa.

Tapi tak lupa juga, semua sistem perpolitikan kita, juga dibuat sedemikian rupa, agar jabatan prestisius hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Sementara kita-kita yang jelata ini, cuma bisa nonton dan asyik berdebat sana-sini.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Editor Picks