Quo Vadis Mahasiswa Ilmu Komunikasi 0 916

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

*Ilustrasi: Abduh Rafif Taufani (@yth.rafif)

 

*Tulisan ini sesungguhnya refleksi penulisnya sendiri, yang tak kunjung mendapat pandangan yang jelas atas masa depannya. Silahkan dibaca dan dikasihani!

Adalah jelas bahwa mahasiswa jurusan Ilmu komunikasi yang paling “fleksibel” dibandingkan mahasiswa jurusan lain: seperti kecoa, bisa ditaruh ke sembarang tempat. Dari pegawai Bank sampai seniman mampu dilakukan oleh mahasiswa cetusan Ilmu komunikasi.

Sampai sini dulu. Jangan berlebihan, nanti jurusan sebelah belingsatan.

Seperti pertanyaan yang sering menimpa mahasiswa pemula pada umumnya, sebagai upaya memperkokoh kepercayaan diri atas identitas baru yang tersematkan pada dirinya: mengapa tertarik masuk jurusan tersebut?

Terkhusus mahasiswa Ilmu komunikasi, mohon, renungkan kembali. Dengan segenap kesadaran ketika anda-anda menjadikan jurusan ini sebagai langkah yang mengawali kondisi hidup kalian di masa depan.

Sudah?

Apa bayangan yang muncul dalam pikiran kalian? Untaian syukur atas duduknya kalian di kursi perkuliahan sebagai pembaca buku berjudul, “Pengantar Ilmu Komunikasi, Deddy Mulyana” atau limpahan kekecewaan karena sulitnya menyesuaikan gaya hidup dalam lingkungan mahasiswa Ilmu komunikasi yang sudah terstereotip hedon dan serba foya-foya? Atau jangan-jangan lebih jauh daripada itu; apakah anda tidak membayangkan apapun? Jika demikian, selamat! Tingkat pesimisme anda dalam jurusan ini telah mencapai radikal.

Di dalam jurusan ini, mahasiswa terbagi menjadi dua kubu besar. Pertama adalah mahasiswa dengan peminatan media, kedua adalah mereka yang senantiasa berdandan rapi dengan harapan bisa membuat nyaman lawan bicara (komunikan), yakni kubu korporat/hubungan masyarakat. Kubu humas membutuhkan penampilan paripurna sebagai pendukung proses pertukaran pesan. Ini disebabkan karena mereka bertugas di hadapan publik. Konsekuensinya mereka pun perlu membuat publik betah saat proses pertukaran pesan berlangsung. Dan, salah satu strateginya dengan berpenampilan menarik.

Sedangkan kubu media tak perlu memprioritaskan penampilan. Mereka berkandang di balik layar. Tidak ada yang memerhatikan keberadaan mereka. Mereka hanya berupa susunan nama yang muncul di akhir acara. Namun percaya atau tidak, kubu media memiliki peran penting untuk menjalankan suatu agenda khusus, mereka memproduksi pesan, membingkainya, dan meletakkannya menjadi formasi diskursus tertentu sebelum diedarkan ke penonton nah, ini, contoh bahasa anak-anak media.

Jika menggunakan nalar ekonomi, pemegang kendali atas jalannya sebuah agenda pastinya bergaji tinggi. Mungkin hal itu hanya berlaku di beberapa industri media saja. Jangan berharap pada media-media lokal yang bahkan untuk penyiarannya pun masih menyewa alat produksi dan perangkat-perangkat lain seperti kamera. Dengan keadaan seperti tidak berimbang ini, besar kemungkinan gaji akan berjumlah kecil, atau tertunda dalam tenggat waktu yang panjang.

Selanjutnya, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang berbangga diri menampilkan rupa mereka di hadapan banyak orang sebagai calon Pembawa acara televisi, Penyiar Radio, Master of Ceremonies, dan Humas dari perusahaan-perusahaan besar. Ketahuilah, menyampaikan pesan itu tidak semudah membacakan paragraf kesatu dari bab pertama buku pengantar Ilmu Komunikasi yang berbunyi,“Apa pentingnya mempelajari Ilmu Komunikasi?” lalu beberapa mahasiswa baru coba menjawabnya dengan penuh optimisme, serta ambisi atas cita-cita yang mereka bayangkan dapat segera diraih setelah lulus. Dan, mayoritas memilih diam, tidak menjawab apa-apa selain bertepuk tangan. Tenang, pertanyaan itu memang tidak ada jawabannya.

Saat ini mahasiswa lulusan Ilmu Komunikasi malah lebih banyak menjadi pekerja kreatif. Ada yang bertransformasi menjadi personil band (mantan penggemar hermeneutik), pelukis (mantan penggemar semiotik), makelar (mantan penggemar dosen proyektor). Terakhir, ada yang menjadi pengangguran (mantan aktivis). Salah seorang teman, lulusan Ilmu Komunikasi bahkan sampai membuka konter hp. Coba, bayangkan seberapa jauh dia terpelanting dari ranah keilmuannya.

Di Indonesia, puluhan universitas telah membuka jurusan Ilmu komunikasi dan berjuta-juta mahasiswa sedang meminatinya. Mari, kembali kita renungkan, berapa banyak nantinya jumlah manusia bergelar jurusan S.Ikom akan bersaing di lapangan pekerjaan. Berapa jumlah dari mereka yang pada akhirnya melakukan hal-hal trivia. Ada pun mereka yang menjadi pemenang dalam dunia kehidupan (Lebenswelt) penuh hiruk ini, telah meniadakan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan berakhir sebatas syarat kelulusan belaka. Tidak mengandung tanggung jawab sosial yang berarti.

Memang, tidak ada yang memungkiri jika berkomunikasi, utamanya menyampaikan pesan, adalah pekerjaan penting sekaligus tidak mudah. Hermes, dewa Pengetahuan asal Yunani bertugas setiap harinya untuk menyampaikan pesan kepada manusia yang datangnya dari para dewa-dewa Olympus. Para Nabi dalam agama pun demikian, membawa nilai-nilai perdamaian menggunakan kemampuan retorika yang sempurna beserta pedoman hidup yang tidak bisa dipahami dalam waktu sebentar. Socrates, berkeliling Athena karena ingin mengetahui kisah hidup orang-orang sekitarnya, dan berupaya menemukan kebenaran universal.

Namun tahukah Anda, hakikat yang kerap kali terabaikan dalam proses komunikasi, bagian yang membuat kisah-kisah besar di atas mendunia, serta problem yang hingga saat ini menyebabkan Ilmu Komunikasi itu perlu, bahkan yang membuat ribuan alumnus kecewa sebab harapan atas kehidupan yang diidam-idamkan sirna begitu saja. Adalah sesungguhnya yang paling penting dari sekadar menyampaikan pesan, ialah mendengarkan pesan.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 69

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Editor Picks