Reaksi untuk Puisi Sukmawati: Sekujur Tubuh Kita adalah Puisi 0 932

Aduh…

Andai saja menyelesaikan konflik sekaliber menistakan agama bisa semudah duduk bersama, ngupi-ngupi, sambil ngrasani orang. Walaupun di luar sana, jauh di luar sana, orang-orang bertemu di tempat ngopi untuk merencanakan sesuatu yang produktif: membuat kapal, inovasi teknologi, jual beli big data, merakit pesawat, menyelidiki kehidupan planet. Sementara kita, di dalam sini, jauh di dalam sini, sedang sibuk membuat masalah. Masalah yang sebenarnya bersifat transenden, dimana hanya Tuhan dan hambanyalah yang dapat menyelesaikan itu. Bukan negara, netijen, atau bahkan ormas. Bukan.

Hari ini dan hari-hari esok adalah milik Sukmawati Soekarnoputri. Berkat puisinya berjudul ‘Ibu Indonesia’ SS (Sukmawati Soekarnoputri) berhasil mengantarkan dirinya ke hadapan para selebgram syariah, yakni, Persaudaraan Alumni 212. Sungguh, ini benar-benar ada guys. Rasa-rasanya mereka menjalar ke sembarang tempat. Mungkin SS tidak mengira, bagaimana akhirnya aksi pembacaan puisi dalam acara tribute 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 akan menjadi bahan perpeloncoan sebagai orang baru dalam kasus penistaan agama: menjadi juniornya Ahok.

Puisi ini dianggap kontroversial, dan dapat memecah belah bangsa negara, serta umat sekalian, karena telah lancang melecehkan Islam melalui diksi yang memuat Syariat Islam dan Azan. Titik kritis mazhab 212 ini ditekankan pada kedua kata tersebut, yang dianggap telah membanding-bandingkan Islam dengan sesuatu yang receh. Berikut adalah penggalan larik puisi Ibu Indonesia:

“Aku tak tahu Syariat Islam

Yang kutahu suara kidung Indonesia, sangatlah elok

Lebih merdu dari alunan azanmu

Gemulai gerak tariannya adalah ibadah

Semurni irama puji kepada illahi”

….

Pekerjaan menafsirkan itu memang sulit, namun yang lebih sulit, adalah berusaha memahami. Makanya riskan untuk mengambil peran ini, berat, biar ahli hermeneutik saja (mas Robbyan tolong hentikan gombalan kampung a la Dilan ini, bosan—ttd Editor). Tapi kalau dipikir-pikir kembali, Puisi itu niscaya multi-tafsir, walaupun kata Barthes, mbah semiotika yang termasyur itu, “pengarang sudah mati di hadapan pembaca.”

Namun di arti lain, pengarang sesungguhnya tetap memiliki otoritas atas makna yang disuguhkan pada pembaca. Nah, kalau semisal, SS mau mengklarifikasi makna dari puisinya itu dengan makna yang lebih “alim”, dan berbanding terbalik dengan makna yang dipahami Mazhab Persaudaraan Alumni 212, maka tuntutan pidana yang dijuruskan padanya bisa terpental. Selanjutnya, SS bisa menuntut balik Persaudaraan Alumni 212 dengan dalih pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax, atau fitnah.

Tapi bukankah semua yang ada di dunia ini sedang kita tafsirkan. Bahkan gambaran dunia di dalam kitab suci dikemas sedemikian puitis. Tuhan menurunkan kitab suci dengan gaya sastra bukan tanpa sebab, supaya ketika membacanya kita tetap berpikir. Supaya kita dapat menjalankan fungsi bahasa dalam akal kita. Sebab bahasa, adalah satu-satunya pembeda manusia dengan hewan. Keliru menafsirkan kitab suci berarti keliru menafsirkan dunia, keliru menafsirkan dunia berarti keliru menafsirkan hidup, keliru menafsirkan hidup berarti keliru menafsirkan diri sendiri, keliru menafsirkan diri sendiri berarti kita keliru menafsirkan Tuhan. Jika sudah sejauh itu, maka segeralah kembali ke kitab suci: Iqra’. Berulang-ulang, sampai kelak kita dihadapkan pada pidana milik-Nya.

Hanya saja, penulis curiga, jangan-jangan kegaduhan ini sengaja dibiarkan agar terus dibicarakan oleh masyarakat. Dengan begitu, mereka yang terlibat dalam konflik menjadi lebih famous. Followers nambah. Terlebih demi mempersiapkan jumlah penonton 212 Movie yang akan rilis di bioskop pada 9 Mei 2018 nanti. Bisa jadi, isu ini memiliki relasi dengan strategi pemasaran film tersebut agar ramai pengunjung, minimal mengimbangi sakses Dilan. Film ini meromantisir perjuangan mulia habibana Rizieq, yang sekaligus dikomodifikasi untuk kepentingan ekonomi anak-anaknya. Sekali lagi, jangan-jangan, isu penistaan agama kembali dimunculkan untuk merawat massa aksi 212, dengan kata lain merawat penonton 212 Movie di bioskop nanti. Akan ada 7 juta orang masuk bioskop pada tanggal 9 Mei nanti (mungkin dengan dreesscode serba putih).

Itu kan tafsiran penulis, kalau film 212 itu diterbitkan untuk sekadar mengenang perjoeangan suatu kaum, sah-sah saja. Tapi kalau penonton prematur macam penulis ini mau memaknai itu sebagai agenda kapitalisme kan boleh juga. Sebagaimana Mazhab Alumni 212 yang memaknai hanya permukaan dari puisi Soekmawati Soekarnoputri secara prematur. Bukankah sekujur tubuh kita dan setiap sudut dunia ini adalah puisi yang memang harus ditafsirkan?

Wallahu A’lam Bish-Shawabi

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks