Reaksi untuk Puisi Sukmawati: Sekujur Tubuh Kita adalah Puisi 0 1002

Aduh…

Andai saja menyelesaikan konflik sekaliber menistakan agama bisa semudah duduk bersama, ngupi-ngupi, sambil ngrasani orang. Walaupun di luar sana, jauh di luar sana, orang-orang bertemu di tempat ngopi untuk merencanakan sesuatu yang produktif: membuat kapal, inovasi teknologi, jual beli big data, merakit pesawat, menyelidiki kehidupan planet. Sementara kita, di dalam sini, jauh di dalam sini, sedang sibuk membuat masalah. Masalah yang sebenarnya bersifat transenden, dimana hanya Tuhan dan hambanyalah yang dapat menyelesaikan itu. Bukan negara, netijen, atau bahkan ormas. Bukan.

Hari ini dan hari-hari esok adalah milik Sukmawati Soekarnoputri. Berkat puisinya berjudul ‘Ibu Indonesia’ SS (Sukmawati Soekarnoputri) berhasil mengantarkan dirinya ke hadapan para selebgram syariah, yakni, Persaudaraan Alumni 212. Sungguh, ini benar-benar ada guys. Rasa-rasanya mereka menjalar ke sembarang tempat. Mungkin SS tidak mengira, bagaimana akhirnya aksi pembacaan puisi dalam acara tribute 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 akan menjadi bahan perpeloncoan sebagai orang baru dalam kasus penistaan agama: menjadi juniornya Ahok.

Puisi ini dianggap kontroversial, dan dapat memecah belah bangsa negara, serta umat sekalian, karena telah lancang melecehkan Islam melalui diksi yang memuat Syariat Islam dan Azan. Titik kritis mazhab 212 ini ditekankan pada kedua kata tersebut, yang dianggap telah membanding-bandingkan Islam dengan sesuatu yang receh. Berikut adalah penggalan larik puisi Ibu Indonesia:

“Aku tak tahu Syariat Islam

Yang kutahu suara kidung Indonesia, sangatlah elok

Lebih merdu dari alunan azanmu

Gemulai gerak tariannya adalah ibadah

Semurni irama puji kepada illahi”

….

Pekerjaan menafsirkan itu memang sulit, namun yang lebih sulit, adalah berusaha memahami. Makanya riskan untuk mengambil peran ini, berat, biar ahli hermeneutik saja (mas Robbyan tolong hentikan gombalan kampung a la Dilan ini, bosan—ttd Editor). Tapi kalau dipikir-pikir kembali, Puisi itu niscaya multi-tafsir, walaupun kata Barthes, mbah semiotika yang termasyur itu, “pengarang sudah mati di hadapan pembaca.”

Namun di arti lain, pengarang sesungguhnya tetap memiliki otoritas atas makna yang disuguhkan pada pembaca. Nah, kalau semisal, SS mau mengklarifikasi makna dari puisinya itu dengan makna yang lebih “alim”, dan berbanding terbalik dengan makna yang dipahami Mazhab Persaudaraan Alumni 212, maka tuntutan pidana yang dijuruskan padanya bisa terpental. Selanjutnya, SS bisa menuntut balik Persaudaraan Alumni 212 dengan dalih pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax, atau fitnah.

Tapi bukankah semua yang ada di dunia ini sedang kita tafsirkan. Bahkan gambaran dunia di dalam kitab suci dikemas sedemikian puitis. Tuhan menurunkan kitab suci dengan gaya sastra bukan tanpa sebab, supaya ketika membacanya kita tetap berpikir. Supaya kita dapat menjalankan fungsi bahasa dalam akal kita. Sebab bahasa, adalah satu-satunya pembeda manusia dengan hewan. Keliru menafsirkan kitab suci berarti keliru menafsirkan dunia, keliru menafsirkan dunia berarti keliru menafsirkan hidup, keliru menafsirkan hidup berarti keliru menafsirkan diri sendiri, keliru menafsirkan diri sendiri berarti kita keliru menafsirkan Tuhan. Jika sudah sejauh itu, maka segeralah kembali ke kitab suci: Iqra’. Berulang-ulang, sampai kelak kita dihadapkan pada pidana milik-Nya.

Hanya saja, penulis curiga, jangan-jangan kegaduhan ini sengaja dibiarkan agar terus dibicarakan oleh masyarakat. Dengan begitu, mereka yang terlibat dalam konflik menjadi lebih famous. Followers nambah. Terlebih demi mempersiapkan jumlah penonton 212 Movie yang akan rilis di bioskop pada 9 Mei 2018 nanti. Bisa jadi, isu ini memiliki relasi dengan strategi pemasaran film tersebut agar ramai pengunjung, minimal mengimbangi sakses Dilan. Film ini meromantisir perjuangan mulia habibana Rizieq, yang sekaligus dikomodifikasi untuk kepentingan ekonomi anak-anaknya. Sekali lagi, jangan-jangan, isu penistaan agama kembali dimunculkan untuk merawat massa aksi 212, dengan kata lain merawat penonton 212 Movie di bioskop nanti. Akan ada 7 juta orang masuk bioskop pada tanggal 9 Mei nanti (mungkin dengan dreesscode serba putih).

Itu kan tafsiran penulis, kalau film 212 itu diterbitkan untuk sekadar mengenang perjoeangan suatu kaum, sah-sah saja. Tapi kalau penonton prematur macam penulis ini mau memaknai itu sebagai agenda kapitalisme kan boleh juga. Sebagaimana Mazhab Alumni 212 yang memaknai hanya permukaan dari puisi Soekmawati Soekarnoputri secara prematur. Bukankah sekujur tubuh kita dan setiap sudut dunia ini adalah puisi yang memang harus ditafsirkan?

Wallahu A’lam Bish-Shawabi

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 178

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 133

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks