Siapa Bilang Kartini Feminis?! 0 717

Oleh: Jesslyn Giovanni*

Kartini bukan feminis.

Itu jelas.

Kartini adalah nasionalis sejati, dan disitu yang banyak orang salah kaprah.

Bahwa benar dalam konteks sejarah dan asal-usul keningratan Kartini, ia harus dipingit dan dibatasi adat-adat kesopanan  dan kebangsawanan yang rumit. Dipaksa menikah muda (lagi-lagi karena adat) dengan suami yang jauh lebih tua dan sudah beristri tiga. Bahwa ia tidak setuju dan “memberontak” pada adat yang begitu rupa, adalah juga benar. Tapi, apa hanya begitu saja yang kita ingat dan ketahui dari Kartini?

Hal itu berdampak dalam pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah, Kartini lebih banyak dieksploitasi pada satu aspek saja, yakni ketidaksetujuannya pada adat itu dan bahwa ia kemudian membuka sekolah untuk perempuan. Ia diperkenalkan dalam rupa potret wanita Jawa berkebaya dan berkonde. Wanita yang hari lahirnya 21 April ini akhirnya diperingati sebagai momentum emansipasi wanita. Ia diingat sebagai Raden Ajeng Kartini, wanita Jepara yang kumpulan surat korespondensinya dalam buku berjudul ikonik: Habis Gelap Terbitlah Terang.

Secara parsial, pemahaman sepihak inilah (entah oleh siapa yang mencetuskan ini, tetapi kemungkinan besar adalah Tuan Abendanon dan suasana politik etis Belanda seperti diduga dalam Panggil Aku Kartini Saja karya Pramoedya Ananta Toer) yang melekat dan berasosiasi pada Kartini. Padahal, jika kita bersama menilik dan mengenal siapa Kartini sekaligus dengan apa serta bagaimana pemikirannya, kita akan dibuat begitu takjub dan tercengang.

Pembaca tidak akan lagi sampai hati mengucapkan “Selamat Hari Kartini” hanya pada perempuan. Ekstrimnya, Pembaca tidak akan pernah lagi memasang embel-embel keperempuanan, kebaya, konde, atau apa sajalah yang menjuruskan perhatian hanya sebatas pada isu perempuan. Karena Kartini bukan milik perempuan, tetapi seluruh Rakyat.

Mengapa?

Karena Ibu Kita Kartini, Sang Pendekar Kaumnya, tidak pernah hanya memperjuangkan perempuan saja!

Sungguh langkah yang tergesa-gesa dan menyalahi sejarah jika Pembaca menjadikannya pahlawan emansipasi wanita, apalagi feminis! Iya beliau perempuan, iya, tapi Kartini bukan feminis.

Nyanyikan lagi lagu “Ibu Kita Kartini” dan pahamilah bahwa kaumnya bukan hanya perempuan, tapi sekalian seluruh Rakyatnya!

Perputaran sejarah tidak mengizinkannya untuk berjuang selain dengan tulisan dan keberadaannya di Jepara. Segala konsepsi yang ia tuang dalam tulisan komprehensif dan penuh pertimbangan dan observasi dalam tiap surat, buku, dan artikel karyanya adalah cikal bakal Indonesia. Hal ini karena pemikirannya selalu mencakup keseluruhan Rakyatnya.

Hal ini dirasa tidak berlebihan, sebab dalam alur sejarahnya pun, pemikiran Kartini banyak mempengaruhi tokoh yang lahir setelahnya. Misal saja W.R. Supratman, yang lantas menjadikannya inspirasi lagunya. Jelas sudah ada dasar nasionalisme yang sengaja diletakkan Kartini untuk diwariskan pada mereka yang lahir setelahnya demi kebaikan dan kemajuan bangsanya.

Menurut penulis, bisa dikatakan, Kartini adalah kritikus sosial yang humanis sekaligus pengamat dengan intelektualisme tinggi. Tidak hanya berhenti di situ, ia mampu menawarkan solusi. Misalkan soal pendidikan. Jauh sebelum Anies Baswedan menggetolkan pendidikan berkarakter, dalam suratnya pada E.C Abendanon tertanggal 15 Agustus 1902, dikatakan Kartini, “Duh, karena itu aku inginkan, hendaknya di lapangan pendidikan itu pembentukan watak diperhatikan dengan tidak kurang baiknya akan dan terutama sekali pendidikan ketabahan. Dalam pendidikan ini harus dapat dikembangkam dalam diri kanak-kanak, terus-terus..

Ah.. indah sekali.

Buah pemikirannya luhur, yang selalu terjun sekaligus bermuara pada bagaimana melepaskan Rakyatnya dari feodalisme Jawa yang sakit dan Belanda yang menghisap Utamanya, bagaimana agar Rakyatnya maju dan sejahtera termashyur seni dan kearifan lokalnya, terdidik dan beradab, serta tak lupa, menjadi Rakyat yang merdeka. Sejauh diketahui, Kartini mengangkat kritik soal feodalisme dan “penindasan” yang dilakukan pembesar Jawa dan Belanda yang merasa dirinya ideal dan “lebih”, dalam bahasa Kartini (istilah Indonesia baru gencar digunakan kaum nasionalis sejak berdirinya Budi Oetomo tahun 1908, empat tahun setelah kematian Kartini). Usahanya memajukan kesenian Jepara, membukakan pendidikan perempuan dengan sekolah. Ia pun memikirkan soal pertanian!

Penulis tidak membela Kartini. Itu mubazir dan tidak perlu. Biarlah pembaca mengenal Kartini melalui perjumpaan pribadi dengan Kartini. Melalui tulisannya sendiri, melalui surat-suratnya. Karena sungguhpun, dalam surat-suratnya pada Estelle Zeehandelaar, Keluarga Ovink-Soer, ataupun Abendanon, tidak pernah sekalipun ia hanya membincangkan semata-mata soal perempuan saja. Kartini dan segala pemikiran dan intelektualisme humanismenya tidak sesempit dan tergesa-gesa itu.

Tidak banyak yang tahu juga kalau Kartini berminat dalam sastra, seni lukis, dan tari. Ia pun mewujudkan sisi filosofisnya dalam peraduan dan pemikiran-pertimbangannya soal Tuhan dan agama.

Berikut beberapa penggalan surat Kartini yang dihimpun, semata-mata untuk memberi gambaran sekilas soal isi pikiran dan keberpihakan Kartini dalam kelangsungan sejarah pergerakan Indonesia.

Surat pada Estelle Zeehandelaar tertanggal 10 Juni 1902 yang dikutip dari Panggil Aku Kartini Saja karya Pram, berbunyi : “Alangkah mesra rasanya di hati karena antusiasme publik Eropa terhadap karya dan seni Rakyat kami, mesra sekali. Kami bangga pada Rakyat kami, yang begitu sedikit dikenal dan tidak diakui itu! Hore! Demi seni dan kerajinan tangan Pribumi! Dengan para artis itu menghadapi hari depan yang indah!”

Kemudian adapun pendapatnya soal feodalisme adat yang kaku dan seringkali  sampai-sampai tidak “manusiawi” dalam surat tertanggal 18 Agustus 1899, juga kepada Estelle Zeehandelaar, “Duh, kau akan menggigil, kalau ada di tengah-tengah keluarga Pribumi yang terkemuka. Bicara dengan atasan haruslah sedemikian pelannya, hanya orang di dekatnya saja bisa dengar. Kalau seorang wanita muda tertawa o-heo, tak boleh dia membuka mulutnya.”

Surat pada Nyonya Abendanon tertanggal 8 April 1902, “ […] Dan lebih keras dari pada erang dan rintih itu, mendesing dan menderu di kupingku: Kerja! Kerja! Kerja! Perjuangkan kebebasanmu! […] Aku dengar itu begitu jelas, nampak tertulis di depan mataku.”

Sekali waktu ia menyergah, membantah, dan menyerang Nyonya Abendanon, melalui surat tertanggal 27 Oktober 1902, “Kami berpendapat bahwa Bunda haruslah mengetahui, apa-apa yang kami temukan dalam masyarakat Bunda; karena rupa-rupanya Bunda berpendapat, bahwa kami menganggap dunia Eropa sebagai ideal. […] dan kami pun mengetahui, bahwa Bunda pun sependapat dengan kami: peradaban yang sebenarnya sama sekali belum menjadi milik negeri-negeri peradaban. Yang sebenarnya itu pun terdapat pada Rakyat-Rakyat, yang oleh massa besar orang kulit putih yang yakin akan kenomor-wahidannya, dipandang hina.” Kartini tidak segan berkata demikian, ia tidak terima Rakyatnya diremehkan, dipandang sebelah mata.

Soal seni Rakyat, ia katakan kepada Estelle Zeehandelaar, tertanggal 11 Oktober 1901, “Siapakah yang dapat menggarap kepentingan-kepentingan kesenian Jawa dengan lebih baik kalau bukan putra Rakyat sendiri, yang kahir bersama kecintaannya pada kesenian Pribumi dan bukan karena kecintaan itu diajarkan padanya? Sebagai anak nasion Jawa itu sendiri, Rukmini di mana pun akan di terima, di mana orang Eropa, betapapun baik maksudnya, akan ditolak.”

Soal keagamaan, ia katakan pada Estelle Zeehandelaar pada surat tertanggal 6 November 1899, “[…] Benarkah agama menjadi karunia bagi umat manusia? Sering pertanyaan itu timbul dalam hatiku yang ragu. Agama yang harusnya melindungi diri kita dari dosa ini, berapa saja kejahatan yang orang telah lakukan atas namaMu!”

Kepada Estelle Zeehandelaar, tertanggal 17 Mei 1902 bernada bahagia, “[…] disebut bersama dengan Rakyatku; dengannyalah dia akan berada buat selama-lamanya! Aku sangat bangga, Stella, disebut dengan satu nafas dengan Rakyatku.”

Lalu sekarang, masihkah Pembaca menyakini anggapan bahwa cita-cita Kartini sekedar emansipasi wanita?

*Selain pencerewet sosial, penulis adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Berminat pada isu-isu keperempuanan dan gender.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 178

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 133

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks