Lagu Mahasiswa: Buruh Tani, Demokrasi, dan Dinamika Semangat Zaman 0 4623

Oleh: Aria Mahatamtama*

Sebelumnya, tulisan ini berusaha merefleksikan semangat zaman tentang isu buruh, masyarakat miskin, dan mahasiswa. Mengingat bulan Mei adalah bulan yang diawali dengan semangat revolusi, iya revolusi buruh, dengan merebut alat produksi, dan menyetarakan tiap lapisan masyarakat. Aliansi mahasiswa kerap berdekatan dengan isu-isu wong cilik (buruh, dan masyarakat yang mengalami penggusuran secara paksa dan masih banyak lagi) karena itu semangat ini harus dikaji secara serius. Mengapa kajian ini harus dilakukan?

Hal mendasar yang menjadi keresahan penulis adalah “Lagu Mahasiswa: Buruh Tani”. Lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh mahasiswa, akan tetapi, celakanya semangat zaman yang ada melalui lirik-lirik tersebut yang harus dikaji lebih dalam, kalau perlu diadakan diskusi yang membedah secara serius dampak dari lirik tersebut untuk dikontekstualisasikan dengan semangat zaman masa kini. Sebelum itu, kata “semangat zaman” ini diartikan dengan zaman yang didalamnya memuat pergejolakan pendidikan/pengetahuan, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sedang terjadi. Fokus penulis hanya sampai pada dua baris lirik (lihat gambar).

Sekarang bila diperbolehkan, penulis mengajak pembaca untuk memproyeksikan lagu ini bila dinyanyikan mahasiswa dalam aksi, tetapi anda (pembaca) menjadi pendengar nyanyian tersebut dengan semangat zaman masa kini. Nanti akan terlihat perbedaan semangat zaman yang terjadi.

Pada lirik awal “Buruh tani, Mahasiswa, Rakyat Miskin kota” akan terlihat jelas bahwa anda akan melihat mereka (yang terlibat aksi dan sedang bernyanyi) memberikan gambaran identitas diri mereka. Hanya memberikan gambaran dalam lirik yang dituangkan menjadi nyanyian, bukan diri mereka seutuhnya! Tetapi hanya gambaran. Lalu dilanjutkan “bersatu padu rebut demokrasi”, pada lirik ini akan terlihat ideologi rezim yang berkembang pada semangat zaman lagu ini tercipta, dengan sistem yang otoriter. Otomatis perlakuan yang paling radikal adalah meruntuhkan otoritarian dengan merebut hak-hak kebebasan individu dalam pola demokrasi. Lirik ketiga dan keempat pada baris pertama mengikuti pola lirik pertama dan kedua.

Nah, pada lirik baris kedua akan terlihat sedikit kekacauan “hari-hari esok adalah milik kita”, jika ditilik secara serius “milik kita” ini hanya terjadi, tetapi besok-besok, bukan sekarang! Jadi sekarang masih usaha, belum memiliki, akan–memiliki itu besok-besok lho. Dan “terciptanya masyarakat sejahtera” otomatis pengartian lirik ini bila mengacu pada perihal “milik kita” akan nampak jelas bahwa “masyarakat sejahtera”  ini akan didapat setelah menjadi “milik kita”  yang terjadi pada hari-hari esok. Lalu lirik ketiga pada baris kedua “terbentuknya tatanan masyarakat” ini harus dilihat jika berkaitan pada masyarakat, maka makna “tatanan” ini berbicara mengenai struktur, yaitu struktur masyarakat. Jika berbicara struktur masyarakat, otomatis terdapat dinamika atau pergejolakan yang terjadi di masyarakat dimana terdapat si kaya dan si miskin. Maka–singkatnya tatanan yang dimuat di lirik tersebut malah melanggengkan otonomi kelas borjuis yang memang dia adalah si kaya. Lirik keempat pada baris kedua memperlihatkan keajegan bahwa “Indonesia baru tanpa Orba” syarat tersebut memberikan identitas baru bagi Indonesia. Yaitu perebutan demokrasi, dengan meninggalkan “Orde Baru”.

Akan tetapi pertanyaan nyaadalah ketika demokrasi dan hak-hak kebebasan sudah didapat, lalu apakah demokrasi tidak memiliki sifat tirani; atau gampangnya, apakah demokrasi itu bebas atau tidak? Ini yang harus dikaji lebih dalam. Sebelumnya penulis sudah mengijinkan anda (pembaca) untuk boleh tidak lagi memproyeksikan menjadi pendengar nyanyian aksi tersebut, tetapi berpikir ulang untuk mengoptimalkan semangat zaman masa kini. Yaitu dengan memikirkan ulang, apakah demokrasi itu bebas atau tetap kejam akan tetapi bentuk kekejamannya lebih halus sehalus pipi doi kalau dicubit.

Kebebasan berpendapat selalu terdengar cukup memuaskan bagi kita dalam pola masyarakat demokrasi dewasa ini, tetapi jika kebebasan berpendapat ini hadir, otomatis kebebasan mendengar pun juga masuk dalam sistem demokrasi, lebih-lebih kebebasan mengonsumsi juga menjadi acuan juga dong. Lah kok boleh banyak mengonsumsi… ya iya kan Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dalam pola kapitalisme global bergerak dalam pola demokrasi. Maka dari itu kenapa kita selalu resah dengan jalanan Ahmad Yani yang macet karena kepadatan kendaraan atau tulisan mengenai hipster lokal bahkan tulisan tandingannya. Ya karena pola demokrasi yang bebas ini, membolehkan banyak pemilik modal melakukan ekspansinya untuk meraup banyak keuntungan yang akhirnya kalian-kalian dan pembaca ini loh boleh banyak beraspirasi untuk mengonsumsi. Ya tho? Diem-diem wae, ngopi brow.

Inilah yang menjadi titik tekan, penulis tidak menyalahkan kehadiran lagu tersebut, sama sekali tidak menyalahkan. Penulis memiliki letak asumsi yang optimis (cie) bahwa subjek, atau masyarakat dengan semangat zaman masa kini harus lebih sadar, buruh dan budaya pop tentang musik dangdut dan kepentingan panggung politik praktis harus dipisahkan. Kalau perlu buruh harus disadarkan dulu! Karena yang menjadi gejolak era kontemporer adalah relung-relung ideologi yang menggerakan kita secara halus, relung-relung ideologi itu bekerja tanpa disadari, yang memusat pada pola kapitalisme.

Ilmu itu harus diberikan sebanyak-banyaknya agar kesadaran untuk perubahan dapat terjadi.

*Hormat penulis, yang sedang menunggu film produksinya sendiri rilis dan berdoa agar petani di Aceh tidak dibakar ladangnya secara cuma-cuma.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Antara Cinta dan Benci Kita pada Influencer 0 133

Ardhito Pramono adalah salah satu nama yang terlibat menjadi influencer kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tapi, ia tidak sendiri. Selain musisi bergenre jazz ini, ada belasan nama lain yang juga terlibat seperti Gofar Hilman, Gading Marten, Grittie Agatha, sampai Cita Citata juga turut serta.

Setelah diunggah, konten mereka lantas mendapat kecaman dari netijen. Pasalnya, mereka nyata-nyata mempromosikan sebuah produk undang-undang, dengan sejumlah pasal problematis.

Polemik ini mungkin menjadi salah satu fenomena ter-nggilani yang pernah terjadi Indonesia. Ketika dicoba konfirmasi, pemerintah tetap gak ngaku kalau pake influencer untuk melancarkan penggiringan opini publik melalui kampanye media sosial #IndonesiaButuhKerja. Katanya: “kan mereka spontan mendukung demi ekosistem kerja  yang lebih baik”.

Media kemudian membawa diskusi menjadi lebih jauh: apa sebenarnya urgensi mengeluarkan dana untuk membayar influencer di tengah pandemi seperti ini?

Pertanyaan ini tak sepenuhnya salah. Lha wong Pakdhe Jokowi saja sudah sempat marah-marah karena dana penyerapan dari bidang Kementerian Kesehatan tak berjalan dengan baik. Tapi, bisa-bisanya dana yang seharusnya diutamakan untuk kemaslahatan memulihkan kesehatan dan ekonomi bagi wong cilik, seakan dihamburkan dengan penuh gaya. Macem arek-arek yang mampu beli 1 gelas ukuran tall di Setarbak dan dipamerkan ke Instagram story dari hasil ngemis tambahan uang jajan ke orang tua.

Tapi, bukankah pertanyaan ini juga bisa jadi keabaian media dan kita dalam melihat kemajuan zaman. Jangan-jangan, kita sedang menampik fakta bahwa memakai influencer atau brand ambassador dalam bahasa periklanan itu wajar adanya. Bahkan secara ringkas, bisa dikatakan penggunaan influencer ini langkah cerdas, singkat, dan padat karya.

Ardhito Pramono misalnya, dengan followers 775 ribu di akun Instagram-nya dan 458 ribu di Twitter. Bisa dibayangkan betapa banyak pengikut dua media sosial tersebut (termasuk saya salah satunya) yang melihat, membaca, mendengar, dan menonton kontennya tentang RUU Cipta Kerja itu. Kita semua juga sepakat kan, bahwa cinta fans pada idolanya tak pernah ada yang mengalahkan, bahkan cinta kita pada Sang Pencipta sekali pun?! Tak terlalu jauh kita menyimpulkan, misalnya, konten kampanye ini diterima dan ditelan mentah-mentah oleh followers yang kurang literasi.

Sayangnya, saya kurang beruntung karena tak sempat melihat satu pun konten kampanye ini, termasuk milik Ardhito. Keburu dihapus pasca netijen menghujatnya. Setelah dihapus, tentu saja langkah berikutnya adalah ramai-ramai melakukan klarifikasi.  Khas sekali pembuat konten dunia maya yang kalau salah, langsung menyebar video permintaan maaf.

Sebagai salah satu fans gak terlalu garis keras, izinkan saya membagi reaksi atas permintaan maaf Ardhito.  Sebuah utas yang diunggah 14 Agustus lalu, dengan total 6 twit yang telah ditanggapi netijen lebih dari 10 ribu kali.

Di awal utasan, Ardhito menceritakan kronologi bagaimana dirinya sampai “tertipu” oleh klien pemberi brief kampanye tersebut. Menurutnya, klien memastikan tak ada korelasi antara kampanye ini dengan Omnibus Law. Dalam konteks ini, pihak ketiga penyambung lidah pemerintah dengan innocent influencers ini memang mbecekno, penuh tipu muslihat.

Mari kita tilik lebih dalam lagi.

Bagi saya, fans yang baik adalah fans yang menghargai karya idolanya. Tapi, fans yang baik juga gak buta dengan kesalahan yang dibuat sang idola. Dalam klarifikasi di utasan Twitter disebut, si mas ganteng Ardhito: “saya musisi, gak paham politik dan gak mau digiring masuk ke dalamnya”.

Lho, sek to Mas! Mas Ardhito sebagai musisi, saya sebagai rakjat jelata yang tujuan hidupnya adalah menikmati kuaci biji bunga matahari, kita semua warga negara Indonesia ini bukankah harus terlibat politik? Sebab, politik ini kan gak melulu soal menjabat di kursi parlemen atau eksekutif.

Mengikuti perkembangan isu publik, turut peduli, dan terlibat juga bagian dari berpolitik. Apalagi negara ini kan demokrasi, pucuk kepemimpinan ada di suara-suara kita. Yang acuh terhadap persoalan negeri itu harus siapapun yang tinggal di negara ini, tidak pandang bulu, apalagi mengecilkan profesi “lah kan aku cuma numpang ngamen di negara ini”.

Sebab, ketidaktahuan antara “Cipta Kerja” dan “Omnibus Law” ini suatu soal yang cukup memprihatinkan.

Tapi sebagai fans yang baik, saya juga menghargai keputusan dan idealisme Mas Arditho. Di utasan itu juga disebutnya: “saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat”. Dalam kata lain, ia kapok dan tak lagi-lagi mau berurusan dengan persoalan kontroversial perpolitikan. Wis, gitaran wae!

Keputusan ini membuat saya juga cukup lega. Pun, tak membuat saya jengah untuk terus menikmati album “Craziest thing happened in my backyard” sebagai pengiring di kala jalan kaki dari kos ke kantor.

Akhir kata walau Ardhito sempat “terjebak”, sama seperti influencer lain, saya gak tiba-tiba jadi benci. Tapi saya juga gak gelap mata “Gpp Kak Ditho, tetap semangat, stay strong!”.

Gak. Arditho dan kita juga harus belajar dari peristiwa ini. Kita semua harus lebih jeli melakukan riset dan konfirmasi, peka dan stay informed. Kalau setelah viral, terus baru baca-baca informasi, dan berlanjut membuat klarifikasi, ini gak ada bedanya dengan grup WA keluarga kita yang gampang kemakan omongan hoaks.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Huru-Hara Anti-masker di Negeri Pak Trump 0 74

Oleh: Deanita Nurkhalisa*

 

Kisah datang dari Amerika Serikat (AS), negeri nun jauh dengan jumlah penderita terkonfirmasi Covid-19 terbanyak di level global mencapai titik tertinggi 3,4 juta kasus, 67 ribu kasus baru dan total kematian sebanyak 136 ribu jiwa. Ketika tak kunjung tampak terobosan signifikan dalam penanganan kasus, pada saat yang sama muncul pula sikap meremehkan yang datang dari berbagai kelompok, dari awam hingga figur berpengaruh. Anjuran dan nasihat kesehatan dimentahkan oleh gerakan anti-masker.

Gerakan anti-masker (anti-mask) menuai perhatian semenjak persyaratan lockdown perlahan diangkat dan fasilitas umum kembali dibuka dengan ketentuan wajib seperti pengenaan masker. Mereka menentang keras pendapat ilmiah, seperti dari Central for Disease Control and Prevention (CDC) yang meyakinkan publik bahwa penggunaan masker mengurangi risiko penularan. Tindakan ini sejalan dengan istilah keren ‘flatten the curve’, merebahkan kurva jumlah penderita dengan menginstruksikan penggunaan masker atau sarana pencegahan lain demi menekan laju Covid-19.

Kerumunan anti-masker mencuri perhatian atas apa yang mereka lakukan di pusat-pusat perbelanjaan, provokasi demonstrasi, maupun menyuarakan aspirasi lewat pertemuan dewan kota. Bentuk protes terhadap mandat penggunaan masker juga ditunjukkan melalui ejekan penggunaan masker berbentuk jaring (mesh mask) yang tentunya tidak melindungi wajah dari partikel berbahaya. Di Roseville, Sacramento, seorang warga mengencingi lantai toko Verizon Store karena menolak diusir meninggalkan toko akibat tidak mengenakan masker.

Di kesempatan tertentu, sekelompok anti-maskers meneriakkan kalimat ‘I can’t breathe’ (‘aku ra isa ambegan’) yang sebelumnya menjadi slogan solidaritas gerakan Black Lives Matter, mengutip kalimat terakhir George Floyd sebelum ia menjadi korban rasisme yang dilakukan aparat kepolisian di AS. Ironisnya, kalimat tersebut diinisiasi oleh anggota dewan kota Scottsdale, Arizona, pada aksi protes pengenaan masker akhir bulan lalu. Fakta-fakta itu menunjukkan egoisme, ketidakpekaan, dan minimnya empati dalam kelompok protes tersebut.

Klaim utama kelompok antimasker adalah bahwa kewajiban penggunaan masker oleh pemerintah ‘merenggut hak asasi dan kebebasan atas tubuh’ atau ‘perbudakan, penundukan, dan penaklukan’ oleh negara atas warga.

Beberapa pernyataan ini mengherankan karena beberapa alasan.

Adanya pandemi global memerlukan pencegahan yang dalam jangka panjang dapat memberikan hasil efektif, apabila dilakukan dengan benar dan secara massal untuk mencegah penularan. Tujuan untuk kebaikan bersama tersebut yang menjadi dasar pemerintah menggalakkan penggunaan masker. Tidak ada yang dapat menjamin seseorang akan dapat terinfeksi atau bahkan menginfeksi orang lain. Namun, tindakan pencegahan dapat membantu menurunkan risiko tersebut.

Masker bukanlah simbol atas penaklukan, apalagi menempatkan penggunanya sebagai ‘budak’, melainkan hanyalah sebuah alat penghalau partikel berbahaya di udara agar tubuh manusia tidak terinfeksi. Tidak ada anggapan implisit rasis atau misoginis yang ditemukan dari pengenaan masker. Pun bukanlah wujud dari agenda politis pihak oposisi untuk tujuan tertentu.

Tindakan pencegahan di masa pandemi ini tidak seharusnya menjadi isu politis maupun konspiratif yang dapat memecah opini. Dibutuhkan solidaritas, empati dan kebesaran hati untuk bergerak saling melindungi demi berakhirnya pandemi. Hal tersebut juga harus diiringi oleh informasi yang sesuai dan data yang cukup serta kemampuan berdialog secara efektif berdasarkan fakta yang ada. Bukan didasari sentimen apapun seperti pandangan politik, sehingga perdebatan mengenai pengenaan masker setidaknya dapat dilakukan secara substantif dan tidak sewenang-wenang.

Begitu juga dengan figur pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan ke masyarakat. Sudah seharusnya mereka menyediakan edukasi, jaminan dan kepastian yang dibutuhkan oleh masyarakat agar negara tetap utuh dalam menghadapi krisis pandemi global.

 

*)Mahasiswi yang senang puisi, kucing, dan antariksa. Terbuka atas masukan atau cuma basa-basi lewat akun Instagram @ohitsjustdenit.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks