Lagu Mahasiswa: Buruh Tani, Demokrasi, dan Dinamika Semangat Zaman 0 10222

Oleh: Aria Mahatamtama*

Sebelumnya, tulisan ini berusaha merefleksikan semangat zaman tentang isu buruh, masyarakat miskin, dan mahasiswa. Mengingat bulan Mei adalah bulan yang diawali dengan semangat revolusi, iya revolusi buruh, dengan merebut alat produksi, dan menyetarakan tiap lapisan masyarakat. Aliansi mahasiswa kerap berdekatan dengan isu-isu wong cilik (buruh, dan masyarakat yang mengalami penggusuran secara paksa dan masih banyak lagi) karena itu semangat ini harus dikaji secara serius. Mengapa kajian ini harus dilakukan?

Hal mendasar yang menjadi keresahan penulis adalah “Lagu Mahasiswa: Buruh Tani”. Lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh mahasiswa, akan tetapi, celakanya semangat zaman yang ada melalui lirik-lirik tersebut yang harus dikaji lebih dalam, kalau perlu diadakan diskusi yang membedah secara serius dampak dari lirik tersebut untuk dikontekstualisasikan dengan semangat zaman masa kini. Sebelum itu, kata “semangat zaman” ini diartikan dengan zaman yang didalamnya memuat pergejolakan pendidikan/pengetahuan, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sedang terjadi. Fokus penulis hanya sampai pada dua baris lirik (lihat gambar).

Sekarang bila diperbolehkan, penulis mengajak pembaca untuk memproyeksikan lagu ini bila dinyanyikan mahasiswa dalam aksi, tetapi anda (pembaca) menjadi pendengar nyanyian tersebut dengan semangat zaman masa kini. Nanti akan terlihat perbedaan semangat zaman yang terjadi.

Pada lirik awal “Buruh tani, Mahasiswa, Rakyat Miskin kota” akan terlihat jelas bahwa anda akan melihat mereka (yang terlibat aksi dan sedang bernyanyi) memberikan gambaran identitas diri mereka. Hanya memberikan gambaran dalam lirik yang dituangkan menjadi nyanyian, bukan diri mereka seutuhnya! Tetapi hanya gambaran. Lalu dilanjutkan “bersatu padu rebut demokrasi”, pada lirik ini akan terlihat ideologi rezim yang berkembang pada semangat zaman lagu ini tercipta, dengan sistem yang otoriter. Otomatis perlakuan yang paling radikal adalah meruntuhkan otoritarian dengan merebut hak-hak kebebasan individu dalam pola demokrasi. Lirik ketiga dan keempat pada baris pertama mengikuti pola lirik pertama dan kedua.

Nah, pada lirik baris kedua akan terlihat sedikit kekacauan “hari-hari esok adalah milik kita”, jika ditilik secara serius “milik kita” ini hanya terjadi, tetapi besok-besok, bukan sekarang! Jadi sekarang masih usaha, belum memiliki, akan–memiliki itu besok-besok lho. Dan “terciptanya masyarakat sejahtera” otomatis pengartian lirik ini bila mengacu pada perihal “milik kita” akan nampak jelas bahwa “masyarakat sejahtera”  ini akan didapat setelah menjadi “milik kita”  yang terjadi pada hari-hari esok. Lalu lirik ketiga pada baris kedua “terbentuknya tatanan masyarakat” ini harus dilihat jika berkaitan pada masyarakat, maka makna “tatanan” ini berbicara mengenai struktur, yaitu struktur masyarakat. Jika berbicara struktur masyarakat, otomatis terdapat dinamika atau pergejolakan yang terjadi di masyarakat dimana terdapat si kaya dan si miskin. Maka–singkatnya tatanan yang dimuat di lirik tersebut malah melanggengkan otonomi kelas borjuis yang memang dia adalah si kaya. Lirik keempat pada baris kedua memperlihatkan keajegan bahwa “Indonesia baru tanpa Orba” syarat tersebut memberikan identitas baru bagi Indonesia. Yaitu perebutan demokrasi, dengan meninggalkan “Orde Baru”.

Akan tetapi pertanyaan nyaadalah ketika demokrasi dan hak-hak kebebasan sudah didapat, lalu apakah demokrasi tidak memiliki sifat tirani; atau gampangnya, apakah demokrasi itu bebas atau tidak? Ini yang harus dikaji lebih dalam. Sebelumnya penulis sudah mengijinkan anda (pembaca) untuk boleh tidak lagi memproyeksikan menjadi pendengar nyanyian aksi tersebut, tetapi berpikir ulang untuk mengoptimalkan semangat zaman masa kini. Yaitu dengan memikirkan ulang, apakah demokrasi itu bebas atau tetap kejam akan tetapi bentuk kekejamannya lebih halus sehalus pipi doi kalau dicubit.

Kebebasan berpendapat selalu terdengar cukup memuaskan bagi kita dalam pola masyarakat demokrasi dewasa ini, tetapi jika kebebasan berpendapat ini hadir, otomatis kebebasan mendengar pun juga masuk dalam sistem demokrasi, lebih-lebih kebebasan mengonsumsi juga menjadi acuan juga dong. Lah kok boleh banyak mengonsumsi… ya iya kan Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dalam pola kapitalisme global bergerak dalam pola demokrasi. Maka dari itu kenapa kita selalu resah dengan jalanan Ahmad Yani yang macet karena kepadatan kendaraan atau tulisan mengenai hipster lokal bahkan tulisan tandingannya. Ya karena pola demokrasi yang bebas ini, membolehkan banyak pemilik modal melakukan ekspansinya untuk meraup banyak keuntungan yang akhirnya kalian-kalian dan pembaca ini loh boleh banyak beraspirasi untuk mengonsumsi. Ya tho? Diem-diem wae, ngopi brow.

Inilah yang menjadi titik tekan, penulis tidak menyalahkan kehadiran lagu tersebut, sama sekali tidak menyalahkan. Penulis memiliki letak asumsi yang optimis (cie) bahwa subjek, atau masyarakat dengan semangat zaman masa kini harus lebih sadar, buruh dan budaya pop tentang musik dangdut dan kepentingan panggung politik praktis harus dipisahkan. Kalau perlu buruh harus disadarkan dulu! Karena yang menjadi gejolak era kontemporer adalah relung-relung ideologi yang menggerakan kita secara halus, relung-relung ideologi itu bekerja tanpa disadari, yang memusat pada pola kapitalisme.

Ilmu itu harus diberikan sebanyak-banyaknya agar kesadaran untuk perubahan dapat terjadi.

*Hormat penulis, yang sedang menunggu film produksinya sendiri rilis dan berdoa agar petani di Aceh tidak dibakar ladangnya secara cuma-cuma.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks