Lagu Mahasiswa: Buruh Tani, Demokrasi, dan Dinamika Semangat Zaman 0 2736

Oleh: Aria Mahatamtama*

Sebelumnya, tulisan ini berusaha merefleksikan semangat zaman tentang isu buruh, masyarakat miskin, dan mahasiswa. Mengingat bulan Mei adalah bulan yang diawali dengan semangat revolusi, iya revolusi buruh, dengan merebut alat produksi, dan menyetarakan tiap lapisan masyarakat. Aliansi mahasiswa kerap berdekatan dengan isu-isu wong cilik (buruh, dan masyarakat yang mengalami penggusuran secara paksa dan masih banyak lagi) karena itu semangat ini harus dikaji secara serius. Mengapa kajian ini harus dilakukan?

Hal mendasar yang menjadi keresahan penulis adalah “Lagu Mahasiswa: Buruh Tani”. Lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh mahasiswa, akan tetapi, celakanya semangat zaman yang ada melalui lirik-lirik tersebut yang harus dikaji lebih dalam, kalau perlu diadakan diskusi yang membedah secara serius dampak dari lirik tersebut untuk dikontekstualisasikan dengan semangat zaman masa kini. Sebelum itu, kata “semangat zaman” ini diartikan dengan zaman yang didalamnya memuat pergejolakan pendidikan/pengetahuan, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sedang terjadi. Fokus penulis hanya sampai pada dua baris lirik (lihat gambar).

Sekarang bila diperbolehkan, penulis mengajak pembaca untuk memproyeksikan lagu ini bila dinyanyikan mahasiswa dalam aksi, tetapi anda (pembaca) menjadi pendengar nyanyian tersebut dengan semangat zaman masa kini. Nanti akan terlihat perbedaan semangat zaman yang terjadi.

Pada lirik awal “Buruh tani, Mahasiswa, Rakyat Miskin kota” akan terlihat jelas bahwa anda akan melihat mereka (yang terlibat aksi dan sedang bernyanyi) memberikan gambaran identitas diri mereka. Hanya memberikan gambaran dalam lirik yang dituangkan menjadi nyanyian, bukan diri mereka seutuhnya! Tetapi hanya gambaran. Lalu dilanjutkan “bersatu padu rebut demokrasi”, pada lirik ini akan terlihat ideologi rezim yang berkembang pada semangat zaman lagu ini tercipta, dengan sistem yang otoriter. Otomatis perlakuan yang paling radikal adalah meruntuhkan otoritarian dengan merebut hak-hak kebebasan individu dalam pola demokrasi. Lirik ketiga dan keempat pada baris pertama mengikuti pola lirik pertama dan kedua.

Nah, pada lirik baris kedua akan terlihat sedikit kekacauan “hari-hari esok adalah milik kita”, jika ditilik secara serius “milik kita” ini hanya terjadi, tetapi besok-besok, bukan sekarang! Jadi sekarang masih usaha, belum memiliki, akan–memiliki itu besok-besok lho. Dan “terciptanya masyarakat sejahtera” otomatis pengartian lirik ini bila mengacu pada perihal “milik kita” akan nampak jelas bahwa “masyarakat sejahtera”  ini akan didapat setelah menjadi “milik kita”  yang terjadi pada hari-hari esok. Lalu lirik ketiga pada baris kedua “terbentuknya tatanan masyarakat” ini harus dilihat jika berkaitan pada masyarakat, maka makna “tatanan” ini berbicara mengenai struktur, yaitu struktur masyarakat. Jika berbicara struktur masyarakat, otomatis terdapat dinamika atau pergejolakan yang terjadi di masyarakat dimana terdapat si kaya dan si miskin. Maka–singkatnya tatanan yang dimuat di lirik tersebut malah melanggengkan otonomi kelas borjuis yang memang dia adalah si kaya. Lirik keempat pada baris kedua memperlihatkan keajegan bahwa “Indonesia baru tanpa Orba” syarat tersebut memberikan identitas baru bagi Indonesia. Yaitu perebutan demokrasi, dengan meninggalkan “Orde Baru”.

Akan tetapi pertanyaan nyaadalah ketika demokrasi dan hak-hak kebebasan sudah didapat, lalu apakah demokrasi tidak memiliki sifat tirani; atau gampangnya, apakah demokrasi itu bebas atau tidak? Ini yang harus dikaji lebih dalam. Sebelumnya penulis sudah mengijinkan anda (pembaca) untuk boleh tidak lagi memproyeksikan menjadi pendengar nyanyian aksi tersebut, tetapi berpikir ulang untuk mengoptimalkan semangat zaman masa kini. Yaitu dengan memikirkan ulang, apakah demokrasi itu bebas atau tetap kejam akan tetapi bentuk kekejamannya lebih halus sehalus pipi doi kalau dicubit.

Kebebasan berpendapat selalu terdengar cukup memuaskan bagi kita dalam pola masyarakat demokrasi dewasa ini, tetapi jika kebebasan berpendapat ini hadir, otomatis kebebasan mendengar pun juga masuk dalam sistem demokrasi, lebih-lebih kebebasan mengonsumsi juga menjadi acuan juga dong. Lah kok boleh banyak mengonsumsi… ya iya kan Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dalam pola kapitalisme global bergerak dalam pola demokrasi. Maka dari itu kenapa kita selalu resah dengan jalanan Ahmad Yani yang macet karena kepadatan kendaraan atau tulisan mengenai hipster lokal bahkan tulisan tandingannya. Ya karena pola demokrasi yang bebas ini, membolehkan banyak pemilik modal melakukan ekspansinya untuk meraup banyak keuntungan yang akhirnya kalian-kalian dan pembaca ini loh boleh banyak beraspirasi untuk mengonsumsi. Ya tho? Diem-diem wae, ngopi brow.

Inilah yang menjadi titik tekan, penulis tidak menyalahkan kehadiran lagu tersebut, sama sekali tidak menyalahkan. Penulis memiliki letak asumsi yang optimis (cie) bahwa subjek, atau masyarakat dengan semangat zaman masa kini harus lebih sadar, buruh dan budaya pop tentang musik dangdut dan kepentingan panggung politik praktis harus dipisahkan. Kalau perlu buruh harus disadarkan dulu! Karena yang menjadi gejolak era kontemporer adalah relung-relung ideologi yang menggerakan kita secara halus, relung-relung ideologi itu bekerja tanpa disadari, yang memusat pada pola kapitalisme.

Ilmu itu harus diberikan sebanyak-banyaknya agar kesadaran untuk perubahan dapat terjadi.

*Hormat penulis, yang sedang menunggu film produksinya sendiri rilis dan berdoa agar petani di Aceh tidak dibakar ladangnya secara cuma-cuma.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 66

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Poster-poster Lucu yang Nggak Lucu-lucu Amat 0 183

Kata seorang dosen Unair yang menjadi staf ahli di salah satu kementerian, demonstrasi adalah ajang rekreasi, diversi, maupun hiburan bersama teman-teman baik satu kampus maupun dari kampus lain. Ia menganalogikan demo dengan permainan bagi anak-anak seusia mahasiswa. Benar, per-ma-i-nan.

Pernyataan ini boleh jadi refleksi atas pengalaman masa muda beliau. Ketika mahasiswa lain sibuk berorasi, mengepalkan tangan ke udara, berteriak, bahkan mawas diri bila tiba-tiba aparat bertindak represif, beliau mungkin sedang berdiri di bawah rindangnya pohon mangga pinggir jalan sambil jajan cilok atau es degan—obat manjur waktu demo. Ini hanya misal, jangan tersinggung.

Saya hanya baca pernyataan ini dengan tersenyum-senyum. Beginikah instruksi pemerintah pada seluruh pamong aparaturnya, yaitu untuk mengerdilkan semangat demonstrasi yang dibangun oleh lebih dari puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia? Melalui reduksi makna demonstrasi sebagai kritik, apakah pemerintah berharap masyarakat tak mengacuhkannya?

Tidak, asumsi itu sangat salah dari berbagai perspektif. Alih-alih buang muka pada demo seperti demo di depan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat malah terlibat aktif. Ada yang berdonasi untuk logistik, membagi makanan dan minuman gratis di sekitar area aksi, bahkan berada di baris terdepan seperti yang dilakukan serikat buruh dan tani.

Kemegahan aksi di mayoritas daerah terbukti tak hanya milik mahasiswa semata. Aspirasi rakyat ‘dititipkan’ pada pundak mereka, sehingga otomatis, aksi di pertengahan September ini murni berasal dari gundahnya rakyat atas potensi masalah yang bisa timbul di masa depan bilamana sederet undang-undang yang ngawur bikinnya itu diberlakukan. Tapi apa iya, kegelisahan itu mengacu pada satu titik yang sama?

Dari antara sekian tuntutan aksi itu, ada tuntutan untuk segera mengesahkan UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). UU ini digadang-gadang mampu melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan/pelecehan seksual. Sebab, realita hukum di Indonesia dinilai getir: korban kekerasan seksual hampir dipastikan tak punya kekuatan hukum apapun.

Tuntutan ini mungkin yang paling banyak dilupakan oleh para peserta aksi, atau setidaknya dituliskan dalam poster-poster mereka. Seolah, yang ada di kepala mereka pokoknya DPR juancuk, guoblok, turu thok kerjone, dan tulisan seperti ini hampir ada di setiap mata memandang. Dari sekian pasal RUU-KUHP, yang selalu disinggung oleh demonstran adalah ra iso kenthu (tidak bisa bersetubuh alias ‘seks bebas’), ‘DPR ngapain ngurusin selangkangan’, dan lain sebagainya. Bahkan, ada poster oleh para perempuan dari salah satu universitas Islam di Surabaya, bertuliskan—luar biasa bodohnya, “Timbang ngurus RUU mending kenthu” juga “Susuku gede gak masuk RUU”.

(Twitter)

Duh, GustiSaya ndak habis pikir.

Saya curiga mereka inilah ‘penumpang gelap’ yang sebenarnya: orang-orang yang tidak tahu substansi aksi, tuntutan macam apa yang dibawa ke hadapan pemerintah, bahkan mungkin lupa fungsi poster. Kata Pram—sebetulnya males pakai kutipan ini, tapi yoweslah, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kalau dalam kepala saja sudah tidak ada konsep itu, bagaimana bisa kita membayangkan penghapusan kekerasan seksual di tingkat praktik?

Menurut seorang dosen UGM yang dulu pernah ikut menurunkan rezim Orde Baru, generasi demonstran 2019 memiliki strategi berbeda dengan 1998. Jika dulu generasi mahasiswa 1998 memiliki poster-poster bernada serius dan cenderung puitis, generasi 2019 identik dengan kerecehannya. Poster-poster ‘lucu’ dihadirkan bukan tanpa sebab, bahkan bisa jadi tak mempunyai muatan kritik yang kuat. Mungkin kita harus mengingat-ingat lagi fungsi media sosial ya toh? Ajang pamer nggak, sih?

Malfungsi media sosial menjadi etalase seni (yeek, males) dan pertunjukan membuat mahasiswa unyu-unyu nan gemash juga harus memroduksi konten poster yang jenius. Biar tak kalah dengan demonstrasi di berbagai daerah yang lain. Alih-alih menyadari bahwa mahasiswa punya daya gempur yang masif bagi pemerintahan, kelompok mahasiswa seperti ini malah bikin demonstasi jadi studio foto bagi para “produsen konten Instagram”.

Selamat, bapak dosen. Anda mungkin benar bahwa demonstrasi hanya sekelas wisata ke Songgoriti.

 

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks