Lagu Mahasiswa: Buruh Tani, Demokrasi, dan Dinamika Semangat Zaman 0 1115

Oleh: Aria Mahatamtama*

Sebelumnya, tulisan ini berusaha merefleksikan semangat zaman tentang isu buruh, masyarakat miskin, dan mahasiswa. Mengingat bulan Mei adalah bulan yang diawali dengan semangat revolusi, iya revolusi buruh, dengan merebut alat produksi, dan menyetarakan tiap lapisan masyarakat. Aliansi mahasiswa kerap berdekatan dengan isu-isu wong cilik (buruh, dan masyarakat yang mengalami penggusuran secara paksa dan masih banyak lagi) karena itu semangat ini harus dikaji secara serius. Mengapa kajian ini harus dilakukan?

Hal mendasar yang menjadi keresahan penulis adalah “Lagu Mahasiswa: Buruh Tani”. Lagu tersebut kerap dinyanyikan oleh mahasiswa, akan tetapi, celakanya semangat zaman yang ada melalui lirik-lirik tersebut yang harus dikaji lebih dalam, kalau perlu diadakan diskusi yang membedah secara serius dampak dari lirik tersebut untuk dikontekstualisasikan dengan semangat zaman masa kini. Sebelum itu, kata “semangat zaman” ini diartikan dengan zaman yang didalamnya memuat pergejolakan pendidikan/pengetahuan, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sedang terjadi. Fokus penulis hanya sampai pada dua baris lirik (lihat gambar).

Sekarang bila diperbolehkan, penulis mengajak pembaca untuk memproyeksikan lagu ini bila dinyanyikan mahasiswa dalam aksi, tetapi anda (pembaca) menjadi pendengar nyanyian tersebut dengan semangat zaman masa kini. Nanti akan terlihat perbedaan semangat zaman yang terjadi.

Pada lirik awal “Buruh tani, Mahasiswa, Rakyat Miskin kota” akan terlihat jelas bahwa anda akan melihat mereka (yang terlibat aksi dan sedang bernyanyi) memberikan gambaran identitas diri mereka. Hanya memberikan gambaran dalam lirik yang dituangkan menjadi nyanyian, bukan diri mereka seutuhnya! Tetapi hanya gambaran. Lalu dilanjutkan “bersatu padu rebut demokrasi”, pada lirik ini akan terlihat ideologi rezim yang berkembang pada semangat zaman lagu ini tercipta, dengan sistem yang otoriter. Otomatis perlakuan yang paling radikal adalah meruntuhkan otoritarian dengan merebut hak-hak kebebasan individu dalam pola demokrasi. Lirik ketiga dan keempat pada baris pertama mengikuti pola lirik pertama dan kedua.

Nah, pada lirik baris kedua akan terlihat sedikit kekacauan “hari-hari esok adalah milik kita”, jika ditilik secara serius “milik kita” ini hanya terjadi, tetapi besok-besok, bukan sekarang! Jadi sekarang masih usaha, belum memiliki, akan–memiliki itu besok-besok lho. Dan “terciptanya masyarakat sejahtera” otomatis pengartian lirik ini bila mengacu pada perihal “milik kita” akan nampak jelas bahwa “masyarakat sejahtera”  ini akan didapat setelah menjadi “milik kita”  yang terjadi pada hari-hari esok. Lalu lirik ketiga pada baris kedua “terbentuknya tatanan masyarakat” ini harus dilihat jika berkaitan pada masyarakat, maka makna “tatanan” ini berbicara mengenai struktur, yaitu struktur masyarakat. Jika berbicara struktur masyarakat, otomatis terdapat dinamika atau pergejolakan yang terjadi di masyarakat dimana terdapat si kaya dan si miskin. Maka–singkatnya tatanan yang dimuat di lirik tersebut malah melanggengkan otonomi kelas borjuis yang memang dia adalah si kaya. Lirik keempat pada baris kedua memperlihatkan keajegan bahwa “Indonesia baru tanpa Orba” syarat tersebut memberikan identitas baru bagi Indonesia. Yaitu perebutan demokrasi, dengan meninggalkan “Orde Baru”.

Akan tetapi pertanyaan nyaadalah ketika demokrasi dan hak-hak kebebasan sudah didapat, lalu apakah demokrasi tidak memiliki sifat tirani; atau gampangnya, apakah demokrasi itu bebas atau tidak? Ini yang harus dikaji lebih dalam. Sebelumnya penulis sudah mengijinkan anda (pembaca) untuk boleh tidak lagi memproyeksikan menjadi pendengar nyanyian aksi tersebut, tetapi berpikir ulang untuk mengoptimalkan semangat zaman masa kini. Yaitu dengan memikirkan ulang, apakah demokrasi itu bebas atau tetap kejam akan tetapi bentuk kekejamannya lebih halus sehalus pipi doi kalau dicubit.

Kebebasan berpendapat selalu terdengar cukup memuaskan bagi kita dalam pola masyarakat demokrasi dewasa ini, tetapi jika kebebasan berpendapat ini hadir, otomatis kebebasan mendengar pun juga masuk dalam sistem demokrasi, lebih-lebih kebebasan mengonsumsi juga menjadi acuan juga dong. Lah kok boleh banyak mengonsumsi… ya iya kan Indonesia sebagai negara Dunia Ketiga dalam pola kapitalisme global bergerak dalam pola demokrasi. Maka dari itu kenapa kita selalu resah dengan jalanan Ahmad Yani yang macet karena kepadatan kendaraan atau tulisan mengenai hipster lokal bahkan tulisan tandingannya. Ya karena pola demokrasi yang bebas ini, membolehkan banyak pemilik modal melakukan ekspansinya untuk meraup banyak keuntungan yang akhirnya kalian-kalian dan pembaca ini loh boleh banyak beraspirasi untuk mengonsumsi. Ya tho? Diem-diem wae, ngopi brow.

Inilah yang menjadi titik tekan, penulis tidak menyalahkan kehadiran lagu tersebut, sama sekali tidak menyalahkan. Penulis memiliki letak asumsi yang optimis (cie) bahwa subjek, atau masyarakat dengan semangat zaman masa kini harus lebih sadar, buruh dan budaya pop tentang musik dangdut dan kepentingan panggung politik praktis harus dipisahkan. Kalau perlu buruh harus disadarkan dulu! Karena yang menjadi gejolak era kontemporer adalah relung-relung ideologi yang menggerakan kita secara halus, relung-relung ideologi itu bekerja tanpa disadari, yang memusat pada pola kapitalisme.

Ilmu itu harus diberikan sebanyak-banyaknya agar kesadaran untuk perubahan dapat terjadi.

*Hormat penulis, yang sedang menunggu film produksinya sendiri rilis dan berdoa agar petani di Aceh tidak dibakar ladangnya secara cuma-cuma.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan atas Dinginnya SBY (Surabaya, maksudnya..) 0 472

Surabaya sedang dingin beberapa hari belakangan. Jika kita menuntut BMKG untuk menjelaskan fenomena ini, katanya masa-masa ini adalah ketika musim kemarau mencapai klimaksnya. Lha kok malah udaranya dingin?

Dalam istilah astronomis yang lebih teknis, udara yang bikin kita tak mau beranjak dari selimut ini konon berasal muasal dari fenomena aphelion. Terjadi satu kali dalam setahun pada kisaran Juli-Agustus gara-gara massa udara dari benua kangguru yang dingin dan kering berhembus menuju Indonesia. Pembaca sekalian tidak hanya akan dihajar hawa dingin yang bikin pengen kelonan, tapi juga hujan lebat yang akan mengguyur di beberapa kota pada bulan Juli ini.

Pedagang bakso atau wedhang ronde di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan daerah-daerah lain di Indonesia bagian selatan mengalami nasib sama mujurnya pada masa-masa suhu rata-rata 26-27 derajat celcius ini. Sementara lapak es kepal milo – yang sempat sangat lacur itu – terpantau sepi pengunjung.

Yang paling penting dalam perubahan cuaca ini adalah menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Sebab pada masa ini pun, mulut kita tetap tidak bisa direm untuk sambat: “kok adhem?”. Mau diberi panas terik ngomel, katanya Surabaya adalah tempat training neraka. Pun diparingi Gusti dengan hujan yang dingin pun ngedumel.

Bukankah itu hakikat kita sebagai manusia? Terbiasa menjadi oposisi atas kemapanan apapun yang bertahta, menjadi komentator ulung, dan/atau kritikus handal – termasuk pada masalah seremeh cuaca. Kesadaran kita untuk selalu mengomentari dan tak mudah menerima keadaan sesungguhnya adalah baik. Pola berpikir kita terbiasa merespon stimulus di lingkungan sosial kita, berusaha bertahan pada posisi kehidupan yang stabil dan tenang bagai ombak di laut, atau dalam istilah arek-arek: comfort zone.

Tanpa sadar, kepusingan kita melihat politikus yang saling sepak terjang dalam mempertahankan kekuasaan adalah refleksi atas diri kita sendiri yang selalu tidak terima (atau dalam kamus-kamus agama disebut kurang bersyukur). Sebagai makhluk yang didesain tidak pernah puas, kita menciptakan dikotomi hitam-putih, baik-buruk, panas-dingin. Tetapi sekaligus melanggarnya dengan mengatakan ada range di antara setiap dua kutub: seberapa hitam-seberapa putih, seberapa baik-seberapa buruk, seberapa panas-seberapa dingin.

Pokoknya, jangan heran mengapa Rocky Gerung dan kawan-kawannya mati-matian menolak presidential threshold yang diduga diotaki barisan pendukung pemerintah. Jangan geleng-geleng kepala melihat aksi ibu mertuanya Rio Dewanto marah-marah di posko tim pencarian KM Sinar Bangun. Pun ketika rombongan Gus Ipul membubuhkan label ‘curang’ pada hasil hitung KPU yang resmi memenangkan kompetitornya, BPOM yang menolak eksistensi susu kental manis sebagai susu, atau aksi Menkominfo yang memblokir Bowo Alpenliebe dan para umat TikToknya, adalah serangkaian reaksi kita sebagai manusia.

Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup harus selalu berkomentar, mengeluh, semata-mata untuk merawat hadirnya diskusi dan alternatif pemikiran. Terhadap segala hal yang menimpa kita, hendaknya kita selalu siap sedia menyusun argumen, menandingi kemapanan, menolak narasi yang berlaku di masyarakat, tidak tinggal diam.

Jika udara dingin yang menyelimuti Surabaya sekarang adalah suatu bentuk kemapanan, maka rakyat harus mulai menyusun amunisi, menghadirkan antitesis berharap panas datang kembali. Karena Surabaya dingin adalah sesuatu yang asing. Surabaya dan panas adalah suatu yang tiada bisa terpisahkan. Surabaya tanpa panas ibarat Jokowi tanpa sepeda, Suarez tanpa Cavani, film Indonesia tanpa Reza Rahadian, sendok tanpa garpu, ataupun aku tanpa kamu (halah).

Akhir kata, refleksi ini akan ditutup dengan motto: “Cukup udara Surabaya saja yang dingin, hatimu jangan”.

Lidah Bahasa Lokal pada Pilgub Jatim 0 246

Pada 27 Juni, segala pertarungan di 171 daerah di Indonesia telah mengalami puncaknya. Segenap mesin partai hanya tinggal berdoa dan berjaga di tiap TPS, sementara si ‘tokoh utama’ (maksudnya para calon pemimpin daerah) justru siap menghadapi pertarungan selanjutnya – antara bersiap menduduki puncak pimpinan atau melawan rasa kekecewaan menerima kekalahan.

Penulis ingin sedikit kilas balik ke masa debat Pilgub Jatim digelar untuk terakhir kalinya 23 Juni silam. Dalam debat terbuka pamungkas tersebut, seperti biasa pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti saling berseteru, khususnya mengulik habis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertarungan yang masih tetap seru seperti debat-debat sebelumnya lantas sempat membuat rakyat menghadapi dilema. Mau menjadi saksi debat calon pemimpinnya atau Belgia vs Tunisia yang berlaga dari lapangan rumput Moskow.

Jika pilihan pembaca jatuh pada tontonan engkel-engkelan pucuk teratas pasukan Wis Wayahe vs Kabeh Sedulur, pembaca tentu turut menyaksikan sesi terakhir debat menggunakan bahasa Jawa. Barangkali, Mbak Brigita Manohara, sang moderator, tak punya masalah dalam membacakan pertanyaan. Lidah doi tentu fasih, apalagi menurut pengakuannya yang pernah membawakan berita berbahasa Jawa Timur-an sebelumnya.

Yang jadi soal tentu bagi para peserta yang sedang berlaga. Bagi Mas ‘Ganteng’ Emil Elestianto Dardak dan Mbak Puti Guntur Soekarno yang tak bisa memungkiri takdir sebagai pendatang dari Jakarta, lebih baik memilih diam seribu bahasa. Percayakan saja kepada para calon gubernur, Khofifah yang asli Surabaya dan Saifullah Yusuf kelahiran Pasuruan. Tentu beliau berdua bagai mobil meluncur di jalan tol jika sudah bersentuhan dengan bahasa lokal Jawa Timur.

Namun, sayang disayang, ekspetasi muluk-muluk yang demikian harus dikurung rapat. Nyatanya Khofifah dan Gus Ipul nampak cukup kesulitan menjelentrehkan ide mereka dengan bahasa lokal yang baik dan benar. Bahasa Indonesia atau ‘gado-gado’ antara krama dan ngoko harus terselip di tengah-tengahnya.

Kita tentu tidak boleh suudzon dan terlalu dini menjatuhkan vonis negatif terhadap mereka. Tentu ada banyak faktor yang membuat pembaca harus mengapresiasi betul segala upaya yang dikeluarkan keduanya ketika menjawab pertanyaan. Banyak penyebab pula yang melatarbelakangi kebingungan keduanya dalam merangkai kata.

Pertama, sudah terlalu lama kemampuan berbahasa lokal disimpan rapat dalam peti harta karun keduanya. Khofifah sendiri sudah mengadu nasib di perpolitikan Jakarta sejak tahun 90an sebagai anggota DPR hingga menteri. Gus Ipul pun tak jauh berbeda. Sebelum menjalani dua periodenya mendampingi Pakde Karwo di JaTim, dirinya juga beradu di Senayan dan mendapuk jabatan menteri.

Selain itu, selalu berkecimpung di ranah formal, rapat kenegaraan, sambutan, pidato, hingga tampil di layar kaca nasional tidak pernah mengasah kembali kemampuan berbahasa lokal ini. Tak apalah jika lupa sedikit-sedikit!

Kedua, para calon gubernur ini barangkali bingung menentukan bahasa Jawa mana yang harus dipergunakan. Apakah dialek Arekan atau Kulonan. Apakah berbahasa yang berkiblat Madura, atau memihak Tengger, Kangean, Osing yang cukup minor penggunanya. Iya, bahasa Jawa Timur sendiri sudah beraneka ragamnya.

Lantas, bahasa mana yang harus digunakan dalam ajang ‘unjuk gigi’ untuk menarik hati 38 juta umat Jawa Timur? Dialek mana yang sekiranya sungguh merepresentasikan Jawa Timur banget dan tidak membuat penutur lainnya iri hati? Sekali salah pilih, netjien yang maha-tahu tentu habis-habisan menghujat. Aih, susah nian mau jadi gubernur!

Di luar itu, yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah wacana membawa bahasa lokal dalam debat publik Pilkada. Penulis secara pribadi melihat sesi berbahasa lokal harus selalu dimasukkan sebagai salah satu sesi, seperti yang diawali Pilgub Jatim.

Bagaimana tidak, kemahiran berbahasa lokal juga turut membuktikan apakah benar calon pemimpin yang digadang adalah asli putra daerah. Ah, tapi trennya sekarang kan plotting calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan sekenanya partai politik. Jadi, coba kita geser ke alasan berikutnya.

Kemampuan berbahasa lokal yang ditunjukkan dalam debat publik sesungguhnya juga mencerminkan hasil pendekatan calon pemimpin dengan yang akan dipimpinnya 5 tahun ke depan. Bahasa Indonesia formal, apalagi ditambah penjelasan data angka yang njelimet dalam debat barangkali hanya bisa dipahami masyarakat kota dan manusia-manusia berpendidikan. Lalu, pada siapa tanggung jawab harus dilemparkan untuk menjelaskan janji kampanye kepada rakyat kecil di pedesaan yang gak teteh berbahasa Indonesia? Apakah tim sukses kampanye? Apakah Ivan Lanin? Apakah superhero yang mati di Infinity War?

Hanya bahasa lokal lah yang dapat menjembatani apa maunya mbah-mbah di rumah reyot tak berlistrik pelosok desa sana dengan janji manis calon pemimpin daerah. Jika tak pakai bahasa lokal, dengan apakah para calon pemimpin ini mendekati rakyat? Apakah dengan kaos dan stiker? Apakah dengan Via Vallen dan Anang Hermansyah? Apakah dengan ‘uang kaget’ ketika fajar menyingsing?

Dalam hemat penulis, kemampuan bersilat lidah di panggung debat publik memang perlu. Apalagi kemampuan merangkai bunga bahasa dalam barisan visi misi, jangan sampai absen. Tambahkanlah kemampuan menguasai bahasa lokal sebagai bekal. Hati pakdhe dan bulik manakah yang tak berhasil dipanah jika para calon penguasa ini mampu ngopi bareng sambil bertutur bahasa sehari-hari mereka?

Editor Picks