Lidah Bahasa Lokal pada Pilgub Jatim 0 267

Pada 27 Juni, segala pertarungan di 171 daerah di Indonesia telah mengalami puncaknya. Segenap mesin partai hanya tinggal berdoa dan berjaga di tiap TPS, sementara si ‘tokoh utama’ (maksudnya para calon pemimpin daerah) justru siap menghadapi pertarungan selanjutnya – antara bersiap menduduki puncak pimpinan atau melawan rasa kekecewaan menerima kekalahan.

Penulis ingin sedikit kilas balik ke masa debat Pilgub Jatim digelar untuk terakhir kalinya 23 Juni silam. Dalam debat terbuka pamungkas tersebut, seperti biasa pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti saling berseteru, khususnya mengulik habis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertarungan yang masih tetap seru seperti debat-debat sebelumnya lantas sempat membuat rakyat menghadapi dilema. Mau menjadi saksi debat calon pemimpinnya atau Belgia vs Tunisia yang berlaga dari lapangan rumput Moskow.

Jika pilihan pembaca jatuh pada tontonan engkel-engkelan pucuk teratas pasukan Wis Wayahe vs Kabeh Sedulur, pembaca tentu turut menyaksikan sesi terakhir debat menggunakan bahasa Jawa. Barangkali, Mbak Brigita Manohara, sang moderator, tak punya masalah dalam membacakan pertanyaan. Lidah doi tentu fasih, apalagi menurut pengakuannya yang pernah membawakan berita berbahasa Jawa Timur-an sebelumnya.

Yang jadi soal tentu bagi para peserta yang sedang berlaga. Bagi Mas ‘Ganteng’ Emil Elestianto Dardak dan Mbak Puti Guntur Soekarno yang tak bisa memungkiri takdir sebagai pendatang dari Jakarta, lebih baik memilih diam seribu bahasa. Percayakan saja kepada para calon gubernur, Khofifah yang asli Surabaya dan Saifullah Yusuf kelahiran Pasuruan. Tentu beliau berdua bagai mobil meluncur di jalan tol jika sudah bersentuhan dengan bahasa lokal Jawa Timur.

Namun, sayang disayang, ekspetasi muluk-muluk yang demikian harus dikurung rapat. Nyatanya Khofifah dan Gus Ipul nampak cukup kesulitan menjelentrehkan ide mereka dengan bahasa lokal yang baik dan benar. Bahasa Indonesia atau ‘gado-gado’ antara krama dan ngoko harus terselip di tengah-tengahnya.

Kita tentu tidak boleh suudzon dan terlalu dini menjatuhkan vonis negatif terhadap mereka. Tentu ada banyak faktor yang membuat pembaca harus mengapresiasi betul segala upaya yang dikeluarkan keduanya ketika menjawab pertanyaan. Banyak penyebab pula yang melatarbelakangi kebingungan keduanya dalam merangkai kata.

Pertama, sudah terlalu lama kemampuan berbahasa lokal disimpan rapat dalam peti harta karun keduanya. Khofifah sendiri sudah mengadu nasib di perpolitikan Jakarta sejak tahun 90an sebagai anggota DPR hingga menteri. Gus Ipul pun tak jauh berbeda. Sebelum menjalani dua periodenya mendampingi Pakde Karwo di JaTim, dirinya juga beradu di Senayan dan mendapuk jabatan menteri.

Selain itu, selalu berkecimpung di ranah formal, rapat kenegaraan, sambutan, pidato, hingga tampil di layar kaca nasional tidak pernah mengasah kembali kemampuan berbahasa lokal ini. Tak apalah jika lupa sedikit-sedikit!

Kedua, para calon gubernur ini barangkali bingung menentukan bahasa Jawa mana yang harus dipergunakan. Apakah dialek Arekan atau Kulonan. Apakah berbahasa yang berkiblat Madura, atau memihak Tengger, Kangean, Osing yang cukup minor penggunanya. Iya, bahasa Jawa Timur sendiri sudah beraneka ragamnya.

Lantas, bahasa mana yang harus digunakan dalam ajang ‘unjuk gigi’ untuk menarik hati 38 juta umat Jawa Timur? Dialek mana yang sekiranya sungguh merepresentasikan Jawa Timur banget dan tidak membuat penutur lainnya iri hati? Sekali salah pilih, netjien yang maha-tahu tentu habis-habisan menghujat. Aih, susah nian mau jadi gubernur!

Di luar itu, yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah wacana membawa bahasa lokal dalam debat publik Pilkada. Penulis secara pribadi melihat sesi berbahasa lokal harus selalu dimasukkan sebagai salah satu sesi, seperti yang diawali Pilgub Jatim.

Bagaimana tidak, kemahiran berbahasa lokal juga turut membuktikan apakah benar calon pemimpin yang digadang adalah asli putra daerah. Ah, tapi trennya sekarang kan plotting calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan sekenanya partai politik. Jadi, coba kita geser ke alasan berikutnya.

Kemampuan berbahasa lokal yang ditunjukkan dalam debat publik sesungguhnya juga mencerminkan hasil pendekatan calon pemimpin dengan yang akan dipimpinnya 5 tahun ke depan. Bahasa Indonesia formal, apalagi ditambah penjelasan data angka yang njelimet dalam debat barangkali hanya bisa dipahami masyarakat kota dan manusia-manusia berpendidikan. Lalu, pada siapa tanggung jawab harus dilemparkan untuk menjelaskan janji kampanye kepada rakyat kecil di pedesaan yang gak teteh berbahasa Indonesia? Apakah tim sukses kampanye? Apakah Ivan Lanin? Apakah superhero yang mati di Infinity War?

Hanya bahasa lokal lah yang dapat menjembatani apa maunya mbah-mbah di rumah reyot tak berlistrik pelosok desa sana dengan janji manis calon pemimpin daerah. Jika tak pakai bahasa lokal, dengan apakah para calon pemimpin ini mendekati rakyat? Apakah dengan kaos dan stiker? Apakah dengan Via Vallen dan Anang Hermansyah? Apakah dengan ‘uang kaget’ ketika fajar menyingsing?

Dalam hemat penulis, kemampuan bersilat lidah di panggung debat publik memang perlu. Apalagi kemampuan merangkai bunga bahasa dalam barisan visi misi, jangan sampai absen. Tambahkanlah kemampuan menguasai bahasa lokal sebagai bekal. Hati pakdhe dan bulik manakah yang tak berhasil dipanah jika para calon penguasa ini mampu ngopi bareng sambil bertutur bahasa sehari-hari mereka?

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bocoran Soal KPU dalam Kesahihan Tata Hukum Debaters 0 136

Di era ini, banyak muncul pekerjaan baru seperti supir ojek online hingga influencer media sosial. Namun, tak sedikit pula pekerjaan lawas yang masih bertahan. Kita patut bersyukur masih bisa menemui loper koran dan teller bank, dua pekerjaan yang kayaknya terancam punah kalau kita terus-terusan semakin menghamba pada virtual.

Selain itu, ditengarai calo penyedia kunci jawaban soal ujian juga masih terus lestari. Selama ujian masih ada, eksistensi mereka tetap abadi!

Namun, juru pembocor soal ini gak laku di Debat Pilpres 17 Januari 2019 besok. Lah wong KPU sudah membocorkan pertanyaan debat pada masing-masing pasangan calon. Kerja panelis merumuskan pertanyaan sudah di ujung deadline. Semuanya demi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi supaya bisa memelajari contekannya sambil latihan ngomong di depan cermin sebelum bertemu Ira Koesno dan Imam Priyono di panggung “panas” nanti.

Keputusan KPU ini lantas menuai pro-kontra. Mulai dari drama antar tim pemenangan yang menjemukan, hingga netizen yang selalu hobi sekadar mengingatkan. Simpulnya, KPU dinilai tidak bijak.  Peserta debat jadi tidak benar-benar teruji. Segala dalih KPU ngalor-ngidul yang katanya ingin ‘mengedepankan konten debat, bukan show’ dimentahkan sudah. ‘Ra mashok blas!

Sesungguhnya, kebijakan KPU ini lahir karena fenomena lebih melekatnya di benak kita ketokohan paslon ketimbang visi-misinya. Kita lebih tahu “Game of Thrones-nya Jokowi dan Prabowo ikut natalan ketimbang program kerja yang ditawarkan keduanya. Miris!

Namun, di luar itu, masyarakat kita memang naturnya punya tingkat kepedulian yang tinggi. Saking tingginya, segala macam benda baik yang hidup maupun mati jadi sasaran omelan. Jadi, tidak perlu heran jika bocoran soal KPU ini pun jadi bahan nyinyir. Lah wong warna celana dalam mbak-mbak ayu saja habis dimakan kok.

Padahal memberikan kisi-kisi soal pada peserta debat sangatlah lumrah. Dalam tata hukum debaters, sebut saja dalam dapur Asian Parliamentary, ada dua macam mosi debat yaitu prepared motion dan impromptu motion.

Prepared motion adalah mosi atau topik debat yang diberitahukan jauh sebelum perdebatan dilangsungkan. Kalau dalam lomba, biasanya separah-parahnya akan diberikan dua atau tiga hari sebelum. Jadi peserta dimungkinkan untuk riset dari berbagai literatur, fisik maupun internet.

Sedangkan impromptu motion maksudnya adalah topik debat spontan, diberikan beberapa menit sebelum memulai debat. Iya, udah macem pacar yang ngasih surprise birthday present, bikin deg-degan isinya. Kita tidak pernah tahu akan dapat topik debat yang seperti apa, walaupun tidak terlepas dari lingkup tema. Walau begitu, akan tetap ada waktu case building bagi peserta, alias mempersiapkan kerangka dan strategi bicara.

Wah berarti lebih gampang yang prepared motion dong ya daripada impromptu? Lah rumangsamu!

Keduanya punya level tantangan yang berbeda. Prepared motion tentu menuntut ketepatan data dan kedalaman analisa. Karena sudah diberi waktu yang lebih untuk mempersiapkan, nek pancet debate ora cetha yo nemen! Demikian pula impromptu motion memang menggoda seluas apa wawasan yang dimiliki peserta debat, serta kepandaian menyusun logika dan taktik “perang” dalam sempitnya waktu.

Kalau dalam debat, tipe mosi manakah yang paling sering dipakai? Jawabannya adalah dua-duanya. Seimbang. Sama seperti Tuhan ketika menjawab doamu, kadang dikabulkan, kadang bodo amat, hehe. Nah, jika penerapan dua tipe mosi ini berlaku di lomba-lomba debat anak sekolahan, memangnya nggak boleh KPU melakukan hal serupa? Makanya, kita ini jadi netizen jangan kayak doi kalau lagi marah, nggak mau denger penjelasan dulu.

Seperti biasa, debat terbuka capres-cawapres akan terbagi menjadi beberapa termin mulai dari visi-misi, menjawab pertanyaan panelis, debat antar paslon, hingga closing statement. Nah yang disodorkan adalah pertanyaan panelis sejumlah lima buah. Sedangkan pada sistem di hari H nanti, pasangan calon akan mengambil undian dan hanya mendapatkan salah satu pertanyaan. Mau nggak mau mereka harus mempersiapkan jawaban terbaik dari kelimanya, karena nggak tahu bakal dapat pertanyaan yang mana. Jadi, walaupun prepared motion juga gak segampang itu Fergusso!

Toh masih ada pula sesi saling bertanya antar paslon. Nah, ini termasuk tipe pertanyaan impromptu. Mosok ya mereka janjian pertanyaan dulu kalau sudah begitu.

Mbok jangan suudzon dulu! Jangan-jangan personil KPU tipenya humoris, suka ngasih prank. Dikasih kisi-kisi lima, taunya yang keluar soal nomor enam, yaaahh kena deh! Persis seperti kamu yang dulu merasa diplokothoi sama kisi-kisi soal UNAS.

Intinya, janganlah kita ini suka menyalahkan, apalagi menyalahkan KPU. Sakno lho, mumet ndas’e! Persoalan kardus suara pun sudah kamu jadikan bahan olok, sekarang ditambah lagi. Jahat memang kalian, hiks. 🙁

Pokoknya, apapun kata netizen, kami segenap debaters siap pasang badan untuk membela KPU! Dengan ini, kami telah menyatakan, sistem debat KPU ini sudah sesuai dengan tata hukum debaters yang berlaku.

Menulis Kondisi Penulis dan Membaca Kondisi Pembaca 0 276

Banyak penulis—kita sebut saja begitu—terpangkas semangat menulisnya akibat kesulitan membagi porsi antara kapan harus bekerja untuk yang abadi dan kapan harus bekerja untuk yang fana. Menulis dalam definisi puitisnya, adalah bekerja untuk keabadian (selebihnya akan kita temukan sendiri). Jenis-jenis penulis pun tidak sedikit. Penulis puisi, penulis cerpen, penulis berita, penulis maya, penulis skripsi, penulis miskin, penulis kaya, dan sebagainya.

Dalam diskusi di forum-forum literasi, sering disebutkan bahwa minat membaca buku semakin menurun, sejak minat membaca visual dianggap lebih dominan. Anggapan yang tidak hanya mematahkan semangat para penulis dalam proses produktifnya ini, juga mematahkan semangat penerbit buku dalam mencari tulisan-tulisan yang berkualitas.

Gejolak di atas memang pernah terasa nyata ketika toko-toko buku ternama memamerkan buku-buku yang berasal dari penulis dengan kualitas karya yang kurang serius. Contoh kasus, seorang penulis dituntut oleh penerbitnya agar menghasilkan minimal dua buku dalam waktu singkat. Padahal hal ini bisa berdampak pada tenaga penulis tersebut saat melakukan proses kreatif dan berdampak pula pada tulisan yang dihasilkannya. Atau penulis yang melahirkan buku dengan tema-tema ala kadarnya, semata-mata untuk memuaskan selera pasar hiburan.

Akan tetapi, tidak lama ini, dunia literasi kita menemukan angin segar. Dengan munculannya penerbit-penerbit independen yang berdiri di luar arus pasar hiburan mainstream. Tidak sedikit dari mereka memasarkan produknya hanya melalui internet atau media sosial. Keberadaan mereka membuka ruang yang lebih lebar bagi para penulis baru dengan tema yang kemungkinan lebih inovatif. Artinya, selain memberi ruang yang lebih lebar bagi para penulis, penerbit independen juga berpotensi memberi kesempatan bagi buku-buku marxis kiri yang mana peredarannya diawasi oleh negara ormas. Hehehe…

Namun, dilemanya adalah: bolehkah kita menyebut gerakan kiri atau ide-ide progresif yang dimanifestasikan ke dalam sebuah karya literasi sebagai bentuk komodifikasi. Ketika banyak buku bernuansa kiri mempunyai harga yang fantastis. Harga-harga yang bahkan sulit dijangkau oleh pelaku revolusioner itu sendiri. Tidak hanya melalui buku, kaos, topi, tas kecil, dan berbagai jenis atribut lainnya, mengandung semacam upaya pembentukan identitas yang berlebihan. Sedang di sisi lain, banyak rakjat kecil dengan terpaksa mengenakan kaos pemberian partai demi keberlangsungan hidup mereka yang mulai kehilangan esensi.

Fenomena ini kemudian direspon oleh media-media alternatif yang menyebar di internet. Media yang menghadirkan tulisan-tulisan dengan biaya cetak dan ongkos akses Rp 0 bagi siapa saja. Termasuk media alternatif yang sedang anda baca sekarang ini.

Media yang coba menjadi jawaban lain atas, ketidaksembarangan orang dapat berkarya, karya dapat diterbitkan, dan harga dapat dibayar. Dengan demikian, kita pun tidak boleh menyalahkan keadaan ketika masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi media online ketimbang media cetak.

Sekarang, penulis dan pembaca perlu saling memberi pengertian satu sama lain. Bahwa, visi kedua pekerjaan ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Kedua pekerjaan ini adalah usaha merawat kesadaran yang perlahan mulai tergerus oleh hal-hal trivial yang sedang mendominasi isi pikiran kita. Pertanyaan selanjutnya: kesadaran seperti apa yang perlu kita bela sebagai penulis atau pembaca? Tentu saja adalah kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup bukan untuk diri sendiri.

Jadi ini salahnya siapa? Salahnya remaja yang memperlakukan Marxis sebagai budaya populer, bukan budaya kritis.

Editor Picks