Udar Rasa

Kegemesan Level Ultimate terhadap “Pegiat” Seni Budaya Indonesia 1 537

Berani taruhan, kira-kira sampai lima tahunan lalu, stigma negatif terpopuler generasi tua terhadap generasi muda Indonesia abad keduasatu adalah kalimat ‘Anak muda jaman sekarang nggak peduli sama budaya bangsa sendiri.’

Yaa… nggak salah sih… Tapi nggak benar juga. Selagi para ortu sibuk menghakimi demikian, ada ratusan ribu anak muda yang tengah berjuang melestarikan warisan budaya bangsa tanpa terekspos. Banyak dari mereka berlatih tari sampai badan kemeng nggak karuan, nge-jam dengan alat-alat musik tradisional bersama kawan sepeminatan, atau sibuk memersiapkan karya ukir sampai tengah malam.

Sebaliknya, ada juga mereka yang memang ogah cawe-cawe dalam arus kesibukan pelestarian warisan seni Indonesia. Tapi itupun toh karena orang tua mereka juga males nggak giat-giat amat mengenalkan, apalagi membiasakan, anak-anak mereka dengan kesenian Endonesah.

Tapi kemudian, dikarenakan apa yang disebut para guru dan dosen sebagai ‘krisis identitas’ tersebut, taubatlah masyarakat Indonesia. Eciye… Seketika, sanggar-sanggar kesenian mulai kebanjiran murid-murid baru. Pelaku seni modern mulai memasukkan unsur-unsur budaya tradisional ke dalam karya mereka. Pemusik dan penari tradisional bingung mengatur jadwal karena kebanyakan job. Bebarengan dengan itu, batik menjadi semakin lumrah digunakan dalam berbagai macam acara.

Dalam beberapa tahun saja, warga Endonesah tiba-tiba nampak sebagai gerombolan besar pecinta budaya. Kesenian budaya tradisional akhirnya menjadi komoditas yang luar biasa besar.

 

Tapi Ada Jeleknya

Mari menilik pada apa yang terjadi di tahun 2013, ketika sebuah film berjudul Frozen menjadi populer sak ndonya. Kala itu, YouTube langsung dipenuhi video cover lagu Let It Go. Boneka-boneka berbentuk Elsa, dengan pinggul yang bisa bergoyang maupun tidak, berjajar di toko-toko mainan pinggir jalan. Tas anak grosiran sekalipun bergambarkan wajah Elsa dan Anna, beberapa dihiasi tulisan ‘Princes’ atau ‘Mising You’ yang jelas-jelas cacat grammar dan blas nggak nyambung sama filmnya.

Sama seperti itu, menginjak popularitas baru, aktivitas melestarikan kesenian budaya Indonesia pun jadi punya versi KW-nya, mulai dari KW Super sampai KW minus-minus. Tentu saja, namanya juga kesenian, pasti bisa dinikmati maupun diselewengkan diinterpretasikan dengan cara bermacam-macam. Hanya saja, permasalahan muncul ketika hal itu dilakukan dengan rasa minim hormat terhadap karya seni itu sendiri.

Begini deh contohnya. Di kota-kota besar kan suering pake banget nih yang namanya seminar, woksop, disnatalis, dibuka atau diisi dengan penampilan kesenian, paling sering tari. Tapi sayang sekali, pihak penyelenggara acara maupun para “penari”-nya sendiri kadang nggak paham sama filosofi tarian yang ditampilkan. Nggak jarang ada kejadian di mana tarian sakral khusus pernikahan ditampilkan di pembukaan seminar. Sebaliknya, tarian kreasi yang modern dan atraktif, yang sengaja dibuat untuk menyambut tamu luar daerah, malah dijadikan pembuka kirab manten.

Itu baru dari aspek filosofi. Pada aspek kostum juga tak jauh beda. Sering sekali penulis mendapati penampilan Tari Gandrung—kan Banyuwangi memang lagi ngetren banget nih—yang jarik atau sewek-nya bukan motif batik Banyuwangi, tapi Madura, atau lebih parah lagi motif Jawa Tengah. Bahkan Mila Rosinta, seorang penari ternama asal Jogja, pernah berkeluh bahwa salah satu tariannya, Srimpi Kawung, yang menceritakan filosofi motif Kawung, pernah ditampilkan ulang oleh penari-penari yang menggunakan batik bermotif Parang.

Yang jauh lebih fatal masih ada. Sebuah video di YouTube menampilkan dua penari yang membawakan tari Gelang Ro’om dengan interpretasi yang ngawur gyet. Ragam-ragam gerak Gelang Ro’om yang disusun untuk menceritakan kerja keras dan kecantikan wanita Madura diubah SELURUHNYA jadi gerak uler meliak-liuk. Sudah begitu, lagu iringannya dipotong di beberapa bagian dan video diunggah tanpa disclaimer apapun, tetapi dilengkapi tagline ajakan untuk melestarikan budaya. Huft… Mari berpikir positif saja. Siapa tahu mereka memang ingin membuat kreasi tari kontemporer *masukkan efek suara ngakak*.

Itu tadi contoh dari sisi penampil. Dari sisi penikmat? Ada juga. Di Surabaya saja, bersamaan dengan semakin rutinnya tontonan rakyat seperti ludruk, ketoprak, dan wayang orang ditampilkan sebagai pergelaran periodik, semakin banyak pula fotografer yang tergugah untuk mengabadikan momen pementasan. Terkadang, demi beroleh hasil jepretan yang bagus dan estetek, mereka rela mengabaikan hal yang lebih utama, yaitu pertunjukan itu sendiri.

Tak jarang kita dapati suara para aktor di panggung tertutup oleh percakapan antarfotografer di dekat kita yang bingung lensa mana yang bagusnya dipakai, seberapa ISO-nya, seberapa aperture-nya, bla bla bla… Lalu tiba-tiba kita dikagetkan flash yang menyentak pandangan, walaupun penggunaan flash sudah dilarang sejak awal pertunjukan.

Lebih parah lagi, para fotografer ini kadang nggak sungkan untuk senggal-senggol kanan-kiri—kalau pertunjukannya di ruang terbuka—demi sampai di baris paling depan. Maklum, mereka kan pengen dapat spot strategis. Nggak apa-apa lah, sekalipun harus menutupi pandangan kakek-kakek tua atau dedek-dedek kecil yang sudah susah payah datang demi nonton pertunjukan.

 

Sudahlah. Untuk apa terlalu banyak ngomel? Toh semua juga melakukan atas dasar cinta dengan budaya kan? Sayangnya, kadang cinta itu buta, termasuk buta terhadap filosofi keberadaan budaya itu sendiri.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 181

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 135

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila! “Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks