Perempuan Endonesa di Tengah Jalangnya Panggung Politik 0 224

Perempuan memang harusnya masak di dapur ajah! Gak usah politik-politikan!”

Pernyataan di atas bisa jadi sasaran bahan bully yang empuk di era ini, utamanya karena populasi kaum penganut feminis akut kian meningkat (apalagi yang kelewat pede, merasa lebih unggul dari laki-laki). Keterbukaan pada media sosial membuat kesadaran gender jadi makanan sehari-hari, baik untuk ditenggak maupun di-lepeh lagi.

Namun, nyatanya di kancah perpolitikan, kalimat tersebut ternyata masih pantas-pantas saja dilambungkan. Oke, kini makin banyak politisi perempuan yang muncul ke permukaan. Makin banyak perempuan yang menjadi pimpinan dalam posisi strategis. Catat saja Jawa Timur sudah dikuasai 10 emak-emak sebagai kepala daerah. Tapi masalahnya, apakah kenyataan ini mampu mengobati kekhawatiran kita akan ketimpangan peran perempuan di pertarungan hidup politik yang sengit ini?

Penulis meragukan betul jawabannya. Pasalnya, kemarin, selepas menonton talkshow yang digelar idola, masih belum ada juga stigma negatif terhadap politisi perempuan yang berusaha diubah. Justru, dua wanita dari partai biru-biru, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu, yang nyatanya masih mempertahankan pola pikir lama tentang perempuan.

Wanita dari partai biru A menyebut berkali-kali dengan bangga bahwa dirinya adalah politisi perempuan. Sudah, sampai situ saja. Tidak jauh berbeda dengannya adalah politisi dari partai biru B. Menekankan identitasnya sebagai perempuan, ia merasa mengungguli suara di timur Jawa dari ibu-ibu dan anak generasi milenial.

Kemudian hal ini menyisakan pertanyaan dalam benak kita semua, “Terus nek awakmu wedhok, aku kudu lapo?”

Iya. Saudara-saudara, bukankah kita sebagai perempuan memimpikan women empowerment dalam program kerja dan perwujudan hukum di Indonesia dari politisi perempuan juga?

Sayangnya, para mbak-mbak, politisi perempuan di negera kita ini masih dihantui dengan kecenderungan untuk dilemahkan. Benar memang 30% kursi DPR harus diisi oleh mereka yang di KTP-nya tertulis ‘perempuan’. Tapi, bagaimana jika angka tersebut digunakan sebagai syarat formalitas belaka? Sayembara digelar, perempuan dilibatkan, hanya cuma agar supaya angka terpenuhi dan partai politik lolos verifikasi memasukkan benderanya di surat suara.

Sebuah jurnal yang meneliti kinerja DPRD Surabaya menyebut politisi perempuan saat berpendapat di rapat paripurna cenderung tidak dianggap dan bahkan direndahkan dengan kalimat verbal. Demikian pula jurnal ini menyebut pendidikan politik di akar rumput hanya mementingkan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, bukan memilah isu-isu yang seharusnya pas dipegang politisi perempuan. Tidak heran jika istri, anak, dan sanak saudara yang berjenis kelamin perempuan dari para pimpinan parpol ujug-ujug muncul wajahnya di spanduk kampanye pinggir jalan. Nyaleg.

Sebuah tesis berjudul “Gambaran Politisi Perempuan dalam Arena Politik Indonesia di Media Massa” juga menyebut, pemberitaan di media tentang politisi perempuan masih hobi nyerempet ke isu domestik. Identitas sebagai politisi dilengkapi dengan sentuhan “tuntutan” untuk tetap menjadi tukang masak, tukang nyapu-ngepel, dan guru les anak dalam berbagai pemberitaan. Dalam media pun, politisi perempuan cenderung digambarkan ndompleng ke nama besar laki-laki yang menjadi “promotornya”.

Nyatanya, perempuan kalau jadi politisi memang banyak tantangannya. Ranah dapur yang lekat dalam image perempuan didobrak paksa habis-habisan ketika ia memilih ranah publik dengan menjadi politisi. Belum lagi ketika perempuan berhasil merebut jabatan-jabatan vital di tingkat nasional maupun daerah. Segala hukum agama, dan kalau bisa hukum rimba, digunakan untuk menjegal mereka. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita hidup dengan catatan sejarah panjang dan konteks budaya yang lekat dengan pandangan patriarki. Kita masih terjebak bahwa politik adalah pekerjaan maskulin.

Lah terus piye? Apakah dengan begitu para pemimpin dan politisi perempuan yang tengah menjabat kini kurang mumpuni? Tidak juga. Tri Rismaharini, yang dikenal suka marah-marah itu, selalu dihujani penghargaan kelas internasional dan tetap teguh menutup jurang Gubeng dalam lima hari. Khofifah Indar Parawansa bisa dikata berhasil memenangkan kontestasi Jatim 1 akibat jaringan massa yang kuat dan prestasi sebelumnya yang bergerak di ranah sosial, bidang yang “cewek banget”.

Tapi ya balik lagi, artinya politisi perempuan memang harus menunjukkan rapot terlebih dahulu baru beroleh penghormatan yang sepadan. Jika tidak kuat menerjang gelombang maut permainan politik yang sarat kecurangan dan dendam, politisi perempuan yang selalu jadi sasaran korban ini tidak akan dipandang.

Sedih ya? Susah amat jadi politisi perempuan!

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan Jelang Lepas Kampus 0 163

Setidaknya selama empat tahun lebih sedikit saya sudah menghabiskan waktu di kampus. Melewati banyak cerita-cerita romantik nan dramatik. Kesemuanya itu dikemas dalam tema-tema yang beragam; mulai dari modus politik, organisasi, diskusi intelektual, dan sebagainya-dan sebagainya.

Kalau digelar kembali peta kenangan itu, mungkin sudah membentang ke sejauh mata memandang. Tak ada yang belum saya lakukan untuk rampung disebut mahasiswa. Demonstarsi, aduh, dari senang sampai jenuh. Merasakan dapat nilai rendah dalam mata kuliah statistika, tentu saja pernah. Merantau jauh dari keluarga. Betapa beruntungnya saya sebab pernah mengalami ini juga. Setidaknya kesepian akan menempamu menjadi dewasa, begitu orang-orang bilang.

Dalam hitungan akademik, saya boleh dikata terlambat dalam menyelesaikan studi. Banyak faktor yang menyebabkan ini dapat terjadi, dan kalian pasti bisa menebak-nebak salah-duanya. Misal tentang kesibukan berorgansisasi atau niat yang belum tersusun rapi.

Kemudian saya melihat kawan-kawan saya yang lulus “tepat waktu”. Sebagian besar di antara mereka sudah dapat kerja, sisanya masih nyaman dalam kondisi ketenangan yang tiadatara. Kondisi yang tak mengharuskan mereka untuk memikirkan apakah teori-teori marxis kelak akan menjadi kenyataan. Atau cukupkah sudah gaji UMR untuk membayar prasmanan saat nikahan nanti.

Pada suatu malam, yah selalu malam, saya ketemu dengan kawan lama. Walaupun belum lama-lama amat, tapi kami perlu menyebut ini “lama” karena dia datang menggunakan tampilan baru namun dengan sifat yang lapuk. Saya menjadi sangsi ketika dia berbicara ala mahasiswa tapi gayanya bah pegawai bank: santun dan ekonomis.

Di awal perbincangan kami, semua terasa mudah. Seperti yang pernah-pernah. Kami saling bertukar kabar, berbagi cerita tentang pasangan masing-masing. Aduh memuakkannya. Namun selalu saja ini membikin penasaran. Kawan saya bercerita, isinya sama seperti yang pernah-pernah, tapi cara dia menuturkan dan penuhnya bumbu-bumbu heroisme membuat saya geli.

Dia menceritakan kelakuan pacarnya yang terus minta ditemani makan malam. Dia selalu menyalip manakala pacarnya itu mulai berjalan ke arah kasir sambil berkata, “sudah, aku saja yang bayar.” Kalimat ini disampaikannya dengan tegas, lugas. Begitu kira-kira ia memberikan bayangan pada saya.

Setelah purna bercerita, kawan ini balik bertanya pada saya yang sejak tadi terlalu khidmat mendengarkan sampai sesekali menguap: “skripsimu masih jauh?”. Saya diam sebentar. Saya sudah paham mau menjawab apa. Tapi saya kuwatir, perkataan saya selanjutnya akan membuatnya tersinggung.

Saya membenarkan posisi duduk. Laiknya sedang bersiap mengatakan hal yang terkesan serius, “begini” kata saya, “skripsiku sudah nyaris rampung. Tak lama lagi. Butuh barang satu atau dua minggu bagiku. Tapi aku belum yakin…”

Belum selesai saya bicara kawan ini langsung memotong: “belum yakin apa, bung?” Kawan ini menyesap kopinya dengan singkat lalu berkata lanjut, “lapangan kerja sudah benaran lapang buat kamu, aku taulah jaringanmu itu. Pacarmu sudah tunggu pula. Kamu harus segera cari uang. Pikirkan nasibmu sendiri. Butuh apa lagi?”

Saya membatin: “perilaku yang seperti inilah, bung. Yang seperti kau alami sekarang. Membuatku ngeri bertemu dunia luar.”

Saya tak sampai menjawab begitu memang. Namun saya menjelaskan saja sebagaimana wajarnya. Semata-mata untuk merawat suasana supaya tetap akrab.

Saya ingat betul, dulu, sekitar empat tahun yang lalu. Saya dan kawan ini bareng-bareng pergi ke perpus, sekadar melihat-lihat judul buku-buku filsafat yang bikin diri senang. Pengin sekali baca itu semua tapi naas otak tak sampai. Akhirnya kami hanya foto-foto saja. Jadikan wallpaper hape semata-mata supaya merasa “sudah selesai”.

Pernah juga kami berada dalam satu barisan pada sebuah demonstrasi besar. Ketika itu kami saling mempererat gandengan, untuk membentuk pagar bagi para pembawa tuntutan. Agar tuntutan mereka tidak terserang provokator dari luar massa hingga sampai di meja penguasa.

Yah, kisah-kisah itu cuma pleidoi lama yang tak perlu disayangkan atau disesalkan. Berakhir jadi kenangan di setiap mata memandang pun sudahlah cukup.

Menjelang dini hari, dia undur diri. Kawan saya ini. Dia minta maaf kerna harus pulang lebih cepat. “Ada agenda yang perlu diselesaikan besok pagi di kantor,” katanya.

Tubuh kawan saya tenggelam dalam mobil yang disetirnya sendiri. Saat menancapkan gas, ia memencet klakson seolah-olah memberi tanda bahwa kita bisa berjumpa lagi nanti. Dengan cara yang sama. Cerita yang sama. Namun nasib yang lain. Kelak, ketika kami tak lagi dipisahkan oleh jurang yang lebar. Dalam. Sehingga dasarnya tak terlihat akibat terlalu pekat.

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Editor Picks