Perempuan Endonesa di Tengah Jalangnya Panggung Politik 0 487

Perempuan memang harusnya masak di dapur ajah! Gak usah politik-politikan!”

Pernyataan di atas bisa jadi sasaran bahan bully yang empuk di era ini, utamanya karena populasi kaum penganut feminis akut kian meningkat (apalagi yang kelewat pede, merasa lebih unggul dari laki-laki). Keterbukaan pada media sosial membuat kesadaran gender jadi makanan sehari-hari, baik untuk ditenggak maupun di-lepeh lagi.

Namun, nyatanya di kancah perpolitikan, kalimat tersebut ternyata masih pantas-pantas saja dilambungkan. Oke, kini makin banyak politisi perempuan yang muncul ke permukaan. Makin banyak perempuan yang menjadi pimpinan dalam posisi strategis. Catat saja Jawa Timur sudah dikuasai 10 emak-emak sebagai kepala daerah. Tapi masalahnya, apakah kenyataan ini mampu mengobati kekhawatiran kita akan ketimpangan peran perempuan di pertarungan hidup politik yang sengit ini?

Penulis meragukan betul jawabannya. Pasalnya, kemarin, selepas menonton talkshow yang digelar idola, masih belum ada juga stigma negatif terhadap politisi perempuan yang berusaha diubah. Justru, dua wanita dari partai biru-biru, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu, yang nyatanya masih mempertahankan pola pikir lama tentang perempuan.

Wanita dari partai biru A menyebut berkali-kali dengan bangga bahwa dirinya adalah politisi perempuan. Sudah, sampai situ saja. Tidak jauh berbeda dengannya adalah politisi dari partai biru B. Menekankan identitasnya sebagai perempuan, ia merasa mengungguli suara di timur Jawa dari ibu-ibu dan anak generasi milenial.

Kemudian hal ini menyisakan pertanyaan dalam benak kita semua, “Terus nek awakmu wedhok, aku kudu lapo?”

Iya. Saudara-saudara, bukankah kita sebagai perempuan memimpikan women empowerment dalam program kerja dan perwujudan hukum di Indonesia dari politisi perempuan juga?

Sayangnya, para mbak-mbak, politisi perempuan di negera kita ini masih dihantui dengan kecenderungan untuk dilemahkan. Benar memang 30% kursi DPR harus diisi oleh mereka yang di KTP-nya tertulis ‘perempuan’. Tapi, bagaimana jika angka tersebut digunakan sebagai syarat formalitas belaka? Sayembara digelar, perempuan dilibatkan, hanya cuma agar supaya angka terpenuhi dan partai politik lolos verifikasi memasukkan benderanya di surat suara.

Sebuah jurnal yang meneliti kinerja DPRD Surabaya menyebut politisi perempuan saat berpendapat di rapat paripurna cenderung tidak dianggap dan bahkan direndahkan dengan kalimat verbal. Demikian pula jurnal ini menyebut pendidikan politik di akar rumput hanya mementingkan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, bukan memilah isu-isu yang seharusnya pas dipegang politisi perempuan. Tidak heran jika istri, anak, dan sanak saudara yang berjenis kelamin perempuan dari para pimpinan parpol ujug-ujug muncul wajahnya di spanduk kampanye pinggir jalan. Nyaleg.

Sebuah tesis berjudul “Gambaran Politisi Perempuan dalam Arena Politik Indonesia di Media Massa” juga menyebut, pemberitaan di media tentang politisi perempuan masih hobi nyerempet ke isu domestik. Identitas sebagai politisi dilengkapi dengan sentuhan “tuntutan” untuk tetap menjadi tukang masak, tukang nyapu-ngepel, dan guru les anak dalam berbagai pemberitaan. Dalam media pun, politisi perempuan cenderung digambarkan ndompleng ke nama besar laki-laki yang menjadi “promotornya”.

Nyatanya, perempuan kalau jadi politisi memang banyak tantangannya. Ranah dapur yang lekat dalam image perempuan didobrak paksa habis-habisan ketika ia memilih ranah publik dengan menjadi politisi. Belum lagi ketika perempuan berhasil merebut jabatan-jabatan vital di tingkat nasional maupun daerah. Segala hukum agama, dan kalau bisa hukum rimba, digunakan untuk menjegal mereka. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita hidup dengan catatan sejarah panjang dan konteks budaya yang lekat dengan pandangan patriarki. Kita masih terjebak bahwa politik adalah pekerjaan maskulin.

Lah terus piye? Apakah dengan begitu para pemimpin dan politisi perempuan yang tengah menjabat kini kurang mumpuni? Tidak juga. Tri Rismaharini, yang dikenal suka marah-marah itu, selalu dihujani penghargaan kelas internasional dan tetap teguh menutup jurang Gubeng dalam lima hari. Khofifah Indar Parawansa bisa dikata berhasil memenangkan kontestasi Jatim 1 akibat jaringan massa yang kuat dan prestasi sebelumnya yang bergerak di ranah sosial, bidang yang “cewek banget”.

Tapi ya balik lagi, artinya politisi perempuan memang harus menunjukkan rapot terlebih dahulu baru beroleh penghormatan yang sepadan. Jika tidak kuat menerjang gelombang maut permainan politik yang sarat kecurangan dan dendam, politisi perempuan yang selalu jadi sasaran korban ini tidak akan dipandang.

Sedih ya? Susah amat jadi politisi perempuan!

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Pacaran Artis dan Komentar Jahat Netijen 0 134

Oleh: Annisa Pinastika*

Beberapa waktu lalu, menjelang peringatan Muharram, jagat maya digemparkan dengan tangkapan layar Instagram Story aktris muda tanah air. Video berdurasi kurang dari lima belas detik tersebut menayangkan saat kekasih sang aktris (sebut saja Zara JKT48) menyentuh bagian vitalnya dengan sengaja.

Hal yang menjadi pergunjingan netijen ialah respon dari si aktris yang tidak menunjukkan penolakan atas tindakan kekasih. Malahan menunjukkan ekspresi senang dan meminta perbuatan tersebut diulangi. Jari jemari netizen tentu riuh membagikan ulang lengkap dengan komentar keji dan sumpah serapah.

Netizen maha benar. Tidak hanya mengunggah ulang story tersebut, mereka juga merundung akun orang tua dan saudara dari si aktris dengan kata-kata makian dan hinaan. Tanpa disadari, perilaku mereka telah mencerminkan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Salah satu ciri ialah perusakan reputasi atau kredibilitas seseorang baik dengan berbagi data pribadi dengan tujuan merusak reputasi pengguna serta membuat komentar yang bernada menyerang, meremehkan, dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (Kusuma dan Arum, 2019).

Fenomena KBGO sendiri mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Catahu Komnas Perempuan 2019 menunjukkan bahwa kekerasan jenis ini telah bertambah menjadi 98 kasus pada tahun 2018, meningkat dari tahun 2017 yang mencetak sebanyak 65 kasus dan tahun 2016 yang mencatat lima kasus.

Jika kita mengamati dengan seksama, pembaca yang budiman, kegiatan KBGO, khususnya pada konteks peristiwa ini, sebenarnya dilakukan netizen yang senang melihat orang lain susah. Fenomena kesenangan ketika melihat orang lain sedang bernasib buruk dikenal dengan sebutan “schadenfreude” (van Dijk, Ouwerkerk, van Koningsbruggen & Wesseling, 2011).

Aurelia (2019) memaparkan sebuah penelitian dalam makalah “Schadenfreude Deconstructed and reconstructed: A Tripartite Motivational Modeldalam New Ideas of Psychology. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa responden puas melihat orang sukses sedang mengalami kegagalan dan menganggap hal tersebut layak dialami oleh orang yang “high achiever”.  Dengan begitu, netizen insecure tentu merasa jaya bak di singgasana ketika melihat aktris layar lebar bertalenta di usia muda, dulunya anggota idol yang jago menyanyi dan menari, penyandang gelar brand ambassador produk-produk terkenal, kini tercoreng nama baiknya karena satu konten.

Alih-alih merasa simpati, beberapa golongan justru bangga menjadi agen pelaku kekerasan berbasis gender online dengan berlomba-lomba mereproduksi konten tersebut. Bahkan akun-akun gosip kawakan dan media massa tanpa rasa bersalah memonetisasi video sang aktris yang masih di bawah umur.

Sesungguhnya rasa iri yang memicu schadenfreude mendorong kita untuk bertindak sebagai pelaku kekerasan. Kita lupa bahwasannya setiap orang memiliki kesalahan dan dosa yang berbeda-beda. Apesnya saja si aktris yang-yangan di depan kamera dan tersebar di sosial media. Padahal belum tentu para tukang bully online itu tidak melakukan hal yang serupa. Wong digrepe itu enak, kok!

Mengakhiri tulisan ini, penulis hanya bisa berpesan pada netizen: mbok ya kalau ada skandal, melibatkan anak di bawah umur, jangan lantas senang dan nyumpah-nyumpahin sampe ke keluarganya segala! Malu, lah sama umur! Mending energinya dipakai buat bercocok tanam atau bisnis makanan rumahan gitu, lho!

Melihat tangkah netizen seperti ini justru makin membuat penulis yakin bahwa sekarang masyarakat lebih takut melihat pasangan saling mencinta daripada menyakiti perasaan sesama manusia.

 

*)Perempuan yang menjuluki diri “Ratu Mahabencana”. Enggan mengklaim dirinya sebagai feminis meski suka menulis tentang feminisme.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

 

 

Antara Cinta dan Benci Kita pada Influencer 0 146

Ardhito Pramono adalah salah satu nama yang terlibat menjadi influencer kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tapi, ia tidak sendiri. Selain musisi bergenre jazz ini, ada belasan nama lain yang juga terlibat seperti Gofar Hilman, Gading Marten, Grittie Agatha, sampai Cita Citata juga turut serta.

Setelah diunggah, konten mereka lantas mendapat kecaman dari netijen. Pasalnya, mereka nyata-nyata mempromosikan sebuah produk undang-undang, dengan sejumlah pasal problematis.

Polemik ini mungkin menjadi salah satu fenomena ter-nggilani yang pernah terjadi Indonesia. Ketika dicoba konfirmasi, pemerintah tetap gak ngaku kalau pake influencer untuk melancarkan penggiringan opini publik melalui kampanye media sosial #IndonesiaButuhKerja. Katanya: “kan mereka spontan mendukung demi ekosistem kerja  yang lebih baik”.

Media kemudian membawa diskusi menjadi lebih jauh: apa sebenarnya urgensi mengeluarkan dana untuk membayar influencer di tengah pandemi seperti ini?

Pertanyaan ini tak sepenuhnya salah. Lha wong Pakdhe Jokowi saja sudah sempat marah-marah karena dana penyerapan dari bidang Kementerian Kesehatan tak berjalan dengan baik. Tapi, bisa-bisanya dana yang seharusnya diutamakan untuk kemaslahatan memulihkan kesehatan dan ekonomi bagi wong cilik, seakan dihamburkan dengan penuh gaya. Macem arek-arek yang mampu beli 1 gelas ukuran tall di Setarbak dan dipamerkan ke Instagram story dari hasil ngemis tambahan uang jajan ke orang tua.

Tapi, bukankah pertanyaan ini juga bisa jadi keabaian media dan kita dalam melihat kemajuan zaman. Jangan-jangan, kita sedang menampik fakta bahwa memakai influencer atau brand ambassador dalam bahasa periklanan itu wajar adanya. Bahkan secara ringkas, bisa dikatakan penggunaan influencer ini langkah cerdas, singkat, dan padat karya.

Ardhito Pramono misalnya, dengan followers 775 ribu di akun Instagram-nya dan 458 ribu di Twitter. Bisa dibayangkan betapa banyak pengikut dua media sosial tersebut (termasuk saya salah satunya) yang melihat, membaca, mendengar, dan menonton kontennya tentang RUU Cipta Kerja itu. Kita semua juga sepakat kan, bahwa cinta fans pada idolanya tak pernah ada yang mengalahkan, bahkan cinta kita pada Sang Pencipta sekali pun?! Tak terlalu jauh kita menyimpulkan, misalnya, konten kampanye ini diterima dan ditelan mentah-mentah oleh followers yang kurang literasi.

Sayangnya, saya kurang beruntung karena tak sempat melihat satu pun konten kampanye ini, termasuk milik Ardhito. Keburu dihapus pasca netijen menghujatnya. Setelah dihapus, tentu saja langkah berikutnya adalah ramai-ramai melakukan klarifikasi.  Khas sekali pembuat konten dunia maya yang kalau salah, langsung menyebar video permintaan maaf.

Sebagai salah satu fans gak terlalu garis keras, izinkan saya membagi reaksi atas permintaan maaf Ardhito.  Sebuah utas yang diunggah 14 Agustus lalu, dengan total 6 twit yang telah ditanggapi netijen lebih dari 10 ribu kali.

Di awal utasan, Ardhito menceritakan kronologi bagaimana dirinya sampai “tertipu” oleh klien pemberi brief kampanye tersebut. Menurutnya, klien memastikan tak ada korelasi antara kampanye ini dengan Omnibus Law. Dalam konteks ini, pihak ketiga penyambung lidah pemerintah dengan innocent influencers ini memang mbecekno, penuh tipu muslihat.

Mari kita tilik lebih dalam lagi.

Bagi saya, fans yang baik adalah fans yang menghargai karya idolanya. Tapi, fans yang baik juga gak buta dengan kesalahan yang dibuat sang idola. Dalam klarifikasi di utasan Twitter disebut, si mas ganteng Ardhito: “saya musisi, gak paham politik dan gak mau digiring masuk ke dalamnya”.

Lho, sek to Mas! Mas Ardhito sebagai musisi, saya sebagai rakjat jelata yang tujuan hidupnya adalah menikmati kuaci biji bunga matahari, kita semua warga negara Indonesia ini bukankah harus terlibat politik? Sebab, politik ini kan gak melulu soal menjabat di kursi parlemen atau eksekutif.

Mengikuti perkembangan isu publik, turut peduli, dan terlibat juga bagian dari berpolitik. Apalagi negara ini kan demokrasi, pucuk kepemimpinan ada di suara-suara kita. Yang acuh terhadap persoalan negeri itu harus siapapun yang tinggal di negara ini, tidak pandang bulu, apalagi mengecilkan profesi “lah kan aku cuma numpang ngamen di negara ini”.

Sebab, ketidaktahuan antara “Cipta Kerja” dan “Omnibus Law” ini suatu soal yang cukup memprihatinkan.

Tapi sebagai fans yang baik, saya juga menghargai keputusan dan idealisme Mas Arditho. Di utasan itu juga disebutnya: “saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat”. Dalam kata lain, ia kapok dan tak lagi-lagi mau berurusan dengan persoalan kontroversial perpolitikan. Wis, gitaran wae!

Keputusan ini membuat saya juga cukup lega. Pun, tak membuat saya jengah untuk terus menikmati album “Craziest thing happened in my backyard” sebagai pengiring di kala jalan kaki dari kos ke kantor.

Akhir kata walau Ardhito sempat “terjebak”, sama seperti influencer lain, saya gak tiba-tiba jadi benci. Tapi saya juga gak gelap mata “Gpp Kak Ditho, tetap semangat, stay strong!”.

Gak. Arditho dan kita juga harus belajar dari peristiwa ini. Kita semua harus lebih jeli melakukan riset dan konfirmasi, peka dan stay informed. Kalau setelah viral, terus baru baca-baca informasi, dan berlanjut membuat klarifikasi, ini gak ada bedanya dengan grup WA keluarga kita yang gampang kemakan omongan hoaks.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Editor Picks