Strategi Mengusir Komunis Anjir 0 389

Komunis di Indonesia diposisikan sebagai ajaran haram yang patut dijauhi. Tidak boleh dibaca, apalagi diimani. Selama tahun 1966-1998, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis mendapat perlakuan tidak adil, baik secara sosial dan politik. Kebanyakan dari mereka minggat ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan, dan sebagian besarnya lagi dilempar ke Pulau Buru tanpa alasan yang jelas. Mirip-mirip kisah anak kecil yang disiksa ibu tirinya-lah.

Pasca reformasi, ketika Soeharto tidak lagi memimpin, keran demokrasi diperlebar. Namun gunjingan yang mengibliskan citra komunis tidak menipis. Bahkan istilah “komunis” sejajar dengan umpatan yang merujuk pada perilaku buruk seseorang. Semisal, tidak rajin beribadah adalah komunis. Tidak taat kepada orangtua adalah komunis. Mempertanyakan eksistensi Tuhan adalah komunis. Protes kepada guru di sekolah adalah komunis. Pokoknya kata komunis selalu sejajar dengan nuansa kriminalitas. Kalau “anjir” itu kotor, komunis lebih kotor lagi. Begitu kira-kira.

Mengapa?

Orde Baru mempunyai program ideologi yang disebut sebagai Anti-Komunisme. Di mana orang-orang yang memiliki kedekatan hingga dukungan politik terhadap komunisme, harus disingkirkan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Ketika itu, Orde Baru tidak hanya memperkerjakan aparatus negara, tapi juga melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tanda-tanda keberadaan PKI. Lha, ndilalah, cara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses melapor tersebut demi kepentingan pribadi.

Banyak dari masyarakat kita yang saling tuduh-menuduh komunis karena masalah personal semata. Misalnya, Nurhadi punya masalah dengan Aldo karena Aldo dianggap sok ganteng. Nurhadi yang memiliki akses kepada pemerintah akhirnya melaporkan Aldo dengan tuduhan bahwa Aldo adalah simpatisan PKI. Alhasil, keesokan harinya Aldo menghilang (karena dihantam Dilan akibat mengganggu Milea), dan Nurhadi menjadi satu-satunya orang terganteng yang tersisa.

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tapi gejala-gejala seperti ini masih terjadi. Buku bermuatan kiri dibakar, disita, dan dijauhkan dari rak toko-toko buku. Dulu pernah – pasca reformasi – buku karya mbah Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, dibakar oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Aliansi Anti Komunis (AAK).

Mereka beranggapan, jika buku-buku yang memuat unsur-unsur komunisme, baik judul, cover, maupun isi, harus dibakar sampai jadi debu. Padahal buku mbah Magnis-Suseno itu adalah buku yang menghajar habis pemikiran Karl Marx. Artinya, orang-orang ini tidak peduli tentang kandungan buku yang mereka bakar. Atau mereka terlalu sibuk hingga tidak sempat memahami isi buku, atau lebih jauh lagi, mereka terlalu “batu” untuk memahami buku-buku itu.

Contoh yang lebih segar, tidak lama ini di Padang Kediri juga dilakukan aksi penyitaan terhadap buku-buku yang dinilai memiliki kandungan komunis, marxis, manis, lamis, amis, sembarangkalir-lah. Kalau begini terus, kapan mau terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa jika cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan semakin dipersempit dan akses untuk mendapat buku-buku berkualitas tidak dibuka.

Fyi, memahami komunis itu bagian dari penggalian ilmu pengetahuan, lho. Jangan dikira komunis itu tidak memiliki kandungan hikmah. Ibarat seharam-haramnya babi, dia tetap memberikan pelajaran bagi manusia supaya tidak menjadi pribadi yang rakus, jorok, dan malas.

Kalau pun buku-buku komunis itu haram, mari, sama-sama kita buktikan! Kita berjumpa dalam forum diskusi, kita berdebat sampai menemukan kesepatakan intelektual kalau komunis tidak berhak memperlihatkan batang hidungnya di bumi Indonesia. Atau minimal hentikan kebiasaan membubar-bubarkan diskusi tentang sejarah-sejarah yang berasal dari perspektif korban genosida Orde Baru. Saya Yaqueen, tanpa diberi tindakan represif, atau disita buku-bukunya, komunis akan pergi dengan sendirinya dari negara ini. Hanya saja, tindakan aparat mempercepat kepergian komunis, akan menjadi ancaman bagi keselamatan berpikir rakjat.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 104

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 86

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Editor Picks