Strategi Mengusir Komunis Anjir 0 351

Komunis di Indonesia diposisikan sebagai ajaran haram yang patut dijauhi. Tidak boleh dibaca, apalagi diimani. Selama tahun 1966-1998, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis mendapat perlakuan tidak adil, baik secara sosial dan politik. Kebanyakan dari mereka minggat ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan, dan sebagian besarnya lagi dilempar ke Pulau Buru tanpa alasan yang jelas. Mirip-mirip kisah anak kecil yang disiksa ibu tirinya-lah.

Pasca reformasi, ketika Soeharto tidak lagi memimpin, keran demokrasi diperlebar. Namun gunjingan yang mengibliskan citra komunis tidak menipis. Bahkan istilah “komunis” sejajar dengan umpatan yang merujuk pada perilaku buruk seseorang. Semisal, tidak rajin beribadah adalah komunis. Tidak taat kepada orangtua adalah komunis. Mempertanyakan eksistensi Tuhan adalah komunis. Protes kepada guru di sekolah adalah komunis. Pokoknya kata komunis selalu sejajar dengan nuansa kriminalitas. Kalau “anjir” itu kotor, komunis lebih kotor lagi. Begitu kira-kira.

Mengapa?

Orde Baru mempunyai program ideologi yang disebut sebagai Anti-Komunisme. Di mana orang-orang yang memiliki kedekatan hingga dukungan politik terhadap komunisme, harus disingkirkan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Ketika itu, Orde Baru tidak hanya memperkerjakan aparatus negara, tapi juga melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tanda-tanda keberadaan PKI. Lha, ndilalah, cara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses melapor tersebut demi kepentingan pribadi.

Banyak dari masyarakat kita yang saling tuduh-menuduh komunis karena masalah personal semata. Misalnya, Nurhadi punya masalah dengan Aldo karena Aldo dianggap sok ganteng. Nurhadi yang memiliki akses kepada pemerintah akhirnya melaporkan Aldo dengan tuduhan bahwa Aldo adalah simpatisan PKI. Alhasil, keesokan harinya Aldo menghilang (karena dihantam Dilan akibat mengganggu Milea), dan Nurhadi menjadi satu-satunya orang terganteng yang tersisa.

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tapi gejala-gejala seperti ini masih terjadi. Buku bermuatan kiri dibakar, disita, dan dijauhkan dari rak toko-toko buku. Dulu pernah – pasca reformasi – buku karya mbah Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, dibakar oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Aliansi Anti Komunis (AAK).

Mereka beranggapan, jika buku-buku yang memuat unsur-unsur komunisme, baik judul, cover, maupun isi, harus dibakar sampai jadi debu. Padahal buku mbah Magnis-Suseno itu adalah buku yang menghajar habis pemikiran Karl Marx. Artinya, orang-orang ini tidak peduli tentang kandungan buku yang mereka bakar. Atau mereka terlalu sibuk hingga tidak sempat memahami isi buku, atau lebih jauh lagi, mereka terlalu “batu” untuk memahami buku-buku itu.

Contoh yang lebih segar, tidak lama ini di Padang Kediri juga dilakukan aksi penyitaan terhadap buku-buku yang dinilai memiliki kandungan komunis, marxis, manis, lamis, amis, sembarangkalir-lah. Kalau begini terus, kapan mau terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa jika cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan semakin dipersempit dan akses untuk mendapat buku-buku berkualitas tidak dibuka.

Fyi, memahami komunis itu bagian dari penggalian ilmu pengetahuan, lho. Jangan dikira komunis itu tidak memiliki kandungan hikmah. Ibarat seharam-haramnya babi, dia tetap memberikan pelajaran bagi manusia supaya tidak menjadi pribadi yang rakus, jorok, dan malas.

Kalau pun buku-buku komunis itu haram, mari, sama-sama kita buktikan! Kita berjumpa dalam forum diskusi, kita berdebat sampai menemukan kesepatakan intelektual kalau komunis tidak berhak memperlihatkan batang hidungnya di bumi Indonesia. Atau minimal hentikan kebiasaan membubar-bubarkan diskusi tentang sejarah-sejarah yang berasal dari perspektif korban genosida Orde Baru. Saya Yaqueen, tanpa diberi tindakan represif, atau disita buku-bukunya, komunis akan pergi dengan sendirinya dari negara ini. Hanya saja, tindakan aparat mempercepat kepergian komunis, akan menjadi ancaman bagi keselamatan berpikir rakjat.

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Renungan Jelang Lepas Kampus 0 163

Setidaknya selama empat tahun lebih sedikit saya sudah menghabiskan waktu di kampus. Melewati banyak cerita-cerita romantik nan dramatik. Kesemuanya itu dikemas dalam tema-tema yang beragam; mulai dari modus politik, organisasi, diskusi intelektual, dan sebagainya-dan sebagainya.

Kalau digelar kembali peta kenangan itu, mungkin sudah membentang ke sejauh mata memandang. Tak ada yang belum saya lakukan untuk rampung disebut mahasiswa. Demonstarsi, aduh, dari senang sampai jenuh. Merasakan dapat nilai rendah dalam mata kuliah statistika, tentu saja pernah. Merantau jauh dari keluarga. Betapa beruntungnya saya sebab pernah mengalami ini juga. Setidaknya kesepian akan menempamu menjadi dewasa, begitu orang-orang bilang.

Dalam hitungan akademik, saya boleh dikata terlambat dalam menyelesaikan studi. Banyak faktor yang menyebabkan ini dapat terjadi, dan kalian pasti bisa menebak-nebak salah-duanya. Misal tentang kesibukan berorgansisasi atau niat yang belum tersusun rapi.

Kemudian saya melihat kawan-kawan saya yang lulus “tepat waktu”. Sebagian besar di antara mereka sudah dapat kerja, sisanya masih nyaman dalam kondisi ketenangan yang tiadatara. Kondisi yang tak mengharuskan mereka untuk memikirkan apakah teori-teori marxis kelak akan menjadi kenyataan. Atau cukupkah sudah gaji UMR untuk membayar prasmanan saat nikahan nanti.

Pada suatu malam, yah selalu malam, saya ketemu dengan kawan lama. Walaupun belum lama-lama amat, tapi kami perlu menyebut ini “lama” karena dia datang menggunakan tampilan baru namun dengan sifat yang lapuk. Saya menjadi sangsi ketika dia berbicara ala mahasiswa tapi gayanya bah pegawai bank: santun dan ekonomis.

Di awal perbincangan kami, semua terasa mudah. Seperti yang pernah-pernah. Kami saling bertukar kabar, berbagi cerita tentang pasangan masing-masing. Aduh memuakkannya. Namun selalu saja ini membikin penasaran. Kawan saya bercerita, isinya sama seperti yang pernah-pernah, tapi cara dia menuturkan dan penuhnya bumbu-bumbu heroisme membuat saya geli.

Dia menceritakan kelakuan pacarnya yang terus minta ditemani makan malam. Dia selalu menyalip manakala pacarnya itu mulai berjalan ke arah kasir sambil berkata, “sudah, aku saja yang bayar.” Kalimat ini disampaikannya dengan tegas, lugas. Begitu kira-kira ia memberikan bayangan pada saya.

Setelah purna bercerita, kawan ini balik bertanya pada saya yang sejak tadi terlalu khidmat mendengarkan sampai sesekali menguap: “skripsimu masih jauh?”. Saya diam sebentar. Saya sudah paham mau menjawab apa. Tapi saya kuwatir, perkataan saya selanjutnya akan membuatnya tersinggung.

Saya membenarkan posisi duduk. Laiknya sedang bersiap mengatakan hal yang terkesan serius, “begini” kata saya, “skripsiku sudah nyaris rampung. Tak lama lagi. Butuh barang satu atau dua minggu bagiku. Tapi aku belum yakin…”

Belum selesai saya bicara kawan ini langsung memotong: “belum yakin apa, bung?” Kawan ini menyesap kopinya dengan singkat lalu berkata lanjut, “lapangan kerja sudah benaran lapang buat kamu, aku taulah jaringanmu itu. Pacarmu sudah tunggu pula. Kamu harus segera cari uang. Pikirkan nasibmu sendiri. Butuh apa lagi?”

Saya membatin: “perilaku yang seperti inilah, bung. Yang seperti kau alami sekarang. Membuatku ngeri bertemu dunia luar.”

Saya tak sampai menjawab begitu memang. Namun saya menjelaskan saja sebagaimana wajarnya. Semata-mata untuk merawat suasana supaya tetap akrab.

Saya ingat betul, dulu, sekitar empat tahun yang lalu. Saya dan kawan ini bareng-bareng pergi ke perpus, sekadar melihat-lihat judul buku-buku filsafat yang bikin diri senang. Pengin sekali baca itu semua tapi naas otak tak sampai. Akhirnya kami hanya foto-foto saja. Jadikan wallpaper hape semata-mata supaya merasa “sudah selesai”.

Pernah juga kami berada dalam satu barisan pada sebuah demonstrasi besar. Ketika itu kami saling mempererat gandengan, untuk membentuk pagar bagi para pembawa tuntutan. Agar tuntutan mereka tidak terserang provokator dari luar massa hingga sampai di meja penguasa.

Yah, kisah-kisah itu cuma pleidoi lama yang tak perlu disayangkan atau disesalkan. Berakhir jadi kenangan di setiap mata memandang pun sudahlah cukup.

Menjelang dini hari, dia undur diri. Kawan saya ini. Dia minta maaf kerna harus pulang lebih cepat. “Ada agenda yang perlu diselesaikan besok pagi di kantor,” katanya.

Tubuh kawan saya tenggelam dalam mobil yang disetirnya sendiri. Saat menancapkan gas, ia memencet klakson seolah-olah memberi tanda bahwa kita bisa berjumpa lagi nanti. Dengan cara yang sama. Cerita yang sama. Namun nasib yang lain. Kelak, ketika kami tak lagi dipisahkan oleh jurang yang lebar. Dalam. Sehingga dasarnya tak terlihat akibat terlalu pekat.

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Editor Picks