Alasan Mengapa Dilan dan Milea Memang Harus Putus 0 3540

PERINGATAN: Analisis quasi-baper ini sedikit-banyak memuat sepoiler!

Baru hari pertama rilis, film Dilan 1991 sudah diserbu 800 ribu penonton. Dari pengamatan penulis, rasio penggemar Dilan ini merata di semua kalangan. Mulai dari pasangan kasmaran yang ingin madakno rupo, siswi-siswi gemes berseragam pramuka, segerombol pria dewasa yang diduga ingin berguru gombalan cinta dari Dilan, hingga mahasiswa proletar yang cari promo diskonan tiket bioskop seperti saya.

Eits, di tulisan kali ini, tenang aja, penulis tidak akan menghujat film seperti yang lalu (Baca: Jangan Nonton Dilan, Berat!). Toh sebenarnya kami sebagai tim redaksi Kalikata ini suangat suayang sama Dilan. Kami kagum betul dengan frasa “rindu itu berat” ala pemimpin geng motor itu, menjadikannya panutan dan referensi di kala buntu mau nulis kalimat apa lagi hehe.

Sesungguhnya, film Dilan 1991 ini sepintas memang terlihat remeh-temeh, menceritakan kisah cinta anak remaja yang tidak peduli berapa banyak uang rakyat yang dimakan Mbah Harto maupun pemberontakan Somalia yang tengah membara. Maklum, anak milenial seperti kita begini mana ngerti masa pacaran via telepon. Namun, jika kita mau, film ini sesungguhnya bisa jadi bahan diskusi yang menarik.

Selepas menonton, penulis mencoba membuka diskusi dengan pertanyaan: Jadi siapa yang bener, Milea atau Dilan? Ada yang menjawab Milea, tapi belum ada yang jadi #teamDilan. Berikut ini jabarannya.

Film ini bermula dengan kondisi seusai Dilan memproklamasikan hari jadiannya dengan Milea, sebagaimana diceritakan pada pilem pertama dengan latar tempat warung Bi E’em. Adegan-adegan boncengan motor hujan-hujanan tanpa helm, bincang malu-malu lewat sambungan telepon, hingga kejadian penuh pertengkaran dan cucuran air mata semua ada. Lengkap bin komplit.

Bandelnya Dilan dengan geng motornya juga masih tidak beranjak dari tubuhnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara dua sejoli ini.

Kita pasti setuju Milea berlaku benar rasional dengan tindakannya melarang Dilan terlibat dalam geng motor. Sebab tidak hanya nongkrong di pinggir jalan dengan mogenya, geng Dilan ini termasuk yang aktif melakukan balas dendam dan suka perkelahian layaknya netizen di linimasa. Sebagai pacar yang baik dan lembut hatinya, sudah barang pasti melindungi keselamatan jiwa sang kekasih. Apalagi Dilan sampai dua kali tertangkap polisi, dan seorang teman gengnya bahkan meninggal dunia karena dikeyorok.

Namun, Dilan juga dalam posisi yang menang ketika ia memilih tidak lagi menjalin kasih dengan Milea karena merasa dikekang. Geng motor adalah passion, hobi sehidup semati yang harus dan tetap melekat dengan Dilan, baik dengan atau tanpa Milea. Pacar mana yang mau dijauhkan dari hal-hal yang disukainya?

Lantas, siapa yang patut dipersalahkan di antara mereka berdua?

Menurut hemat penulis, Dilan dan Milea memang sebaiknya putus saja. Apa yang terjadi di film Dilan 1991 ini seharusnya jadi teladan bagi kita semua. Milea memang sebaiknya memilih laki-laki seperti Mas Herdin: pria gagah, pekerja kantoran dengan gaji yang menjanjikan, berpenampilan rapi, sopan santun dan beretika, serta bukan anggota geng motor yang terancam hilang dan tertembak secara misterius. Sementara Dilan memang tidak pantas mendapatkan Milea yang tidak bisa diajak beradu gombal atau melempar kalimat lucu-lucu ketika suasana per-geng-motor-an sedang genting.

Kita adalah Milea ketika tidak mau dengar pendapat orang sekitar tentang pacar kita. Dilan itu cowok terbaik di dunia, cerdas walau cadas, setia walau jahil adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita adalah Dilan ketika kita lebih sibuk jatuh cinta dengan fisik dan mudah mengumbar puisi janji ketimbang menguji keyakinan diri terhadap pasangan.

Dilan dan Milea adalah kita semua. Kadang kita jatuh cinta setengah mati hingga tidak bisa menyebutkan alasan mengapa kita mencintai pasangan. Kadang kita terlalu kesemsem dengan kondisi yang sudah serba nyaman. Kita lengah hanya gara-gara kondisi latar belakang keluarga yang sama agama, suku, budaya, dan ekonominya. Padahal, yang tidak kalah penting adalah keserasian pemikiran dan visi-misi di antara berdua yang menjalani hubungan. Kesamaan frame of reference dan field of experience hendaknya jadi pertimbangan utama.

Jadi, alasan mengapa Dilan dan Milea harus putus adalah karena mereka tidak saling cocok. Hendaknya kita semua berhenti meminta mereka berdua rujuk, apalagi mengajukan kampanye #saveDilanMilea.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 495

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 373

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Editor Picks