Dilema Maudy, Dilema Kita Semua 1 375

Harkat dan martabat hidup manusia berkebangsaan Indonesia adalah memiliki sifat peduli. Sifat peduli itu lambat laun berevolusi; kadarnya jadi terlalu banyak kini. Saking banyaknya, masih ada waktu yang tersedia bagi masyarakat negara ini untuk memikirkan perkara pelik orang lain, padahal masalah diri sendiri belum usai. Termasuk persoalan hidup si mbak kesayangan kita semua, Maudy Ayunda.

Jagat media sosial berhasil dibuat gempar gara-gara dua postingan cah ayu ini beberapa hari lalu, lantaran ia mengunggah kabar bahwa dirinya diterima di dua universitas kenamaan dunia, Harvard dan Stanford. Maudy lantas ditimpuk dilema. Untuk mempercantik CV-nya yang sudah bertuliskan lulusan Oxford, manakah yang harus dipilih?

Dilema itu tentu tak hanya melanda artis serba bisa ini. Se-Indonesia raya dibuatnya repot betul. Dilema ini kemudian merambah naik jadi trending topic di linimasa, dihiasi kegelisahan receh masyarakat kelas menengah. Oleh netijen Nusantara, dilema Maudy kemudian dibandingkan dengan dilema diri sendiri. Jadilah sejumlah lelucon gaya baru.

Maudy: Harvard vs Stanford
Aku: Belajar buat UN vs SBM

Maudy: Harvard vs Stanford
Aku: Indomi kuah soto vs Indomi kuah kari

Maudy: Harvard vs Stanford
Aku: Mau kerja revisi skripsi sekarang vs nonton oppa di drama korea

Fenomena ini jadi pengingat bahwa kita memang tidak pernah mampu melepas unsur subjektif pada persoalan orang lain. Padahal, kita bisa melihat dilema Maudy apa adanya saja, tanpa dikaitkan dengan persoalan pribadi. Padahal, kita bisa saja berhenti pada apresiasi murni dan tulus, tanpa merasa “apalah aku yang hanya butiran jasjus ini”.

Masyarakat kita memang terbiasa bersimpati. Kadang, sampai tidak sadar bahwa ada hal-hal yang sebetulnya gak terlalu penting untuk disimpatikan. Simpati seakan-akan menjadi pilihan terakhir selagi objek tidak bisa dibuat nyinyir. Karena Maudy tak punya celah untuk diolok, lantas cara lain dicari.

Adalah persoalan di sisi lain bahwa masyarakat kita juga tidak terbiasa memuji. Apalagi bersyukur dan mengakui kemampuan diri, sungguh masih jadi rancangan kurikulum hidup yang belum terwujud.

Kita hanya fokus melihat hasil yang diraih Maudy, tanpa pernah tahu bagaimana proses belajar dan kerja keras yang dilaluinya. Kita hanya tahu kesuksesan seorang Maudy, tanpa tahu derai air mata dan marah-marahnya ketika sakit atau kecewa di tengah jalan. Pada akhirnya, Maudy hanyalah manusia yang seperti kita.

Pun jika dilema kita hanya soal apakah mandi sekarang atau lima menit lagi, lantas mengapa? Jika dilema kita adalah tentang memilih doi yang sekarang atau mantan terindah, lantas mengapa? Memangnya dilema-dilema di dunia ini punya kasta dan tingkat prestisius?

Jangan-jangan, selagi kita mengagumi dan membandingkan diri dengan Mbak Maudy, tanpa sadar kita sedang membuang waktu untuk mengapresiasi dan memotivasi diri sendiri. Jangan-jangan, selagi mengamati jalur hidup orang lain, kita sedang membuang kesempatan untuk bertumbuh dan naik level di kehidupan sendiri. Bisa jadi, waktu yang kita habiskan untuk mikiri kampus pilihan Maudy, setara dengan waktu untuk mengerjakan revisi skripsi, wisuda, memulai usaha warkop kecil-kecilan, dan membangun rumah tangga yang sakinah.

Pada masanya, kita akan menghadapi dilema kita sendiri yang tidak kalah peliknya dengan punya Maudy. Jadi tidak perlu membandingkan. Karena jangan-jangan, sekali lagi, membandingkan adalah pintu dari iri hati tanda tak sampai.

We never step in their shoes. Tapi nek aku dadi de’e, yo jelas dilema seh.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 138

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 92

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks