Udar Rasa

Caleg dan Spion Bundarnya 0 93

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Perempuan Endonesa di Tengah Jalangnya Panggung Politik 0 169

“Perempuan memang harusnya masak di dapur ajah! Gak usah politik-politikan!”

Pernyataan di atas bisa jadi sasaran bahan bully yang empuk di era ini, utamanya karena populasi kaum penganut feminis akut kian meningkat (apalagi yang kelewat pede, merasa lebih unggul dari laki-laki). Keterbukaan pada media sosial membuat kesadaran gender jadi makanan sehari-hari, baik untuk ditenggak maupun di-lepeh lagi.

Namun, nyatanya di kancah perpolitikan, kalimat tersebut ternyata masih pantas-pantas saja dilambungkan. Oke, kini makin banyak politisi perempuan yang muncul ke permukaan. Makin banyak perempuan yang menjadi pimpinan dalam posisi strategis. Catat saja Jawa Timur sudah dikuasai 10 emak-emak sebagai kepala daerah. Tapi masalahnya, apakah kenyataan ini mampu mengobati kekhawatiran kita akan ketimpangan peran perempuan di pertarungan hidup politik yang sengit ini?

Penulis meragukan betul jawabannya. Pasalnya, kemarin, selepas menonton talkshow yang digelar idola, masih belum ada juga stigma negatif terhadap politisi perempuan yang berusaha diubah. Justru, dua wanita dari partai biru-biru, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu, yang nyatanya masih mempertahankan pola pikir lama tentang perempuan.

Wanita dari partai biru A menyebut berkali-kali dengan bangga bahwa dirinya adalah politisi perempuan. Sudah, sampai situ saja. Tidak jauh berbeda dengannya adalah politisi dari partai biru B. Menekankan identitasnya sebagai perempuan, ia merasa mengungguli suara di timur Jawa dari ibu-ibu dan anak generasi milenial.

Kemudian hal ini menyisakan pertanyaan dalam benak kita semua, “Terus nek awakmu wedhok, aku kudu lapo?”

Iya. Saudara-saudara, bukankah kita sebagai perempuan memimpikan women empowerment dalam program kerja dan perwujudan hukum di Indonesia dari politisi perempuan juga?

Sayangnya, para mbak-mbak, politisi perempuan di negera kita ini masih dihantui dengan kecenderungan untuk dilemahkan. Benar memang 30% kursi DPR harus diisi oleh mereka yang di KTP-nya tertulis ‘perempuan’. Tapi, bagaimana jika angka tersebut digunakan sebagai syarat formalitas belaka? Sayembara digelar, perempuan dilibatkan, hanya cuma agar supaya angka terpenuhi dan partai politik lolos verifikasi memasukkan benderanya di surat suara.

Sebuah jurnal yang meneliti kinerja DPRD Surabaya menyebut politisi perempuan saat berpendapat di rapat paripurna cenderung tidak dianggap dan bahkan direndahkan dengan kalimat verbal. Demikian pula jurnal ini menyebut pendidikan politik di akar rumput hanya mementingkan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, bukan memilah isu-isu yang seharusnya pas dipegang politisi perempuan. Tidak heran jika istri, anak, dan sanak saudara yang berjenis kelamin perempuan dari para pimpinan parpol ujug-ujug muncul wajahnya di spanduk kampanye pinggir jalan. Nyaleg.

Sebuah tesis berjudul “Gambaran Politisi Perempuan dalam Arena Politik Indonesia di Media Massa” juga menyebut, pemberitaan di media tentang politisi perempuan masih hobi nyerempet ke isu domestik. Identitas sebagai politisi dilengkapi dengan sentuhan “tuntutan” untuk tetap menjadi tukang masak, tukang nyapu-ngepel, dan guru les anak dalam berbagai pemberitaan. Dalam media pun, politisi perempuan cenderung digambarkan ndompleng ke nama besar laki-laki yang menjadi “promotornya”.

Nyatanya, perempuan kalau jadi politisi memang banyak tantangannya. Ranah dapur yang lekat dalam image perempuan didobrak paksa habis-habisan ketika ia memilih ranah publik dengan menjadi politisi. Belum lagi ketika perempuan berhasil merebut jabatan-jabatan vital di tingkat nasional maupun daerah. Segala hukum agama, dan kalau bisa hukum rimba, digunakan untuk menjegal mereka. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita hidup dengan catatan sejarah panjang dan konteks budaya yang lekat dengan pandangan patriarki. Kita masih terjebak bahwa politik adalah pekerjaan maskulin.

Lah terus piye? Apakah dengan begitu para pemimpin dan politisi perempuan yang tengah menjabat kini kurang mumpuni? Tidak juga. Tri Rismaharini, yang dikenal suka marah-marah itu, selalu dihujani penghargaan kelas internasional dan tetap teguh menutup jurang Gubeng dalam lima hari. Khofifah Indar Parawansa bisa dikata berhasil memenangkan kontestasi Jatim 1 akibat jaringan massa yang kuat dan prestasi sebelumnya yang bergerak di ranah sosial, bidang yang “cewek banget”.

Tapi ya balik lagi, artinya politisi perempuan memang harus menunjukkan rapot terlebih dahulu baru beroleh penghormatan yang sepadan. Jika tidak kuat menerjang gelombang maut permainan politik yang sarat kecurangan dan dendam, politisi perempuan yang selalu jadi sasaran korban ini tidak akan dipandang.

Sedih ya? Susah amat jadi politisi perempuan!

Strategi Mengusir Komunis Anjir 0 304

Komunis di Indonesia diposisikan sebagai ajaran haram yang patut dijauhi. Tidak boleh dibaca, apalagi diimani. Selama tahun 1966-1998, orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis mendapat perlakuan tidak adil, baik secara sosial dan politik. Kebanyakan dari mereka minggat ke luar negeri untuk melanjutkan kehidupan, dan sebagian besarnya lagi dilempar ke Pulau Buru tanpa alasan yang jelas. Mirip-mirip kisah anak kecil yang disiksa ibu tirinya-lah.

Pasca reformasi, ketika Soeharto tidak lagi memimpin, keran demokrasi diperlebar. Namun gunjingan yang mengibliskan citra komunis tidak menipis. Bahkan istilah “komunis” sejajar dengan umpatan yang merujuk pada perilaku buruk seseorang. Semisal, tidak rajin beribadah adalah komunis. Tidak taat kepada orangtua adalah komunis. Mempertanyakan eksistensi Tuhan adalah komunis. Protes kepada guru di sekolah adalah komunis. Pokoknya kata komunis selalu sejajar dengan nuansa kriminalitas. Kalau “anjir” itu kotor, komunis lebih kotor lagi. Begitu kira-kira.

Mengapa?

Orde Baru mempunyai program ideologi yang disebut sebagai Anti-Komunisme. Di mana orang-orang yang memiliki kedekatan hingga dukungan politik terhadap komunisme, harus disingkirkan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Ketika itu, Orde Baru tidak hanya memperkerjakan aparatus negara, tapi juga melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan tanda-tanda keberadaan PKI. Lha, ndilalah, cara ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya akses melapor tersebut demi kepentingan pribadi.

Banyak dari masyarakat kita yang saling tuduh-menuduh komunis karena masalah personal semata. Misalnya, Nurhadi punya masalah dengan Aldo karena Aldo dianggap sok ganteng. Nurhadi yang memiliki akses kepada pemerintah akhirnya melaporkan Aldo dengan tuduhan bahwa Aldo adalah simpatisan PKI. Alhasil, keesokan harinya Aldo menghilang (karena dihantam Dilan akibat mengganggu Milea), dan Nurhadi menjadi satu-satunya orang terganteng yang tersisa.

Dua puluh tahun lebih reformasi berlalu, tapi gejala-gejala seperti ini masih terjadi. Buku bermuatan kiri dibakar, disita, dan dijauhkan dari rak toko-toko buku. Dulu pernah – pasca reformasi – buku karya mbah Franz Magnis-Suseno yang berjudul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, dibakar oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Aliansi Anti Komunis (AAK).

Mereka beranggapan, jika buku-buku yang memuat unsur-unsur komunisme, baik judul, cover, maupun isi, harus dibakar sampai jadi debu. Padahal buku mbah Magnis-Suseno itu adalah buku yang menghajar habis pemikiran Karl Marx. Artinya, orang-orang ini tidak peduli tentang kandungan buku yang mereka bakar. Atau mereka terlalu sibuk hingga tidak sempat memahami isi buku, atau lebih jauh lagi, mereka terlalu “batu” untuk memahami buku-buku itu.

Contoh yang lebih segar, tidak lama ini di Padang Kediri juga dilakukan aksi penyitaan terhadap buku-buku yang dinilai memiliki kandungan komunis, marxis, manis, lamis, amis, sembarangkalir-lah. Kalau begini terus, kapan mau terwujudnya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa jika cara pandang kita terhadap ilmu pengetahuan semakin dipersempit dan akses untuk mendapat buku-buku berkualitas tidak dibuka.

Fyi, memahami komunis itu bagian dari penggalian ilmu pengetahuan, lho. Jangan dikira komunis itu tidak memiliki kandungan hikmah. Ibarat seharam-haramnya babi, dia tetap memberikan pelajaran bagi manusia supaya tidak menjadi pribadi yang rakus, jorok, dan malas.

Kalau pun buku-buku komunis itu haram, mari, sama-sama kita buktikan! Kita berjumpa dalam forum diskusi, kita berdebat sampai menemukan kesepatakan intelektual kalau komunis tidak berhak memperlihatkan batang hidungnya di bumi Indonesia. Atau minimal hentikan kebiasaan membubar-bubarkan diskusi tentang sejarah-sejarah yang berasal dari perspektif korban genosida Orde Baru. Saya Yaqueen, tanpa diberi tindakan represif, atau disita buku-bukunya, komunis akan pergi dengan sendirinya dari negara ini. Hanya saja, tindakan aparat mempercepat kepergian komunis, akan menjadi ancaman bagi keselamatan berpikir rakjat.

 

Editor Picks