“Hepi Ending” Drama Pilpres 2019 1 646

Akhirnya, drama panjang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nan panas—tidak, tidak sepanas hawa Surabaya—dan menguras emosi serta energi ini sudah memasuki babak akhir. Akhirnya saat-saat yang begitu dinanti datang juga. Pada tanggal 17 April 2019, rakyat Indonesia Raya akhirnya menyumbangkan partisipasi dan suaranya di TPS.

Sedikit trobek, kisah drama “Jokowi vs. Prabowo Jilid 2” ini memiliki konflik yang rumit. Permusuhan diwarnai dengan saling adu kritik, manuver para aktor politik, saling lempar hoaks, dan hingga para pendukung kedua paslon, Cebong dan Kampret ikutan ribut di sosial media. Belum lagi media milik politisi terus-terusan mengompori situasi ini. Tak heran, kisah panjang ini membuat segelintir orang begitu penat, lebih penat daripada menonton kisah dua sejoli fenomenal Fitri dan Farrel.

Bak kisah drama lainnya, Pilpres 2019 ini berakhir dengan bahagia. Bagaimana tidak? Kedua paslon yang berseteru itu menang! Luar biasa sekali, barangkali hanya Indonesia yang bisa punya dua pemenang untuk kursi nomor satu di pemerintahannya

Tidak sia-sia keduanya melakukan effort yang luar biasa. Keliling Indonesia Raya, meninggalkan jabatan (Ma’ruf Amin meninggalkan jabatan ketua MUI dan Sandiaga Uno meninggalkan jabatan Wagub DKI Jekardah) untuk PDKT ke partai sana-sini, belusukan ke pasar-pasar sambil wawancara emak-emak, hingga yang terberat: abang ganteng Sandiaga Uno mengikhlaskan rekeningnya terkuras hingga puluhan miliar demi amanah rakyat. Alhamdulillah. Sungguh terbayar usaha Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi.

Jokowi-Ma’ruf Amin dinyatakan menang dalam perhitungan cepat dari enam lembaga survei di Indonesia, yaitu Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, CSIS-Cyrus, Charta Pollitika, dan Konsepindo. Dari survei-survei ini, banyak yang menanggap Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi pemenang tunggal dalam kontestasi ini. Media interneisyenel seperti CNN sudah memberitakan bahwa Jokowi-Ma’ruf akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya.

Haduh, sungguh kasihan mereka hanya mengetahui kebenaran setengah-setengah. Padahal, pemenangnya kan ada dua!

Prabowo-Sandi juga mendeklarasikan kemenangannya dalam Pemilu tahun ini. Tak main-main, deklarasi itu dilakukan sebanyak tiga kali! Mohon maaf, Cebong jangan sok mencibir presiden kita! Beliau menang berdasarkan REAL COUNT yang dilakukan oleh tim internal Badan Pemenangan Nasional. Sekali lagi, REAL COUNT! Jokowi mah apa atuh, cuma menang berdasarkan quick count.

Dari real count dari BPN yang disebut Mbah Amien Rais sebagai “survey diam-diam itu”, Prabowo-Sandi mendapat suara sebesar 62%. Mungkin kita tahunya real count itu hanya dilakukan oleh KPU, ya? Yasudahlah, presiden mah bebas! Tapi sayang sekali, belum satupun pemimpin negara lain yang menelpon Pak Prabowo untuk mengucapkan selamat meski sudah tiga kali mendeklarasikan kemenangannya. Mungkin PR Prabowo-Sandi sekarang adalah menjadi lebih gercep mengabarkan kemenangan ini kepada media luar.

Karena ada dua pemenang, mari kita beri saran bagaimana baiknya mereka harus memimpin. Kedua kubu kelompok baiknya bergantian shift seperti penjaga toko di mol. Jokowi-Ma’ruf Amin shift pagi, Prabowo-Sandi shift malam. Biar adil. Selain itu, Jokowi-Ma’ruf Amin baiknya mengurusi perihal infrastruktur, agama, dan revolusi mental, sementara Prabowo-Sandi akan mengurusi perekonomian, pertahanan, dan pertambangan. (Ini mimpin negara kenapa kayak kerja kelompok, sih?!)

Bayangkan bila hal di atas terjadi beneran! Seperti slogan kita, yakni gotong royong, ini Jokowi bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah dengan bantuan Prabowo. Pokoknya tetap harus menjaga ketertiban, perdamaian, dan tak terpancing provokasi! Okurrr!

Previous ArticleNext Article

1 Comment

  1. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.
    It will always be exciting to read through articles from other writers and practice a little something from their sites.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ada Cuan di Balik Sayang Lingkungan 0 67

Pada suatu hari, saya berbelanja di sebuah minimarket yang tak perlu disebutkan namanya. Saat membayar belanjaannya, kasir tersebut berkata, “Maaf, Mbak. Kami tidak menyediakan kantong plastik,” ujarnya. Saya kira minimarket tersebut sedang kehabisan kantong plastik, atau dalam terminologi ilmiahnya disebut kresek.

Ternyata tidak. Ketidaktersediaan kresek tersebut rupanya disebabkan oleh imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Katanya sih, toko-toko retail sudah tidak boleh memakai kresek lagi.

Lalu beberapa hari berikutnya, saya ke minimarket lain dan ternyata masih menggunakan kresek berbayar. Lho, gimana, sih?

Akhirnya saya browsing tentang imbauan Pemkot Surabaya yang dimaksud. Terdapat  lima imbauan yang terdapat dalam surat bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 itu, yaitu tidak lagi menggunakan bungkus plastik dan styrofoam pada makanan dan minuman; menghindari penggunaan styrofoam dan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk wadah dan/atau kemasan; menggunakan kantong plastik atau bioplastik yang ramah lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan; melakukan pemilahan sampah sekurang-kurangnya untuk tiga jenis, yaitu sampah sisa makanan, plastik, dan kertas; serta mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang (recycleable) baik dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang kompeten.

Dari imbauan tersebut ternyata tak ada tulisan bahwa Pemkot Surabaya benar-benar melarang penggunaan kresek untuk toko retail. Penggunaan kresek sebenarnya tak masalah selama sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini memperkuat dugaan saya bahwa gerakan cinta lingkungan dengan mengurangi plastik dimanfaatkan segelintir pengusaha untuk mengurangi modal dan menaikkan laba, atau dalam bahasa bisnis tacik-kokoh disebut dengan cuan.

Saya memiliki beberapa alasan mengapa gerakan sayang lingkungan yang dikampanyekan beberapa toko retail dan restoran (menghentikan penggunaan sedotan) merupakan usaha meningkatkan cuan.

 

Tidak konsisten mengurangi plastik

Ketidakkonsistenan ini dilakukan oleh beberapa restoran cepat saji yang menghentikan penggunaan sedotan plastik. Memang bagus menghentikan penggunaan sedotan plastik mengingat banyaknya penyu yang kesogrok alat bantu nyedot minuman ini.

Akan tetapi, saya meragukan motivasi sayang lingkungan tersebut lantaran masih menggunakan wadah sambal sekali pakai dan styrofoam sebagai wadah minuman. Padahal benda yang  terbuat dari stirena ini lebih bahaya karena tak bisa diuraikan sama sekali. Kalau memang bertujuan menyelamatkan lingkungan, harusnya mereka tak hanya  melarang penggunaan sedotan, namun juga menghentikan penggunaan  wadah sambal sekali pakai dan styrofoam  (setidaknya kalau makan  di tempat, styrofoam diganti gelas dari material yang bisa dipakai berulang-ulang).

Menurut saya, pemberhentian penggunaan sedotan ini dijadikan alat untuk meningkatkan cuan. Satu pak saja harganya Rp10.000,00. Bayangkan berapa banyak  pak sedotan yang dipakai dalam sehari. Andai ada tiga pak, lumayan hemat Rp 30.000. Selain itu, kampanye antisedotan ini juga bertujuan untuk menyedot orang-orang berjiwa aktivis lingkungan untuk makan di sana, alias meningkatkan penjualan.

 

Nggak ngefek

Pasti pembaca yang budiman pernah ditanya sewaktu di supermarket, “Maaf, Kak. Pakai kantong kresek nggak? Kalau iya, bayar lagi Rp100,00,ya”. Pasti mayoritas dari kita menjawab, “Pakai, Mbak,” apalagi kala itu kita sedang tidak membawa kresek.

Katanya, kresek berbayar ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek. Tapi kalau dijual hanya Rp 100,00 sampai Rp500,00 mana ngefek?! Apakah dengan harga segitu kita bakal keberatan dan akhirnya membawa kresek sendiri?  Kalau saya pribadi sih tidak  meskipun hati dan pikiran bergejolak dan mbatin, “gilak kresek doang bayar!”

Bayangkan apabila kresek dihargai Rp500,00 dan ada 100 orang belanja dalam sehari dengan pikiran yang sama seperti saya. Lumayan banget dalam sehari nambah pemasukan Rp50.000,00. Kalau kresek berbayar hanya dihargai segini, kampanye ini hanya ngefek di kalangan emak-emak pelit stadium lanjut.

Kalau niatnya untuk menyelamatkan lingkungan, mungkin bisa mencontoh Lotte Mart Waru yang memberi harga kreseknya Rp3.000,00. Tak satupun pengunjung tidak membawa kresek karena harga tersebut lumayan berasa menguras kantong.

 

Malah jualan kantong belanja

Kembali ke minimarket yang tidak menyediakan kresek tadi. Seusai ia menjelaskan alasan ketidaktersediaan kresek, ia menawarkan solusi untuk membawa belanjaan saya. Membeli tas belanja seharga Rp15.000,00. Tentu jiwa pelit saya terpanggil.

Rupanya kebijakan Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk memasarkan tas belanja tersebut. Pengusaha ini benar-benar cerdik memanfaatkan keadaan. Entah berapa banyak untung yang didapat dari jualan kantong belanja kain dengan warna  ngejreng dengan harga segitu.

Saya sendiri sebenarnya agak mengagumi kreativitas para pengusaha memanfaatkan keadaan dan concern people zaman now. Tapi, kalau mengambil cuan dari concern orang-orang terhadap lingkungan yang begitu mulia dan mengkomersilkannya, menurut saya kurang etis.

Kalau memang mau kampanye cinta lingkungan, ya harus total sekalian! Kalau mau mencari untung, jangan membungkus dengan isu yang melibatkan hati nurani seperti ini! Eaa….

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 117

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Editor Picks