Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Surat Terbuka untuk Livi Zheng 0 310

Nama Livi Zheng kini ramai “dibakar” di media. Banyak yang mencemooh Livi di tengah perjuangannya berkarya. Sebagai insan pecinta film, saya hendak mengajukan pembelaan terhadap yang bersangkutan.

Perlu diingat oleh warga alam semesta dari mana Livi menuntut ilmu. Tidak main-main, S1 ia tempuh di Washington dan S2 secara khusus mengambil jurusan Cinematic Arts di Southern California. Ia sudah memulai karir di dunia perfilman sejak usia belia, 25 tahun! Ya, di saat kamu-kamu semua di usia yang sama, kehidupan dan pekerjaannya masih gitu-gitu aja.

Di usia ke-30, ia sudah berhasil menelorkan dua karya yang katanya dia sendiri hebat luar biasa, Brush with Danger dan Bali: Beats of Paradise. Jelas ini prestasi yang perlu diakui.

Memangnya ada berapa anak bangsa yang bisa sekolah di luar negeri, di kampus yang bergengsi pula? Berapa banyak sih sutradara Indonesia yang betulan niat belajar film sampai ke negeri tetangga? Apalagi, tempat Livi mencari ilmu, Amerika Serikat, merupakan pusat perfilman dunia!

Berapa banyak juga sutradara yang sudah berdomisili di luar negeri, masih mau kembali ke Indonesia dan menggarap film dengan tema yang mengangkat kekayaan budaya bangsa? Bicara karya, berapa banyak juga sih sutradara Indonesia yang filmnya bisa tembus ke layar lebar Ameriki? Livi lah salah satunya yang bisa. Fakta tersebut harus kauterima, wahai Netijen!

Berbagai media kini berlomba-lomba mengorek latar belakang Livi Zheng. Bahkan sampai bisa mengurutkan silsilah keluarga berikut gurita bisnisnya. Detektif betul kerjaan jurnalis ini.

Namun, jika memang demikian adanya, bahwa Livi dilahirkan di keluarga beruntung yang bermodal besar, lantas kenapa? Ia punya ketertarikan di film, memanfaatkan kekayaan keluarga untuk membuat dan mempromosikan sendiri filmnya. Apa yang salah dari hal itu? Salahkah jadi horang kayah?

Pun bagaimana taipan Gunawan Witjaksono dan Lilik Juliati, orang tua Livi, menyokongnya soal gurita relasi. Hal ini dikritik tajam oleh media dan teman sutradara Indonesia lainnya.

Sekali lagi, saya merenung, apa yang salah dari punya relasi banyak? Orang top-top di Indonesia pula, mulai dari wakil presiden Jusuf Kalla, lord segala menteri Luhut Binsar Panjaitan, hingga Kapolri Tito Karnavian. Bukankah bagus berkawan baik dengan pemangku jabatan di negeri ini? Bukankah ini menandakan kelihaian Livi sekeluarga membangun relasi?

Jika seorang Livi Zheng berhasil meminta pejabat tinggi negara mempromosikan filmnya, berarti ia tidak cuma asal bisa berkarya dan hanya tahu dapur persyutingan, tapi juga cara mempromosikan karyanya sendiri. Gimana karya bisa berhasil jika tidak dipromosikan? Gak usah sok idealis lah kamu!

Tipe manusia itu berbeda-beda. Orang yang berkarya dan membiarkan karyanya sendiri yang berbicara, tidak mutlak lebih baik daripada orang yang koar-koar supaya karyanya dikenal orang. Asal Joko Anwar tahu, memanfaatkan profil diri dan relasi adalah strategi cerdas Livi Zheng membuat karyanya dikenal orang.

Pun di sebuah acara talkshow salah satu televisi nasional, alih-alih ingin menjernihkan perspektif masyarakat yang sudah terlanjur teracuni imej jelek Livi, malah ia semakin disudutkan. Tetapi, mau tidak mau Livi harus menaati formatan duduk dan arah talkshow yang bertujuan menghakiminya.

Bayangkan! Satu orang Livi, dihakimi 6 orang sutradara, produser, jurnalis, dan kritikus film. Kasihan, tahu! Mbok nek meh debat siji-siji, ojok tawuran!

Apa gak cukup kalian semua merendahkan martabat Livi Zheng sebagai sineas muda berbakat di media sosial? Gimana Indonesia mau maju, kalau setiap anak bangsa yang berkarya direndahkan begini, bukannya didukung?

Pokoknya untuk Kak Livi Zheng, kudu semangat terus! Film-film yang mengangkat budaya Indonesia darimu akan selalu kutunggu! (sembari menebak-nebak pejabat siapa lagi yang testimoninya akan diikutsertakan)

 

Indonesia dan Rangkulan Canggungnya dengan ‘Toleransi’ 0 58

(Disclaimer: tulisan ini memang agak sedikit bijak, mohon ambil ancang-ancang!)

Siapa yang menyangka, sebutan “monyet”, yang kelihatannya sederhana itu, sesungguhnya tidak pernah sederhana. Ujaran dua suku kata itu membuka luka lama, menjadi bom atom yang terlanjur meledak.

Tunggu, ini bukan sebutan “monyet” yang ikonik dari Herman Mellema kepada Minke, atau dari Minke kepada tentara Belanda saat membawa Annelies. Kita mengacu pada peristiwa julukan “monyet” yang disematkan pada kawan-kawan kita, mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di Pulau Jawa.

Entah sudah dianggap biasa, atau bahkan terlalu berlebihan, jika ejekan binatang itu berimbas emosi yang meledak di timur Indonesia. Yang jelas, peristiwa ini jadi pengingat, bahwa intoleransi masih bercokol dan belum mau pergi dari bangsa kita. Bahkan, seakan dibiarkan tumbuh dan dipanen oleh rakyat.

Apa obat atas intoleransi di negeri ini? Tidak ada yang menemukannya, setidaknya (dan mudah-mudahan) untuk saat ini. Asal muasalnya perilaku resisten terhadap perbedaan juga hampir tidak diketahui. Kompleks.

Menurut sejarawan, barangkali jawaban yang paling pas untuk menyalahkan hulu intoleransi adalah penjajahan ke bumi pertiwi. Belanda-lah yang awalnya mengotak-ngotakkan inlander, bangsawan, pendatang seperti cina dan arab, indo, hingga belanda totok itu sendiri. Stratifikasi ini kemudian membentuk dasar tatanan sosial di dunia jajahan, termasuk Indonesia.

Walau sudah merdeka pun, tak bisa semudah itu melepas pola pikir bahwa kedudukan dalam “rantai makanan” manusia ditentukan dari warna kulit. Akademisi hobi menyebutnya ‘ideologi dominan’. Penjelasan lanjutnya, bahwa telah terpatri di pikiran kita, bangsa kulit putih dan warga ras Kaukasian lebih beradab dari orang-orang yang lahir dengan kulit gelap.

Tapi, apakah benar intoleransi di Indonesia semata-mata hanya karena sejarah masa lalu? Apa kita hanya bisa menyalahkan penjajah, bangsa barat, yang membuat kita kenal soal kotak-mengotak di antara masyarakat itu? Apakah benar, kita sungguh-sungguh tidak turut “berkarya” melestarikan budaya intoleransi ini?

Tanpa kita sadari, barangkali sejak masih menyusu dan belajar berjalan, kita sudah ditanami oleh keluarga, bahwa diri kita sendiri inilah yang paling baik dari golongan lainnya. Bahwa ras kita, suku kita, dan agama yang kita anut, entah di lingkungan kawan sebaya hingga di mimbar agama, senantiasa didengungkan menjadi yang paling unggul.

Sementara hal-hal yang di luar kepercayaan kita adalah kesalahan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Rakyat kita, entah dengan atau tanpa penjajahan, terbiasa menanamkan satu sudut pandang kebenaran. Tidak terima dengan alternatif kebenaran lain.

Celakanya, media kita turut membantu budaya intoleransi ini untuk semakin tumbuh subur. Diberi pupuk, dirawat, dan disirami serta dipanen.

Soal Papua misalnya. Tidak hanya memberitakan peristiwa kemarahan warga Papua, tetapi media-media mulai berlomba menampilkan kebaikan Papua. Sama seperti obrolan pelayat di rumah duka. Orang yang meninggal tentu diunggulkan kenangan baik atasnya, walau semasa hidupnya penuh cacat cela dan tak kunjung bayar kasbon warteg.

Tajuk-tajuk seperti “Papua juga bisa”, atau “Papua juga mampu”, “Papua juga Indonesia” laris manis jadi topik utama yang diajukan di meja redaksi. Prestasi-prestasi anak Papua disoroti secara berlebihan dan hanya pada satu masa itu saja. Tujuannya satu: meredam suasana di Papua yang sudah terlanjut panas (dan mungkin dengan tujuan lain: membuat Papua masih merasa dihargai oleh Indonesia).  Mungkin, tiga minggu lagi, berita tentang Papua akan dilupakan lagi

Pertanyaannya, jika Papua dikata “juga bisa” dan “juga mampu”, memangnya selama ini mereka tidak bisa dan tidak mampu? Ke mana saja media selama ini? Apakah sibuk menyoroti rapat-rapat di Senayan hingga tidak sadar bahwa warga Papua memang sudah, sedang, dan akan selalu berprestasi setiap harinya?

Sama seperti kelakuan media saat mengulas intoleransi antar agama. Berita peristiwa perpecahan antaragama, akan diredam dengan contoh masyarakat yang saling menghargai antar agama. Antar tokoh agama bertemu dan berbincang, atau antar umat saling menjaga rumah ibadah saat hari raya besar agama.

Seakan-akan perbedaan suku dan agama ini harus melulu disorot. Seakan toleransi adalah prestasi. Padahal, bukankah bangsa kita sudah hidup dalam perbedaan sejak dulu?

Perbedaan adalah kebiasaan. Toleransi adalah kodrat, implikasi atas perbedaan itu. Toleransi bukan sunnah, yang ketika dilakukan harus diliput media dan digembar-gemborkan.

Barangkali, obat yang benar atas intoleransi adalah menghentikan perilaku media dan masyarakat kita, yang terlalu kagum dengan toleransi. Toleransi harusnya ibarat napas manusia, dilakukan setiap hari, tanpa harus diperlakukan terlalu mulia seakan seperti mutiara yang hilang.

Karena penulis percaya, toleransi adalah karunia yang otomatis ada dalam darah bangsa Indonesia. Ciye.

Editor Picks