Renungan Jelang Lepas Kampus 0 163

Setidaknya selama empat tahun lebih sedikit saya sudah menghabiskan waktu di kampus. Melewati banyak cerita-cerita romantik nan dramatik. Kesemuanya itu dikemas dalam tema-tema yang beragam; mulai dari modus politik, organisasi, diskusi intelektual, dan sebagainya-dan sebagainya.

Kalau digelar kembali peta kenangan itu, mungkin sudah membentang ke sejauh mata memandang. Tak ada yang belum saya lakukan untuk rampung disebut mahasiswa. Demonstarsi, aduh, dari senang sampai jenuh. Merasakan dapat nilai rendah dalam mata kuliah statistika, tentu saja pernah. Merantau jauh dari keluarga. Betapa beruntungnya saya sebab pernah mengalami ini juga. Setidaknya kesepian akan menempamu menjadi dewasa, begitu orang-orang bilang.

Dalam hitungan akademik, saya boleh dikata terlambat dalam menyelesaikan studi. Banyak faktor yang menyebabkan ini dapat terjadi, dan kalian pasti bisa menebak-nebak salah-duanya. Misal tentang kesibukan berorgansisasi atau niat yang belum tersusun rapi.

Kemudian saya melihat kawan-kawan saya yang lulus “tepat waktu”. Sebagian besar di antara mereka sudah dapat kerja, sisanya masih nyaman dalam kondisi ketenangan yang tiadatara. Kondisi yang tak mengharuskan mereka untuk memikirkan apakah teori-teori marxis kelak akan menjadi kenyataan. Atau cukupkah sudah gaji UMR untuk membayar prasmanan saat nikahan nanti.

Pada suatu malam, yah selalu malam, saya ketemu dengan kawan lama. Walaupun belum lama-lama amat, tapi kami perlu menyebut ini “lama” karena dia datang menggunakan tampilan baru namun dengan sifat yang lapuk. Saya menjadi sangsi ketika dia berbicara ala mahasiswa tapi gayanya bah pegawai bank: santun dan ekonomis.

Di awal perbincangan kami, semua terasa mudah. Seperti yang pernah-pernah. Kami saling bertukar kabar, berbagi cerita tentang pasangan masing-masing. Aduh memuakkannya. Namun selalu saja ini membikin penasaran. Kawan saya bercerita, isinya sama seperti yang pernah-pernah, tapi cara dia menuturkan dan penuhnya bumbu-bumbu heroisme membuat saya geli.

Dia menceritakan kelakuan pacarnya yang terus minta ditemani makan malam. Dia selalu menyalip manakala pacarnya itu mulai berjalan ke arah kasir sambil berkata, “sudah, aku saja yang bayar.” Kalimat ini disampaikannya dengan tegas, lugas. Begitu kira-kira ia memberikan bayangan pada saya.

Setelah purna bercerita, kawan ini balik bertanya pada saya yang sejak tadi terlalu khidmat mendengarkan sampai sesekali menguap: “skripsimu masih jauh?”. Saya diam sebentar. Saya sudah paham mau menjawab apa. Tapi saya kuwatir, perkataan saya selanjutnya akan membuatnya tersinggung.

Saya membenarkan posisi duduk. Laiknya sedang bersiap mengatakan hal yang terkesan serius, “begini” kata saya, “skripsiku sudah nyaris rampung. Tak lama lagi. Butuh barang satu atau dua minggu bagiku. Tapi aku belum yakin…”

Belum selesai saya bicara kawan ini langsung memotong: “belum yakin apa, bung?” Kawan ini menyesap kopinya dengan singkat lalu berkata lanjut, “lapangan kerja sudah benaran lapang buat kamu, aku taulah jaringanmu itu. Pacarmu sudah tunggu pula. Kamu harus segera cari uang. Pikirkan nasibmu sendiri. Butuh apa lagi?”

Saya membatin: “perilaku yang seperti inilah, bung. Yang seperti kau alami sekarang. Membuatku ngeri bertemu dunia luar.”

Saya tak sampai menjawab begitu memang. Namun saya menjelaskan saja sebagaimana wajarnya. Semata-mata untuk merawat suasana supaya tetap akrab.

Saya ingat betul, dulu, sekitar empat tahun yang lalu. Saya dan kawan ini bareng-bareng pergi ke perpus, sekadar melihat-lihat judul buku-buku filsafat yang bikin diri senang. Pengin sekali baca itu semua tapi naas otak tak sampai. Akhirnya kami hanya foto-foto saja. Jadikan wallpaper hape semata-mata supaya merasa “sudah selesai”.

Pernah juga kami berada dalam satu barisan pada sebuah demonstrasi besar. Ketika itu kami saling mempererat gandengan, untuk membentuk pagar bagi para pembawa tuntutan. Agar tuntutan mereka tidak terserang provokator dari luar massa hingga sampai di meja penguasa.

Yah, kisah-kisah itu cuma pleidoi lama yang tak perlu disayangkan atau disesalkan. Berakhir jadi kenangan di setiap mata memandang pun sudahlah cukup.

Menjelang dini hari, dia undur diri. Kawan saya ini. Dia minta maaf kerna harus pulang lebih cepat. “Ada agenda yang perlu diselesaikan besok pagi di kantor,” katanya.

Tubuh kawan saya tenggelam dalam mobil yang disetirnya sendiri. Saat menancapkan gas, ia memencet klakson seolah-olah memberi tanda bahwa kita bisa berjumpa lagi nanti. Dengan cara yang sama. Cerita yang sama. Namun nasib yang lain. Kelak, ketika kami tak lagi dipisahkan oleh jurang yang lebar. Dalam. Sehingga dasarnya tak terlihat akibat terlalu pekat.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Caleg dan Spion Bundarnya 0 140

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Editor Picks