Surat untuk Bu Pemred dan Semua Anak Jakarte 0 147

Jokowi yang baru-baru saja melempar isu ibukota baru harus bertanggung jawab pada banyak hal. Mula-mula, ehm, ya tentang tuduhan bahwa “Jakarta baru” di Borneo sana adalah semacam pembelokan isu. Tapi tuduhan macam ini biasanya diselesaikan oleh buzzer-buzzer aktip kreatip, jadi kita skip untuk sementara.

Soal serius dari ini: siapa yang mengobati sakit hati Bu Demes yang sudah telanjur tinggal di Jakarta, dan ketika lagi sayang-sayangnya malah ditinggal minggat status ke-ibukota-annya? Berlaku pula teruntuk pesohor-pesohor yang menjadi besar nyali artisnya lantaran status ibukota.

Saya pernah suatu ketika menyimak obrolan superior mahasiswa “lo-gue” yang di telinga bikin geli tapi menarik. Mereka membahas mengapa hidup di Jakarta “ngangenin”, kendati macetnya sungguh luar bioskop, belum lagi polutan-polutan yang biadab. Kata salah satu tokoh dalam obrolan itu (tampaknya ia salah satu selebgram, dilihat dari alis mata dan warna semir rambutnya yang, ehm, keluar lintasan): “..yaa gimana2 jakarta tuh pusat. Lo mo ngomong macet kek, tapi semua-mua dari sana”.

Asoi betul logikanya. Dan dalam beberapa hal betul.

Tapi apa yang ditawarkan Jokowi dari perpindahan Ibukota? Atau sebetulnya tak perlu resep penawar apa-apa bagi mereka yang sudah telanjur sayang? Bagi mereka yang sudah kepalang mengadu nasib di Jakarta? Atau, yang paling gaswat, jangan-jangan tak perlu solusi apapun tentang ini karena perpindahan itu ada atau tiadanya tak punya dampak apapun?

Apa mau syahrini pindah ke Kaltim dan menjadi artis bau tambang? Atau sinetron-sinetron menjadi belepotan dan pada akhirnya membuat semacam reality show “apa dan bagaimana hidup di tengah tambang”?

Jika pada akhirnya perpindahan ibukota Cuma soal pindah status, yaa lalu yang berpindah apanya. Apakah tak ada cara lain yang lebih elegan untuk bakar duit?

Skian dan terima gadis.

 

Joni Locke

Belajar filsahwat, merantau ke negeri jauh.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 97

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 138

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Editor Picks