Surat untuk Bu Pemred dan Semua Anak Jakarte 0 107

Jokowi yang baru-baru saja melempar isu ibukota baru harus bertanggung jawab pada banyak hal. Mula-mula, ehm, ya tentang tuduhan bahwa “Jakarta baru” di Borneo sana adalah semacam pembelokan isu. Tapi tuduhan macam ini biasanya diselesaikan oleh buzzer-buzzer aktip kreatip, jadi kita skip untuk sementara.

Soal serius dari ini: siapa yang mengobati sakit hati Bu Demes yang sudah telanjur tinggal di Jakarta, dan ketika lagi sayang-sayangnya malah ditinggal minggat status ke-ibukota-annya? Berlaku pula teruntuk pesohor-pesohor yang menjadi besar nyali artisnya lantaran status ibukota.

Saya pernah suatu ketika menyimak obrolan superior mahasiswa “lo-gue” yang di telinga bikin geli tapi menarik. Mereka membahas mengapa hidup di Jakarta “ngangenin”, kendati macetnya sungguh luar bioskop, belum lagi polutan-polutan yang biadab. Kata salah satu tokoh dalam obrolan itu (tampaknya ia salah satu selebgram, dilihat dari alis mata dan warna semir rambutnya yang, ehm, keluar lintasan): “..yaa gimana2 jakarta tuh pusat. Lo mo ngomong macet kek, tapi semua-mua dari sana”.

Asoi betul logikanya. Dan dalam beberapa hal betul.

Tapi apa yang ditawarkan Jokowi dari perpindahan Ibukota? Atau sebetulnya tak perlu resep penawar apa-apa bagi mereka yang sudah telanjur sayang? Bagi mereka yang sudah kepalang mengadu nasib di Jakarta? Atau, yang paling gaswat, jangan-jangan tak perlu solusi apapun tentang ini karena perpindahan itu ada atau tiadanya tak punya dampak apapun?

Apa mau syahrini pindah ke Kaltim dan menjadi artis bau tambang? Atau sinetron-sinetron menjadi belepotan dan pada akhirnya membuat semacam reality show “apa dan bagaimana hidup di tengah tambang”?

Jika pada akhirnya perpindahan ibukota Cuma soal pindah status, yaa lalu yang berpindah apanya. Apakah tak ada cara lain yang lebih elegan untuk bakar duit?

Skian dan terima gadis.

 

Joni Locke

Belajar filsahwat, merantau ke negeri jauh.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Indonesia dan Rangkulan Canggungnya dengan ‘Toleransi’ 0 59

(Disclaimer: tulisan ini memang agak sedikit bijak, mohon ambil ancang-ancang!)

Siapa yang menyangka, sebutan “monyet”, yang kelihatannya sederhana itu, sesungguhnya tidak pernah sederhana. Ujaran dua suku kata itu membuka luka lama, menjadi bom atom yang terlanjur meledak.

Tunggu, ini bukan sebutan “monyet” yang ikonik dari Herman Mellema kepada Minke, atau dari Minke kepada tentara Belanda saat membawa Annelies. Kita mengacu pada peristiwa julukan “monyet” yang disematkan pada kawan-kawan kita, mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di Pulau Jawa.

Entah sudah dianggap biasa, atau bahkan terlalu berlebihan, jika ejekan binatang itu berimbas emosi yang meledak di timur Indonesia. Yang jelas, peristiwa ini jadi pengingat, bahwa intoleransi masih bercokol dan belum mau pergi dari bangsa kita. Bahkan, seakan dibiarkan tumbuh dan dipanen oleh rakyat.

Apa obat atas intoleransi di negeri ini? Tidak ada yang menemukannya, setidaknya (dan mudah-mudahan) untuk saat ini. Asal muasalnya perilaku resisten terhadap perbedaan juga hampir tidak diketahui. Kompleks.

Menurut sejarawan, barangkali jawaban yang paling pas untuk menyalahkan hulu intoleransi adalah penjajahan ke bumi pertiwi. Belanda-lah yang awalnya mengotak-ngotakkan inlander, bangsawan, pendatang seperti cina dan arab, indo, hingga belanda totok itu sendiri. Stratifikasi ini kemudian membentuk dasar tatanan sosial di dunia jajahan, termasuk Indonesia.

Walau sudah merdeka pun, tak bisa semudah itu melepas pola pikir bahwa kedudukan dalam “rantai makanan” manusia ditentukan dari warna kulit. Akademisi hobi menyebutnya ‘ideologi dominan’. Penjelasan lanjutnya, bahwa telah terpatri di pikiran kita, bangsa kulit putih dan warga ras Kaukasian lebih beradab dari orang-orang yang lahir dengan kulit gelap.

Tapi, apakah benar intoleransi di Indonesia semata-mata hanya karena sejarah masa lalu? Apa kita hanya bisa menyalahkan penjajah, bangsa barat, yang membuat kita kenal soal kotak-mengotak di antara masyarakat itu? Apakah benar, kita sungguh-sungguh tidak turut “berkarya” melestarikan budaya intoleransi ini?

Tanpa kita sadari, barangkali sejak masih menyusu dan belajar berjalan, kita sudah ditanami oleh keluarga, bahwa diri kita sendiri inilah yang paling baik dari golongan lainnya. Bahwa ras kita, suku kita, dan agama yang kita anut, entah di lingkungan kawan sebaya hingga di mimbar agama, senantiasa didengungkan menjadi yang paling unggul.

Sementara hal-hal yang di luar kepercayaan kita adalah kesalahan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Rakyat kita, entah dengan atau tanpa penjajahan, terbiasa menanamkan satu sudut pandang kebenaran. Tidak terima dengan alternatif kebenaran lain.

Celakanya, media kita turut membantu budaya intoleransi ini untuk semakin tumbuh subur. Diberi pupuk, dirawat, dan disirami serta dipanen.

Soal Papua misalnya. Tidak hanya memberitakan peristiwa kemarahan warga Papua, tetapi media-media mulai berlomba menampilkan kebaikan Papua. Sama seperti obrolan pelayat di rumah duka. Orang yang meninggal tentu diunggulkan kenangan baik atasnya, walau semasa hidupnya penuh cacat cela dan tak kunjung bayar kasbon warteg.

Tajuk-tajuk seperti “Papua juga bisa”, atau “Papua juga mampu”, “Papua juga Indonesia” laris manis jadi topik utama yang diajukan di meja redaksi. Prestasi-prestasi anak Papua disoroti secara berlebihan dan hanya pada satu masa itu saja. Tujuannya satu: meredam suasana di Papua yang sudah terlanjut panas (dan mungkin dengan tujuan lain: membuat Papua masih merasa dihargai oleh Indonesia).  Mungkin, tiga minggu lagi, berita tentang Papua akan dilupakan lagi

Pertanyaannya, jika Papua dikata “juga bisa” dan “juga mampu”, memangnya selama ini mereka tidak bisa dan tidak mampu? Ke mana saja media selama ini? Apakah sibuk menyoroti rapat-rapat di Senayan hingga tidak sadar bahwa warga Papua memang sudah, sedang, dan akan selalu berprestasi setiap harinya?

Sama seperti kelakuan media saat mengulas intoleransi antar agama. Berita peristiwa perpecahan antaragama, akan diredam dengan contoh masyarakat yang saling menghargai antar agama. Antar tokoh agama bertemu dan berbincang, atau antar umat saling menjaga rumah ibadah saat hari raya besar agama.

Seakan-akan perbedaan suku dan agama ini harus melulu disorot. Seakan toleransi adalah prestasi. Padahal, bukankah bangsa kita sudah hidup dalam perbedaan sejak dulu?

Perbedaan adalah kebiasaan. Toleransi adalah kodrat, implikasi atas perbedaan itu. Toleransi bukan sunnah, yang ketika dilakukan harus diliput media dan digembar-gemborkan.

Barangkali, obat yang benar atas intoleransi adalah menghentikan perilaku media dan masyarakat kita, yang terlalu kagum dengan toleransi. Toleransi harusnya ibarat napas manusia, dilakukan setiap hari, tanpa harus diperlakukan terlalu mulia seakan seperti mutiara yang hilang.

Karena penulis percaya, toleransi adalah karunia yang otomatis ada dalam darah bangsa Indonesia. Ciye.

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 71

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Editor Picks