Surat untuk Bu Pemred dan Semua Anak Jakarte 0 292

Jokowi yang baru-baru saja melempar isu ibukota baru harus bertanggung jawab pada banyak hal. Mula-mula, ehm, ya tentang tuduhan bahwa “Jakarta baru” di Borneo sana adalah semacam pembelokan isu. Tapi tuduhan macam ini biasanya diselesaikan oleh buzzer-buzzer aktip kreatip, jadi kita skip untuk sementara.

Soal serius dari ini: siapa yang mengobati sakit hati Bu Demes yang sudah telanjur tinggal di Jakarta, dan ketika lagi sayang-sayangnya malah ditinggal minggat status ke-ibukota-annya? Berlaku pula teruntuk pesohor-pesohor yang menjadi besar nyali artisnya lantaran status ibukota.

Saya pernah suatu ketika menyimak obrolan superior mahasiswa “lo-gue” yang di telinga bikin geli tapi menarik. Mereka membahas mengapa hidup di Jakarta “ngangenin”, kendati macetnya sungguh luar bioskop, belum lagi polutan-polutan yang biadab. Kata salah satu tokoh dalam obrolan itu (tampaknya ia salah satu selebgram, dilihat dari alis mata dan warna semir rambutnya yang, ehm, keluar lintasan): “..yaa gimana2 jakarta tuh pusat. Lo mo ngomong macet kek, tapi semua-mua dari sana”.

Asoi betul logikanya. Dan dalam beberapa hal betul.

Tapi apa yang ditawarkan Jokowi dari perpindahan Ibukota? Atau sebetulnya tak perlu resep penawar apa-apa bagi mereka yang sudah telanjur sayang? Bagi mereka yang sudah kepalang mengadu nasib di Jakarta? Atau, yang paling gaswat, jangan-jangan tak perlu solusi apapun tentang ini karena perpindahan itu ada atau tiadanya tak punya dampak apapun?

Apa mau syahrini pindah ke Kaltim dan menjadi artis bau tambang? Atau sinetron-sinetron menjadi belepotan dan pada akhirnya membuat semacam reality show “apa dan bagaimana hidup di tengah tambang”?

Jika pada akhirnya perpindahan ibukota Cuma soal pindah status, yaa lalu yang berpindah apanya. Apakah tak ada cara lain yang lebih elegan untuk bakar duit?

Skian dan terima gadis.

 

Joni Locke

Belajar filsahwat, merantau ke negeri jauh.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Tanggapi Pelantikan Menteri 0 295

Kita semua setuju 2 hal ini sebagai persoalan utama bangsa:
1. Mau keluar dari grup Whatsapp, tapi sungkan, akhirnya di-mute aja
2. Pilpres-pilpresan nan sangat melelahkan

Bagaimana tidak? Proses dari penentuan capres-cawapres, kampanye, pemilu, sampai finalisasi kabinet memakan waktu lebih dari 1 tahun, terlama sepanjang sejarah. Pemilu periode ini memang yang terbesar korbannya, yang harus dicatat dalam sejarah.

Pun harus dicatat pula bahwa kali ini, baik eksekutif maupun legislatif pilihan kalean semuah, diisi orang-orang dari partai sama di pucuk pimpinannya. Kecuali MPR, yang yaaah… ketuanya juga dari kubu koalisi.

Beli 01, gratis 02. Begitu katanya arek-arek di social media. Prabowo, capres 2 periode berturut-turut yang sangat macho dan mantap jadi oposisi selama ini, kini “ciut”, memilih “bertahan hidup”, naik satu “gerbong (MRT)” yang sama dengan lawannya, Jokowi, di Kabinet Indonesia Maju.

Keputusan petinggi Gerindra tersebut, yang jelas menyuratkan sikap politik partai ini, menghasilkan reaksi dari rakyat. Ada yang kecewa berat, ada pula yang kecewa sangat berat.

Yang kecewa-kecewa itu kebanyakan mengimpikan Prabowo, pahlawan junjungannya itu, tetap jadi oposisi saja. Tentu tetap dengan semangat mempertahankan check and balances agar tetap berjalan di pemerintahan. Eh, tapi ujung-ujungnya si doi luluh juga, merapat ke sisi istana.

Walau begitu, Prabowo dan kawan-kawan Gerindra-nya berjanji untuk tetap kritis walau mendukung pemerintahan. Sungguh sebuah semangat dan prinsip yang patriotik. Walau kita tak tahu, apa dan bagaimana definisi serta batasan “sikap kritis” itu.

Tak hanya Prabowo, sejumlah deretan menteri yang diumumkan 3 hari sesudah pelantikan Jokowi-Ma’ruf ini, membuat netijen kaget… dan nyinyir.

Nadiem Makarim, yang tak punya bekgron tersertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan itu, justru jadi Mendikbud. Zainudin Amali, yang suka jalan pagi dan berenang itu, ditunjuk jadi Menpora. Bu Susi, putri laut kebanggaan rakjat itu, tak melaju lagi dan alih-alih kursinya diisi Edhy Prabowo, waketum Gerindra.

Hal paling memuakkan bagi saya bukanlah soal masih banyak deretan nama lain yang mengejutkan. Tapi, karena kita semua merasa tiba-tiba paling mahir menganalisa wawasan dan kapabilitas bapak-ibu menteri ini. Kita tiba-tiba menjadi paling ahli di antara yang ahli.

Seluruh warga dunia maya kini merasa punya kekuatan untuk mengemukakan pendapatnya. Nge-twit, bikin status, bikin video klarifikasi, membuat daftar nama ideal yang seharusnya dipilih Jokowi. Tak peduli itu masih bursa calon, atau bahkan setelah pelantikan sekalipun.

Kenapa kok yang ini gak dipertahankan dan malah didepak? Padahal bagus banget loh kerjanya.”

“Kenapa Jokowi tetep milih si ini sih?

Ocehan-ocehan kayak begini bahkan tak hanya muncul di linimasa media sosial, atau bertengger di grup Whatsapp yang kita sungkan buat keluarnya.

Masih mending kalau argumen yang disampaikan didasari analisis track record dan tantangan bidang yang bersangkutan dalam kondisi terkini. Lah wong kadang penilaiannya sangat subjektif. Bahkan terkesam memendam dendam kesumat pada sebagian orang yang sempat dikenal secara personal.

Seberapa jauh sih kalian kenal mereka dan pemetaan kursi menteri? Seberapa jauh pengamatan kalian pada latar belakang situasi kondisi, persoalan, dan tantangan bidang-bidang kementerian?

Mereka yang hari ini telah dilantik telah menunjukkan performa terbaiknya. Entah berhasil berprestasi di periode sebelumnya, hingga dipinang jadi menteri lagi. Entah karena telah bertekun dalam bidang profesinya. Atau karena pandai memanfaatkan resources dan lobi-lobian politik.

Satu-satunya cara untuk bisa menilai menteri sesungguhnya hanya dari hasil karyanya nanti. Pun reshuffle-reshuffle-an tak bisa jadi ukuran. Siapa yang pernah tahu kalau reshuffle bukan semata-mata karena “kemandulan” produktivitas menteri? Bisa jadi kan karena konsensus dan sikut-menyikut koalisi-oposisi parpol?

Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa? Apakah diam saja dan tak boleh proaktif mengawal pemerintah?

Demokratis boleh, sok tahu jangan. Ati-ati aja. Negara mana sih yang suka rakyatnya terlalu pinter? Apa-apa yang ‘terlalu’ itu gak baik bagi kesehatan.

Pada akhirnya, hidup bernegara ini memang harus dihadapi dengan santuy. Jangan terlalu banyak mikiri! Apa gak capek 1 tahun belakangan ini ngurusi Jokowi terooooos?

Mari kita senderkan punggung, nonton sertijab menteri-menteri ini dari layar kaca! Sembari menikmati buah salak yang dikupas Nia Ramadhani.

 

Foto: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)

Untuk Kamu Semua yang Nyinyirin Anggota DPR Muda 0 348

Baru-baru ini Kumparan merilis infografis menarik. Isinya, jabaran kepemilikan harta kekayaan sekaligus jabatan orang tua para millennials yang baru jadi pejabat Senayan. Data ini tak pelak jadi ‘buah bibir’ di jagat media sosial. Tak mengherankan, ini memang bahan nyinyir paling ciamik bagi netijen.

Bagaimana tidak? Puteri Komarudin, baru menginjak usia 26 tahun tercatat punya harta sebanyak 40 milyar. Tak ketinggalan, Hillary Brigita Lasut, anak bupati Kepulauan Talaud. Anggota DPR termuda yang lahir tahun 1996 ini diketahui punya kekayaan mencapai 9 milyar. Lantas wajar muncul pertanyaan: dari mana semua uang itu berasal, pada usia berapa mereka mulai mengumpulkan pundi-pundi harta itu, di masa-masa sedang menempuh pendidikan dan kondisi emosional yang bahkan belum bisa dikata stabil.

Seluruh rakyat dunia maya mendadak merasa paling suci. Mereka, anak-anak ketua DPR, polisi, dan bupati yang kini jadi politisi di usia belia, dianggap hanya menang trah. Mereka dianggap tidak pernah merasakan suka-duka perjuangan turun ke jalanan, ataupun kegiatan membangun konstituen yang mengakar rumput. Jabatan bagai warisan belaka.

Tapi, bukankah terlahir jadi anak pejabat adalah takdir? Ada yang lahir dari keluarga biasa-biasa saja, dan berakhir jadi orang biasa-biasa saja. Ada mereka yang lahir dari keluarga petinggi negeri, dan menggunakan nama orang tua sebagai tangga untuk ikut naik mendapat jabatan. Justru, mereka cukup cerdas menggunakan peluang.

Dalam politik, relasi dan kompromi adalah kunci. Relasi orang tua bisa jadi salah satunya. Paling tidak, mereka-mereka ini sudah mau berusaha susah-payah untuk terlihat seakan-akan mewakili rakyat dalam 5 tahun ke depan. Paling tidak, mereka sudah mau menerima beban jabatan, menyusun janji dan visi-misi, menghimpun dana dan epok-epok kampanye, membangun kepercayaan orang-orang partai politik, dan kegiatan politik lainnya.

Sementara banyak anak pejabat lain yang malah tertangkap pakai narkoba atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Atau lebih parah, mereka adalah anak biasa-biasa saja yang tidak mendapat perhatian media dan bisanya hanya duduk-duduk di rumah menikmati kekayaan dan ketenaran ayah-bundanya. Jadi, bisakah sekali saja, kita melihat melajunya anak-anak orang “besar” ke DPR ini sebagai sebuah prestasi?

Entah berakhir membanggakan atau memalukan. Entah bisa keluar dari bayang-bayang stigma negatif politik dinasti atau justru terjebak di dalamnya. Biarlah itu menjadi pilihan masing-masing persona di arena tanding paripurna nantinya.

Foto: Dyah Roro Esti (Instagram @dyahroroestiwp)

Editor Picks