Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 146

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Memilih Pekerjaan Pertama: Antara Idealisme dan Berpikir Realistis 0 82

Setelah sekian lama tidak menoreh sesuatu di Kalikata dan tidak ikut hura-hura aksi tolak RKUHP, sebenarnya penulis sungkan karena maunya langsung ngomel dan curcol. Penulis lain baru-baru ini membagi kegundahannya. Ternyata saya sadar, saya pun memiliki kegundahan yang hampir sama, tidak jauh-jauh dari pekerjaan pertama.

Sebagai generasi muda harapan bangsa, barang tentu kami bakal beroleh pertanyaan semacam: ‘Habis lulus, kerja di mana?’ Seolah berdosa, kami mentok menjawab setengah tertawa, ‘Lagi proses ngelamar,’ atau ‘Belum dulu deh, hehe,’ atau ‘Belum ada yang menerima.’

Syukur-syukur jika si penanya tadi hanya membalas dengan satu suku kata ‘Oh…’, meski kadang dengan nada yang bisa buat kami mati gaya. Kalau kurang bejo, bisa jadi kami bakal dicecar seperangkat pertanyaan yang hendak menganalisis: sakjane opo toh masalahe sampek awakmu iki gak ndang ketrimo kerjo?

Beruntungnya saya tidak sempat dibegitukan. Sebabnya, sebelum wisuda saya sudah dapat pekerjaan. Hanya saja, begitu orang sekitar tahu bahwa saya bekerja di perusahaan majalah cetak berbahasa Jawa (suer gak niat spoiler, tapi inisialnya ‘PS’), berkerutlah dahi mereka. Tak tanggung-tanggung, keluarga besar juga ikutan nyinyir. Semua serempak bertanya: ngapaiiiiiin toh milih kerja kok di perusahaan tua yang otw bangkrut? Emang majalahnya masih ada yang baca?

Oke. Saya paham, kebanyakan dari nyinyirers itu seyogyanya hanya merasa eman saja. Sebab mereka tahu, saya lulus dengan predikat cukup sangat memuaskan. Sehingga wajar jika terbangun ekspektasi: pemuda berpresta-shit macam saya sudah pasti diterima seandainya melamar ke perusahaan besar. Padahal yo gak mesthi… ‘Ente saha?’ tanya perusahaan.

 

Jawaban Pertama Saya

Kepada handai tolan yang meng-eman-kan pilihan saya, melalui tulisan ini dengan tegas saya sampaikan bahwa dengan bekerja di perusahaan majalah cetak ini, saya TIDAK membuang-buang waktu. Bahkan, mewakili siapapun di luar sana, yang kini tengah bekerja di bidang yang tidak disetujui oleh orang tua maupun tetangga-tetingginya, saya menyatakan bahwa TIDAK ADA waktu dan tenaga mereka yang terbuang, selama mereka mencintai pekerjaan mereka.

Percayalah sodara-sodara, tidak semua orang punya rasio kesuksesan seperti sebagian besar orang di dunia: uang… dan kekuasaan. Ada orang-orang yang dibanding berlari sekuat tenaga untuk jadi yang terbaik, ia justru membiarkan dirinya mengalir dalam arus yang dianggapnya tak mungkin bisa ia kuasai, dan malah bahagia berada di dalamnya. Selama pilihan hidup itu tak menenggelamkannya dan takmencekat napas orang lain, tentunya sah-sah saja bukan?

Justru dengan mendakwa mereka sebagai golongan yang tak layak berkompetisi, sesungguhnya kitalah yang gagal melihat sisi mengagumkan dalam diri mereka. Merasa berkecukupan itu tidak syaratnya tidak muluk-muluk kok, gengs. Merasalah cukup, beres.

Kemudian jika menggunakan standar umum itu untuk melihat milenial yang baru jadi sarjana atau diploma, mungkin kebanyakan orang lupa bahwa selalu ada opsi untuk menjadi optimis, dengan cara percaya bahwa hidup kami ini sakjane jek panjaaaang perjalanannya.

Tentu tak masalah jika di tahun-tahun pertama setelah kelulusan, kami mencicip lingkungan pekerjaan yang beraneka rupa; tidak mesti langsung nyemplung di perusahaan “bonafide”. Pengalaman-pengalaman unik, apapun itu, akan selalu jadi referensi berharga di masa mendatang. Tapi memang tak mungkin disangkal, dunia makin kompetitif. Selagi mampu dan tersedia, segera rebut semua kesempatan yang terbuka. Semakin muda, semakin bagus.

Lantas, jika kembali pada pilihan saya memilih pekerjaan pertama ini, saya ibaratkan fase ini sebagai masa belajar sekaligus masa refreshing. Menjadi—sombong syek—lulusan baru yang langganan terganjar prestasi akademik sejak SD, saya dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik, meraih juara, tralala trilili… Sempat ketika dahulu saya mulai menunjukkan gelagat “lelah ambis” saat sekolah menengah, saya ingat betul salah satu guru mbelani bertanya ke ibu saya, “Anak ibu kenapa sekarang seperti terjun ke bawah meja?”

Jujur saja setelah itu, saya justru jadi lebih tertarik dan memutuskan menjajal dunia di luar akademik. Menjalani keputusan itu mempertemukan saya dengan berbagai hal yang membuat saya lebih mudah merasa bahagia. Semua tanpa perlu menjadi yang terbaik di dalamnya. Ternyata, kalau sudah bahagia, segala tugas sekolah hingga kuliah rasanya semakin mudah dijalani. Malahan, prestasi akademik jadinya tak pernah benar-benar lepas dari tangan saya, selalu saja didapat tanpa harus diekspektasikan.

Sama seperti pekerjaan, sesekali berada di lingkungan yang tidak terlalu kompetitif itu tak masalah. Bekerja di perusahaan dengan cuan tak seberapa, bahkan di perusahaan atau lembaga pengabdian nirlaba sekalipun, sama sekali bukan soal. Justru semakin untunglah mereka yang demikian. Sebab selagi memenuhi kepuasan batin, mereka juga sedang mengerem ambisi prestis-materialis, sembari menambah pengalaman dan koneksi.

Bekal-bekal ini bisa jadi berguna, sekiranya mereka ingin melanjutkan perjalananke lingkungan baru. Hati dan pikiran yang sudah fresh setelah cukup “berlibur” dari hentakan-hentakan kompetisi dan stabilnya roda rutinitas nantinya pasti mampu memberi inovasi-inovasi yang tak kalah segar.

Amin.

 

Jawaban Saya yang Kedua

Nantikan di tulisan saya selanjutnya.

 

Foto: Kaique Rocha (Pexels)

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 128

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

Editor Picks