Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 405

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kebiasaan Aneh Peserta Webinar (dan Berikut Panitianya) 0 180

Di suatu akhir pekan, pagi hari, saya mengikuti sebuah webinar karena tuntutan pekerjaan. Saya diwajibkan meliput berdasarkan suatu topik yang masih ada hubungannya dengan Covid-19, yang mana pekerjaan ini tentu sudah menjadi sangat jamak di masa pandemi ini.

Dari satu ruang ke ruang lain, dari satu bahasan ke bahasan lain, ada sejumlah kebiasaan peserta onlen yang saya perhatikan selalu bisa ditemui di seluruh webinar. Walau tak seperti pertemuan seminar tatap muka, kolom live chat yang disajikan di platform online sangat memungkinkan peserta saling berinteraksi  dan mengajukan pernyataan kepada admin pembuat pertemuan. Nah, di sanalah, lahir beberapa pola aktivitas yang setidaknya ingin digambarkan penulis sebagai berikut.

Pertama, dalam webinar dalam skala partisipan yang luas, tingkat nasional misalnya, akan banyak sekali peserta yang bergabung. Mereka biasanya dengan sukarela melakukan absen tanpa diminta panitia. Biasanya formatnya akan berupa: nama lengkap – kalau bisa diikuti dengan serenteng gelar dan jabatan, nama instansi yang dicantumkan dengan penuh rasa bangga, lalu diakhiri dengan kata “hadir” atau “izin menyimak”.

Penulis habis pikir sebenarnya apa maksud dan tujuan absensi ini. Mungkin secara teknis, panitia acara butuh melakukan pengukuran terhadap segmentasi peserta yang hadir, demi urusan administrasi dan cairnya uang negara – jika webinar adalah acara pemerintahan dengan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi, ada beberapa webinar yang sesungguhnya tak mengharuskan partisipan melakukan absensi.

Mungkin, Mbah Abraham Maslow benar soal teorinya hierarchy of needs. Dalam dua kebutuhan manusia yang terakhir, setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, adalah pentingnya pengakuan dari orang lain. Menunjukkan eksistensi, dengan kebanggaan jabatan dan nama besar instansi yang diwakili, mungkin digunakan untuk membayar gengsi dan harga diri di kolom live chat.

Mungkin hal ini tak bisa dipenuhi oleh mereka yang suka “pamer” di seminar tatap muka. Mereka yang punya kebiasaan bertanya, berpendapat di muka umum, mencari muka di depan narasumber, tak dapat melakukannya lagi di kala pandemi menghalangi pertemuan-pertemuan. Kolom live chat inilah yang barangkali memenuhi kehausan mereka ini.

Harapannya sih, kebutuhan mendapat pengakuan ini tak hanya berhenti di sini. Ada baiknya, penyebutan nama dan gelar serta nama lembaga itu menjadi awal mula diskusi sehat di kolom chat. Inilah kebutuhan tertinggi manusia menurut Maslow: aktualisasi diri. Ia bukan sekadar menunjukkan diri, tapi berusaha mengembangkan potensi, sehingga nantinya mencapai pemenuhan karakter, kepekaan terhadap kebenaran, keindahan, keadilan, dan sebagainya secara paripurna.

Kedua, yang tak kalah mengherankannya adalah jika gelar dan jabatan dalam instansi tempat bekerja tak bisa jadi kebangaan, paling tidak peserta biasanya menyebut “salam dari…” diikuti kota asal. Nah, yang satu ini juga tak tahu apa juntrungannya. Apa mungkin ini adalah buah dari etnosentrisme yang ada dalam habitus bangsa ini? Yang walaupun disatukan oleh Pancasila dan Sumpah Pemuda, tapi tetap ada suatu kebanggaan berlebih akan daerah asal atau kota kelahiran. Muaranya, tak jarang adalah “reuni” himpunan-himpunan perantau secara virtual.

Atau bisa jadi absensi nama dan kota asal ini justru memberi makan harga diri panitia penggelar webinar. Seakan-akan webinar dan berikut manfaat dari materi yang dibawakannya, telah didengar seluruh perwakilan dari Sabang sampai Merauke. Padahal, pun satu-dua orang yang mengaku berasal dari daerah tertentu, belum tentu bisa menjadi perwakilan karakteristik dan suara daerah yang bersangkutan.

Ketiga, jarang sekali ada komentar mengapresiasi konten atau penggelar acara yang sudah bersusah-payah memungkinkan webinar terjadi di dunia maya. Kalaupun ada, biasanya paling banter ya mek “Alhamdulillah, materinya keren sekali. Terima kasih pemateri dan panitia!”

Padahal, webinar seharusnya sama marwahnya seperti seminar tatap muka. Peserta seharusnya tak sekadar hadir, tapi terlibat dalam diskusi aktif agar materi yang disampaikan bukan hanya deklarasi yang cukup di telinga saja. Materi dalam webinar adalah wacana yang masih bisa diperdebatkan.

Namun, karena keterbatasan durasi dan sempitnya ruang diskusi yang disediakan para penggelar webinar, atau mungkin hanya formalitas “pokoknya ada acara buat ngabisin anggaran 2020”, kolom chat adalah tempat yang kering ilmu dan dinamika.

Katanya, teknologi komunikasi kita, media sosial kita ini, adalah wadah member kesempatan mereka yang selama ini tak punya akses bicara. Nyatanya, webinar tak ubahnya seminar dan media mainstream kita. Hanya mereka yang punya nama, jabatan, keahlian, dan modal, yang bisa bicara sebagai narasumber. Sisanya, kita-kita para netijen budiman cuma bisa numpang “absen” di kolom live chat.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

 

Kursi Kosong Najwa Shihab dan Kita yang Sibuk Menghakimi 0 325

Lagi-lagi Najwa Shihab menggemparkan dunia persilatan!

Sebagai jurnalis terbaik di Indonesia saat ini, ia merupakan bukti bagaimana membuat karya tak hanya menyuarakan kepentingan publik dan mengkritisi penguasa, tapi juga bisa diterima khalayak dan berdampak.

Dampak yang penulis maksud ini, gak selalu harus positif lho, ya!

Wawancaranya dengan kursi kosong beberapa hari lalu lantas menuai pro dan kontra. Kursi kosong itu seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan era Kabinet Indonesia Maju, Terawan Agus Putranto. Namun, menurut keterangan Mbak Nana (selanjutnya saya akan menyebutnya demikian biar kelihatan akrab) di video berdurasi tak sampai 5 menit ini, tim Mata Najwa – talk show bergenre politik besutan Najwa Shihab – telah mengundang yang bersangkutan berulang kali, tapi berulang kali itu pula ia menunjukkan batang hidungnya.

Sebagian yang pro memuji dan memuja karya Nana. Baru hitungan 24 jam diunggah ke Youtube, sudah ada lebih dari 1 juta penonton, belum ditambah jumlah penonton di akun medsos pribadi, Narasi, dan jutaan komentar yang timbul karenanya.

Mereka yang pro ini, setuju dan menggantungkan kepercayaannya pada jurnalis kawakan sekelas Nana. Tentu saja mengajukan pertanyaan di hadapan kursi kosong ini sudah berdasarkan riset dan mewakili keresahan hati umat. Hal ini juga dikonfirmasi kemudian di caption Instagram Najwa Shihab.

Pun, teknik ini juga sudah banyak dilakukan di luar negeri, demikian pula Nana menyebutnya. Di Inggris misalnya, wawancara Kay Burley di Sky News kepada Ketua Partai Konservatif Inggris, James Cleverly. Atau yang dilakukan Andrew Neil kepada Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sebelum pemilu.

Selain itu, satire menjadi sastra yang berhak pula dimasukkan ke dalam karya jurnalistik, demi kian sebagian orang menilai karya #MataNajwaMenantiTerawanini.

Tapi, yang kontra tak kalah banyaknya. Ada yang kaku sekali soal prinsip jurnalisme. Pada tahapan seorang Nana yang belasan tahun menjadi jurnalis, seharusnya ia tahu betul bahwa karya jurnalistik harus mengutamakan asas keberimbangan. Setiap orang yang menjadi narasumber dari berbagai sisi dan kubu harus mendapat porsi menjawab yang sama. Dalam hal ini, ia dinilai sengaja mencecar Terawan dengan sejumlah pertanyaan tanpa berusaha menghadirkan pembelaan darinya.

Ada pula yang berkomentar Nana hanya mencari sensasi. Sebagai fans gak terlalu garis keras, menurut saya, Nana sudah selesai dengan apa yang dinamakan popularitas.  Ia sudah memilikinya sejak reportase fenomenalnya, menangis di tsunami Aceh, apalagi  latar belakangnya sebagai anak cendekiawan dan mantan Menteri Agama di era Soeharto, Quraish Shihab.

Ia pun dituding melakukan bullying. Padahal, karya ini bisa jadi bukan hanya menggugah hati menkes seorang. Ini adalah kritik terhadap keseluruhan sistem kementerian, dan bahkan kabinet berkuasa yang memilih bungkam pada keadaan super genting.

Nana ingin mengingatkan kita, rakyat yang berleha-leha di rumah sembari bikin TikTok ini, soal peran besar Menteri Terawan, yang seharusnya paling bertanggung jawab selama tujuh bulan pandemi ini. Ironisnya, yang selama ini kita kenal dari sang menteri hanyalah jargon “nanti juga sembuh sendiri”.

Sedangkan presiden sibuk membuat beragam komite. Nama Doni Monardo selaku ketua Satgas Covid, Airlangga Hartarto sebagai ketua Komite Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan tentu saja Lord Luhut Binsar, menteri segala urusan, kini lebih populer.

Pertanyaan “kemana Menteri Terawan?” seharusnya memang diajukan kembali kepada Pak Presiden Jokowi tercinta. Pertanyaan genit macam “Terawan disuruh diam biar gak blunder terus ya?” seharusnya sangat sah kita ajukan bersama di negara demokras iini.

Di luar ini semua, Nana memang pantas digelari jurnalis terbaik negeri ini. Inget ya, penulis gak di-endorse!

Ia tahu betul siapa segmentasi audiensnya. Ia selama ini telah rajin membangun brand image melalui gaya fesyen misalnya. Nana tak hanya dikenal sebagai jurnalis perempuan yang powerful dan duta baca nasional, tapi akhir-akhir ini juga duta sepatu sneakers. Terlihat dari postingannya semenjak menjadi bos Narasi, tak pernah lepas dari sepatu-sepatu kekinian yang harganya bikin melongo kaum proletar.

Gaya  kekinian dan serba muda yang terus dianut Nana adalah tanda kesadarannya, bahwa acaranya Mata Najwa, dan konten Narasi-nya banyak ditonton remaja dan kaum muda. Pada poin ini, ia juga berhasil mendekatkan topik politik pada adek-adek gemes. Kita, kaum muda ini lantas dibuat terpikat, tertambat, dan setia mengapresiasinya.

Proses panjang menjadikan audiensnya loyal dan mendukung karya jurnalistiknya, semakin terwujud nyata dari aksinya mewawancarai kursi kosong ini. Ia tahu bahwa konten ini akan menjadi ramai diperbincangkan. Entah menjadi meme dan menjajaki trending topic, atau yang kelewat serius karena tersinggung. Ia tahu betul bahwa kursi kosong itu akan membuat petinggi kebakaran jenggot, sementara kita, netijen yang selama ini tertidur dan mengeluh bosan karena PSBB, menjadi geram dibuatnya.

Jadi, sudah patutkah wawancara kursi kosong ini dari segi etika? Siapalah saya dan Anda ini yang berhak mengadili? Selagi kita berdebat menjawabi pertanyaan ini dengan sok-sokan membawa teori dan harga diri, Nana sedang menikmati buaian kemenangan algoritma media sosial yang membuatnya semakin populer.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks