Udar Rasa

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 118

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

  1. Ping-balik: Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? - Kalikata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila! “Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 69

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Editor Picks